PR Pemerintah Kala Investasi Asing Stagnan dan Target Melonjak
Pemerintah Indonesia fokus pada investasi domestik untuk mencapai target Rp2.280 triliun pada 2026, di tengah stagnasi investasi asing.
(Bisnis.Com) 22/01/26 15:08 110831
Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pemerintah untuk mengejar investasi senilai Rp2.280 triliun pada 2026 diperkirakan semakin bertumpu kepada penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal ini turut terjadi di tengah stagnasi penanaman modal asing (PMA).
Pengusaha domestik pun menilai target investasi 2026 itu ambisius, akan tetapi realistis. Apalagi, target investasi pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subainti itu pertama kali yang nilainya melampaui Rp2.000 triliun.
Syaratnya, upaya mengejar target investasi itu dibarengi dengan kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang kredibel. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), target investasi 2026 yang melonjak 19,6% (YoY) dari tahun sebelumnya itu mencerminkan ekspektasi pemerintah terhadap peran investasi sebagai pendorong pertumbuhan utana dari perekonomian nasional.
Apabila dilihat pada 2025, angka PMDN tercatat sebesar Rp1.030,3 triliun atau menyumbang 53,4% dari total realisasi Rp1.931,2 triliun. Sementara itu, PMA terkumpul hanya Rp900,9 triliun atau memberikan share terbesar 46,6%.
Dengan demikian, terlihat adanya stagnasi realisasi PMA lantaran pada 2024 investasi asing terkumpul Rp900,2 triliun. Artinya, pertumbuhan dari 2024 ke 2025 hanya terjadi sekitar 0,1% (YoY). Share PMA juga mengecil yakni dari 52,5% pada realisasi investasi 2024, kemudian ke 46,6% pada 2025.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani melihat realisasi investasi tahun lalu merupakan titik balik yang penting. Sebab, dalam kurun 10 tahun terakhir, porsi PMDN yang lebih besar dari PMA baru pertama kali terjadi di 2025.
"Sebelumnya, share PMDN relatif konsisten di kisaran 45–49%, bahkan sempat berada di level 30%-an sebelum 2018. Ini menunjukkan adanya structural shift dalam sumber pertumbuhan investasi Indonesia, di mana kepercayaan dan kapasitas investor domestik semakin menguat," terangnya, Rabu (21/1/2026).
Dengan terjadinya peralihan tumpuan investasi dari PMA ke PMDN, terang Shinta, maka pemerintah perlu menyiapkan lingkungan yang mendukung bagi dunia usaha nasional. Dukungan itu mencakup kepastian regulasi, konsistensi kebijakan pusat dan daerah, serta biaya ekonomi yang semakin efisien.
Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu memastikan akses pembiayaan jangka panjang yang kompetitif, penguatan ekosistem industri, dan kesiapan infrastruktur. Tujannya agar PMDN tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Perempuan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu turut menuturkan, dunia usaha mengapresiasi langkah pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang perizinan dengan integrasi penuh OSS-RBA, SLA (Service Level Agreement), serta adanya mekanisme fiktif positif.
Akan tetapi, terang Shinta, struktur biaya ekonomi tinggi atau high cost economy masih menjadi tantangan mendasar di luar masalah perizinan. Contohnya, biaya logistik, tarif energi, serta suku bunga pinjaman di Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara di kawasan.
"Friksi-friksi ini menciptakan deadweight loss dan menekan total factor productivity (TFP) dunia usaha. Tantangan serupa juga terlihat pada aspek kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi biaya usaha universal harus menjadi agenda struktural utama," terangnya.
PMDN Bukan Substitusi PMA
Bagi dunia usaha, lanjut Shinta, meningkatnya peran PMDN seharusnya tidak dipahami sebagai substitusi terhadap PMA. Akan tetapi, meningkatnya PMDN harus memperkuat ketahanan investasi.
PMDN yang kuat diharapkan menjadi shock absorber ketika arus modal global melambat. Investasi dari dalam negeri juga diharapkan menjadi anchor masuknya investasi asing yang mencari pasar domestik yang solid dan supply chain yang matang.
Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk terus melanjutkan upaya deregulasi dan melakukan transmisi secara konsisten hingga ke level teknis dan daerah.
Menurut Shinta, kepercayaan pengusaha secara umum relatif membaik apabila dilihat dari sentimennya. Hal itu berkat kinerja investasi 2025 yang melampaui target, dominasi PMDN, serta perbaikan koordinasi kebijakan menjadi sinyal positif.
"Namun demikian, kepercayaan ini bersifat conditional. Konsistensi kebijakan, kepastian hukum, serta keberlanjutan reformasi struktural akan sangat menentukan apakah optimisme ini bisa terjaga dan diterjemahkan menjadi realisasi investasi yang lebih besar ke depan," tuturnya.
