TEL AVIV - Surat kabar Israel Maariv melaporkan bahwa Turki mewakili ancaman yang lebih besar dan lebih serius bagi Israel daripada Iran. Itu berdasarkan kepemilikan Ankara atas kekuatan militer terbesar kedua di NATO dan pencapaian hampir 80 persen swasembada dalam produksi pertahanan.

Dalam sebuah artikel yang meneliti kemajuan pesat Turki di sektor pertahanan, surat kabar tersebut menyoroti perluasan signifikan kemampuan militer dan industri pertahanan Turki dalam beberapa tahun terakhir.

Laporan tersebut juga menunjuk pada apa yang digambarkannya sebagai perbedaan yang semakin besar antara Amerika Serikat dan Iran, sambil mencatat pergeseran yang lebih luas dalam lanskap keamanan regional.

Menurut artikel tersebut, Israel belum pulih dari guncangan perubahan pendekatan Presiden AS Donald Trump terhadap beberapa persyaratan keamanan Israel di sepanjang perbatasan utaranya, sebelum menghadapi apa yang digambarkan sebagai tantangan yang berpotensi lebih berbahaya dalam bentuk Turki.

Maariv menggarisbawahi ukuran dan kemampuan Angkatan Bersenjata Turki, mencatat bahwa mereka mengoperasikan armada tank yang besar, termasuk tank tempur utama Altay yang dikembangkan di dalam negeri.

Surat kabar itu mengatakan Turki telah membangun basis industri pertahanan canggih yang mampu memproduksi sebagian besar kebutuhan militernya di dalam negeri, sekaligus mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis-lapis menggunakan sebagian besar teknologi dalam negeri.

Ditambahkan bahwa Angkatan Udara Turki mengoperasikan sekitar 200 pesawat, sebagian besar di antaranya adalah jet tempur F-16 Fighting Falcon, selain armada helikopter serang multi-peran.

Menurut Maariv, ancaman paling signifikan dalam setiap potensi konfrontasi dengan Israel dapat datang dari angkatan laut Turki, yang mencakup 16 kapal selam, beberapa fregat, dan kapal serbu amfibi TCG Anadolu.

GAZA - Lembaga pengawas campur tangan digital Prancis, Viginum, telah mengaitkan sebuah perusahaan Israel , BlackCore, dengan kampanye pengaruh dan propaganda daring yang dilakukan di seluruh Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat.

Lembaga tersebut mengumumkan temuan tersebut dalam sebuah laporan pada hari Minggu, dengan Kepala Lembaga Marc-Antoine Brillant dan Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengidentifikasi operasi yang menargetkan Prancis, Skotlandia, Angola, Togo, dan Kota New York.

"Investigasi kami tidak memungkinkan untuk mengidentifikasi sponsor atau sponsor, jika memang ada, di balik campur tangan digital asing ini," kata Brillant kepada Reuters.

Apa Itu Front Kedelapan Israel? Propaganda Digital terhadap Politikus Pro-Palestina

1. Menarget Politikus Pro-Palestina

Menurut laporan tersebut, akun-akun yang terkait dengan BlackCore menargetkan Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, yang telah menggambarkan Gaza sebagai "bencana kemanusiaan buatan manusia."

Investigasi Viginum sebelumnya juga menemukan bahwa BlackCore menargetkan kandidat dari partai sayap kiri garis keras France Unbowed di Marseille, Toulouse, dan Roubaix melalui akun otomatis dan kebocoran data, sementara tuduhan "kekerasan seksual" yang dibuat-buat disebarkan terhadap beberapa kandidat.

2. Ikut Campur Tangan pada Pemilu Zohran Mamdani

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga ikut campur dalam pemilihan kota New York, yang dimenangkan oleh Zohran Mamdani. Brillant mengatakan "modus operandi" yang sama yang diamati dalam kampanye Prancis telah digunakan dalam kasus AS, meskipun target spesifik dan sponsor operasi tersebut masih belum jelas.

Anggota Partai Republik Kentucky, Thomas Massie, mengatakan kelompok lobi tersebut menghabiskan "USD500 per suara" untuk menggulingkannya pada bulan Mei.

Laporan tersebut mencatat bahwa kemenangan Mamdani tidak disukai oleh pendukung pro-Israel tradisional yang menentang dukungannya yang terang-terangan terhadap Palestina.

Lecornu mengatakan Paris telah meminta penjelasan diplomatik resmi dari rezim Israel mengenai masalah tersebut.

