JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam tindakan Israel yang mencegat dan menahan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 menuju Gaza, Palestina. Sugiono menyebut perlakuan terhadap para WNI tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional.

“Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita, jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional,” kata Sugiono saat menyambut kepulangan sembilan WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (24/5/2026).

Menurut Sugiono, kesembilan WNI itu adalah warga sipil yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina di Gaza.

“Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita ada di Palestina,” ujarnya.

Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan kecaman resmi atas tindakan tersebut di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei 2026.

“Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu, ini merupakan satu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Ia juga menilai perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.

“Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia,” ujar Sugiono.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Misi kemanusiaan yang bertujuan mengirimkan bantuan ke Gaza, Palestina justru berujung pada penangkapan dan penyiksaan oleh tentara Israel. Hal itu dialami sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0.

Mereka sebelumnya berlayar membawa bantuan menuju Gaza sebelum akhirnya ditangkap militer Israel saat masih berada di tengah laut. Salah satu aktivis kemanusiaan, Herman Budianto, mengaku bersyukur bisa kembali ke Indonesia dengan selamat.

Namun, dia menyebut selama penahanan, para peserta misi kemanusiaan mengalami tindakan penyiksaan yang brutal.

“Kami menyampaikan bahwa memang penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh IDF itu nyata, sangat keji, sangat brutal. Dari mulai proses penculikan sampai dengan proses yang panjang sekitar empat hari melakukan penyiksaan-penyiksaan tadi,” kata Herman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026).

Dia menyebut banyak peserta misi mengalami luka berat selama proses penahanan. Selain itu, sejumlah aktivis juga dilaporkan mengalami tindak kekerasan seksual.

“Rusuk patah ada sekitar 40 orang, patah tangan, patah kaki, patah hidung, ada yang ditembak dan seterusnya. Bahkan banyak juga kasus-kasus pelecehan seksual yang diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan ketika proses yang panjang tersebut,” ujarnya.

Herman juga menceritakan kondisi yang dialami selama berada di dalam penjara Israel. Menurut dia, para tahanan diperlakukan secara tidak manusiawi.

“Belum lagi hal-hal yang lain terkait dengan kondisi ketika kita ada di penjara dan seterusnya diperlakukan seperti hewan. Kami harus berjalan dengan merangkak dengan lutut kami, kami harus berjalan dengan selalu menunduk tidak boleh menatap mereka, dan itu tidur di lantai yang tidak ada selimut, tidak ada bantal, dalam kondisi basah dan baju basah,” tuturnya.

Meski demikian, Herman mengatakan pengalaman yang dialaminya tidak sebanding dengan kondisi warga Palestina di Gaza. “Tapi semua ini insyaallah tidak menjadikan kami menjadi orang yang merasa paling berjasa. Hanya yang sangat kecil sekali yang kami lakukan untuk Palestina,” katanya.

“Coba saudara kita di Palestina jauh lebih menderita dibandingkan dengan apa yang kami alami. Kami ini hanya debu-debu yang beterbangan yang tentu tidak patut untuk berbangga, tidak patut untuk menjadi orang yang merasa penting,” ucapnya.

Herman berharap pengalaman itu dapat semakin menggelorakan semangat solidaritas internasional untuk Palestina. Dia menyebut peserta misi kemanusiaan tersebut berasal dari puluhan negara.

“Tapi mudah-mudahan ini bisa menggelorakan semangat membebaskan Palestina di seluruh dunia karena teman-teman kami semuanya berasal dari berbagai macam negara. Ada sebanyak 52 negara yang bergabung di situ, yang semua bergerak bukan karena agama tapi karena rasa kemanusiaan. Ada dari Amerika, Prancis, dan semuanya. Semuanya disiksa dengan kondisi yang sama, tidak ada pengecualian sedikit pun dari negara-negara mana pun,” katanya.

Diketahui, sembilan WNI tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan menuju Gaza, Palestina.

