Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII) memastikan tidak akan menerbitkan surat utang baru untuk membiayai pelunasan obligasi dan sukuk yang jatuh tempo sepanjang paruh kedua 2026. Perseroan menilai kondisi likuiditas dan kas saat ini masih memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, sedikitnya terdapat empat seri efek bersifat utang dan sukuk yang akan jatuh tempo pada tahun ini dengan total nilai sekitar Rp139,8 miliar.

Instrumen tersebut meliputi Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp46,30 miliar, Obligasi Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp41 miliar, Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B senilai Rp17 miliar, serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023 Seri A senilai Rp35,50 miliar.

Direktur Utama Samator Indo Gas Rachmat Harsono mengatakan perseroan tidak memiliki rencana melakukan refinancing melalui penerbitan surat utang baru untuk melunasi kewajiban tersebut.

"AGII tidak akan menerbitkan surat utang baru guna melakukan refinancing atas surat utang yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Kondisi likuiditas dan posisi kas perseroan saat ini berada pada level yang memadai sehingga seluruh kewajiban yang jatuh tempo dapat dipenuhi melalui sumber pendanaan internal," ujar Rachmat kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Lebih lanjut, Rachmat menyampaikan hingga saat ini perseroan juga belum memiliki rencana menerbitkan instrumen surat utang baru. Menurutnya, AGII masih memiliki sejumlah alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan apabila dibutuhkan untuk mendukung ekspansi usaha.

Salah satu sumber pembiayaan yang masih tersedia ialah fasilitas pinjaman sindikasi (syndicated loan) yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Hingga saat ini, AGII belum memiliki rencana untuk menerbitkan instrumen surat utang baru. Dalam mendukung kebutuhan pendanaan maupun ekspansi usaha ke depan, AGII masih memiliki akses terhadap berbagai sumber pembiayaan, termasuk fasilitas pinjaman sindikasi yang tersedia dan belum dimanfaatkan secara optimal," katanya.

Meski demikian, manajemen menegaskan akan terus mengevaluasi berbagai opsi pendanaan yang dinilai paling efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi pasar, serta strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Keputusan untuk mengandalkan kas internal menunjukkan AGII masih memiliki ruang likuiditas yang cukup kuat di tengah meningkatnya biaya pendanaan di pasar surat utang.

Di sisi lain, perseroan tetap membuka peluang memanfaatkan fasilitas pinjaman perbankan apabila diperlukan untuk mendukung agenda ekspansi pada periode mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek pasar obligasi korporasi diperkirakan tetap bergairah pada paruh kedua 2026 di tengah tren suku bunga tinggi yang mengerek biaya pendanaan.

Nilai surat utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp107,5 triliun diperkirakan menjadi katalis utama meningkatnya aksi refinancing emiten.

Data Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menunjukkan nilai obligasi korporasi yang jatuh tempo pada semester II/2026 mencapai Rp107,5 triliun, hampir dua kali lipat dibandingkan semester I/2026 yang sebesar Rp55,2 triliun.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan besarnya nilai jatuh tempo tersebut akan menjaga aktivitas penerbitan obligasi korporasi hingga akhir tahun, meskipun biaya pendanaan terus meningkat.

"Tingginya surat utang jatuh tempo akan meningkatkan peluang refinancing di semester kedua dan menjaga soliditas penerbitan pada tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Suhindarto, kenaikan yield surat utang negara (SBN) acuan berpotensi mengubah strategi penerbitan emiten. Saat ini, yield SBN tenor 10 tahun telah mencapai 7,24%, meningkat dibandingkan 6,11% pada Januari 2026 maupun 6,62% pada Juli 2025.

Dengan biaya dana yang semakin mahal, perusahaan diperkirakan akan menyesuaikan strategi pendanaan melalui pengurangan nilai emisi, pemendekan tenor obligasi, hingga menunda atau membatalkan penerbitan apabila kebutuhan dana tidak mendesak.

"Namun jika memang emiten memiliki alternatif sumber pendanaan atau tidak memiliki keperluan mendesak untuk mendapatkan dana melalui pasar surat utang korporasi, mereka akan cenderung melakukan penundaan atau bahkan sampai membatalkan rencana penerbitan mereka," katanya.

