TEHERAN - Iran telah melancarkan serangan ekstensif terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk Persia selama konflik yang belum terselesaikan, yang kini memasuki bulan keempat. Ini menimbulkan keraguan baru tentang keberlanjutan pemeliharaan instalasi militer permanen yang besar tersebut.

Di antara suara-suara terkemuka yang menyerukan kalibrasi ulang substansial postur kekuatan AS yang begitu dekat dengan Iran adalah seorang jenderal yang baru saja pensiun, yang belum lama ini mengawasi jaringan pangkalan AS yang luas di Timur Tengah.

Jenderal Kenneth F. McKenzie, Jr., komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) dari Maret 2019 hingga April 2022, mengatakan bahwa dia telah lama mendorong perubahan di bidang ini, dan bahwa konfrontasi dengan Iran hanya memperkuat keyakinannya bahwa prioritas, termasuk penempatan pesawat, sistem senjata, dan kemampuan lainnya, harus dipindahkan lebih jauh ke barat.

"Yang ingin Anda lakukan adalah menyebarkan rangkaian pangkalan itu jauh ke barat, sehingga menyulitkan Iran untuk melihat Anda, menyulitkan Iran untuk mengukur jarak Anda," kata McKenzie pada hari Senin selama konferensi virtual yang diselenggarakan oleh Jewish Institute for National Security of America (JINSA), yang dikutip Newsweek, Selasa (30/6/2026).

"Meskipun seiring waktu kita harus menyadari bahwa jangkauan rudal Iran akan meningkat, tetapi saya sedang menyelesaikan masalah untuk hari ini," kata McKenzie, yang merupakan peneliti senior terkemuka di JINSA.

Memperbarui "Pemikiran Lama"

Menanggapi pertanyaan Newsweek mengenai pelajaran yang dipetik dari konflik Iran sejauh ini, dia menawarkan contoh Pangkalan Udara Al-Udeid Qatar, yang berfungsi sebagai Markas Besar CENTCOM, sebagai "monumen pemikiran lama" di tengah era baru peperangan hibrida modern yang merusak nilai strategis situs-situs skala besar statis di Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk Asia-Pasifik dan Eropa.

“Kita perlu mampu bergerak, kita perlu mampu mengelabui tentang lokasi kita, dan itu tidak hanya membutuhkan manajemen emisi elektromagnetik yang signifikan, tetapi juga pemahaman tentang apa yang ada di angkasa yang mengamati kita, dan bagaimana kita menghadapinya,” kata McKenzie.

“Dan itu akan membutuhkan pemahaman yang sangat canggih tidak hanya tentang sistem udara non-udara militer, tetapi juga banyaknya sistem pencitraan udara komersial yang ada di luar sana," paparnya.

“Kita perlu mengetahui, memahami, dan menguasai bagaimana kita menggunakan kemampuan itu, kapabilitas itu untuk membantu kita dan untuk merugikan musuh potensial,” imbuh dia. “Pelajaran-pelajaran itu berlaku di mana saja dalam konflik apa pun di mana pun.”

Ketika berbicara tentang Timur Tengah, McKenzie merekomendasikan, pertama dan terutama, Israel sebagai kandidat utama untuk mengkonsolidasikan beberapa peralatan militer AS yang paling berharga mengingat jaringan pertahanan udara negara tersebut yang kuat.

Dia juga melihat ruang untuk mempertahankan kehadiran dalam beberapa tingkatan di lokasi-lokasi penting di Teluk Persia, dengan fokus utama pada penguatan pertahanan anti-rudal dan drone, penguatan infrastruktur, dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara tuan rumah.

Pemikiran ulang seperti itu dapat memperbarui strategi saat ini. Lagipula, dia menunjukkan, akar dari pangkalan AS di Teluk Persia awalnya dirancang sebagai bagian dari upaya era Perang Dingin untuk melindungi wilayah kaya minyak tersebut dari bentrokan yang dikhawatirkan dengan Uni Soviet, dan kemudian untuk melayani kebutuhan kampanye kontra-pemberontakan "perang melawan teror" pasca-9/11.

"Apa yang Anda miliki sebenarnya adalah artefak dari keputusan postur sebelumnya," kata McKenzie.

"Tidak ada orang waras yang akan menempatkan Markas Besar CENTCOM 100 mil jauhnya dari Iran, namun di situlah letaknya, karena ketika kita menempatkannya bertahun-tahun yang lalu, kita memikirkan Irak, kita memikirkan Afghanistan, kita memikirkan hal-hal lain, dan bukan ancaman yang semakin meningkat dari Iran," sambung pensiunan jenderal tersebut.

"Antisipasi adalah inti dari kebijaksanaan," imbuh dia. "Tidak banyak kebijaksanaan di sana ketika kita memilih lokasi Markas Besar CENTCOM."

Saat dihubungi untuk dimintai komentar, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan kepada Newsweek, "Kami secara teratur memantau lingkungan keamanan regional termasuk potensi ancaman terhadap pasukan kami yang ditempatkan dan mengambil setiap tindakan pencegahan untuk melindungi mereka."

"Kami tidak membahas perlindungan pasukan khusus karena alasan keamanan operasional," kata pejabat pertahanan tersebut.

Membantah "Mitos" Pangkalan

Meskipun cakupan penuh postur kekuatan AS di luar negeri dirahasiakan, secara luas diakui bahwa AS memiliki pangkalan asing terbanyak dibandingkan negara lain di dunia dan kemungkinan lebih banyak daripada gabungan semua negara lain, dengan perkiraan melebihi 750 lokasi individu.

Pencatatan publik yang paling lengkap berasal dari David Vine, seorang penulis dan antropolog yang telah banyak menulis tentang hegemoni pangkalan AS. Dia memperkirakan sekitar 89 instalasi militer AS di wilayah Timur Tengah Raya.

Di antara pangkalan-pangkalan tersebut, Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, Pangkalan Dukungan Angkatan Laut Bahrain, Camp Arifjan di Kuwait, Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Prince Sultan di Arab Saudi termasuk di antara pusat-pusat yang paling penting.

Namun, meskipun AS memiliki daya tembak yang jauh lebih unggul, masing-masing situs ini dan banyak situs lainnya telah menjadi sasaran langsung serangan Iran sejak AS dan Israel melancarkan perang bersama mereka melawan Republik Islam pada akhir Februari.

Sebagian besar serangan tersebut berupa rudal dan drone, seperti serangan mematikan terhadap pusat operasi darurat di pelabuhan Shuaiba, Kuwait, meskipun serangan F-5E Iran terhadap Camp Buehring, juga di Kuwait, menunjukkan bahwa bahkan aset konvensional yang sudah tua pun dapat menjadi ancaman.

Risiko tersebut terus berlanjut hingga gencatan senjata yang pertama kali diumumkan pada bulan April. Bahkan setelah Washington dan Teheran semakin meningkatkan diplomasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) 17 Juni dan menggembar-gemborkan kemajuan dalam pembicaraan lanjutan, bentrokan balasan baru terjadi yang membuat Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeklaim serangan terhadap delapan pangkalan AS di Bahrain dan Kuwait selama akhir pekan.

