Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah bakal mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) untuk menambah kapasitas listrik di Bali yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya investasi dan pariwisata Bali.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan proyek pembangkit arus laut sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.

Dewa Indra menyebut bahwa proyek energi baru terbarukan (EBT) laut dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif di Bali yang mendukung penerapan Bali mandiri energi.

“Di sisi energi, salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Bali Mandiri Energi. Bahkan, Bapak Gubernur selalu mendukung penggunaan EBT, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan usaha pariwisata,” jelas Dewa Indra, Rabu (1/7/2026).

Walaupun demikian, ia juga menekankan bahwa studi pembangunan pembangkit harus mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan, pariwisata, pelayaran, dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata sebelum proyek tersebut dijalankan.

“Kehadiran masyarakat Nusa Penida diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pra-studi ini, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu sektor lain sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu R. Dwi Susanto, Senior Research Scientist di University of Maryland, menjelaskan bahwa berdasarkan studi USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, terdapat 32 selat di Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai PLTAL, salah satunya adalah Nusa Penida.

Di Kalimantan Timur, batu bara mendominasi pendapatan dari sektor pertambangan. Selain menjadi sumber utama anggaran provinsi, sektor ini menyerap puluhan ribu pekerja. Terutama, bagi mereka yang tidak memiliki alternatif di sektor industri lain.

Sedangkan Nusa Tenggara Timur tidak memiliki cadangan batu bara. Namun, terdapat sinar matahari yang melimpah dan angin yang konsisten. Persoalannya, tidak ada dana khusus untuk memanfaatkan kedua sumber energi tersebut.

Dua provinsi dengan sumber energi. Namun, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025, kedua provinsi tersebut dibahas dengan narasi yang sama. Dalam pandangan kami, menyamakan kondisi keduanya akan menimbulkan masalah.

KEN 2025 sebetulnya langkah maju dibandingkan kerangka kerja energi sebelumnya. Rencana ini membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru dan memberlakukan pajak karbon. Selain itu, mengikat Indonesia pada jalur pencapaian batas kenaikan suhu 1,5 derajat, serta menargetkan porsi energi terbarukan sebesar 70%-72% pada 2060.

Pada periode 2020-2024, pangsa batu bara dalam konsumsi energi akhir meningkat tajam. Menurut beberapa perhitungan, kenaikannya bahkan hampir dua kali lipat. Hal ini mengingat sekitar dua pertiga listrik di Tanah Air masih berasal dari batu bara.

KEN bertujuan untuk membalikkan tren tersebut. Namun, ambisi bukanlah arsitektur. Target nasional yang mengabaikan keragaman struktural dari 38 provinsi bukanlah sebuah rencana. Itu hanyalah aspirasi yang masih mencari mekanisme pelaksanaannya.

Pilihan desain inti yang dihadapi Jakarta bersifat biner: memberlakukan mandat seragam bagi setiap provinsi; atau membangun arsitektur yang terdiferensiasi yang menyesuaikan kewajiban dengan kapasitas.

KEN memilih opsi pertama. Pasal 16(1)(n) menetapkan batu bara sebagai “cadangan strategis.” Sebuah klausul yang ditafsirkan oleh provinsi-provinsi penghasil batu bara sebagai izin untuk melanjutkan. Sementara provinsi-provinsi yang siap beralih ke energi terbarukan menganggapnya tidak relevan.

Klausul ini secara bersamaan mengizinkan kelanjutan dan menjanjikan penghentian bertahap. Inilah permasalahannya sehingga menyebabkan klausul tersebut lemah. Peraturan ini mengarah ke segala arah, tapi tidak memiliki komitmen apapun.

Bisa saja dikatakan bahwa Indonesia sudah memiliki mekanisme untuk implementasi di tingkat subnasional, yaitu Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Namun, pada kenyataannya tidak demikian.

RUED berada dua tingkat di bawah KEN dalam hierarki regulasi. RUED tidak memiliki kewenangan fiskal, melainkan hanya dokumen perencanaan. RUED tidak menentukan pos anggaran.

Lebih parahnya lagi, RUED yang ada saat ini masih mengikuti peraturan nasional yang lama, sehingga target-targetnya tidak lagi selaras. RUED Kalimantan Timur hanya menargetkan 28,72% energi terbarukan pada 2050, yang nyaris sepertiga dari apa yang diproyeksikan KEN satu dekade kemudian.