Sebaliknya, emiten yang membutuhkan dana untuk refinancing maupun ekspansi tetap diperkirakan akan masuk ke pasar meski harus menerima biaya pendanaan yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (26/6), sebanyak 71 emisi dari 43 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) telah menghimpun dana Rp76,09 triliun sepanjang tahun berjalan. Sementara itu, masih terdapat 48 emisi dari 33 penerbit yang berada dalam pipeline penerbitan.

Dari sisi sektoral, mengutip data Pefindo, perusahaan multifinance masih menjadi penerbit terbesar dengan nilai emisi Rp12,93 triliun sepanjang 2026.

Selanjutnya disusul sektor pertambangan sebesar Rp11,50 triliun, perbankan Rp11,14 triliun, perusahaan induk Rp10,57 triliun, serta industri pulp dan kertas Rp8,24 triliun. Adapun sektor lembaga keuangan khusus mencatat nilai penerbitan paling kecil, yakni Rp2,96 triliun.

Suhindarto menilai kinerja penerbitan sepanjang Januari—Mei yang telah tumbuh 30,26% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi modal yang cukup kuat untuk menjaga total penerbitan sepanjang 2026.

Pandangan serupa disampaikan Head of Research PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) Salvian Fernando. Menurutnya, kenaikan yield memang membuat emiten lebih selektif dalam menerbitkan surat utang, tetapi tidak mengurangi kebutuhan perusahaan yang harus melakukan refinancing maupun membiayai ekspansi.

"Hal ini tercermin dari aktivitas penerbitan obligasi korporasi yang masih cukup tinggi yaitu sekitar Rp75 triliun sepanjang tahun 2026," katanya kepada Bisnis.

Salvian menilai prospek pasar obligasi korporasi pada semester II tetap positif karena didukung tingginya kebutuhan pendanaan korporasi serta permintaan investor institusi domestik yang masih kuat untuk penempatan dana jangka panjang.

Selain itu, fundamental korporasi Indonesia yang relatif terjaga dinilai masih mampu mempertahankan kepercayaan investor terhadap surat utang korporasi.

Menurutnya, kenaikan suku bunga justru membuat obligasi korporasi semakin menarik bagi investor institusi karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan SBN.

Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor yang ingin melakukan reinvestasi pada instrumen pendapatan tetap dengan tingkat kupon yang lebih menarik.

Bisnis.com, JAKARTA — Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengungkapkan penerbitan obligasi global perdana Danantara memperoleh respons positif dari investor internasional. Tingginya minat pasar membuat nilai penerbitan ditingkatkan dari semula US$1 miliar menjadi US$1,5 miliar.

Pandu mengatakan permintaan investor terhadap surat utang tersebut datang dari berbagai kawasan, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Menurutnya, besarnya minat investor dari dua wilayah tersebut menjadi salah satu kejutan positif dalam proses penawaran obligasi global perdana Danantara.

"Ya alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Kita kan upsize dari US$1 miliar jadi US$1,5 miliar. Memang banyak demandnya, banyak dari Amerika, banyak dari Eropa mungkin agak surprising buat kita," ujarnya saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Selain tingginya permintaan, Pandu menilai biaya pendanaan yang diperoleh melalui penerbitan obligasi tersebut juga cukup kompetitif jika dibandingkan dengan sovereign wealth fund atau dana investasi negara lain.

"Memang suku bunganya sangat baik dibandingkan dengan sovereign wealth fund lain, kita juga cukup kompetitif," katanya.

Menurut Pandu, keberhasilan penerbitan obligasi global tersebut mencerminkan kepercayaan investor internasional terhadap prospek Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis Indonesia.

Dia menambahkan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung aktivitas investasi melalui unit Danantara Investment Management. Fokus utama pemanfaatan dana tersebut adalah memperkuat kapasitas investasi pada berbagai proyek dan sektor yang menjadi prioritas pengembangan Danantara.

"Jadi bagus sih menurut saya hasil dari obligasi tersebut. Kita akan gunakan untuk nanti investasi di Danantara Investment Management, itu akan fokus utamanya," ujar Pandu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, dinilai memberikan dampak ganda terhadap kinerja PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA).

Direktur Summarecon, Agung Lydia Tjio menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan akan mempengaruhi berbagai biaya pendanaan, seperti suku bunga KPR, pinjaman, hingga bahan baku. Terlebih, kondisi ini terjadi di tengah konflik geopolitik yang memanas dan rupiah yang masih melemah.

Kendati demikian, pihaknya masih menanti kebijakan hingga strategi lanjutan dari pemerintah di tengah kondisi lesunya nilai tukar mata uang belakangan.