“Perang AS-Israel melawan Iran memicu pertanyaan mendalam dan sudah lama tertunda tentang pandangan konvensional arus utama yang sangat keliru bahwa pangkalan AS di Timur Tengah dan di seluruh dunia membantu mempertahankan Amerika Serikat dan negara-negara lain,” kata Vine kepada Newsweek.

“Kerusakan luas yang ditimbulkan Iran pada pangkalan militer AS di Teluk Persia dan wilayah yang lebih luas, termasuk puluhan kematian dan miliaran dolar biaya infrastruktur, telah menunjukkan kepada semua orang mitos lama tentang pangkalan AS di Timur Tengah dan secara global,” kata Vine.

“Mitos” ini, menurutnya, berkaitan dengan sifat defensif, efektivitas militer, dan kebutuhan pangkalan tersebut untuk keamanan AS. Sebaliknya, katanya, instalasi-instalasi ini telah mendorong aksi ofensif dengan biaya yang sangat besar, tidak hanya bagi personel dan pembayar pajak AS tetapi juga bagi negara-negara tuan rumah.

“Perang AS-Israel memaksa pertimbangan ulang yang sangat dibutuhkan tentang kehadiran militer AS, tidak hanya di Timur Tengah tetapi juga secara global, dan menyebabkan semakin banyak analis menyimpulkan bahwa militer harus menutup dan mengkonsolidasikan pangkalan di luar negeri dan membawa pulang sejumlah besar pasukan,” kata Vine.

"Menghancurkan Seluruh Birokrasi"

Saat AS dan Iran kembali ke meja perundingan setelah de-eskalasi yang disepakati bersama, nasib kehadiran militer AS di Timur Tengah termasuk di antara isu-isu kunci yang akan dibahas.

Gedung Putih telah memberi sinyal kesediaan untuk berkompromi. Poin keempat dari MoU yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian mencakup ketentuan di mana AS selanjutnya berjanji untuk menarik pasukannya dari dekat Republik Islam Iran dalam waktu 30 hari setelah kesepakatan akhir.

Sifat pasti dari penarikan pasukan AS yang dijanjikan masih belum ditentukan dan bergantung pada kesepakatan komprehensif dengan Iran. Namun, sementara beberapa pihak menganggap komitmen tersebut sebagai konsesi, Trump memiliki sejarah panjang dalam mendukung pengurangan jejak militer AS di luar negeri dan mendesak sekutu serta mitra untuk berkontribusi lebih banyak dalam pembagian beban keamanan.

Rencana mungkin sudah berjalan untuk melanjutkan hal ini. Wall Street Journal melaporkan pada Kamis pekan lalu bahwa pemerintahan Trump secara aktif mempertimbangkan proposal untuk memindahkan operasi penting ke barat, mengungkapkan kerusakan yang lebih besar pada Pangkalan Dukungan Angkatan Laut AS di Bahrain, termasuk biaya rekonstruksi sebesar USD400 juta yang belum termasuk lokasi lain yang terdampak atau amunisi senilai jutaan dolar yang telah digunakan.

Dua pejabat yang tidak disebutkan namanya menyebut Israel sebagai kandidat utama, tidak berbeda dengan rekomendasi McKenzie, yang menurut mantan kepala CENTCOM tersebut berakar pada upaya untuk merestrukturisasi postur AS sejak pemerintahan Biden.

Dia bukan satu-satunya mantan pejabat yang berbicara hari ini.

"Perang Iran seharusnya menyelesaikan perdebatan," kata Michael Rubin, peneliti senior di American Enterprise Institute yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kantor Menteri Pertahanan, kepada Newsweek.

Rubin juga melihat alasan politik untuk mengubah arah, dengan berargumen bahwa "secara diplomatis selalu bodoh untuk memiliki pangkalan di negara-negara seperti Turki dan Qatar, karena keduanya menggunakan kehadiran Amerika sebagai 'kartu bebas hukuman' untuk perilaku buruk."

"Baik Ankara maupun Doha tahu bahwa generasi pejabat Pentagon gagal melihat hutan di balik pepohonan, dan lebih peduli pada real estate gratis atau sewa yang menguntungkan daripada gambaran besar keamanan nasional Amerika," kata Rubin.

"Dengan Siprus dan Yunani yang memiliki kedalaman strategis, dan LHD (kapal dok helikopter pendaratan) yang lebih canggih dari sebelumnya, sebenarnya tidak perlu setengah dari kehadiran garis depan yang kita miliki."

"Kita meningkatkan pengaruh Iran dengan menempatkan pasukan di Kuwait dan Qatar, bukan mencegah mereka," katanya.

Rubin melihat tanda-tanda adaptasi di teater lain, mencatat bahwa kehadiran pasukan AS di Darwin, Australia, memberikan kemampuan serangan balasan jika terjadi perang dengan China. Mengingat sejarah keraguan yang ditunjukkan oleh pemerintahan dalam menghadapi seruan untuk tindakan yang lebih komprehensif di bidang ini, dia menyarankan langkah-langkah yang lebih radikal.

"Namun, peperangan berubah jauh lebih cepat daripada Pentagon yang kaku," kata Rubin. "Kita sampai pada titik di mana mungkin ada baiknya meruntuhkan seluruh birokrasi dan memulai dari awal berdasarkan pelajaran tentang peperangan baru dan ketangkasan birokrasi yang dipelajari dari Ukraina dan, sampai batas tertentu, Israel."

WASHINGTON - Donald Trump menuduh Inggris "bodoh" atas rencananya untuk menyerahkan kepemilikan Kepulauan Chagos, termasuk pangkalan udara AS di Diego Garcia, kepada Mauritius.

“Sungguh mengejutkan, sekutu NATO kita yang 'brilian', Inggris, saat ini berencana untuk menyerahkan Pulau Diego Garcia… TANPA ALASAN APA PUN. Tidak diragukan lagi bahwa China dan Rusia telah memperhatikan tindakan kelemahan total ini,” tulis Trump pada Selasa pagi di Truth Social.

“Tindakan Inggris yang menyerahkan lahan yang sangat penting adalah tindakan KEBODOHAN BESAR,” tambahnya, menyebut langkah tersebut sebagai alasan lain bagi Washington untuk merebut kendali atas Greenland.

Penentangan baru presiden AS terhadap rencana Kepulauan Chagos telah menghidupkan kembali perdebatan sengit di Inggris dan terjadi meskipun tahun lalu ia memuji kesepakatan tersebut sebagai “pencapaian monumental.”

5 Fakta Trump Ingin Membeli Kepulauan Chagos yang Sangat Strategis

1. Kepulauan yang Sangat Strategis

Kepulauan ini membentuk kepulauan di tengah Samudra Hindia, lebih dari 1.000 mil timur laut Mauritius. Inggris mengambil alih kepulauan tersebut bersama dengan Mauritius pada tahun 1814 berdasarkan Perjanjian Paris setelah kekalahan Napoleon.