"Saya tidak ragu sedikit pun bahwa jika sebuah kelompok swasta Prancis, terlebih lagi dari wilayah Prancis, terlibat dalam campur tangan digital asing di Israel, mereka akan melakukan hal yang sama kepada duta besarnya di sana," katanya.

Reuters melaporkan bahwa BlackCore menghapus seluruh keberadaan daringnya setelah menerima pertanyaan dari kantor berita tersebut. Perusahaan tersebut menggambarkan dirinya sebagai "perusahaan pengaruh, siber, dan teknologi elit yang dibangun untuk era modern perang informasi."

3. Mewujudkan Front Kedelapan

Laporan tersebut juga merujuk pada keputusan rezim Israel pada awal Mei untuk mengesahkan anggaran propaganda sebesar USD730 juta untuk tahun 2026, menggambarkannya sebagai peningkatan empat kali lipat yang dimaksudkan untuk membalikkan penurunan persepsi publik global setelah peluncuran perang genosida Tel Aviv di Gaza dan perkembangan regional selanjutnya.

Menurut laporan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut inisiatif itu sebagai "Front Kedelapan" dari perang rezim.

Laporan itu selanjutnya menggambarkan operasi tersebut sebagai "Kubah Besi Digital" yang bertujuan untuk menekan konten daring yang berbeda pendapat melalui pengawasan berbasis AI dan pelaporan massal, sekaligus memperluas jangkauan narasi yang didukung rezim di platform media sosial.

Laporan itu juga mengatakan bahwa, di Amerika Serikat, jutaan dolar disalurkan melalui entitas yang terkait dengan Presiden Donald Trump untuk mengotomatiskan narasi yang direkayasa negara di media sosial dan platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT dan Claude.

GAZA - Handala, kelompok peretas pro- Palestina telah mengancam akan melakukan serangan siber skala besar terhadap infrastruktur penting dan militer musuh-musuh perjuangan Palestina dan negara-negara yang bersekutu dengan mereka.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Handala mengancam "serangan siber paling dahsyat terhadap infrastruktur penting dan militer musuh."

Mereka juga memperingatkan "setiap negara yang telah menggelar karpet merah untuk teroris," menambahkan, "Giliran Anda juga akan tiba."

"Tidak ada wilayah yang terlalu jauh, tidak ada server yang aman, dan tidak ada jaringan yang berada di luar jangkauan kami. Tunggu dan lihat," kata kelompok itu, dilansir Press TV.

"Bagi sebagian orang, kami hanya memiliki satu pesan: Anda akan membayar harga pengkhianatan Anda, tidak hanya di pangkalan Anda, tetapi di jantung ekonomi dan keamanan sehari-hari Anda."

Pernyataan itu selanjutnya mencatat bahwa sistem target mungkin telah dikompromikan. "Mungkin, bahkan sekarang, bayangan sedang bernapas di dalam sistem Anda, dan hitungan mundur telah dimulai."

Kelompok ini berada di balik serangkaian serangan siber yang menargetkan mantan dan pejabat tinggi Israel dan Amerika saat ini, tokoh-tokoh yang kurang dikenal di balik proyek-proyek pro-Israel utama, dan infrastruktur negara-negara yang bersekutu erat dengan Tel Aviv dan Washington dan membantu upaya mereka dalam menekan perjuangan Palestina.

Kelompok aktivis peretas pro-Palestina Handala mengatakan pasukan siber mereka telah melumpuhkan salah satu agen Mossad.

Mereka juga menyebut agen-agen penting di badan intelijen Mossad rezim Israel, pasukan elit Israel, dan Marinir AS sebagai beberapa target mereka.

GAZA - Seorang anggota parlemen Demokrat di Amerika Serikat telah mencecar diplomat top Marco Rubio tentang apakah Israel memiliki senjata nuklir, tetapi Menteri Luar Negeri tidak memberikan jawaban yang jelas.

“Sebagian besar dunia menilai bahwa mereka memilikinya,” kata Rubio kepada Anggota Kongres Joaquin Castro dalam sidang pada hari Rabu, meskipun ia menolak untuk membagikan posisi Washington sendiri tentang senjata nuklir Israel.

Ia kemudian menyarankan agar masalah tersebut dibahas secara pribadi.

Pertukaran tersebut menggarisbawahi tabu yang telah berlangsung selama beberapa dekade dalam politik AS terhadap pembicaraan publik tentang program nuklir Israel.

Rubio mengakui bahwa menahan diri untuk tidak membahas senjata nuklir Israel adalah "ciri khas" kebijakan luar negeri AS.

Namun Castro terus mendesak, menekankan bahwa menjawab pertanyaan itu diperlukan pada saat AS sedang berperang bersama dengan Israel melawan Iran.