Tidak ada mekanisme yang memaksa provinsi-provinsi untuk memperbarui rencana mereka. Tidak ada sanksi jika mereka tidak melakukannya. Instrumen yang dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan antara ambisi nasional dan realitas lokal tidak pernah diberi alat untuk melakukannya.

Namun, kegagalan ini lebih mendalam daripada sekadar dokumen yang sudah usang. Sebagaimana ditunjukkan oleh Setyowati dan Quist, kapasitas provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan transisi energi sangat bervariasi. Baik dalam hal keahlian teknis, sumber daya fiskal, maupun kemauan politik.

Hasilnya adalah ketidaksesuaian struktural: batas atas nasional yang ambisius bertumpu pada batas bawah subnasional yang dibangun berdasarkan standar yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan sudah usang selama puluhan tahun.

Mandat seragam yang diterapkan pada provinsi-provinsi yang heterogen tidak akan menghasilkan hasil yang seragam. Hal ini justru menimbulkan kelambanan di daerah dengan kapasitas rendah dan penolakan di daerah dengan kepentingan yang tinggi.

Ketergantungan fiskal ini nyata: batu bara menyumbang lebih dari 90% ekspor energi Indonesia. Provinsi-provinsi yang menambangnya pun bergantung pada royalti, sama seperti daerah lain yang bergantung pada pertanian.

Beberapa provinsi akan tetap melakukan transisi, terutama yang memiliki sumber daya terbarukan dan tidak memiliki cadangan batu bara yang perlu dilindungi. Namun, kebijakan nasional tidak dapat dinilai berdasarkan provinsi-provinsi yang akan tetap bergerak maju tanpa adanya kebijakan tersebut.

Alternatifnya adalah arsitektur yang terdiferensiasi. Indonesia telah mendesentralisasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan, dengan menyadari bahwa kapasitas daerah berbeda-beda.

Kebijakan energi seharusnya mengikuti logika yang sama, meskipun dengan jaminan yang jelas terhadap fragmentasi regulasi. Begitu pun dengan kekurangan kapasitas yang kadang-kadang ditimbulkan oleh desentralisasi pasca-1998.

Pedoman nasional dapat mengklasifikasikan provinsi berdasarkan ketergantungan pada batu bara, potensi energi terbarukan, dan kekuatan fiskal. Ini dapat menggantikan target seragam dengan ekspektasi yang terdiferensiasi. Diferensiasi tanpa akuntabilitas berbahaya, tetapi keseragaman tanpa kapasitas hanyalah ilusi.

Kriteria klasifikasi yang transparan dan tinjauan berkala dapat mengelola risiko penyalahgunaan. Saluran pendapatan akan mengikuti: Pasal 83 Undang-Undang Energi mewajibkan pajak karbon, tetapi rancangan penyalurannya masih terbuka.

Provinsi yang bergantung pada batu bara dapat memanfaatkan pendapatan tersebut untuk diversifikasi ekonomi menjelang pengurangan bertahap. Daerah yang kaya akan sumber daya terbarukan dapat mengarahkan dana ke infrastruktur jaringan listrik. Pemerintah pusat menetapkan hasil emisi agregat. Jalur menuju hasil tersebut tetap berada di tangan daerah.

Dalam perbandingan dengan negara lain, Jerman menawarkan preseden yang parsial tetapi penuh pelajaran. Melalui Strukturstärkungsgesetz tahun 2019, Berlin mengalokasikan 40 miliar euro kepada negara bagian yang bergantung pada batu bara. North Rhine-Westphalia (NRW) menanggapi hal tersebut dengan mempercepat penghentian penggunaan batu bara menjadi tahun 2030, delapan tahun lebih awal dari batas waktu nasional.

Analogi ini memiliki batasan: Jerman adalah negara federal yang makmur, dan NRW memiliki alternatif yang beragam—sesuatu yang tidak dimiliki Kalimantan Timur. Namun, wawasan politik-ekonomi ini tetap berlaku. Dukungan fiskal yang ditargetkan untuk wilayah-wilayah penghasil batu bara tidak memperlambat transisi Jerman. Sebaliknya, hal itu justru mempercepatnya.