Pada tahun 1965, perjanjian Perang Dingin antara AS dan Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius, mempertahankan kendali atas kepulauan tersebut dan menamainya kembali sebagai Wilayah Samudra Hindia Britania. Seiring waktu, banyak penduduk Chagos dipindahkan dari pulau tersebut untuk menciptakan ruang bagi pangkalan militer, dengan sebagian besar menetap di Mauritius. Meskipun Mauritius memperoleh kemerdekaan pada tahun 1968, Kepulauan Chagos tetap berada di bawah kendali Inggris.

2. AS Memiliki Pangkalan Militer di Diego Gargia

Dengan harapan untuk menangkal pengaruh militer Soviet di wilayah tersebut, AS dan Inggris membangun pangkalan utama di Diego Garcia pada tahun 1971. Sebagai salah satu aset luar negeri Amerika yang paling penting – dan rahasia – Diego Garcia telah membantu melancarkan dua invasi ke Irak, berfungsi sebagai tempat pendaratan penting bagi pesawat pembom yang melakukan misi di seluruh Asia, dan telah dikaitkan dengan upaya penyerahan paksa AS.

3. Inggris Akan Melepas Kendali Pulau Chagos

Mauritius selama beberapa dekade telah mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut dan memperjuangkan kasus ini melalui pengadilan internasional. Pada tahun 2019, Mahkamah Internasional – pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa – memutuskan bahwa Inggris harus mengembalikan Kepulauan Chagos kepada Mauritius “secepat mungkin.” Dalam putusannya, pengadilan mengatakan langkah tersebut akan memungkinkan Mauritius untuk “menyelesaikan dekolonisasi wilayahnya dengan cara yang konsisten dengan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.”

Meskipun putusan tersebut tidak mengikat, Inggris telah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk melepaskan kendali atas pulau-pulau tersebut. Pemerintah Inggris berturut-turut – baik Konservatif maupun Buruh – berpendapat bahwa ini adalah ujian komitmen Inggris terhadap hukum internasional.

4. Inggris dan AS Hanya Bisa Mengakses Diego Garcia

Hanya ke Diego Garcia. Berdasarkan ketentuan perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan mitranya dari Mauritius pada Mei 2025, Inggris akan mentransfer kedaulatan atas seluruh Kepulauan Chagos kepada Mauritius.

Namun, Inggris akan membayar Mauritius £101 juta ($136 juta) setiap tahun untuk sewa 99 tahun atas pangkalan militer di Diego Garcia, yang berarti Inggris dan AS masih dapat menggunakan fasilitas tersebut.

Pada saat itu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington "menyambut baik" kesepakatan antara Inggris dan Mauritius.

"Setelah tinjauan antarlembaga yang komprehensif, pemerintahan Trump menetapkan bahwa perjanjian ini menjamin operasi jangka panjang, stabil, dan efektif" di Diego Garcia, kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Trump "menyatakan dukungannya untuk pencapaian monumental ini" selama pertemuan dengan Starmer.

Meskipun perjanjian tersebut telah diteliti secara cermat oleh kedua majelis parlemen Inggris dan hampir mencapai persetujuan akhir, penentangan mendadak Trump terhadap kesepakatan tersebut telah mendorong para politisi sayap kanan Inggris untuk memperbarui kritik mereka.

“Amerika telah menyadari bahwa mereka telah dibohongi,” kata Nigel Farage, pemimpin partai populis Reform UK, pada hari Selasa. “Mereka diberitahu bahwa Inggris tidak punya pilihan selain menyerahkan Kepulauan Chagos. Ini sama sekali tidak benar, dan sekarang mereka marah kepada kita.”

Kemi Badenoch, pemimpin partai oposisi Konservatif, melangkah lebih jauh daripada Trump, dengan mengatakan: “Membayar untuk menyerahkan Kepulauan Chagos bukanlah sekadar tindakan.” “Bukan karena kebodohan, tetapi karena sabotase diri yang sepenuhnya.”

Namun, belum jelas apakah penentangan Trump atau kemarahan di antara partai-partai oposisi akan menggagalkan kesepakatan tersebut, karena Partai Buruh memiliki mayoritas yang kuat di Parlemen.

5. Ditertawakan Rusia dan China

Bertentangan dengan pujiannya sebelumnya, Trump mengatakan keputusan itu akan dipandang oleh Tiongkok dan Rusia sebagai “tindakan kelemahan total.”

“Ini adalah Kekuatan Internasional yang hanya mengakui KEKUATAN, itulah sebabnya Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan saya, sekarang, setelah hanya satu tahun, dihormati seperti sebelumnya,” katanya.

Negosiasi antara pemerintah Inggris dan Mauritius berlangsung tanpa keterlibatan warga Chagossian. Populasi global warga Chagossian diperkirakan sekitar 10.000, dengan banyak yang tinggal di Inggris, Mauritius, dan Seychelles.

Sebuah jajak pendapat terhadap lebih dari 3.600 responden yang dilakukan oleh Whitestone Insight menemukan bahwa komunitas Chagossian global “secara luar biasa” mendukung tetap menjadi bagian dari Inggris dan menentang pengalihan kedaulatan ke Mauritius.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Mauritius mengatakan bahwa mereka "telah mencatat" klaim Trump tentang Kepulauan Chagos, menambahkan bahwa "kedaulatan Republik Mauritius atas Kepulauan Chagos telah diakui tanpa keraguan oleh hukum internasional dan seharusnya tidak lagi menjadi bahan perdebatan."

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Donald Trump, sedang mempertimbangkan proposal untuk membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius.

Menurut laporan The Telegraph, para pejabat Amerika sedang mencari cara untuk berurusan langsung dengan Mauritius daripada melalui Inggris. Tujuannya adalah untuk mengamankan kendali atas Diego Garcia, sebuah pulau kunci di gugusan Chagos.

3 Fakta Kepulauan Chagos yang Akan Dibeli AS

1. Jadi Kekuatan Militer AS-Inggris

Diego Garcia, pulau kunci di Kepulauan Chagos, telah lama menjadi lokasi pangkalan militer AS-Inggris yang penting. Pangkalan tersebut digunakan untuk operasi di seluruh Samudra Hindia, Timur Tengah, dan sebagian Asia.

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Sekarang, AS berupaya menempuh jalur pintas untuk mengendalikan pangkalan Diego Garcia, yakni membeli langsung dari Mauritius tanpa melibatkan Inggris. Bagi Amerika, pangkalan itu sangat penting terlebih Mauritius sekarang ini dikenal sebagai sekutu China—negara rival utama Amerika.

2. Awal Mula Kepulauan Chagos Terpisah dari Mauritius

Inggris telah mengendalikan Kepulauan Chagos, juga dikenal sebagai British Indian Ocean Territory (Wilayah Samudra Hindia Britania), sejak tahun 1814.