“Jika mereka, pada kenyataannya, memiliki senjata nuklir — dan Anda benar, dalam laporan sumber terbuka, hal itu telah terungkap — kita tidak tahu apa garis merah mereka untuk menggunakan senjata nuklir tersebut,” kata Castro.

“Jadi, saya kira saya terkejut bahwa pemerintah kita tidak mau berusaha untuk mengetahui, memahami, dan kemudian memberikan informasi yang kita butuhkan kepada badan pengawas kita untuk membuat keputusan tentang perang.”

Rubio mengatakan pertanyaan itu “adil”, dan dia bersedia menjawabnya dalam format rahasia.

“Hal-hal ini membutuhkan keseimbangan yang cermat antara berbagai kepentingan, tetapi saya pikir Anda mungkin bisa mendapatkan jawaban yang lebih lengkap jika kita dapat menanggapi pertanyaan itu dalam konteks yang berbeda,” katanya.

Israel, yang Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan kejahatan perang di Gaza, secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir.

Sekutu AS ini telah dituduh oleh kelompok hak asasi manusia terkemuka dan penyelidik PBB melakukan genosida di Gaza. Namun, negara ini menerima miliaran dolar bantuan militer dari Washington setiap tahunnya.

Israel bukanlah penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Pada 28 Februari, pemerintahan Presiden AS Donald Trump bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran dengan tujuan yang dinyatakan untuk mencegah negara tersebut memperoleh senjata nuklir, yang dibantah oleh Teheran.

Meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengkonfirmasi memiliki senjata nuklir, beberapa pejabat Israel telah mengemukakan kemungkinan untuk mengerahkan senjata tersebut.

Misalnya, pada November 2023, Menteri Warisan Budaya negara itu, Amichai Eliyahu, menyatakan bahwa menjatuhkan bom nuklir di Gaza adalah "sebuah pilihan".

Beberapa politisi pro-Israel di AS juga mendesak Israel untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Palestina.

“Kita telah mengebom Jepang dua kali dengan senjata nuklir untuk mendapatkan penyerahan tanpa syarat. Hal yang sama harus dilakukan di sini,” kata anggota Kongres AS Randy Fine, sekutu Trump, tahun lalu.

Pada bulan Mei, anggota Kongres Castro menulis surat kepada Departemen Luar Negeri AS yang ditandatangani oleh 30 anggota parlemen untuk meminta klarifikasi tentang program nuklir Israel — dan kebijakan AS untuk tidak membicarakannya.

“Kita tidak dapat mengembangkan kebijakan nonproliferasi yang koheren untuk Timur Tengah, termasuk terkait program nuklir sipil Iran dan ambisi nuklir sipil Arab Saudi, sambil mempertahankan kebijakan bungkam resmi tentang kemampuan senjata nuklir salah satu pihak yang menjadi pusat konflik yang sedang berlangsung di mana Amerika Serikat merupakan peserta langsung,” demikian isi surat tersebut.

WASHINGTON - Badan intelijen Pentagon telah menaikkan tingkat ancaman spionase Israel dari "tinggi" menjadi "kritis" dalam beberapa pekan terakhir. Kabar itu diungkap media Amerika Serikat.

NBC News pertama kali memberitakan perubahan ini pada hari Jumat, dan The New York Times menerbitkan laporannya sendiri pada hari berikutnya.

Media tersebut mengutip sumber anonim yang mengatakan perubahan tersebut terjadi karena kekhawatiran atas taktik yang semakin agresif terkait perang AS-Israel dengan Iran.

Mereka mengatakan Badan Intelijen Pertahanan Pentagon (DIA) telah menaikkan tingkat kewaspadaan di tengah kekhawatiran bahwa Israel semakin berupaya memata-matai pejabat tinggi AS. Tujuannya diduga untuk memahami pertimbangan internal Gedung Putih tentang mengakhiri perang.

Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Netanyahu secara terbuka berbeda pendapat dalam pendekatan mereka terhadap perang, yang dimulai AS dan Israel pada 28 Februari.

Trump, di satu sisi, berulang kali mengatakan ia ingin mengakhiri perang, di tengah meningkatnya tekanan politik di dalam negeri.

Sementara itu, Netanyahu menyerukan agar perang dilanjutkan, meskipun ada gencatan senjata pada 8 April. Pertempuran sebagian besar telah dihentikan sejak gencatan senjata sementara diumumkan, tetapi upaya mencapai kesepakatan permanen berulang kali terhenti.