“Kami juga berusaha di dalam internal perusahaan, akan cukup mengelola dengan prudent. Segala pengeluaran, efisiensi akan kami lakukan dalam segala bidang,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Senada, Presiden Direktur Summarecon, Agung Adrianto Pitojo Adi mengatakan bahwa kenaikan suku bunga acuan, meskipun berisiko menaikkan suku bunga pinjaman hingga KPR, tetapi memberikan tenaga tambahan bagi rupiah yang belakangan lesu.

Pihaknya cukup optimistis pemerintah bakal kembali menggelontorkan insentif untuk dapat mengatasi risiko dari naiknya suku bunga. “Sehingga ketika keluar kebijakan bagus tapi ada sisi lemahnya, Sumamrecon yakin sekali bahwa pemerintah akan bisa mengatasi itu,” katanya.

Manajemen mengungkapkan bahwa selama periode Januari—Mei 2026, pihaknya masih berfokus melakukan penjualan untuk kelas menengah dan menengah ke atas. Kedua kelas masyarakat itu dinilai memiliki ketahanan yang lebih baik.

Adapun, sepanjang kuartal I/2026 SMRA mencatat pendapatan senilai Rp2,23 triliun atau naik 6,1% dari periode yang sama tahun lalu senilai Rp2,10 triliun.

SMRA membukukan penurunan laba periode berjalan yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi Rp189,76 miliar pada kuartal I/2026. Laba bersih ini melemah 20,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp238,22 miliar.

Adhi mengemukakan perseroan masih berfokus mengembangkan sebanyak sembilan township yang dimiliki pada tahun ini. Dia berharap agar tantangan daya beli masyarakat perlahan mulai pulih.

“Kami berharap pada tahun ini akan adanya pemulihan daya beli di segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 5,25% menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh industri multifinance.

Perlu diketahui, keputusan kenaikan BI Rate itu disampaikan langsung Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026). “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin 5,25%,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi masing-masing 4,25% dan 6%.

Perry mengatakan kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%-1% yang ditetapkan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menilai kenaikan BI Rate sejalan dengan ekspektasi pasar, sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

“Ya semua orang udahexpectbahwa ini akan naik. Kalau bicara pengaruh ke dunia pembiayaan, tentu terkait dengan yang kontrak berjalan kan kita nggak mungkin naik [bunga kredit],” ucapny Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepadaBisnis, dikutip pada Jumat (22/5/2026),

Namun, bila terdapat penyesuaian suku bunga pinjaman baru dari perbankan kepada perusahaan pembiayaan, maka multifinance juga akan menyesuaikan bunga pembiayaan kepada nasabah baru.

“Pembiayaan akan mengikuti gitu loh. Ya kita lihat apakah perbankan langsung melakukanadjustment, atau mungkin juga kan sekarang kredit boleh dikatakan enggak dalam keadaan banyak permintaan gitu,” tutur Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) tersebut.

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance melihat kenaikan BI Rate berpotensi berdampak pada peningkatan biaya dana ataucost of fund.

Sebab itu, Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani menyebut hal utama yang perlu diperhatikan industri multifinance adalah potensi kenaikan biaya pendanaan, tekanan terhadap margin, serta dampaknya terhadap daya beli dan kemampuan bayar konsumen.

“Karena itu, perusahaan pembiayaan perlu semakin disiplin dalam mengelola struktur pendanaan, menerapkan pricing yang selektif, serta menjaga kualitas akuisisi pembiayaan agar risiko kredit tetap terkendali,” ucapnya kepadaBisnis, Kamis (21/5/2026).

Penyesuaian Bunga Pembiayaan Terus Dievaluasi

Dilanjutkan Gani, karena kenaikan BI Rate dapat memberikan tekanan terhadap biaya pendanaan, sehingga penyesuaian bunga pembiayaan menjadi salah satu aspek yang terus dievaluasi.

Kendati begitu, penyesuaian tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar, segmentasi produk, profil risiko konsumen, tingkat persaingan, dan lainnya.