Pada tahun 1965, pulau-pulau tersebut dipisahkan dari Mauritius ketika masih menjadi koloni Inggris. Inggris membeli pulau-pulau tersebut seharga 3 juta poundsterling Inggris, tetapi Mauritius kemudian mengatakan bahwa pemisahan ini tidak adil dan terjadi di bawah tekanan.

Antara tahun 1967 hingga 1973, penduduk yang tinggal di pulau-pulau tersebut dipindahkan secara paksa oleh pemerintah Inggris. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan bagi pangkalan militer.

Mauritius merdeka pada tahun 1968, tetapi terus mengeklaim bahwa Kepulauan Chagos secara hukum miliknya. Mereka berpendapat bahwa pulau-pulau tersebut diambil sebelum kemerdekaan dengan cara yang tidak adil.

Pada tahun 2025, Inggris setuju untuk mengembalikan kendali atas pulau-pulau tersebut kepada Mauritius. Namun, beberapa pemimpin sekutu, termasuk Presiden AS Donald Trump, mengkritik langkah tersebut.

Kepulauan Chagos dihuni selama bertahun-tahun setelah Belanda dan Prancis membawa orang Afrika dan orang Malagasy yang diperbudak untuk bekerja di perkebunan kelapa. Orang-orang ini dan keturunan mereka mengembangkan budaya, bahasa, makanan, dan musik mereka sendiri. Komunitas ini dikenal sebagai orang Chagossian.

Sebelum pangkalan militer AS-Inggris dibangun di Diego Garcia pada tahun 1971, AS ingin pulau-pulau tersebut dibersihkan dari penduduk setempat. Pejabat Inggris setuju bahwa penduduk tersebut bukanlah pemukim tetap dan menyebut mereka sebagai beberapa "Tarzan atau Man Friday".

Setelah itu, seluruh penduduk Chagossian dipindahkan dari pulau-pulau tersebut. Orang-orang dibawa dengan kapal dan dipindahkan ke Mauritius dan Seychelles. Banyak yang tidak diberi tempat tinggal, uang, atau dokumen yang layak, dan mereka berjuang untuk membangun kembali kehidupan mereka. Inggris kemudian meminta maaf atas cara pemindahan tersebut dilakukan.

Setelah orang-orang dipindahkan, pulau-pulau tersebut sebagian besar dibiarkan kosong dan diubah menjadi hutan. Pada tahun 2010, daerah tersebut dinyatakan sebagai Kawasan Lindung Laut.

3. Kesepakatan Inggris-Mauritius Senilai 3,4 Miliar Poundsterling

Inggris dan Mauritius telah menyepakati rencana untuk Kepulauan Chagos. Inggris akan terus mengoperasikan pangkalan militer gabungan AS-Inggris di Diego Garcia selama 99 tahun. Setelah itu, perjanjian dapat diperpanjang selama 40 tahun lagi jika Inggris dan Mauritius setuju.

Jika perjanjian berakhir setelah 99 tahun, maka Inggris masih akan memiliki hak pertama untuk menggunakan pangkalan tersebut selama 40 tahun ke depan jika Mauritius memutuskan untuk menawarkannya kepada negara lain. Mauritius tidak dapat mengakhiri perjanjian tersebut secara bebas. Mereka hanya dapat melakukannya jika Inggris tidak melakukan pembayaran yang diperlukan atau jika Inggris menyerang Mauritius.

Inggris akan membayar Mauritius setiap tahun untuk penggunaan Diego Garcia. Selama 99 tahun, pembayaran ini diperkirakan akan mencapai total sekitar 3,4 miliar poundsterling Inggris.

Perjanjian tersebut juga mencakup dana untuk penduduk Chagos. Inggris akan menyetor 40 juta poundsterling Inggris ke dalam dana perwalian untuk mereka. Perjanjian tersebut tidak secara jelas menjamin bahwa penduduk Chagos akan diizinkan untuk kembali dan tinggal di pulau-pulau tersebut lagi.

Pada bulan April, pemerintah Inggris menunda rencananya untuk mentransfer kendali Kepulauan Chagos ke Mauritius setelah Trump mengkritik langkah tersebut.

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS), di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, dilaporkan sedang mempertimbangkan rencana untuk membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius. Tujuannya adalah untuk tetap mengamankan kendali atas pangkalan militer AS-Inggris di Diego Garcia.

Rencana Amerika muncul setelah Inggris berniat menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos—yang mencakup Diego Garcia—kepada Mauritius.

Sekadar diketahui, pada Mei 2025, Inggris dan Mauritius menandatangani perjanjian yang pada prinsipnya mengakui bahwa kedaulatan atas seluruh Kepulauan Chagos akan berada di tangan Mauritius. Sebagai imbalannya, Inggris dan Amerika Serikat tetap mempertahankan penggunaan pangkalan militer Diego Garcia melalui skema sewa jangka panjang selama 99 tahun dan dapat diperpanjang.

Namun, situasinya menjadi lebih rumit pada 2026. Pemerintah Inggris menunda implementasi perjanjian tersebut setelah muncul kritik politik di Inggris dan kekhawatiran dari pemerintahan AS mengenai implikasi strategisnya. Bahkan muncul laporan bahwa Washington sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk memastikan Diego Garcia tetap berada di bawah kendali Barat, termasuk kemungkinan kesepakatan langsung dengan Mauritius apabila transfer kedaulatan benar-benar terjadi.

Rencana Amerika membeli Kepulauan Chagos dari Mauritius pertama kali dilaporkan oleh The Telegraph pada hari Minggu.

Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar yang diajukan The Guardian, Senin (8/6/2026), terkait rencana potensial tersebut.

Berdasarkan proposal tersebut, sebagaimana dilaporkan The Telegraph, pemerintahan Trump akan mengabaikan pejabat Inggris dan membeli kepulauan tersebut, mengamankan kendali atas pangkalan militer AS-Inggris Diego Garcia.

Namun, kepulauan tersebut pertama-tama harus dijadikan negara berdaulat, memungkinkan AS untuk menegosiasikan pembeliannya langsung dengan Mauritius. Legislasi sebelumnya untuk menyerahkan pulau-pulau itu kepada Mauritius ditangguhkan pada bulan April setelah AS menarik dukungannya terhadap kesepakatan tersebut.

Rencana terbaru AS diajukan oleh Menteri Keuangan Scott Bessent dan disampaikan kepada Trump, meskipun diduga bukan pilihan utama pemerintahan Trump. Beberapa pejabat di pemerintahan Trump khawatir tentang pemberian kepulauan itu kepada Mauritius—yang merupakan sekutu China—, yang membuka kemungkinan spionase.

Delegasi pengungsi Chagos yang mengunjungi Inggris pekan lalu mengatakan bahwa masalah ini telah "dibajak di dalam gedung" politik Inggris.