The New York Times melaporkan, meskipun Israel dikenal memata-matai AS, DIA (Dinas Intelijen Dalam Negeri) menyebutkan peningkatan aktivitas yang dimulai pada akhir tahun 2024, ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden meningkatkan tekanan pada Israel atas perang genosida di Gaza.

Peningkatan itu berlanjut hingga tahun 2025, ketika Trump kembali menjabat sebagai presiden dan mulai mempertimbangkan bagaimana mendekati Iran.

Surat kabar itu menambahkan penilaian intelijen baru-baru ini lainnya juga mendokumentasikan bukti ada upaya Israel untuk memantau utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta Elbridge Colby, seorang pejabat kebijakan utama di Pentagon, dan wakilnya, Michael DiMino IV.

Witkoff adalah negosiator utama dalam pembicaraan nuklir yang mendahului serangan awal AS-Israel terhadap Iran pada bulan Februari.

Baik NBC News maupun The New York Times mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya dalam laporan mereka. Departemen Pertahanan AS tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Al Jazeera.

Namun, seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kedua organisasi berita tersebut bahwa laporan tersebut "palsu".

Meskipun demikian, kekhawatiran yang dilaporkan kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan tentang koordinasi intelijen dan militer yang erat antara Israel dan AS.

Washington telah, selama bertahun-tahun, memberikan miliaran dolar dalam bentuk bantuan militer dan penjualan senjata kepada Israel, termasuk selama genosida di Gaza.

Kongres AS juga saat ini sedang membahas bagian dari rancangan undang-undang pertahanan baru, yang akan mengintegrasikan penelitian dan pengembangan persenjataan kedua negara hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun AS dan sekutunya dikenal secara teratur melakukan operasi intelijen satu sama lain, para pejabat mengatakan kepada NBC dan The New York Times bahwa peningkatan aktivitas intelijen Israel baru-baru ini adalah unik.

The New York Times melaporkan peningkatan penunjukan DIA melampaui semua sekutu saat ini, serta beberapa negara dengan hubungan yang lebih tegang.

Insiden baru-baru ini termasuk upaya intelijen militer Israel untuk menanam alat penyadap di markas besar DIA pada tahun 2021, menurut surat kabar tersebut.

Pada tahun 2025, badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, diketahui telah mencoba menanam alat serupa di kendaraan Dinas Rahasia, menurut laporan tersebut.

WASHINGTON - Pada Januari 2024, Axios melaporkan bahwa presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, "mulai kehilangan kesabaran" terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Perang genosida Israel di Gaza telah berkecamuk selama berbulan-bulan pada saat itu, dan Biden menghadapi reaksi publik atas dukungan AS terhadap konflik tersebut.

Serangan tersebut akan berlanjut selama sisa masa jabatan Biden dan berlanjut hingga 10 bulan pertama masa kepresidenan kedua Donald Trump.

Sejak saat itu, media terus menerbitkan laporan anonim tentang keretakan dan panggilan telepon yang "mengecewakan" antara Trump dan perdana menteri Israel. Tetapi dukungan AS untuk sekutunya di Timur Tengah tidak pernah goyah.

Laporan lain yang bersumber secara anonim tentang percakapan telepon yang penuh amarah dan umpatan antara pemimpin AS dan Israel muncul minggu ini, dan menyebar dengan cepat di media internasional.

5 Alasan Perseteruan AS dan Israel, Netanyahu Tak Bisa Dikendalikan

1. Trump Sebut Netanyahu Sudah Gila

Axios melaporkan pada hari Senin bahwa Trump menyebut Netanyahu "sangat gila" dan mencaci maki dia atas eskalasi Israel di Lebanon.

Pada waktu yang hampir bersamaan, serangan Israel menewaskan enam orang, termasuk dua anak, di kota al-Marwaniyah di Lebanon selatan.

Para ahli mengatakan bahwa terlepas dari kebocoran perselisihan dan kata-kata kasar antara pemimpin AS dan Netanyahu, kebijakanlah yang pada akhirnya penting, dan kebijakan tersebut hampir tidak berubah.

Ryan Costello, direktur kebijakan di National Iranian American Council Action (NIAC), mengatakan para pengamat politik telah mulai "mengejek" laporan tentang kemarahan tertutup dari presiden AS terhadap Netanyahu.

"Yang benar-benar penting adalah apa yang sebenarnya terjadi dalam praktiknya," kata Costello kepada Al Jazeera.

2. Trump Memosisikan sebagai Pemimpin yang Kuat

Meskipun ada laporan tentang Trump yang menegur Netanyahu, Isabelle Hayslip, seorang manajer advokasi di kelompok hak asasi manusia DAWN yang berbasis di AS, mengatakan bahwa kebijakan AS tetap selaras dengan kepentingan Israel.

