JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 52,1 triliun atau setara Rp 346 per saham untuk tahun buku 2025.

Keputusan ini telah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Jumat (10/4/2026).

Nilai dividen tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 137 per saham atau Rp 20,6 triliun yang telah dibayarkan pada 15 Januari 2026. Dengan demikian, sisa dividen final yang akan dibagikan mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar Rp 209 per saham.

Secara keseluruhan, total dividen tersebut setara 91,96 persen dari laba bersih konsolidasian tahun buku 2025 yang mencapai Rp 56,65 triliun. Rasio ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 86 persen.

Pada perdagangan Jumat (10/4/2026), saham BBRI ditutup di level Rp 3.390 per saham, naik 110 poin atau 3,35 persen. Dengan demikian, yield dividen BBRI diperkirakan berada di kisaran 10,2 persen.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pembagian dividen ini mencerminkan kinerja keuangan perseroan yang tetap solid.

“Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Hery dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Sepanjang 2025, BRI mencatat laba bersih konsolidasian sebesar Rp 56,65 triliun. Angka ini menjadi dasar penetapan dividen dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan ekspansi dan ketentuan yang berlaku.

Manajemen menilai pembagian dividen tersebut mencerminkan fundamental bisnis perseroan yang kuat dan berkelanjutan.

“Sebagai bagian dari Danantara, pembagian dividen ini juga merupakan bentuk kontribusi nyata BRI dalam mendukung pembangunan nasional, sejalan dengan peran Perseroan dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong transformasi ekonomi berbasis inklusi keuangan,” ucapnya.

Selain penetapan dividen, RUPST juga menyetujui sejumlah agenda lainnya.

Pada agenda pertama, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Rapat juga mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025.

Seiring dengan itu, RUPST memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas selama tahun buku 2025.

Pada agenda ketiga, RUPST menyetujui pemberian wewenang penetapan gaji, honorarium, fasilitas, dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026, serta remunerasi atas kinerja tahun buku 2025.

Agenda keempat mencakup penunjukan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan laporan keuangan PUMK tahun buku 2026.

Selanjutnya, pada agenda kelima, pemegang saham menyetujui pendelegasian kewenangan terkait persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2026–2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2027 beserta perubahannya.

Pada agenda keenam, perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana obligasi berwawasan sosial berkelanjutan sesuai ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sementara itu, pada agenda ketujuh, RUPST menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan. Perubahan tersebut terkait klasifikasi saham, yakni Saham Seri B milik Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN menjadi Saham Seri A Dwiwarna, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BRI Bagikan Dividen Rp 52,1 Triliun, Setara Rp 346 per Saham