Mandat energi terbarukan yang berbeda-beda di setiap negara bagian di India menunjukkan bahwa prinsip ini juga berlaku dalam konteks negara berkembang. Gujarat dan Rajasthan berlomba-lomba mengembangkan tenaga surya, sementara Jharkhand tetap bergantung pada batu bara, sebuah pola yang mencerminkan geografi ketimpangan energi di Indonesia sendiri.

Indonesia tidak perlu meniru kedua mekanisme tersebut. Yang dibutuhkan adalah logika yang sama: sesuaikan kewajiban dengan kapasitas, sehingga kapasitas akan memenuhi kewajiban.

Namun, jendela waktu untuk merancang arsitektur tersebut sangat sempit. KEN baru disahkan beberapa bulan yang lalu. Peraturan pelaksanaannya, termasuk rancangan pajak karbon, ketentuan transisi yang adil, dan pedoman RUED yang direvisi, saat ini sedang disusun.

Jika dirumuskan sebagai satu paket terpadu, peraturan-peraturan ini dapat menghubungkan target nasional dengan anggaran provinsi serta mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Jika dirancang secara terpisah, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Pada akhirnya, KEN akan tetap seperti rencana energi Indonesia selama ini: sebuah dokumen yang dibaca secara seragam di Jakarta, tetapi diimplementasikan secara tidak merata di seluruh Nusantara.

Ambisi tersebut nyata. Yang masih kurang adalah sebuah kerangka kerja yang memberikan alternatif kredibel bagi provinsi-provinsi penghasil batu bara sebelum menuntut mereka meninggalkan satu-satunya sumber ekonomi yang mereka kenal.

Sepanjang tahun 2025, penjualan energi listrik mencapai 82,17 TWh atau 109 persen dari target RKAP 2025

Jakarta (ANTARA) - Penjualan listrik subholding pembangkitan PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power (PLN IP) melampaui target rencana kerja dan anggaran (RKAP) pada 2025.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya terus berkontribusi memperkuat kinerja PLN melalui keandalan operasional pembangkit, pengembangan energi bersih dan transformasi bisnis yang berkelanjutan.

"Sepanjang tahun 2025, penjualan energi listrik mencapai 82,17 TWh atau 109 persen dari target RKAP 2025," ujarnya.

Sementara, capaian equivalent availability factor (EAF) non-PLTU mencapai 93,18 persen, melampaui target RKAP sebesar 90,52 persen.

PLN IP juga menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 2.060 MW, mengoperasikan tiga unit pembangkit baru sepanjang 2025, serta membukukan kinerja bisnis beyond kWh sebesar 156 persen dari target RKAP, yang didukung pertumbuhan layanan operation and maintenance (OM) dan MRO jasa kelistrikan.

Selain itu, komitmen terhadap keberlanjutan turut ditunjukkan melalui capaian 54 Proper, terdiri atas 7 Emas, 22 Hijau dan 25 Biru, serta berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.

"Seluruh capaian tersebut mempertegas kontribusi PLN Indonesia Power terhadap capaian kinerja PLN sekaligus menjadi fondasi bagi perseroan untuk terus memperkuat perannya sebagai subholding generation company dalam mendukung ketahanan energi nasional," ujar Bernadus.

Wakil Direktur Utama PLN Yusuf Didi Setiarto mengatakan PLN IP memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target perseroan.

"PLN Indonesia Power harus memastikan setiap program yang telah ditetapkan dapat dieksekusi secara disiplin, terukur, dan tepat waktu," ujarnya.

Ia meyakini dengan komitmen yang kuat, sinergi seluruh insan perusahaan, serta fokus pada operational excellence dan agenda transformasi, target RKAP dan program strategis dalam RUPTL dapat tercapai secara optimal, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan, pemegang saham dan masyarakat.

Sementara itu, Komisaris Utama PLN Indonesia Power Arief Budiman mengatakan dewan komisaris akan terus mengawal implementasi strategi perusahaan agar setiap program transformasi berjalan secara terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

"Kinerja yang telah dicapai menjadi modal penting bagi PLN Indonesia Power untuk terus bertumbuh. Dewan Komisaris mendukung seluruh langkah strategis perseroan agar budaya kinerja yang unggul, tata kelola yang kuat, dan pengelolaan risiko yang baik terus menjadi fondasi dalam meningkatkan kontribusi PLN Indonesia Power terhadap kinerja PLN secara berkelanjutan," ujarnya.