“Laporan dari satu sumber yang menggambarkan Trump sebagai pemimpin yang kuat yang mengangkat telepon dan berteriak kepada Netanyahu karena merusak kebijakan AS bertentangan dengan hasil kebijakan sebenarnya di mana Netanyahu mendapatkan persis apa yang diinginkannya,” kata Hayslip kepada Al Jazeera.

“Trump tidak memiliki wewenang akhir atas tindakan Israel. Seperti para pendahulunya, presiden telah terbukti sama sekali tidak mampu memprioritaskan kepentingan Amerika, malah melayani keinginan ekspansionis Israel.”

3. Partai Demokrat Makin Kuat

Laporan terbaru ini muncul ketika Trump menghadapi tekanan yang meningkat dari para pesaing Demokratnya dan sebagian basis pendukungnya atas penanganannya terhadap perang melawan Iran, yang diluncurkannya bersama Netanyahu pada 28 Februari.

Konflik tersebut, yang menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz, telah menyebabkan harga bensin melonjak di AS dan memicu inflasi.

Para kritikus menuduh Trump membiarkan Israel menyeret AS ke dalam perang yang tidak memajukan prioritas Washington.

Dengan negosiasi untuk mengakhiri perang yang mengalami kebuntuan, eskalasi Israel di Lebanon dan ancamannya untuk membom Beirut berisiko menggagalkan gencatan senjata rapuh yang mulai berlaku pada bulan April.

Para pejabat Iran telah mengisyaratkan bahwa mereka memutuskan kontak dengan AS terkait serangan Israel di Lebanon.

4. AS Menginginkan Gencatan Senjata di Lebanon

Sebelum laporan Axios, Trump mengumumkan bahwa ia telah berbicara dengan Netanyahu dan seorang perwakilan Hizbullah yang tidak disebutkan namanya, dan kedua pihak sepakat bahwa "semua penembakan akan dihentikan".

Namun Netanyahu dengan cepat menegaskan bahwa militer Israel "akan terus beroperasi sesuai rencana di Lebanon selatan", di mana mereka memperdalam invasi dan mengubah seluruh kota menjadi puing-puing.

Sejak dimulainya perang genosida Israel di Gaza pada Oktober 2023, AS telah memberikan bantuan militer kepada Israel hampir $25 miliar, membantu menangkis serangan balasan Iran terhadap negara tersebut, dan memveto beberapa resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan PBB.

Meskipun demikian, laporan anonim yang menyatakan bahwa presiden AS marah kepada Netanyahu telah menjadi hal yang biasa di media.

Laporan-laporan tersebut dikaitkan dengan pejabat AS, tetapi tidak jelas bagaimana kebocoran dengan pesan serupa tentang topik yang sama terus berlanjut di dua pemerintahan dari partai politik yang berbeda.

5. Netanyahu Merusak Reputasi Trump

Secara publik, para pembantu Biden dan Trump sebagian besar menahan diri untuk tidak mengkritik Israel.

Trump secara teratur memuji perdana menteri Israel, dengan berargumen lebih dari sekali bahwa Israel akan lenyap tanpa kepemimpinan Netanyahu.

Pada bulan Desember, presiden AS juga menyebut perdana menteri Israel sebagai "pahlawan" selama pertemuan di Florida.

“Kami bersama Anda, dan kami akan terus bersama Anda,” kata Trump kepada Netanyahu.

Dua minggu sebelumnya, Axios melaporkan bahwa Gedung Putih telah "menegur" Netanyahu atas pelanggaran gencatan senjata Israel di Gaza.

“Pesan Gedung Putih kepada Netanyahu adalah: ‘Jika Anda ingin merusak reputasi Anda dan menunjukkan bahwa Anda tidak mematuhi perjanjian, silakan saja, tetapi kami tidak akan membiarkan Anda merusak reputasi Presiden Trump setelah ia menengahi kesepakatan di Gaza,’” kata seorang pejabat AS seperti dikutip oleh publikasi tersebut.

Hanya sedikit orang yang mengetahui isi pasti dari panggilan tingkat tinggi di Gedung Putih. Terkadang, pejabat tinggi, termasuk anggota Dewan Keamanan Nasional, ikut serta dalam percakapan antara presiden dan para pemimpin dunia setelah pengarahan.

Negar Mortazavi, seorang peneliti senior di Center for International Policy, sebuah lembaga penelitian nirlaba, mengatakan bahwa kebocoran tentang percakapan tegang antara Trump dan Netanyahu mungkin bertujuan untuk membuat Trump terlihat tegas terhadap Israel guna meredakan kemarahan atas perang tersebut.