Enam orang dari Kelompok Pengungsi Chagos menyatakan dukungan penuh mereka agar Inggris mencapai kesepakatan tentang masa depan pulau-pulau tersebut. "Yang terpenting adalah hak-hak kami," kata Louis Olivier Bancoult, pemimpin delegasi, pada Jumat pekan lalu.

"Tidak ada kemauan nyata dari pemerintah Inggris untuk menemukan solusi bagi rakyat kami. Kita perlu menemukan jalan keluar," ujarnya.

"Kami masih menderita dan posisi kami jelas, kami berhak untuk tinggal di tempat kelahiran kami," paparnya.

Diskusi tentang kemungkinan AS membeli Kepulauan Chagos muncul di tengah perang AS-Israel melawan Iran yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Pangkalan Diego Garcia, yang terletak di Samudra Hindia tengah, berjarak sekitar 2.360 mil (3.800 km) dari Iran dan mencakup pangkalan udara yang dapat digunakan untuk operasional rudal jarak jauh AS.

Sejak perang dimulai, Iran dilaporkan telah melancarkan beberapa serangan ke pangkalan gabungan tersebut. Menurut Inggris, salah satu serangan tersebut pada akhir Maret berhasil dihalau oleh kapal perang AS.

Pada bulan Maret, Inggris memberi AS izin untuk meluncurkan rudal yang menyerang peluncur rudal Iran dari pangkalan gabungan tersebut seiring berlanjutnya perang.

Trump sebelumnya mengecam keputusan Inggris tersebut sebagai "sangat terlambat" dan berpendapat bahwa pejabat London seharusnya menyetujui keputusan tersebut lebih cepat.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bahwa dia membahayakan nyawa warga Inggris dengan mengizinkan pangkalan-pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran.

Seorang juru bicara pemerintah Inggris mengatakan: “Pemerintah mewarisi situasi di mana kendali Inggris atas pangkalan militer di Diego Garcia terancam dan tindakan diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional Inggris dan untuk mencegah musuh kita mendapatkan pijakan di lokasi yang sangat penting secara strategis."

“Diego Garcia adalah aset militer strategis utama bagi Inggris dan AS, yang telah melindungi keamanan bersama kita selama hampir 60 tahun. Mempertahankan kendali operasional dan keamanan jangka panjang Diego Garcia adalah dasar dari Perjanjian Inggris-Mauritius, sebuah perjanjian yang lahir dari risiko jangka panjang nyata terhadap pangkalan tersebut yang sangat disadari oleh Inggris dan AS," paparnya.

Ketika ditanya apakah Inggris akan melanjutkan kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan jika AS menentangnya, seorang sumber pemerintah Inggris mengatakan: “Kami selalu jelas bahwa kami tidak akan melanjutkan tanpa dukungan AS.”

TEHERAN - Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan berdiri melawan kekuatan terbesar di dunia, yang dilengkapi dengan senjata nuklir, selama 40 hari bukanlah lelucon. Dia menegaskan dunia telah menyadari kekuatan sejati bangsa Iran.

Berbicara dalam komentar yang dimuat kantor berita IRIB, Araghchi juga mengeluarkan peringatan langsung kepada negara-negara regional. “Kami memperingatkan negara-negara regional bahwa pangkalan AS yang digunakan untuk agresi apa pun terhadap Iran adalah target yang sah,” katanya.

Menteri luar negeri Iran itu juga mengatakan, “Kami berkomitmen untuk membina hubungan yang berkelanjutan dan konstruktif dengan Arab Saudi.”

Dia mengatakan Iran telah mencapai keuntungan strategis dalam beberapa bulan terakhir. Menlu menekankan struktur keamanan kawasan harus dibangun oleh negara-negaranya sendiri tanpa campur tangan asing.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Al Mayadeen TV, Araghchi mengatakan kehadiran pangkalan militer AS telah menjadi “sumber ketidakstabilan” di kawasan itu.

Ia juga membahas perkembangan domestik dan internasional yang terkait dengan perang baru-baru ini, dengan mengatakan kepemimpinan Iran tetap hadir di lapangan dan menikmati dukungan domestik yang luas.

Araghchi mengatakan kepemimpinan Iran sebelumnya telah menekankan untuk tetap dekat dengan rakyat dan berbagi risiko apa pun yang dihadapi negara.

Mengenai kesiapan militer, ia mengatakan ada tanda-tanda yang jelas bahwa konfrontasi dapat terjadi sebelum pembicaraan internasional sebelumnya. Ia menambahkan Iran memasuki periode itu dengan persiapan politik dan militer yang lengkap.

Menurut Araghchi, Iran menanggapi serangan tersebut dalam waktu singkat karena persiapan sebelumnya dan rencana darurat di berbagai tingkat kepemimpinan.

Ia menambahkan konfrontasi tersebut menunjukkan kemampuan Iran menahan tekanan dan merespons.

Dia mengklaim beberapa pejabat internasional telah mengakui posisi Iran telah diperkuat oleh perkembangan tersebut.

SINGAPURA - Michael Shoebridge, direktur Strategic Analysis Australia, berbicara kepada Al Jazeera tentang upaya Washington yang tampaknya untuk mengelola hubungan masyarakat dengan Beijing sambil mengirimkan pesan yang menenangkan ke kawasan tersebut pada Dialog Shangri-La di Singapura, KTT keamanan utama Asia.

Mengapa AS Tak Sadari Gelombang Kejut Besar di Asia?

1. AS Tak Ingin Berkonfrontasi dengan China

Berbicara di KTT tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan bahwa AS “tidak menginginkan konfrontasi publik dengan China”, kata Shoebridge, mencatat bahwa Hegseth “berbicara tentang Amerika yang kuat, tenang, tetapi jelas, dan ingin menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut”.

“Masalahnya adalah, kata-kata yang menenangkan itu mungkin yang ingin didengar oleh kawasan tersebut, tetapi Amerika yang agresif dan berisik yang kita lihat dalam perangnya di Timur Tengah, dan agresi militernya di Amerika Selatan, bertentangan dengan gambaran itu,” katanya.

2. Minta Sekutu untuk Anggaran Pertahanan

Seruan Hegseth kepada sekutu dan mitra regional untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan adalah "pesan yang sulit untuk disampaikan," ketika AS terlihat "kurang dapat diandalkan," kata Shoebridge.

3. Asia Fokus ke Energi

"Negara-negara Asia benar-benar memprioritaskan pasokan energi mereka dari Timur Tengah, dengan harapan aliran energi tersebut tidak akan terganggu," kata Shoebridge.

"Amerika dan Israel, memulai perang itu, dan tidak memikirkan konsekuensinya, telah mengirimkan gelombang kejut ekonomi yang sangat besar ke seluruh Asia," tambahnya.

"Saya rasa Amerika tidak sepenuhnya memahami dampak yang ditimbulkan terhadap perhitungan negara-negara tentang kredibilitas pengambilan keputusan Amerika."

4. Meningkatkan Kemampuan Militer

Berbicara di Dialog Shangri-La di Singapura, Hegseth mengatakan Washington belum berpaling dari kawasan Asia Pasifik meskipun terlibat secara mendalam dalam konflik dengan Iran.