Namun, dalam perjalanan misi tersebut, kapal yang mereka tumpangi dicegat oleh pihak militer Israel pada 18 Mei 2026 dan para peserta yang terdiri dari para aktivis dan jurnalis, termasuk sembilan WNI sempat ditahan.

Pemerintah Indonesia kemudian melakukan koordinasi dan negosiasi diplomatik dengan sejumlah pihak hingga para WNI akhirnya dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

JAKARTA - Momen haru mewarnai kepulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) anggota misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang pulang ke Tanah Air usai ditahan Israel, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (24/5/2026). Seorang bocah bernama Hanan (9) tampak setia menunggu kepulangan sang ayah, Ronggo Wirasanu sejak sore di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Di tengah kerumunan relawan dan keluarga yang memadati area kedatangan internasional, Hanan rela berdiri berdiri berdesak-desakan sambil membawa poster bertuliskan “Selamat Datang Ayah Ronggo Pahlawanku”. Dia sengaja mengincar posisi paling depan agar ayahnya bisa membawa poster itu. Adapaun poster itu dibuat khusus dengan gambar wajah sang ayah hasil karyanya sendiri.

Sesekali Hanan tampak menatap ke arah pintu kedatangan internasional, menanti sosok ayahnya muncul bersama rombongan sembilan WNI yang baru tiba dari luar negeri.

Saat ditanya bagaimana perasaannya menjelang bertemu sang ayah setelah berpisah sekitar satu bulan, bocah itu menjawab singkat.

“Senang,” ujar Hanan.

Ketika sesi konferensi pers yang digelar usai kedatangan rombongan berakhir Hanan langsung menghampiri Ronggo dan memeluk ayahnya erat untuk melepas rindu.

Usai bertemu putranya, Ronggo mengaku lega dan bahagia karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat setelah hampir satu bulan berpisah dengan keluarga selama menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza.

“Ya Alhamdulillah setelah hampir satu bulan kami berpisah sama keluarga, tapi kan berkat doa mereka juga kami bisa kembali ke sini dengan selamat. Alhamdulillah seneng,” katanya.

Suasana haru pun tak terbendung di tengah keramaian penyambutan yang sebelumnya diwarnai pekikan “Free, free Palestine” dari relawan yang datang membawa bendera Palestina, poster, dan berbagai atribut dukungan.

Kepulangan sembilan WNI itu disambut langsung oleh keluarga, relawan, serta sejumlah pejabat. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang berlayar membawa bantuan untuk Gaza.

Dalam perjalanan misi tersebut, rombongan sempat ditangkap otoritas Israel sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Berdasarkan pantauan iNews.id, rombongan tiba melalui Terminal 3 Gate 2 kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 16.37 WIB.

Mereka juga didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdulfattah AK Al-Sattari.

Sebelumnya, rombongan diketahui bertolak dari Istanbul, Turki menuju Dubai, Uni Emirat Arab, pada Sabtu (23/5/2026) malam. Setelah transit di Dubai, mereka melanjutkan penerbangan ke Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu sore.

Adapun sembilan WNI yang tergabung dalam misi tersebut yakni Herman Budianto Sudarsono (GPCI-Dompet Dhuafa), Ronggo Wirasanu (GPCI-Dompet Dhuafa), Andi Angga Prasadewa (GPCI-Rumah Zakat), Asad Aras Muhammad (GPCI-Spirit of Aqso), Hendro Prasetyo (GPCI-SMART 171), Bambang Noroyono (Republika), Thoudy Badai Rifan Billah (Republika), Andre Prasetyo Nugroho (Tempo), dan Rahendro Herubowo (Tim Media GPCI).

JAKARTA - Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan aparat keamanan telah memperlakukan 428 aktivis kemanusiaan pro-Palestina dari berbagai negara yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) secara tidak manusiawi. Mereka ditangkap di perairan internasional menuju Gaza saat menembus blokade militer Zionis Israel pada Selasa, 19 Mei 2026.