“Ini bisa jadi semacam cara untuk meredam kemarahan atau menyalahkan AS karena melanjutkan perang yang tidak populer, ilegal, dan tidak perlu ini,” kata Mortazavi kepada Al Jazeera.

Ia menambahkan bahwa pesan yang disampaikan adalah, “Lihat, kami sangat marah kepada Israel. Kami meneriaki mereka. Kami menyebut mereka dengan berbagai julukan.”

Namun Mortazavi menekankan bahwa kebijakan lebih penting daripada retorika: “Apakah itu mengubah fakta di lapangan?”

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Sugiono menyebut perlakuan terhadap para WNI tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional.

“Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional,” kata Sugiono saat menyambut kepulangan sembilan WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurut Sugiono, kesembilan WNI itu adalah warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza.

“Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita ada di Palestina,” ujarnya.

Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kecaman resmi atas tindakan tersebut di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei 2026.

“Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu, ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ia juga menilai perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.

“Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia,” ujar Sugiono.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Misi kemanusiaan yang bertujuan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina justru berujung pada penangkapan dan penyiksaan oleh tentara Israel. Hal itu dialami sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Mereka sebelumnya berlayar membawa bantuan menuju Gaza sebelum akhirnya ditangkap militer Israel saat masih berada di tengah laut. Salah satu aktivis kemanusiaan, Herman Budianto, mengaku bersyukur bisa kembali ke Indonesia dengan selamat.

Namun, dia menyebut selama penahanan, para peserta misi kemanusiaan mengalami tindakan penyiksaan yang brutal.

“Kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IDF itu nyata, sangat keji, sangat brutal. Dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar empat hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi,” kata Herman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026).

Dia menyebut banyak peserta misi mengalami luka berat selama proses penahanan. Selain itu, sejumlah aktivis juga dilaporkan mengalami tindak kekerasan seksual.

“Rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, patah hidung, ada yang ditembak dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut,” ujarnya.

Herman juga menceritakan kondisi yang dialami selama berada di dalam penjara Israel. Menurut dia, para tahanan diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami, kami harus berjalan dengan selalu menunduk tidak boleh menatap mereka, dan itu tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada bantal, dalam kondisi basah dan baju basah,” tuturnya.

Meski demikian, Herman mengatakan pengalaman yang dialaminya tidak sebanding dengan kondisi warga Palestina di Gaza. “Tapi semua ini insyaallah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina,” katanya.

“Coba saudara kita di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan apa yang kami alami. Kami ini hanya debu-debu yang beterbangan yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting,” ucapnya.

Herman berharap pengalaman itu dapat semakin menggelorakan semangat solidaritas internasional untuk Palestina. Dia menyebut peserta misi kemanusiaan tersebut berasal dari puluhan negara.

“Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semua bergerak bukan karena agama tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Prancis, dan semuanya. Semuanya disiksa dengan kondisi yang sama, tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara mana pun,” katanya.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Momen haru mewarnai kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang pulang ke Tanah Air usai ditahan Israel, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026). Seorang bocah bernama Hanan (9) tampak setia menunggu kepulangan sang ayah, Ronggo Wirasanu sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Di tengah kerumunan relawan dan keluarga yang memadati area kedatangan internasional, Hanan rela berdiri berdiri berdesak-desakan sambil membawa poster bertuliskan “Selamat Datang Ayah Ronggo Pahlawanku”. Dia sengaja mengincar posisi paling depan agar ayahnya bisa membawa poster itu. Adapaun poster itu dibuat khusus dengan gambar wajah sang ayah hasil karyanya sendiri.

Sesekali Hanan tampak menatap ke arah pintu kedatangan internasional, menanti sosok ayahnya muncul bersama rombongan sembilan WNI yang baru tiba dari luar negeri.

Saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang bertemu sang ayah setelah berpisah sekitar satu bulan, bocah itu menjawab singkat.

“Senang,” ujar Hanan.

Ketika sesi konferensi pers yang digelar usai kedatangan rombongan berakhir Hanan langsung menghampiri Ronggo dan memeluk ayahnya erat untuk melepas rindu.

Usai bertemu putranya, Ronggo mengaku lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat setelah hampir satu bulan berpisah dengan keluarga selama menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan kami berpisah sama keluarga, tapi kan berkat doa mereka juga kami bisa kembali ke sini dengan selamat. Alhamdulillah seneng,” katanya.