“Kita bisa melakukan dua hal sekaligus,” kata Hegseth, menurut kantor berita Reuters.

“Kita sedang meningkatkan kapasitas industri pertahanan kita sehingga kita akan segera memproduksi amunisi 2X, 3X, 4X lebih banyak untuk memastikan bahwa semua rencana [operasi] kita didanai dengan baik di seluruh dunia,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Trump “sabar” dan ingin membuat “kesepakatan besar” yang memastikan Iran tidak mendapatkan senjata nuklir.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau pusat perawatan pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia atas usulan Amerika Serikat.

Menurut TB Hasanuddin, kerja sama tersebut tidak bisa dipandang sekadar proyek industri penerbangan biasa, melainkan memiliki dimensi strategis, pertahanan, hingga kedaulatan negara yang harus dikaji secara menyeluruh.

“Keputusan menerima tawaran Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai MRO hubs pesawat C-130 dan menetapkan Bandara Kertajati sebagai lokasinya harus dijalankan dengan sangat hati-hati dan transparan,” katanya, Kamis (28/5/2026).

TB Hasanuddin menilai perlu ada kejelasan mengenai cakupan operasional MRO tersebut. Sebab, apabila fasilitas itu hanya digunakan untuk pesawat-pesawat C-130 milik militer Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka hal itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik strategis.

“Jika fasilitas tersebut eksklusif untuk mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkalan militer AS di Indonesia. Ini tentu harus dicermati karena dapat berbenturan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia,” ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan, publik juga perlu memahami bahwa tawaran tersebut datang dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bukan dari pabrikan pesawat Hercules sebagai kerja sama industri murni. Karena itu, menurutnya, aspek kepentingan strategis militer AS sangat kuat dalam rencana tersebut.

Lihat video: Serahkan Pesawat Canggih C-130J Super Hercules

TB Hasanuddin juga menyoroti status Bandara Kertajati yang selama ini merupakan bandara sipil. Menurut dia, apabila digunakan sebagai pusat perawatan pesawat militer asing, maka perlu ada penyesuaian regulasi, tata kelola, serta pengaturan zonasi yang jelas.

“Bandara Kertajati saat ini berstatus bandara penerbangan sipil. Kalau nanti menjadi pusat perawatan pesawat militer, tentu harus ada pengaturan yang jelas agar tidak mengganggu fungsi pelayanan penerbangan sipil untuk masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

TB Hasanuddin menambahkan, di sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan Filipina, kerja sama MRO dengan Amerika Serikat memang dilakukan untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Indo-Pasifik. Namun, fasilitas tersebut umumnya ditempatkan di kawasan industri khusus atau fasilitas milik industri perawatan pesawat domestik.

Karena itu, TB Hasanuddin meminta pemerintah memastikan adanya manfaat nyata bagi industri pertahanan nasional, khususnya PT Dirgantara Indonesia (PTDI). “Prinsip utamanya adalah menjaga kedaulatan negara, memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) buka suara terkait isu Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat bakal menjadi pangkalan udara militer Amerika Serikat (AS). Hal itu menyusul rencana kerja sama antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk memanfaatkan bandara tersebut sebagai bengkel internasional pesawat Hercules/C-130.

“Tidak benar,” ujar Karo Humas Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Kamis (28/5/2026).

Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut yang dibahas adalah peluang pengembangan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules/C-130 dalam konteks penguatan industri aviasi dan pertahanan nasional, bukan pembangunan pangkalan militer asing di Indonesia.

“Seluruh proses tetap mengedepankan kedaulatan Indonesia, hukum nasional, dan kepentingan nasional. Sampai saat ini pun pembahasannya masih pada tahap penjajakan dan belum ada keputusan final terkait implementasinya,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat dengan Komisi I DPR pada Selasa, 19 Mei 2025 mengungkap pertemuannya dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth pada tahun lalu.

Lihat video: Perkuat Alutsista, Kemenhan Serahkan Pesawat Hercules Baru ke TNI AU



"Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN, dia menawarkan bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami," katanya.

Sjafrie mengaku tidak langsung menjawab tawaran itu dan melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto. "Saya lapor Bapak Presiden, kasih Kertajati. Kita sedang bekerja untuk itu," katanya.

BAGHDAD - Militer Zionis Israel atau IDF telah membangun dan mengoperasikan setidaknya dua pangkalan militer rahasia di gurun barat Irak. Dua pangkalan ini dilaporkan telah digunakan IDF untuk perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025 dan juga perang saat ini yang sedang memasuki gencatan senjata.

Keberadaan dua pangkalan rahasia itu diungkap The New York Times. Menurut laporan surat kabar Amerika Serikat (AS) tersebut, salah satu pangkalan ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penggembala Irak yang menemukan rahasia militer Israel yang dijaga ketat, tersembunyi di gurun. Keluarganya percaya hal itu merenggut nyawanya.

Surat kabar tersebut melaporkan bahwa penggembala yang terbunuh sebelumnya menghubungi komando militer regional Irak. "Melaporkan apa yang telah dilihatnya: tentara, helikopter, dan tenda-tenda yang berkumpul di sekitar landasan pendaratan," tulis The New York Times dalam laporannya, Senin (18/5/2026).

Laporan tersebut sekaligus mengonfirmasi laporan sebelumnya oleh The Wall Street Journal (WSJ), yang mengungkap keberadaan satu pangkalan militer rahasia Israel di Irak.

Sebagai tanggapan atas laporan penggembala tersebut, militer Irak mengirimkan pasukan pengintai, yang kemudian diserang. Satu tentara tewas, dua terluka, dan dua kendaraan dibom sebelum unit-unit tersebut memutuskan untuk mundur.

Laporan tersebut mengatakan salah satu pangkalan tersebut "sudah ada sebelum konflik saat ini", juga digunakan selama perang Iran 2025.

Di depan umum, Komando Operasi Gabungan Irak mengumumkan bahwa "pasukan asing" telah menyerang tentara mereka, dan mengatakan telah menyampaikan keluhan di Dewan Keamanan PBB.

Secara pribadi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Irak Jenderal Abdul-Amir Yarallah telah menghubungi para koleganya di militer AS.

“Mereka mengonfirmasi bahwa pasukan itu bukan pasukan Amerika, jadi kami mengerti itu adalah pasukan Israel,” bunyi laporan The New York Times, mengutip seorang jenderal Irak.

Pemerintah Irak, yang pengakuannya terhadap pos-pos terdepan Israel penuh dengan kesulitan, masih belum mengakui pangkalan-pangkalan rahasia tersebut. Irak tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan penduduknya memandang Israel sebagai musuh.

Laporan surat kabar Amerika tersebut akhirnya mengungkapkan bahwa Israel mengoperasikan dua pangkalan, secara berkala, selama lebih dari setahun—keduanya di gurun barat.