“Sementara itu, terkait target penyaluran pembiayaan, Perusahaan tetap akan menjalankan strategi pertumbuhan secara selektif danprudent. Kami akan terus mencermati perkembangan kondisi makroekonomi dan pasar, tetapi tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan pembiayaan yang sehat,” tegas Gani.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan dalam menjaga profitabilitas, perusahaan akan terus mengelola margin yang disiplin, diversifikasi sumber pendanaan, serta efisiensi biaya operasional

Dari sisi risiko kredit, Adira Finance tetap fokus menjaga kualitas aset sejak awal proses akuisisi melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Selain itu, memperkuat aktivitas penagihan danmonitoringportofolio secara berkala untuk menjaga risiko kredit bermasalah tetap terkendali.

“Dengan strategi tersebut, Perusahaan berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, profitabilitas, dan kualitas aset di tengah kondisi suku bunga yang lebih tinggi,” ucapnya.

Senada, EVP Corporate Communication PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC), Riadi Prasodjo menyebut perusahaan terus memperkuat pengelolaan risiko yangprudentdan menjaga kualitas portofolio untuk terus menjaga profitabilitas.

Dia turut mengatakan bahwa kenaikan BI Rate merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati oleh industri multifinance. Namun, ACC saat ini masih terus memantau dampaknya seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan pasar.

“Perusahaan tetap fokus menjaga pertumbuhan yang sehat dan kualitas pembiayaan. Oleh karena itu, kami terus memantau perkembangan kondisi pasar serta biaya pendanaan sebagai bagian dari pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan ke depan,” tegas Riadi.

Kenaikan BI Rate Jadi Tantangan Industri Multifinance

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menilai naiknya BI Rate menjadi 5,25% memberikan tantangan bagi industri multifinance, terutama dari sisi biaya pendanaan, daya beli masyarakat, dan kualitas pembiayaan.

“Industri perlu lebih fokus pada prinsipprudentfinancing, menjaga kualitas portofolio, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi bisnis dancaptivemarketguna menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Adita melanjutkan bahwa penyesuaian bunga kredit/pembiayaan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar, daya beli masyarakat, serta daya saing perusahaan

“Untuk menjaga profitabilitas, Perseroan akan terus mengedepankan strategiselective growthdanprudentfinancing dengan fokus pada kualitas portofolio, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasicaptive marketdanJoint Financingbersama Grup BRI,” bebernya.

Praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody berpendapat kemungkinan dampak dari kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan terjadi pada kuartal III/2026

“Tentunya kita berharap kondisi ekonomi lebih baik, sehingga kemampuan menyerap kenaikancostini bisa dilakukan,” ucapnya kepadaBisnis, Jumat (22/5/2026).

Jodjana menyoroti bahwa segmenlow cost green car(LCGC) sebagai sektor yang paling rentan terdampak. Pasalnya,retail sales(RS) LCGC hingga April 2026 tercatat terkontraksi 39% YoY. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan tersendiri mengingat porsi pasar LCGC mencapai hampir 14% dari total pasar otomotif.

“Kemudian, ya ini yang beli mayoritasmedium class peopledan sangat rentan dengan cicilan dan bunga. Jadi dengan kondisi ekonomi saat ini yang sangat menekan kelas menengah, mereka inilah yang terkena,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas aset dinilai menjadi penguat fase pemulihan industri perbankan pada 2026 seiring dengan normalisasi likuiditas dan penyesuaian suku bunga.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) dalam riset sektor perbankan yang dirilis pada pertengahan Januari 2026 menyebut kualitas aset dinilai menjadi faktor pembeda utama antarbank.

Analis BRIDS Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis menyebut bahwa Non-Performing Loan (NPL) sektor perbankan belum sepenuhnya keluar dari fase kenaikan, khususnya pada segmen kredit konsumer dan UMKM.

“Kami menilai NPL masih berpotensi berada dalam fase upcycle pada 2026, dengan risiko delinkuensi yang lebih tinggi berasal dari kredit konsumer dan UMKM," seperti dikutip dalam riset, Rabu (28/1/2026).

Salah satu perbankan yang menjadi sorotan adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Rasio loan at risk (LAR) BCA pada 2025 yang membaik ke 4,8% dibandingkan 5,3% pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, rasio non-performing loan (NPL) terkendali di 1,7% dan pencadangan NPL serta LAR memadai, masing-masing sebesar 183,8% dan 71,6%

BRIDS menilai saham BCA memiliki posisi relatif lebih defensif dibandingkan bank-bank lainnya.

"Kami memilih BBCA sebagai top pick karena didukung oleh profil pendapatan yang lebih aman dan kualitas aset yang lebih solid dibandingkan dengan peers," ujarnya.

