Pengusaha Soroti Dua Hal Ini pada Momen 1 Tahun Prabowo-Gibran
Apindo soroti rendahnya penyerapan tenaga kerja formal dan mahalnya biaya pendanaan di Indonesia, menghambat pertumbuhan sektor padat karya.
(Bisnis.Com) 20/10/25 23:24 10394
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto yang genap 1 tahun semaki cepat untuk membenahi sektor padat karya.
Ketua Umum Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan tantangan dunia usaha bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi bersifat struktural dan sektorial.
Kondisi ini, sambungnya, menyebabkan penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor produktif masih rendah.
Dia mencontohkan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian (40 juta), akomodasi & layanan makanan (27 juta), dan manufaktur (20 juta). Masalahnya, sambungnya, pertanian hanya memiliki sekitar 12% tenaga kerja formal; sektor akomodasi dan layanan makanan hanya 29%, dan manufaktur sekitar 61%.
"Jadi kita juga melihat gimana caranya kita ini bukan hanya hilirisasi di komoditas atau industri padat karya, tapi [agar] kita juga bisa bergeser dari padat modal ke padat karya," ujar Anne dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dia mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir arah investasi nasional justru bergeser dari padat karya menuju padat modal. Padahal, sejak 2015 pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah menjanjikan sektor padat karya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya kembali menegaskan bahwa sektor padat karya merupaka pilar pertumbuhan ekonomi.
Selain masalah struktural sektor riil, Anne menyoroti tingginya biaya pendanaan (funding cost) yang masih melampaui rata-rata negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).
Menurutnya, suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8%—14%. Angka itu, sambung Anne, lebih tinggi sebesar 4%—6% dari rata-rata negara Asean-5.
Dalam bahan paparan Anne, ditunjukkan bahwa survei Apindo menrmukan 61,26% pelaku usaha kesulitan memperoleh kredit dan 43,05% mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman.
Dia juga menyinggung faktor biaya logistik dan tarif listrik yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik burto, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (13%), China (16%), ataupun Singapura (8%)
Anne juga menyampaikan harga listrik industri di Indonesia mencapai US$0,099/kWh. Harga itu, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Bangladesh (US$0,087/kWh), China (US$0,087/kWh), maupun Vietnam (US$0,075/kWh).
Dia pun menggarisbawahi bahwa berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu satu pandangan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Kami di dunia usaha ini more than ready. Tapi kesiapan itu perlu ingredients [ramuan] lain, seluruh komponen bangsa harus berkata ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi,” jelasnya.
#padat-karya #pembiayaan-mahal #tenaga-kerja-formal #sektor-produktif #investasi-nasional #sektor-padat-modal #pertumbuhan-ekonomi #biaya-pendanaan #suku-bunga-pinjaman #biaya-logistik #tarif-listrik #n-a