Bernadus menambahkan capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025 merupakan hasil dari komitmen seluruh insan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis secara disiplin dan berorientasi pada hasil.

"Sepanjang 2025, capaian penjualan tenaga listrik, penyelesaian proyek pembangkit strategis, serta kinerja keuangan yang solid menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan kinerja terbaik bagi pemegang saham," jelasnya.

Ke depan, tambahnya, PLN IP akan terus memperkuat operational excellence, mempercepat eksekusi program-program dalam RUPTL, dan mendorong transformasi hijau secara berkelanjutan agar PLN Indonesia Power dapat memberikan nilai tambah bagi negara dan masyarakat.

Bernadus menambahkan perseroan juga telah menindaklanjuti mayoritas arahan RUPS dan dewan komisaris sesuai rencana, sementara arahan yang masih berproses terus dijalankan sesuai target penyelesaian yang telah ditetapkan.

Ke depan, menurut dia, PLN Indonesia Power akan terus memperkuat perannya sebagai subholding generation company melalui peningkatan keandalan pembangkit, pengembangan energi baru dan terbarukan, inovasi teknologi, serta penguatan bisnis yang berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Ketika pemerintah menargetkan pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam beberapa tahun ke depan dengan kebutuhan investasi sekitar US$100 miliar atau setara Rp1.800 triliun, sebagian besar diskusi publik masih berkutat pada pertanyaan yang sama: apakah Indonesia mampu membangunnya? Perdebatan didominasi oleh isu teknologi, pembiayaan, hingga kapasitas jaringan listrik.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting. Namun bagi negara agraris seperti Indonesia, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu: dapatkah ambisi 100 GW PLTS menjadi strategi ketahanan pangan nasional?

Selama ini, narasi transisi energi umumnya bergerak dalam jalur yang sempit: energi, investasi, listrik, lalu emisi. Padahal bagi jutaan warga desa yang hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha pangan skala kecil, hubungan yang lebih relevan adalah energi, pangan, pendapatan, dan kesejahteraan.

Dengan kata lain, investasi Rp1.800 triliun untuk PLTS seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proyek energi, melainkan peluang transformasi sistem pangan terbesar dalam sejarah Indonesia.

100 GW PLTS dan Ketahanan Pangan

Sistem pangan global mengonsumsi sekitar 30% energi dunia dan menghasilkan 31% emisi gas rumah kaca (FAO, 2025), khususnya untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan. Pada saat yang sama, sebagian besar produksi energi juga sangat intensif, misalnya pada pembangkit listrik tenaga batu bara, reaktor nuklir, maupun produksi bahan bakar nabati. Ketika air semakin langka, kemampuannya untuk menopang pembangunan juga ikut tergerus.

Menurut FAO (2025), dengan populasi dunia yang diperkirakan mencapai hampir 10 miliar jiwa pada 2050, sehingga secara mendesak dibutuhkan strategi untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan untuk semua populasi dan dengan tetap menjaga target pembatasan pemanasan global hingga 1,5°C. Dengan kata lain dibutuhkan transformasi sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan rendah emisi menjadi kebutuhan mendesak.

Pengembangan energi terbarukan, seperti PLTS di sektor pertanian seharusnya tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi energi bersih. Melainkan juga mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan, perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang berpotensi terdampak oleh perubahan penggunaan lahan.

Penggunaan energi terbarukan dalam rantai produksi pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, memperkuat akses energi di wilayah pedesaan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi produk pangan (IRENA, 2022).

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa energi surya dapat diperluas secara cepat dan inklusif melalui berbagai model. Bangladesh berhasil menghadirkan listrik bagi sekitar 20 juta penduduk melalui program Solar Home Systems. Pakistan mengalami pertumbuhan pesat penggunaan PLTS atap rumah tangga, sementara India mengembangkan microgrid pertanian dan proyek PLTS di atas kanal irigasi untuk mendukung kebutuhan energi sekaligus sektor pertanian.

Kenapa Energi dan Pangan tidak Dapat Dipisahkan?