Ben-Gvir dengan sengaja mengunggah video yang memperlihatkan aparat keamanan Israel memaksa anggota Flotilla yang ditahan untuk berlutut menghadap ke bawah dengan tangan terikat. Ben-Gvir sendiri terlihat dalam rekaman tersebut sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan pernyataan provokatif kepada para aktivis.

Para aktivis mengaku ditawan, disiksa hingga dilecehkan, dan saat ini mereka telah dibebaskan, termasuk 9 WNI. Dalam hukum humaniter internasional, misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla adalah sipil yang harus dilindungi. Dilarang keras diserang, diintimidasi, atau dijadikan tawanan. Bahkan dalam konvensi Jenewa, misi kemanusiaan harus diizinkan.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengecam tindakan Israel tersebut. Menurut Gus Salam, dunia harus memberikan sanksi kepada Israel.

“Aspek kemanusiaan harus diutamakan dari ketentuan dan batasan yang wajib dilakukan seseorang. Ketika sedang menjalankan salat wajib saja boleh dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan bila kondisi darurat untuk menyelamatkan manusia,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Gus Salam meragukan zionis Israel mau mengubah dirinya untuk tunduk dan patuh pada hukum internasional. Baginya, kepribadian bangsa yahudi dan karakter zionis Israel dibentuk untuk merusak tatanan internansional. Mereka tidak mengenal nilai dan norma kemanusiaan. Yang mereka kenal hanya berkuasa dan menguasai yang lain.

“Susahnya mengubah watak yahudi, terlebih dengan politik zionis membentuk Israel Raya. Itu kalau tidak dihentikan, krisis kemanusian akan terus terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah,” ungkapnya.

Di zaman Mesir kuno, keturunan Yahuda, disebut Yahudi, rata?rata berotak cerdas tapi sebagian besar berwatak buruk; kikir, sombong, keduniaan, berkeinginan menguasai bangsa lain, ashabiyah (fanatis), kejam, dan sebagainya.

Apalagi, Asia Barat dan Timur Tengah yang dikenal kaya sumber daya alam terutama minyak dan gas bumi diperebutkan oleh para kapitalis di benua Amerika dan Eropa. Maka, zionis Israel digunakan sebagai boneka (proxy) sekaligus diuntungkan oleh kapitalis dua benua itu untuk mengontrol Timur Tengah agar tetap menjadi mitra tidak setara.

Bagi Gus Salam, sosok Benyamin Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir adalah gambaran pemimpin zionis yang menyadari keuntungan Israel menjadi proxy Amerika Serikat dan Eropa. Keduanya, seperti pemimpin zionis Israel lainnya menjadi angkuh, tidak mau diajak bicara kecuali menguntungkan atau menjadi jalan untuk melancarkan kepentingan zionis.

“Kalau seperti itu, korban manusia dan krisis kemanusiaan di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, Lebanon, Suriah dan negara lain di Timur Tengah, tidak pernah berhenti dan aktivis kemanusiaan dunia dengan misi memberikan bantuan untuk para korban konflik bersenjata akan terus dihadang, diusir dan dipelakukan tidak mansiawi,” ucapnya.

Untuk itu, menurut Gus Salam, dunia harus terus memberi tekanan dan sanksi kepada zionis Israrel. Bila melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak bisa karena veto AS, Prancis, Inggris atau negara pemilik hak veto, maka setiap negara yang peduli terhadap kemanusiaan dapat memberi tekanan dan sanksi melalui kebijakan politik negara masing-masing.

“Bila negara tidak bisa, maka kelompok atau organisasi masyarakat sipil di dunia bisa secara mandiri atau berjejaring melakukan seruan moral untuk menekan dan memberi sanksi terhadap zionis Israel. Bentuknya macam-macam, termasuk boikot terhadap segala produk dari atau terafiliasi dengan kepentingan ekonomi dan politik zionis Israel,” tambahnya.

Gus Salam menambahkan, dunia harus memberi pelajaran kepada zionis Israel agar menghormati keteraturan dan ketertiban untuk hidup dalam pengaturan bersama. Terutama dalam menjaga dan melindungi perdamaian serta aspek kemanusiaan.