Suasana haru pun tak terbendung di tengah keramaian penyambutan yang sebelumnya diwarnai pekikan “Free, free Palestine” dari relawan yang datang membawa bendera Palestina, poster, dan berbagai atribut dukungan.

Kepulangan sembilan WNI itu disambut langsung oleh keluarga, relawan, serta sejumlah pejabat. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan untuk Gaza.

Dalam perjalanan misi tersebut, rombongan sempat ditangkap otoritas Israel sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan pantauan iNews.id, rombongan tiba melalui Terminal 3 Gate 2 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.37 WIB.

Mereka juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari.

Sebelumnya, rombongan diketahui bertolak dari Istanbul, Turki menuju Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (23/5/2026) malam. Setelah transit di Dubai, mereka melanjutkan penerbangan ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore.

Adapun sembilan WNI yang tergabung dalam misi tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono (GPCI-Dompet Dhuafa), Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa), Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat), Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso), Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171), Bambang Noroyono (Republika), Thoudy Badai Rifan Billah (Republika), Andre Prasetyo Nugroho (Tempo), dan Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI).

TANGERANG - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026) sore. Berdasarkan pantauan, rombongan tampak tiba melalui Terminal 3 Gate 2 kedatangan internasional pada pukul 16.37 WIB.

Sejumlah relawan dan sanak keluarga tampak lebih dulu memadati area Terminal 3 untuk menyambut kedatangan sembilan aktivis tersebut. Mereka membawa sejumlah atribut, seperti bendera Palestina, poster, serta banner yang salah satunya bertuliskan Selamat Datang Pejuang Kemanusiaan.

Pekikan Free, free Palestine dari relawan terdengar begitu kesembilan WNI terlihat memasuki area terminal bandara. Rombongan tampak dalam kondisi sehat dan berjalan kaki menghampiri awak media yang telah menunggu.

Mereka juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Negara Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah AK Al-Sattari.

Sebelumnya, kesembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan untuk Gaza. Dalam perjalanan misi itu, mereka sempat ditangkap otoritas Israel sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Lihat video: Terungkap! Aktivis Global Sumud Flotilla Disiksa Secara Keji oleh Zionis



Mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 WIB setelah menempuh perjalanan dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Jakarta. Sebelumnya, mereka telah bertolak dari Istanbul, Turki menuju Dubai pada Sabtu (23/5/2026) malam.

Setelah transit di Dubai, mereka melanjutkan penerbangan ke Indonesia pada Minggu (24/5/2026) dini hari waktu Indonesia. Mereka menjadi korban penangkapan oleh Israel saat mengikuti misi kemanusiaan menuju Gaza.

Adapun sembilan WNI yang tergabung dalam misi tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono (GPCI-Dompet Dhuafa), Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa), Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat), Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso), Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171), Bambang Noroyono (Republika), Thoudy Badai Rifan Billah (Republika), Andre Prasetyo Nugroho (Tempo), dan Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI).

Foto: Yuwantoro Winduajie

JAKARTA - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan aparat keamanan telah memperlakukan 428 aktivis kemanusiaan pro-Palestina dari berbagai negara yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) secara tidak manusiawi. Mereka ditangkap di perairan internasional menuju Gaza saat menembus blokade militer Zionis Israel pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ben-Gvir dengan sengaja mengunggah video yang memperlihatkan aparat keamanan Israel memaksa anggota Flotilla yang ditahan untuk berlutut menghadap ke bawah dengan tangan terikat. Ben-Gvir sendiri terlihat dalam rekaman tersebut sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan pernyataan provokatif kepada para aktivis.

Para aktivis mengaku ditawan, disiksa hingga dilecehkan, dan saat ini mereka telah dibebaskan, termasuk 9 WNI. Dalam hukum humaniter internasional, misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla adalah sipil yang harus dilindungi. Dilarang keras diserang, diintimidasi, atau dijadikan tawanan. Bahkan dalam konvensi Jenewa, misi kemanusiaan harus diizinkan.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengecam tindakan Israel tersebut. Menurut Gus Salam, dunia harus memberikan sanksi kepada Israel.

“Aspek kemanusiaan harus diutamakan dari ketentuan dan batasan yang wajib dilakukan seseorang. Ketika sedang menjalankan salat wajib saja boleh dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan bila kondisi darurat untuk menyelamatkan manusia,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Gus Salam meragukan zionis Israel mau mengubah dirinya untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional. Baginya, kepribadian bangsa yahudi dan karakter zionis Israel dibentuk untuk merusak tatanan internansional. Mereka tidak mengenal nilai dan norma kemanusiaan. Yang mereka kenal hanya berkuasa dan menguasai yang lain.

