AS Lempar Ancaman, Iran Balas Dengan Rencana Tutup Total Selat Hormuz
Iran ancam tutup Selat Hormuz jika AS serang pembangkit listriknya, memicu ketegangan energi global. Infrastruktur AS dan sekutu jadi target balasan Iran.
(Bisnis.Com) 23/03/26 13:59 171146
Bisnis.com, JAKARTA - Iran mengatakan akan menutup total Selat Hormuz apabila Amerika Serikat (AS) nekat menyerang pembangkit listrik.
Pihaknya juga mengatakan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air regional.
"Jika ancaman dari Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilakukan. Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah dikutip Senin (23/3).
Kemudian di media sosial, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf juga ikut melontarkan ancaman terhadap AS dan sekutunya apabila nekat melakukan serangan yang menargetkan negaranya dalam waktu dekat.
Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan yang terkait dengan AS, yang memegang obligasi pemerintah Amerika, akan menjadi sasaran bersama dengan pangkalan militer.
Pihaknya tidak akan membuka Selat Hormuz yang akan berdampak kepada negara-negara sekutu AS bila serangan tetap dilakukan.
"Infrastruktur penting dan infrastruktur energi dan minyak di seluruh wilayah akan dianggap sebagai target yang sah dan akan hancur secara permanen, dan harga minyak akan naik untuk waktu yang lama," kata Ghalibaf di media sosial X miliknya.
Diketahui sebelumnya melansir dari AFP, Trump telah memberi Iran waktu 48 jam untuk membuka kembali Selat Hormuz.
AS pun sempat menyenggol negara-negara sekutunya untuk mendesak Iran membuka secara efektif selat tersebut, setelah ditutup sejak dimulainya perang yang dipicu pada 28 Februari lalu.
#iran #selat-hormuz #ancaman-as #serangan-balasan #infrastruktur-energi #pembangkit-listrik #khatam-al-anbiya #mohammad-bagher-ghalibaf #pangkalan-militer #harga-minyak-naik #obligasi-pemerintah-as #se