Para pejabat keamanan regional mengatakan kepada The New York Times bahwa pangkalan yang ditemukan tersebut sudah ada sebelum konflik saat ini dan digunakan selama perang 12 hari melawan Teheran pada Juni 2025.

“Pasukan Israel mulai mempersiapkan pembangunan pangkalan darurat tersebut sejak akhir tahun 2024,” kata salah satu pejabat regional Irak. Pos terdepan itu dibuat untuk mempersingkat jarak yang harus ditempuh pesawat Israel untuk mencapai Iran.

Masih menurut laporan tersebut, AS telah mengetahui tentang pangkalan-pangkalan tersebut sejak Juni 2025 atau mungkin lebih awal. Hal itu kemungkinan besar berarti sekutu utama Baghdad lainnya, Amerika Serikat, telah menyembunyikan fakta dari Irak bahwa pasukan musuh berada di wilayahnya.

Baik dalam perang singkat tahun lalu maupun konflik saat ini, dua pejabat keamanan Irak mengatakan kepada The New York Times bahwa Washington memaksa Irak untuk mematikan radarnya guna melindungi pesawat AS, sehingga Baghdad lebih bergantung pada pasukan AS untuk mendeteksi aktivitas musuh.

BAGHDAD - Komando Operasi Gabungan (JOC) Militer Irak membantah adanya pangkalan militer rahasia Israel di wilayah gurun negara itu yang dioperasikan untuk perang melawan Iran. Menurut JOC tidak ada "kehadiran pangkalan dan pasukan tidak sah" di negara Islam tersebut.

JOC menuduh beberapa pihak berusaha memanfaatkan secara politis peredaran gambar-gambar usang terkait dengan insiden yang terjadi pada bulan Maret, di mana pasukan Irak melawan detasemen tak dikenal di daerah gurun selatan yang menyebabkan seorang tentara Irak tewas.

“Kami memantau dengan cermat pernyataan dan berita yang beredar mengenai kehadiran pangkalan dan pasukan tidak sah di wilayah Irak, khususnya di gurun Karbala di sebelah timur Nukhayb dan Najaf,” bunyi pernyataan Security Media Cell (SMC), cabang media JOC.

Menurut SMC, masalah tersebut berkaitan dengan insiden yang terjadi pada 5 Maret 2026, ketika pasukan keamanan Irak dari Komando Operasi Karbala, serta dari Najaf, terlibat dalam pertempuran dengan detasemen tak dikenal dan tidak sah yang didukung oleh pesawat terbang. "Yang mengakibatkan kematian seorang pejuang keamanan Irak, melukai dua orang lainnya, dan kerusakan pada sebuah kendaraan," lanjut SMC.

“Laporan mengenai tugas di atas, yang disetujui oleh seluruh komandan keamanan, menegaskan bahwa tidak ada pangkalan atau pasukan tidak sah selama periode terakhir sejak tanggal tersebut hingga hari ini,” imbuh SMC.

Pernyataan penyangkalan tersebut muncul sebagai respons atas laporan The Wall Street Journal (WSJ) pada hari Sabtu, yang menyatakan: “Israel mendirikan pos militer rahasia di gurun Irak untuk mendukung kampanye udaranya melawan Iran dan melancarkan serangan udara terhadap pasukan Irak yang hampir menemukannya di awal perang."

Laporan WSJ itu mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, termasuk para pejabat Amerika Serikat (AS).

Menurut surat kabar AS tersebut, "Instalasi itu menampung pasukan khusus dan berfungsi sebagai pusat logistik bagi Angkatan Udara Israel, tepat sebelum perang dimulai, dengan sepengetahuan AS.”

SMC, yang bersama dengan JOC melapor kepada perdana menteri Irak dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, selanjutnya menuduh beberapa pihak berusaha untuk mengeksploitasi insiden tersebut secara politis dan membuat pernyataan yang berlebihan tanpa mengetahui faktanya.

“Semua pernyataan seperti itu merugikan reputasi Irak dan kepemimpinan keamanannya, yang menegaskan bahwa saat ini tidak ada pasukan atau pangkalan yang tidak sah di wilayah Irak,” kata SMC.

"Tindakan hukum akan diambil terhadap siapa pun yang mencoba menyebarkan informasi menyesatkan atau rumor jahat yang mengirimkan pesan negatif tentang kedaulatan, prestise, dan pengorbanan lembaga keamanan Irak," imbuh SMC, seperti dikutip dari kantor berita Kurdi, Rudaw, Selasa (12/5/2026).

Beberapa jam sebelumnya, mantan perdana menteri Irak Mustafa al-Kadhimi—yang berkuasa pada 2020-2022— memperingatkan bahwa Irak akan menghadapi “pelanggaran besar” terhadap kedaulatannya jika laporan tentang pendirian pangkalan militer rahasia Israel di gurun selatan Irak terbukti benar, dan menyerukan transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang.

BAGHDAD - Sebuah laporan dari The Wall Street Journal (WSJ) mengungkap bahwa Israel telah membangun dan mengoperasikan pangkalan militer rahasia di wilayah gurun di Irak untuk perang melawan Iran. Pengungkapan ini mengingatkan pada pernyataan yang dibuat pada bulan Maret oleh kepala Angkatan Udara Israel saat itu, Tomer Bar.

Dalam surat tertanggal 4 Maret kepada pasukannya, beberapa hari setelah operasi melawan Iran dimulai, Bar menulis bahwa pasukan khusus di Angkatan Udara sedang melakukan "misi luar biasa yang dapat membangkitkan imajinasi."

Pada hari yang sama, edisi Arab dari surat kabar The Independent melaporkan insiden mencurigakan di Irak. Mengutip seorang anggota parlemen Irak, laporan itu mengatakan bahwa sebuah pasukan, yang tampaknya pasukan Amerika Serikat (AS), melakukan pendaratan cepat di bawah perlindungan udara di gurun Najaf-Karbala di Irak barat daya.

Laporan itu mengatakan empat hingga tujuh helikopter masuk dari Suriah dan pasukan Irak yang dikirim untuk menyelidiki mendapat serangan.

WSJ melaporkan pada hari Sabtu lalu bahwa pangkalan militer rahasia Israel itu hampir terbongkar pada awal Maret, setelah seorang penggembala setempat memperhatikan aktivitas yang tidak biasa, termasuk penerbangan helikopter. Pasukan Irak yang dikirim untuk menyelidiki dilaporkan dipukul mundur oleh serangan udara Israel, yang menewaskan seorang tentara Irak.

AFP kemudian melaporkan bahwa pasukan tersebut mendirikan pangkalan di landasan pacu yang dibangun di bawah kepemimpinan Saddam Hussein yang belum digunakan. Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada kantor berita tersebut bahwa tidak ada pasukan yang tersisa di darat dan bahwa operasi Israel dilakukan dalam koordinasi dengan Amerika Serikat.