BRIDS memproyeksikan BBCA akan meraih laba Rp57,63 triliun pada 2026 dan merekomendasikan sahamnya dengan status buy dan target harga Rp10.800 per saham.

Di sisi lain, laporan CGS International per Desember 2025, memaparkan bahwa industri perbankan masih berada dalam kondisi operasional yang menantang. Namun, bank dengan disiplin manajemen risiko yang kuat berpotensi lebih resilient.

"Kami mempertahankan rekomendasi Overweight untuk sektor ini karena kami melihat prospek laba bersih yang lebih baik di 2026F, didorong oleh volume kredit yang meningkat dan tren pembalikan pada biaya pendanaan," ujar analis CGS Handy Noverdanius, Owen Tjandra, dan Elizabeth Noviana dalam risetnya.

CGS juga menjadikan BBCA sebagai salah satu top pick karena berfokus pada segmen wholesale, yang diuntungkan dari sentimen bisnis yang membaik. BBCA berpotensi paling diuntungkan dari foreign fund inflow.

CGS juga menekankan bahwa stabilitas kualitas kredit menjadi salah satu keunggulan BBCA dibandingkan dengan bank lain. CGS memberikan target harga BBCA menyentuh Rp10.700 dalam setahun ke depan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Riset terbaru yang dirilis Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) menunjukkan bahwa bank-bank dengan risiko transisi iklim tertinggi justru menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal di pasar keuangan.

Para pakar iklim telah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa pasar pada akhirnya akan memaksa perusahaan dan lembaga keuangan menanggapi risiko perubahan iklim seiring meningkatnya dampak yang terlihat. Temuan terbaru mengindikasikan proses tersebut mulai terjadi, dengan peminjam kini menghadapi penalti finansial ketika mengabaikan risiko iklim.

Dalam makalah yang dipublikasikan bulan ini, ECB menemukan bahwa bank-bank dengan eksposur tinggi terhadap aktivitas yang intensif karbon menghadapi biaya pinjaman yang secara signifikan lebih tinggi di pasar pendanaan.

Temuan ini melengkapi riset Bank Sentral Irlandia yang dirilis pada Desember lalu, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko fisik iklim juga menghadapi tekanan serupa, termasuk kewajiban menyediakan agunan yang lebih besar.

Kedua studi tersebut menelaah dua jalur utama bagaimana risiko iklim berdampak pada sistem keuangan. Risiko transisi, yang mencerminkan potensi tekanan dari regulasi, pasar, dan perubahan preferensi konsumen terhadap perusahaan beremisi tinggi, selama ini dinilai sulit diukur karena banyak pemerintah menunda kebijakan menuju nol emisi. Sebaliknya, risiko fisik yang mencakup dampak nyata cuaca ekstrem terhadap aset seperti bangunan, kian sulit diabaikan seiring dengan meningkatnya frekuensi bencana iklim.

“Makalah-makalah ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ekonomi transisi iklim bekerja pada level mikro, dalam aktivitas sehari-hari sistem keuangan,” ujar CEO Anthropocene Fixed Income Institute, Ulf Erlandsson, dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/1/2026).

Riset ECB yang ditulis oleh Margherita Giuzio bersama Bige Kahraman dan Jasper Knyphausen dari Oxford Saïd Business School mengkaji hubungan antara eksposur bank terhadap debitur beremisi tinggi dan biaya pendanaan di pasar repo Eropa. Pasar repo memungkinkan bank mengelola likuiditas jangka pendek dengan menjual dan membeli kembali surat berharga berkualitas tinggi, seperti obligasi pemerintah.

Peneliti melakukan kombinasi terhadap data pinjaman repo bank-bank Eropa periode 2019–2022 dengan data emisi yang dibiayai (financed emissions), yakni jejak karbon dari portofolio pembiayaan bank.

Hasilnya, bank dengan emisi yang dibiayai lebih tinggi secara konsisten membayar biaya pinjaman yang lebih mahal. Kenaikan satu deviasi standar emisi yang dibiayai berkorelasi dengan kenaikan suku bunga repo rata-rata sebesar 7% hingga 12%.

“Studi ini memberikan bukti pertama bahwa risiko iklim memengaruhi penetapan harga likuiditas bank di pasar pendanaan inti Eropa, serta menunjukkan bagaimana risiko transisi iklim dapat memperbesar kerentanan keuangan dan berinteraksi dengan transmisi kebijakan moneter,” tulis peneliti dalam riset tersebut.