Pada konferensi pers Capaian Realisasi Investasi Triwulan IV 2025, Kamis (15/1/2026), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan naiknya share PMDN terhadap realisasi investasi tahun lalu karena penanaman modal domestik yang semakin terakselerasi.
"Kalau mungkin dulu [penanaman modal] dalam negerinya, kalau saya kasih perumpamaan, kalau dulu larinya 10 kilometer per jam, sekarang dalam negerinya tiba-tiba jadi 15 kilometer per jam. Karena ada faktor Danantara-nya," kata Rosan di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Jakarta.
Meski demikian, dia tidak menampik adanya faktor global yang memengaruhi stagnasi kontribusi PMA terhadap investasi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, dia memastikan bahwa realisasi ini masih sejalan dengan rencana-rencana pemerintah.
Untuk diketahui, target investasi 2026 senilai Rp2.280 triliun itu sejalan dengan rencana pemerintah dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi di 2029 sebesar 8%. Pemerintah butuh investasi Rp13.302 triliun pada 2025-2029 agar ekonomi bisa tumbuh sebesar 8% di akhir pemerintahan Presiden Prabowo.
Nantinya pada tahun kelima pemerintahan Prabowo atau 2029, Indonesia menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3.414 triliun. Sebelumnya, realisasi investasi ditargetkan naik secara bertahap dari 2026 sebesar Rp2.280 triliun, naik ke Rp2.684 triliun pada 2027 dan Rp3.116 triliun pada 2028.
"Kami akan terus lebih aktif juga untuk keluarnya, IIPC [Indonesia Investment Promotion Center] kami juga terus berkomunikasi dengan mereka [investor asing] untuk investasi ini bisa terus meningkat," tuturnya.
SEKTOR INVESTASI 2026
Menurut Rosan, terdapat beberapa proyek investasi yang akan tumbuh lebih tinggi lagi di 2026. Beberapa meningkat berkat adanya Danantara. Khususnya, di sektor hilirisasi, kimia, kesehatan, dan lain-lain.
Contohnya, sektor investasi yang diklaim bakal meningkat pada 2026 adalah perumahan, kawasan industri dan perkantoran. Pada 2025, investasinya merupakan terbesar kelima dengan nilai Rp140,4 triliun atau 7,3% dari total realisasi.
Menurut Rosan, akan terjadi peningkatan signifikan pada investasi sektor perumahan akibat didorong oleh program perumahan yang notabenenya menjadi prioritas Presiden Prabowo.
"Jika kami lihat ini akan mengalami peningkatan signifikan, termasuk juga kawasan industri. Jadi dua hal ini di tahun ini akan mengalami peningkatan yang cukup-cukup signifikan, mungkin bisa menggeser sektor-sektor lain," terangnya.
Selain itu, sektor perikanan dan perkebunan turut diperkirakan meningkat. Dua sektor investasi hilirisasi itu pada 2025 masing-masing menyumbang Rp144,5 triliun (perkebunan dan kehutanan) serta Rp6,4 triliun (perikanan dan kelautan).
Adapun secara total, realisasi investasi hilirisasi sepanjang tahun lalu mencapai Rp584,1 triliun. Terbesar masih berasal dari mineral Rp373,1 triliun, didominasi nikel senilai Rp185,2 triliun.
Pria yang juga CEO Danantara itu turut mengeklaim investor memiliki minat tinggi untuk menanamkan modalnya di Indonesia pada sektor energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan rencan jangka panjang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Rosan mengungkap, PLN berencana agar 76% pasokan energi di Indonesia berasal dari renewable energy. Masalahnya, kapasitas energi terbarukan yang sudah terpasang saat ini baru 15,1 gigawatt dari total potensi 3.700 gigawatt.
Potensi energi terbarukan Indonesia, lanjutnya, berada di tenaga solah, hydro maupun geothermal. Dia mengaku akan mempermudah perizinan investasi di sektor-sektor tersebut.
"Terutama kalau saya lihat justru dari Jepang yang banyak di geothermal," paparnya.
Tidak hanya itu, Rosan turut melihat potensi besar investasi di 2026 pada sektor pusat data atau data center.
"Mereka kemarin banyak boleh dibilang di Johor, kemudian di Thailand juga sekarang mulai kami bicara. Kami melihat juga itu akan menjadi investasi yang signifikan di tahun ini," lanjut mantan Duta Besar AS itu.
Terakhir, pemerintah juga akan mendorong proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Waste to Energy. Rosan menyebut tendernya sudah mulai berjalan dan diklaim menarik minat tinggi investor.
#investasi-asing #investasi-domestik #target-investasi #penanaman-modal #pmdn #pma #pertumbuhan-ekonomi #kebijakan-investasi #regulasi-investasi #investasi-2026 #ekonomi-indonesia #investasi-nasional #n-a