“Terlalu naif mengandalkan dialog dengan zionis Israel. Sebaliknya, sikap dan tindakan nyata diperlukan untuk menghentikan kekejaman Israel,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penangkapan 430 aktivis Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tengah menjadi sorotan publik secara global, termasuk dari warga Indonesia.

Bukan tanpa sebab, penangkapan ini menjadi sorotan. Pasalnya, ratusan relawan ini diculik karena tengah melakukan misi kemanusiaan seperti membawa logistik hingga obat-obatan untuk keberlangsungan hidup warga Gaza. Bahkan, para relawan ini tidak dipersenjatai saat melangsungkan misi tersebut.

Kemudian, bagai menyiram minyak ke dalam api, salah satu pejabat Israel justru mempertontonkan kekejian dari perlakuan Israel ke relawan ini yang ditangkap. Dia adalah Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir.

Partai sayap kanan Jewish Power sejak 2019 ini mengunggah video kondisi penangkapan ratusan relawan GSF. Dalam video tersebut, dia terlihat berekspresi seperti mencemooh para relawan yang berjuang untuk misi kemanusiaan.

"Beginilah cara kita menerima para pendukung terorisme. Selamat datang di Israel," cuit Ben Gvir melalui akun @itamarbengvir di X pada Rabu (20/3/2026).

Dalam video yang diunggah itu, terlihat aksi keji yang dilakukan pasukan Israel terhadap relawan. Mereka diseret dan dikumpulkan dalam satu lokasi. Tak hanya itu, para relawan berkumpul dengan posisi tiarap dengan kedua tangan diikat ke belakang.

Dalam cuplikan lain, relawan wanita yang berteriak "free-free Palestine" langsung ditarik kepalanya oleh salah satu petugas Israel dan memaksanya untuk bersujud.

"Mereka datang dengan penuh kebanggaan sebagai pahlawan besar. Lihatlah penampilan mereka sekarang, perhatikan bagaimana penampilan mereka sekarang. Bukan pahlawan atau apapun. Pendukung teroris," ujar Ben Gvir.

Sontak perlakuan kejam ini memantik amarah publik, termasuk sejumlah pejabat negara seperti AS, Italia, Prancis bahkan pejabat Israel itu sendiri. Nah, berikut ini daftar pejabat negara yang mengecam tindakan Ben Gvir :

Dubes AS

Salah satu pejabat Israel yang mengkritik aksi Ben Gvir adalah Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee.

Melalui unggahan di platform X, Huckabee menyebut aksi flotilla sebagai "aksi bodoh", tetapi menilai Ben-Gvir telah mencoreng martabat Israel.

"Aksi konvoi itu adalah aksi bodoh, tetapi Ben-Gvir mengkhianati martabat bangsanya," tulis Huckabee

Banjir Kritik Benua Biru

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot menyebut tindakan Ben-Gvir tidak dapat diterima. Dia pun meminta agar Dubes Israel untuk Prancis agar bisa dipanggil untuk menjelaskan perbuatan Ben-Gvir.

"Saya telah meminta agar duta besar Israel untuk Prancis dipanggil untuk menyampaikan kemarahan kami dan mendapatkan penjelasan. Keselamatan warga negara kita adalah prioritas utama," tulis Barrot di X @jnbarrot.

Kemudian, kecaman datang dari Spanyol melalui Menteri Luar Negerinya José Manuel Albares. Dia menyatakan bahwa perlakuan Ben-Gvir sangat mengerikan dan tidak bermartabat. Dia pun menuntut pembebasan segera terhadap relawan, khususnya warga Spanyol.

"Mengingat perlakuan yang mengerikan, tidak bermartabat, dan memalukan terhadap warga Spanyol dan anggota armada lainnya oleh seorang menteri Israel, saya telah segera memanggil kuasa usaha Israel," tulus @jmalbares di X.

Selanjutnya, Italia juga telah mengumumkan akan memanggil duta besar Israel setelah Perdana Menteri Giorgia Meloni. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutuk perlakuan yang "tidak dapat diterima".