Sumber lain mengatakan kepada AFP bahwa ada indikasi bahwa tim Israel beroperasi di bawah perlindungan AS, dan mengonfirmasi kehadiran helikopter Chinook Amerika di lokasi tersebut. Peralatan, termasuk radar, ditinggalkan, kata sumber tersebut.

Sumber itu mengatakan bahwa lokasi tersebut, yang tersembunyi di lembah, dipilih untuk menghindari tembakan Iran.

Sejak itu, akun-akun intelijen sumber terbuka telah mem-posting citra satelit yang menurut mereka menunjukkan landasan pacu sementara di Irak. Satu akun mengatakan landasan pacu, sepanjang sekitar 1,6 kilometer, dibangun di dasar danau kering sekitar 180 kilometer barat daya Najaf dan Karbala. Akun lain mengatakan hujan lebat mungkin telah membuatnya tidak dapat digunakan.

Menurut laporan WSJ, pejabat Israel dan AS yang mengetahui masalah ini mengatakan Israel membangun pos gurun rahasia tersebut tak lama sebelum perang, dengan sepengetahuan AS, untuk mendukung kampanye udara melawan Iran. Pangkalan tersebut dilaporkan menampung tim penyelamat yang dapat merespons dengan cepat jika pilot perlu dievakuasi, serta pasukan operasi khusus Angkatan Udara yang dilatih untuk misi komando di wilayah musuh.

Setelah sebuah F-15 AS ditembak jatuh di dekat Isfahan, Israel menawarkan bantuan, tetapi pasukan Amerika menyelamatkan awaknya sendiri, menurut laporan tersebut. Israel, lanjut laporan itu, memang melakukan serangan udara untuk membantu mengamankan operasi penyelamatan pilot F-15 AS.

Saluran Arab Saudi, Al Hadath, mengutip sumber keamanan yang mengatakan bahwa kehadiran militer tak dikenal terdeteksi di Irak barat selama perang melawan Iran. Sumber tersebut mengatakan Irak tidak dapat mengidentifikasi pasukan di gurun Najaf, dan bahwa Amerika Serikat telah memberi tahu Irak untuk tidak mendekati daerah tersebut karena alasan keamanan.

Pasukan Irak lanjut sumber itu, kemudian menggeledah daerah tersebut dan tidak menemukan pangkalan atau kehadiran militer.

Sumber keamanan Irak mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada indikasi adanya pasukan Israel di Irak barat selama perang dan mengatakan bahwa kemungkinan besar itu adalah pasukan Amerika. Sumber tersebut mengatakan alat pengacau sinyal dan peringatan ditemukan di Wadi Shanan di Irak barat, tetapi tidak ada pasukan militer yang saat ini berada di lapangan.

BAGHDAD - Laporan media Amerika Serikat (AS), The Wall Street Journal (WSJ), tentang Israel yang telah membangun dan mengoperasikan pangkalan militer rahasia di Irak untuk perang melawan Iran telah menghebohkan publik Baghdad. Parlemen setempat dilaporkan akan memanggil para menteri dan pejabat keamanan senior untuk menyelidiki kebenaran dari laporan tersebut.

"Parlemen akan memanggil menteri pertahanan dan menteri dalam negeri serta para pemimpin keamanan yang terkait dengan situasi lapangan untuk membahas masalah ini," kata seorang pejabat Irak di dalam kepemimpinan parlemen kepada The New Arab.

Laporan WSJ menyebutkan bahwa pangkalan militer rahasia tersebut terletak di gurun Nukhayb antara provinsi Najaf dan Anbar. Situs itu digunakan untuk mendukung operasi militer Zionis selama perang AS-Israel melawan Iran dan menjadi tempat pasukan khusus Israel serta unit pencarian dan penyelamatan.

Israel, lanjut laporan WSJ, mendirikan fasilitas tersebut dengan sepengetahuan AS dan menggunakannya sebagai pusat dukungan logistik untuk Angkatan Udara Israel. Surat kabar itu juga menuduh pesawat Israel melakukan serangan terhadap pasukan Irak yang mendekati lokasi tersebut pada bulan Maret.

Pihak berwenang Irak sebelumnya diduga percaya bahwa pasukan tak dikenal yang beroperasi di daerah tersebut adalah pasukan Amerika dan beroperasi di bawah payung koalisi internasional.

Pejabat Irak tersebut mengatakan Komando Operasi Gabungan telah mengonfirmasi bahwa serangan terjadi pada 4 Maret 2026 terhadap pasukan tentara Irak di gurun Nukhayb dekat perbatasan Arab Saudi setelah mendekati lokasi yang menjadi tempat "pasukan tak dikenal".

Pejabat tersebut mengatakan penilaian awal menunjukkan pasukan tersebut adalah Amerika dan mengaitkan insiden tersebut dengan serangkaian serangan yang lebih luas yang menargetkan Pasukan Mobilisasi Populer, unit tentara Irak, dan penjaga perbatasan.

Seorang pejabat keamanan Irak lainnya mengatakan kepada The New Arab bahwa pemerintah telah mengeluarkan klarifikasi lebih lanjut pada hari Minggu, tetapi menekankan bahwa lokasi yang disebutkan dalam laporan tersebut sekarang "bersih", menunjukkan tidak ada pasukan yang tersisa di sana.

Laporan WSJ menyebutkan pangkalan militer rahasia itu hampir terungkap setelah seorang penggembala dilaporkan memberi tahu pihak berwenang Irak tentang aktivitas militer yang mencurigakan, termasuk pendaratan helikopter dan orang-orang bersenjata di daerah tersebut. Pasukan Irak yang dikirim untuk menyelidiki diduga mendapat tembakan hebat dan mundur.

Pada saat itu, Baghdad mengutuk serangan tersebut, yang menewaskan satu tentara Irak dan melukai dua lainnya, tanpa secara terbuka mengidentifikasi pelakunya.

Menurut pernyataan militer Irak yang dikeluarkan setelah insiden tersebut, pasukan dari Komando Operasi Karbala dibombardir dari udara dan diserang dengan tembakan saat melakukan misi pencarian di daerah gurun yang menghubungkan provinsi Karbala dan Najaf.

Pernyataan tersebut mengatakan satu tentara tewas dan dua lainnya terluka. Otoritas Irak kemudian mengumumkan pembentukan komite investigasi tingkat tinggi untuk menyelidiki insiden tersebut.

Anggota parlemen Irak, Raed al-Maliki, menuduh Washington memfasilitasi operasi Israel di dalam Irak.

"Amerika Serikat menyerahkan wilayah udara Irak kepada entitas [Israel] selama perang dan memerintahkan radar untuk dimatikan," tulisnya dalam sebuah unggahan Facebook.

"Sekarang telah menjadi jelas bahwa wilayah Irak juga digunakan untuk mendirikan pusat atau pangkalan intelijen rahasia untuk entitas tersebut," lanjut dia, yang dilansir The New Arab, Senin (11/5/2026).

Dia menggambarkan tuduhan tersebut sebagai "pelanggaran besar yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua badan intelijen dan keamanan nasional".