“Bank terekspos pada kondisi ekonomi perusahaan yang mereka danai, karena guncangan pada perusahaan tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka membayar pinjaman,” ujar Giuzio.

Menurutnya, risiko transisi yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan harga karbon, regulasi, atau preferensi konsumen dapat memengaruhi biaya dan profitabilitas perusahaan, serta meningkatkan risiko kredit.

Meski demikian, sebagian pengawas keuangan masih berpendapat bahwa perubahan iklim belum menjadi ancaman langsung terhadap stabilitas keuangan. Perbedaan pandangan ini memicu perdebatan di Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Stability Board) tahun lalu, ketika perwakilan Amerika Serikat menilai pemantauan risiko iklim hanya relevan jika terbukti menimbulkan ancaman sistemik dalam waktu dekat.

Di sisi lain, Bank Sentral Irlandia menemukan bahwa dampak fisik perubahan iklim telah tercermin dalam biaya pinjaman lintas sektor.

Dari analisis terhadap 40.852 pinjaman korporasi, perusahaan yang berlokasi di wilayah rawan banjir membayar bunga sekitar 7 hingga 13 basis poin lebih tinggi dibandingkan perusahaan di wilayah tanpa risiko serupa.

Selain itu, jumlah pinjaman yang terekspos risiko banjir diperkirakan akan meningkat signifikan seiring pola perubahan iklim, dan perusahaan di zona rawan banjir cenderung lebih sering menyertakan agunan.

Kajian lain dari Frankfurt School of Finance & Management memperluas analisis secara global. Berdasarkan data sekitar 86.000 pinjaman sindikasi perbankan, penelitian yang ditulis Karol Kempa menunjukkan bahwa perusahaan dari negara dengan tingkat kerentanan iklim lebih tinggi menghadapi biaya pinjaman yang lebih mahal. Satu deviasi standar peningkatan kerentanan iklim berkorelasi dengan kenaikan biaya pinjaman sebesar 39 basis poin.

“Peristiwa terkait iklim berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan,” tulis Kempa. Dampak tersebut dapat merambat ke sektor keuangan melalui gagal bayar pinjaman dan penurunan nilai aset, yang pada akhirnya berisiko menekan stabilitas keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Senior Equity Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menilai opsi sumber pendanaan bagi emiten EBT di Tanah Air berpotensi semakin terbatas dan kompetisi untuk memperoleh pendanaan akan meningkat, terutama bagi perusahaan yang masih bergantung pada pembiayaan global.

Seperti diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menarik diri dari 66 organisasi internasional, termasuk di bidang energi bersih. Absennya negara adikuasa ini dari komitmen transisi energi global dinilai akan mengancam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) emiten nasional.

"Risiko pendanaan global bisa meningkat, tetapi dampaknya tidak merata. Emiten dengan proyek berjalan dan kontrak jangka panjang relatif lebih aman dibanding emiten yang masih bergantung pada pendanaan global," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Dari sisi pasar saham, sentimen global tersebut tercermin pada pergerakan saham emiten EBT. Sehari setelah Presiden Trump mengumumkan pengunduran diri AS dari sejumlah organisasi internasional, saham-saham EBT seperti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO), PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), hingga PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN) kompak ditutup melemah pada perdagangan Kamis (8/1/2026).

Namun, pada penutupan perdagangan Jumat (9/1/2026), sejumlah saham EBT mulai menunjukkan penguatan. Saham PGEO naik 1,27% ke level Rp 1.195, OASA menguat 2,15% ke Rp 380, dan TOBA naik 1,16% ke Rp 870. Adapun saham BREN masih melanjutkan koreksi sebesar 0,79% ke Rp 9.475.

"Koreksi tersebut belum mencerminkan pelemahan fundamental. Investor jangka panjang masih melihat EBT sebagai tema pertumbuhan struktural, seiring target RUPTL yang tetap berjalan. Komitmen pemerintah Indonesia tetap menjadi faktor utama bagi prospek EBT selama tidak ada perubahan kebijakan domestik," tandasnya.

Pandangan senada disampaikan Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi. Ia menilai berkurangnya komitmen global berpotensi meningkatkan biaya pendanaan atau cost of fund emiten EBT, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi fundamental keuangan perusahaan.