“Apa yang terungkap dari video Menteri Ben Gvir sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan setiap perlindungan dasar martabat manusia," tulis Tajani si X.

Adapun, Menlu Belanda Tom Berendsen mengecam tindakan Ben-Gvir terhadap para aktivis. Dia pun mengingatkan bahwa PM Israel Netanyahu dan Menlu Israel Gideon Sa'ar tidak mentolerir perilaku seperti itu.

"Saya menegaskan kembali bahwa Israel harus memperlakukan semua penumpang sesuai dengan hukum internasional dan menjamin keselamatan warga negara Belanda," tutur Tom di X.

Adapun, Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengaku benar-benar terkejut oleh rekaman tersebut, dan mengatakan bahwa itu melanggar standar dasar penghormatan dan martabat.

“Kami telah menuntut penjelasan dari pihak berwenang Israel dan memperjelas kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak warga negara kami dan semua pihak yang terlibat,” tulis Cooper di X.

Internal Israel

Selain dari luar negara, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga ikut menyayangkan tindakan keji yang dipertontonkan oleh Ben-Gvir. Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh Ben tidak sejalan dengan norma Israel.

"Namun, cara Menteri Ben Gvir menangani para aktivis armada kapal tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," ujar Netanyahu dikutip dari akun X @IsraeliPM,

Dia pun menginstruksikan kepada pihak berwenang terkait untuk menginstruksikan agar bisa mendeportasi para relawan yang dianggap provokator.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator sesegera mungkin," pungkasnya.

Di samping itu, Menlu Israel Gideon Sa'ar juga ikut mengkritik perilaku Menteri Keamanan Israel. Menurut Gideon, tindakan terhadap relawan GSF itu telah menyebabkan kerugian negara dan menyebutnya sebagai tindak memalukan.

"Anda dengan sengaja menyebabkan kerugian bagi negara kita dalam pertunjukan yang memalukan ini - dan bukan untuk pertama kalinya," tulis Gideon di X.

Dia pun menyebut, tindakan Ben-Gvir ini telah menghancurkan citra Israel secara global. Gideon pun menyebut bahwa sikap Ben-Gvir tidak mencerminkan Israel. "Tidak, Anda bukanlah wajah Israel," tulis Gideon.

Kemlu RI

Sementara itu, Kemlu RI telah mengutuk tindakan Israel dalam memperlakukan para relawan yang ditahan. Pemerintah RI menilai perilaku itu jauh dari prinsip kemanusiaan.

"Indonesia mengutuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Sumud Flotilla 2.0 yang dilakukan oleh Israel. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan," tulis Kemlu RI dalam pernyataan resminya pada Kamis (21/5/2026).

Kemlu juga menekankan menekankan bahwa tindakan militer Israel terhadap armada Global Sumud Flotilla dan relawan yang tergabung didalamnya adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Pemerintah pun menyatakan terus fokus melakukan berbagai upaya untuk membebaskan seluruh WNI yang ditangkap agar bisa pulang ke Tanah Air sesegera mungkin.

"Pelindungan WNI merupakan prioritas utama. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pembebasan hingga se

luruh WNI dapat kembali dengan selamat ke Tanah Air secepatnya," pungkasnya.

JAKARTA - Forum Zakat (FOZ) mengecam pembajakan kapal, penculikan dan penangkapan 9 aktivis kemanusiaan Indonesia serta ratusan delegasi Global Sumud Flotilla (GSF) oleh Israel. Tindakan tersebut merupakan ancaman langsung terhadap misi kemanusiaan dan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional.

“Sebagai representasi lembaga pengelola zakat, kami menyatakan keprihatinan yang mendalam sekaligus kegeraman atas tindakan sewenang-wenang pasukan militer penjajah Israel terhadap armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0,” ujar Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Wildhan Dewayana di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wildhan menjelaskan, misi kemanusiaan tersebut didukung secara luas oleh masyarakat global. Terdapat total 50 kapal kemanusiaan yang berlayar dari berbagai titik di Laut Mediterania. Armada ini membawa 337 aktivis kemanusiaan dan jurnalis dari berbagai negara. Di mana 9 orang di antaranya merupakan aktivis kemanusiaan dari Indonesia yang mewakili amil zakat dan jurnalis kemanusiaan.