“Susahnya mengubah watak yahudi, terlebih dengan politik zionis membentuk Israel Raya. Itu kalau tidak dihentikan, krisis kemanusian akan terus terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah,” ungkapnya.

Di zaman Mesir kuno, keturunan Yahuda, disebut Yahudi, rata?rata berotak cerdas tapi sebagian besar berwatak buruk; kikir, sombong, keduniaan, berkeinginan menguasai bangsa lain, ashabiyah (fanatis), kejam, dan sebagainya.

Apalagi, Asia Barat dan Timur Tengah yang dikenal kaya sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi diperebutkan oleh para kapitalis di benua Amerika dan Eropa. Maka, zionis Israel digunakan sebagai boneka (proxy) sekaligus diuntungkan oleh kapitalis dua benua itu untuk mengontrol Timur Tengah agar tetap menjadi mitra tidak setara.

Bagi Gus Salam, sosok Benyamin Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir adalah gambaran pemimpin zionis yang menyadari keuntungan Israel menjadi proxy Amerika Serikat dan Eropa. Keduanya, seperti pemimpin zionis Israel lainnya menjadi angkuh, tidak mau diajak bicara kecuali menguntungkan atau menjadi jalan untuk melancarkan kepentingan zionis.

“Kalau seperti itu, korban manusia dan krisis kemanusiaan di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, Lebanon, Suriah dan negara lain di Timur Tengah, tidak pernah berhenti dan aktivis kemanusiaan dunia dengan misi memberikan bantuan untuk para korban konflik bersenjata akan terus dihadang, diusir dan dipelakukan tidak mansiawi,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Gus Salam, dunia harus terus memberi tekanan dan sanksi kepada zionis Israrel. Bila melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa karena veto AS, Prancis, Inggris atau negara pemilik hak veto, maka setiap negara yang peduli terhadap kemanusiaan dapat memberi tekanan dan sanksi melalui kebijakan politik negara masing-masing.

“Bila negara tidak bisa, maka kelompok atau organisasi masyarakat sipil di dunia bisa secara mandiri atau berjejaring melakukan seruan moral untuk menekan dan memberi sanksi terhadap zionis Israel. Bentuknya macam-macam, termasuk boikot terhadap segala produk dari atau terafiliasi dengan kepentingan ekonomi dan politik zionis Israel,” tambahnya.

Gus Salam menambahkan, dunia harus memberi pelajaran kepada zionis Israel agar menghormati keteraturan dan ketertiban untuk hidup dalam pengaturan bersama. Terutama dalam menjaga dan melindungi perdamaian serta aspek kemanusiaan.

“Terlalu naif mengandalkan dialog dengan zionis Israel. Sebaliknya, sikap dan tindakan nyata diperlukan untuk menghentikan kekejaman Israel,” tegasnya.

MAKKAH - Minister Counsellor Kedutaan Besar RI di Ankara, Turki Yudhi Ardian memastikan 9 Warga Negara Indonesia (WNI) relawan Global Sumud Flotilla 2026 yang dibebaskan militer Israel menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengambilan keterangan di Turki. Setelah selesai, 9 WNI akan langsung kembali ke Indonesia.

"WNI sekarang masih menjalani proses tes pengambilan keterangan atau testimoni, pemeriksaan kesehatan dan visum," ujar Yudhi, Sabtu (23/5/2026).

Sebanyak 9 WNI yang saat ini berada di Ankara masih dalam pengawasan otoritas Turki dan GSF. "Karena sembilan WNI ini menjadi bagian dari kelompok besar GSF, prosesnya masih berjalan dan sepenuhnya dilakukan otoritas Turki dan GSF," katanya.

Yudhi memastikan 9 WNI dalam kondisi baik. Pihaknya terus memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki.

"Kondisi para WNI sebagaimana disampaikan Pak Konjen Istanbul semalam, para WNI diterima dan ditangani dengan baik. Kita masih memantau proses yang sedang berjalan oleh otoritas Turki dan GSF," ujarnya.

Dia kembali menegaskan seluruh WNI dalam keadaan sehat. Meski begitu, dia meminta untuk menunggu informasi lebih detail terkait hasil pemeriksaan kesehatan. "Sekilas dari pengamatan sih dalam keadaan sehat, tapi ini kita juga masih mencari informasi yang lebih detail," katanya.

Yudhi berharap seluruh tahapan termasuk pemeriksaan kesehatan segera selesai agar para WNI segera kembali ke Indonesia. "Kita inginkan secepatnya mereka segera pulang ke Tanah Air," ucapnya.