"Emiten EBT butuh pinjaman bunga rendah atau green financing untuk ekspansi. Kalau AS cabut, lembaga keuangan global mungkin akan lebih ketat atau menaikkan bunga pinjaman untuk proyek hijau karena risiko politik naik," kata Wafi.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi berpandangan, keluarnya AS dari organisasi energi bersih global tidak serta-merta mengganggu akses pendanaan emiten EBT di Indonesia. Menurut dia, sebagian besar pendanaan proyek EBT nasional berasal dari perbankan domestik, badan usaha milik negara, serta skema kerja sama jangka panjang dengan off-taker seperti PT PLN (Persero).

"Selama proyek memiliki kepastian kontrak dan arus kas, minat pendanaan tetap terjaga. Dengan demikian, isu global ini lebih berpengaruh pada sentimen jangka pendek, sementara fundamental emiten EBT Indonesia relatif tetap solid," tandasnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto yang genap 1 tahun semaki cepat untuk membenahi sektor padat karya.

Ketua Umum Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan tantangan dunia usaha bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi bersifat struktural dan sektorial.

Kondisi ini, sambungnya, menyebabkan penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor produktif masih rendah.

Dia mencontohkan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian (40 juta), akomodasi & layanan makanan (27 juta), dan manufaktur (20 juta). Masalahnya, sambungnya, pertanian hanya memiliki sekitar 12% tenaga kerja formal; sektor akomodasi dan layanan makanan hanya 29%, dan manufaktur sekitar 61%.

"Jadi kita juga melihat gimana caranya kita ini bukan hanya hilirisasi di komoditas atau industri padat karya, tapi [agar] kita juga bisa bergeser dari padat modal ke padat karya," ujar Anne dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir arah investasi nasional justru bergeser dari padat karya menuju padat modal. Padahal, sejak 2015 pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah menjanjikan sektor padat karya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya kembali menegaskan bahwa sektor padat karya merupaka pilar pertumbuhan ekonomi.

Selain masalah struktural sektor riil, Anne menyoroti tingginya biaya pendanaan (funding cost) yang masih melampaui rata-rata negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Menurutnya, suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8%—14%. Angka itu, sambung Anne, lebih tinggi sebesar 4%—6% dari rata-rata negara Asean-5.

Dalam bahan paparan Anne, ditunjukkan bahwa survei Apindo menrmukan 61,26% pelaku usaha kesulitan memperoleh kredit dan 43,05% mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman.

Dia juga menyinggung faktor biaya logistik dan tarif listrik yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik burto, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (13%), China (16%), ataupun Singapura (8%)

Anne juga menyampaikan harga listrik industri di Indonesia mencapai US$0,099/kWh. Harga itu, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Bangladesh (US$0,087/kWh), China (US$0,087/kWh), maupun Vietnam (US$0,075/kWh).

Dia pun menggarisbawahi bahwa berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu satu pandangan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kami di dunia usaha ini more than ready. Tapi kesiapan itu perlu ingredients [ramuan] lain, seluruh komponen bangsa harus berkata ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto yang genap 1 tahun semaki cepat untuk membenahi sektor padat karya.

Ketua Umum Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan tantangan dunia usaha bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi bersifat struktural dan sektorial.

Kondisi ini, sambungnya, menyebabkan penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor produktif masih rendah.

Dia mencontohkan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian (40 juta), akomodasi & layanan makanan (27 juta), dan manufaktur (20 juta). Masalahnya, sambungnya, pertanian hanya memiliki sekitar 12% tenaga kerja formal; sektor akomodasi dan layanan makanan hanya 29%, dan manufaktur sekitar 61%.

"Jadi kita juga melihat gimana caranya kita ini bukan hanya hilirisasi di komoditas atau industri padat karya, tapi [agar] kita juga bisa bergeser dari padat modal ke padat karya," ujar Anne dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir arah investasi nasional justru bergeser dari padat karya menuju padat modal. Padahal, sejak 2015 pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah menjanjikan sektor padat karya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya kembali menegaskan bahwa sektor padat karya merupaka pilar pertumbuhan ekonomi.

Selain masalah struktural sektor riil, Anne menyoroti tingginya biaya pendanaan (funding cost) yang masih melampaui rata-rata negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Menurutnya, suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8%—14%. Angka itu, sambung Anne, lebih tinggi sebesar 4%—6% dari rata-rata negara Asean-5.