Berdasarkan informasi terbaru per 19 Mei 2026 pukul 21.02 WIB, pasukan penjajah Israel telah melakukan pencegatan dan pembajakan secara paksa terhadap 40 kapal kemanusiaan tersebut di perairan internasional. Hingga pernyataan ini dirilis, lebih dari 100 aktivis telah ditangkap dan diculik, termasuk 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

“Kami menegaskan seluruh bantuan medis, pangan, dan logistik yang disita secara paksa tersebut merupakan amanah titipan dari rakyat Indonesia. Perampasan armada ini bukan sekadar penahanan logistik biasa, melainkan bentuk perampasan atas hak hidup rakyat Palestina dan pelecehan terhadap niat baik, pengorbanan, serta solidaritas masyarakat dunia, termasuk Indonesia,” katanya.

Menurut Wildhan, tindakan militer penjajah Israel secara langsung melanggar Pasal 59 Konvensi Jenewa IV (1949) serta Protokol Tambahan I Pasal 70 dan 71, yang mewajibkan perlindungan mutlak bagi personel pekerja kemanusiaan dan kewajiban untuk memfasilitasi akses jalur bantuan tanpa hambatan.

“Penghalangan pasokan bantuan kemanusiaan secara sengaja ini secara langsung memperburuk krisis kemanusiaan dan ancaman kelaparan di Gaza, Palestina, serta mencederai prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa yang beradab,” katanya.

Wildhan menambahkan, berdasarkan pertimbangan hukum dan prinsip dasar kemanusiaan di atas, serta menyikapi situasi darurat yang secara terang-terangan mengancam keselamatan para relawan dan memperparah penderitaan rakyat Palestina, Forum Zakat menyatakan sikap antara lain:

1. Mengecam keras pembajakan misi kemanusiaan. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan pencegatan dan pembajakan terhadap 40 kapal kemanusiaan di perairan internasional. Kami menuntut agar seluruh armada beserta muatan amanah bantuan dari rakyat Indonesia dikembalikan utuh agar misi kemanusiaan untuk rakyat Palestina dapat segera dilanjutkan.

2. Menuntut pembebasan segera 9 aktivis kemanusiaan Indonesia dan mendesak otoritas penjajah Israel untuk segera dan tanpa syarat membebaskan lebih dari 100 delegasi kemanusiaan yang ditahan, khususnya 9 aktivis kemanusiaan Indonesia.

3. Mendesak tindakan darurat pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk segera mengambil langkah diplomasi darurat, tegas, dan progresif di berbagai forum global guna memastikan keselamatan dan pembebasan para aktivis kemanusiaan tersebut, sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 untuk "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

4. Langkah koordinasi proaktif aliansi, di mana Forum Zakat bersama elemen kemanusiaan lainnya telah dan akan terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kemlu dan tim Global Sumud Flotilla untuk memantau perkembangan situasi dan mengupayakan pembebasan segera bagi seluruh aktivis.

5. Mendesak perlindungan akses kemanusiaan global dan meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional untuk mengambil langkah nyata guna menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap aktivitas kemanusiaan, serta menjamin dibukanya koridor kemanusiaan laut dan darat yang aman.

6. Seruan solidaritas dan pengawalan bersama dan mengajak seluruh masyarakat dan elemen gerakan kemanusiaan untuk memanjatkan doa terbaik, tetap menjaga soliditas, dan terus mengawal pembebasan aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla serta tetap mendukung seluruh upaya pengiriman bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, baik melalui jalur laut maupun darat.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebebasan internet secara global merosot tajam. Laporan Freedom on the Net yang dirilis Freedom House menunjukkan bahwa untuk tahun ke-15 berturut-turut, ruang digital dunia semakin tertekan oleh kontrol pemerintah hingga manipulasi informasi. Laporan tahun ini bertajuk "An Uncertain Future for the Global Internet".