Dalam bahan paparan Anne, ditunjukkan bahwa survei Apindo menrmukan 61,26% pelaku usaha kesulitan memperoleh kredit dan 43,05% mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman.

Dia juga menyinggung faktor biaya logistik dan tarif listrik yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik burto, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (13%), China (16%), ataupun Singapura (8%)

Anne juga menyampaikan harga listrik industri di Indonesia mencapai US$0,099/kWh. Harga itu, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Bangladesh (US$0,087/kWh), China (US$0,087/kWh), maupun Vietnam (US$0,075/kWh).

Dia pun menggarisbawahi bahwa berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu satu pandangan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kami di dunia usaha ini more than ready. Tapi kesiapan itu perlu ingredients [ramuan] lain, seluruh komponen bangsa harus berkata ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi,” jelasnya.

Bisnis.com, Jakarta — Penurunan imbal hasil surat utang negara (SUN) 10 tahun dan BI Rate berpotensi menurunkan biaya pendanaan atau cost of fund korporasi, terutama untuk emisi obligasi baru dan pembiayaan ulang.

Melansir data Trading Economics, imbal hasil atau yield SUN tenor 10 tahun mengalami penurunan 0,04 poin menjadi 5,98% pada Kamis (16/10/2025). Ini mencerminkan tren penurunan yang signifikan sepanjang 2025.

Kepala Ekonom Pefindo Suhindarto mengatakan bahwa imbal hasilSUN saat ini menjadi benchmarkbagi pembentukan kupon di pasar surat utang korporasi.

Menurutnya, dengan penurunan yang signifikan sepanjang 2025, kupon obligasi korporasi secara umum mengalami penurunan, sehingga biaya penerbitan surat utang relatif lebih murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Ini akhirnya berdampak pada penerbitan untuk refinancing yang naik relatif tinggi dari tahun lalu. Obligasi baru untuk modal kerja pun relatif meningkat, sehingga penurunan suku bunga acuan dan juga yield berdampak baik bagi pasar surat utang korporasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (16/10/2025).

Sementara itu, terkait selisih imbal hasil obligasi korporasi, Suhindarto mengatakan penurunan suku bunga membuat risiko terkait biaya dana lebih rendah sehingga spread untuk berbagai kategori peringkat relatif menurun.

“Untuk obligasi yang sebelumnya sudah turun, pergerakannya stabil. Jika yield terus menurun, spread kemungkinan menurun lebih lanjut karena leverage perusahaan membaik dan kinerja keuangan meningkat,” tuturnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan bahwa implikasi penurunan spread terhadap peringkat dan risiko kredit tetap bersifat spesifik. Hal tersebut bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan dan sektor.

Pefindo melaporkan pasar surat utang korporasi tumbuh signifikan hingga kuartal III/2025. Total outstanding surat utang korporasi mencapai Rp160,1 triliun, naik 68,65% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp94,9 triliun.

Obligasi dan sukuk menjadi instrumen utama, senilai Rp159,1 triliun atau naik 70,37% dari tahun lalu, sementara Medium Term Notes (MTN) tumbuh lebih rendah sekitar Rp800 miliar dan sekuritisasi turun menjadi Rp2 miliar.

Dari sisi sektor, hingga September 2025, sektor keuangan mendominasi pasar surat utang korporasi Indonesia dengan total Rp31,9 triliun dari 11 perusahaan. Disusul sektor multifinance Rp29,3 triliun dari 16 perusahaan.

Sektor non-keuangan utama lainnya adalah pulp dan kertas Rp25,1 triliun dari 4 perusahaan serta pertambangan Rp21,4 triliun dari 12 perusahaan.

Suhindarto menyampaikan bahwa tujuan penggunaan obligasi korporasi pada tahun ini didominasi untuk modal kerja dan refinancing. Nilai obligasi untuk modal kerja meningkat dari Rp62 triliun pada 2024 menjadi Rp98,47 triliun, sedangkan refinancing naik dari Rp23 triliun menjadi Rp48,65 triliun.

Proporsi refinancing terhadap total obligasi juga naik dari 24,5% menjadi 30,4%, sedangkan modal kerja turun dari 65,4% menjadi 61,5%. Tren ini mencerminkan biaya modal korporasi yang lebih murah dan peningkatan aktivitas refinancing.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate berisiko mendorong kenaikan biaya pendanaan (cost of fund) perusahaan multifinance. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan hal itu dilakukan sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global.