Laporan Freedom House menunjukkan kondisi yang semakin mengkhawatirkan. Dari 72 negara yang dinilai, kebebasan internet menurun di 27 negara.

Kenya mencatat penurunan terbesar, sementara Bangladesh menjadi negara dengan peningkatan paling signifikan setelah gerakan mahasiswa menggulingkan rezim represif pada Agustus 2024.

China dan Myanmar tetap menjadi negara dengan kondisi kebebasan internet terburuk, sementara Islandia menjadi yang paling bebas.

Situasi global pun tak kalah mengkhawatirkan. Sembilan dari 18 negara yang dikategorikan "Bebas" justru mengalami penurunan, termasuk Georgia, Jerman, dan Amerika Serikat.

Freedom House juga mencatat rekor baru, warga di setidaknya 57 negara ditangkap atau dipenjara karena ekspresi daring terkait isu sosial, politik, maupun agama selama periode Juni 2024 hingga Mei 2025.

Negara seperti Mesir, Pakistan, Rusia, Turki, dan Venezuela, yang selama 15 tahun terakhir mengalami kemunduran paling parah karena semakin memperketat kontrolnya.

Otoritas di negara-negara itu meningkatkan pengawasan komunikasi elektronik dan menjatuhkan hukuman lebih berat bagi masyarakat yang menyuarakan kritik, terutama selama momen pemilu dan aksi protes.

Manipulasi ruang digital juga meningkat signifikan. Indikator terkait penipuan daring mengalami penurunan paling konsisten selama 15 tahun terakhir.

Laporan mencatat lonjakan konten buatan AI serta influencer yang menyebarkan pesan pro-pemerintah tanpa transparansi. Kini, 70% populasi dunia hidup di negara yang pemerintahnya aktif berupaya memanipulasi informasi di internet.

Laporan itu juga memperingatkan anonimitas di internet memasuki fase krisis. Teknologi verifikasi identitas yang diadopsi luas, sebagian dengan alasan melindungi anak, dinilai mengancam kebebasan dan keamanan pengguna di ruang digital.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, mendesak pemerintah membebaskan para aktivis yang ditangkap. Menurutnya, kritik aktivis adalah bagian dari demokrasi.

Hal ini dilatarbelakangi dari gencarnya penangkapan aktivis sejak demo pada akhir Agustus 2025. Selain itu, Syahganda menegaskan dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat sangat dijunjung.

"Jadi memang kami sudah menyarankan kepada pemerintah agar teman-teman yang ditangkap itu dibebaskan. Itu adalah sikap kita untuk melihat bahwa aktivis-aktivis pro-demokrasi dan politik itu tidak boleh dipenjara di dalam era demokrasi ini," kata Syahganda saat konferensi pers di Kantor Great Institute, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Dia menyoroti penangkapan Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, yang kini ditahan oleh polisi. Menurutnya, jika Delpedro terbukti tidak bersalah, maka wajib dibebaskan.

"Jadi ini kita lihat di pengadilan nanti apakah mereka itu misalkan Delpedro dan siapa lagi itu, yang dari Sahdan, Gejaya memanggil, apa segala, ya kalau mereka betul-betul tidak terlibat dalam perusakan fasilitas publik dan lain-lain, ya sebaiknya jangan ditahan. Maksudnya sudah nanti dibebaskan aja gitu. itu kita sudah sampaikan kepada pemerintah dan DPR," ujarnya.

Namun, dia mengecualikan bagi para aktivis yang terbukti melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas publik.

Adapun dari survei yang dilakukan Great Institute, 81,8% responden menilai kebebasan berpendapat di era Prabowo lebih baik dibanding tahun lalu, sedangkan 18,2% mengatakan tidak setuju.

Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian Big Data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024 - 19 Oktober 2025 melalui API.