Perspektif ini sejalan dengan pendekatan Water-Energy-Food (WEF) Nexus yang berkembang dalam berbagai studi internasional. Pendekatan tersebut berangkat dari satu gagasan sederhana: persoalan air, energi, pangan, dan ekosistem tidak dapat diselesaikan secara terpisah karena semuanya saling bergantung.

Keberhasilan di satu sektor belum tentu menghasilkan keberlanjutan secara keseluruhan. Menurut Ghosh dan Nelson (2025) permintaan terhadap pangan, air, dan energi terus meningkat secara signifikan. Diperkirakan pada 2050, kebutuhan pangan akan meningkat lebih dari 50%, kebutuhan energi hingga 19%, dan kebutuhan air hingga 30%.

Menurut Alhajeri dkk (2024) pemanfaatan energi surya semakin banyak diterapkan dalam sistem Water–Energy–Food (WEF) yang terintegrasi, dengan mengintegrasikan pembangkitan listrik bersama proses desalinasi, irigasi, dan produksi pupuk. Pendekatan ini menempatkan sektor energi sebagai bagian dari sistem yang saling berinteraksi dengan sektor air dan pangan, bukan sebagai sektor yang dikelola secara terpisah.

PLTS menyediakan infrastruktur energi yang memungkinkan transformasi sistem pangan. Energi surya dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa irigasi, fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil pertanian, hingga teknologi pertanian presisi, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pertumbuhan populasi, ekspansi perkotaan, perubahan pola konsumsi, serta eksploitasi sumber daya alam membuat tekanan terhadap sistem air, pangan, dan energi semakin meningkat. Ketergantungan pada energi fosil tidak hanya berkontribusi terhadap emisi karbon, tetapi juga sangat boros air (Nair & Timms, 2020).

Pembangkit listrik tenaga batu bara, misalnya, membutuhkan volume air yang besar untuk sistem pendinginan. Sementara itu, ekspansi perkebunan dan aktivitas ekonomi ekstraktif telah mempercepat deforestasi yang merusak siklus hidrologi alami.

Pelajaran tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Bayangkan pemerintah berhasil membangun 100 GW PLTS. Produksi listrik meningkat, emisi turun, dan produktivitas pertanian naik karena penggunaan pompa air tenaga surya semakin luas.

Namun tanpa tata kelola yang baik, eksploitasi air tanah juga dapat meningkat, tekanan terhadap ekosistem bertambah, dan ketahanan pangan jangka panjang justru melemah. Dalam skenario seperti ini, transisi energi berhasil, tetapi ketahanan sistem pangan gagal.

Karena itu, keberhasilan 100 GW PLTS tidak boleh diukur hanya dari jumlah panel yang terpasang atau kapasitas listrik yang dihasilkan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah energi tersebut mampu mendukung transformasi sistem pangan yang berkelanjutan?

Sayangnya, sebagian besar diskusi di Indonesia masih menggunakan lensa energi, teknik, atau pembiayaan. Yang belum banyak dibahas adalah dampaknya terhadap produksi pangan, sumber daya air, ekosistem, dan penghidupan masyarakat pedesaan.

Pentingnya Pengembangan PLTS 100 GW Berbasis Partisipasi Komunitas Lokal

Di sinilah dimensi demokrasi energi menjadi penting. Banyak roadmap transisi energi masih bersifat teknokratis dan berpusat pada negara. Fokusnya adalah koordinasi kebijakan, sinkronisasi data, dan efisiensi sistem.

Namun persoalan air, energi, dan pangan pada dasarnya juga merupakan persoalan politik. Siapa yang menentukan prioritas penggunaan sumber daya? Siapa yang memperoleh manfaat ekonomi? Siapa yang menanggung biaya sosial dan lingkungan?

Dua model pembangunan 100 GW PLTS dapat menghasilkan jumlah listrik yang sama, tetapi dampak sosial yang sangat berbeda. Model pertama bertumpu pada proyek-proyek besar yang dimiliki korporasi. Model kedua berbasis koperasi energi, BUMDes, dan kepemilikan komunitas.

Secara teknis keduanya berhasil menghasilkan listrik. Namun dalam model kedua, manfaat ekonomi lebih banyak tinggal di desa, partisipasi masyarakat lebih besar, dan peluang pengurangan kemiskinan menjadi lebih nyata. Pendekatan ini menempatkan desa bukan sebagai lokasi proyek, melainkan sebagai aktor utama transisi.

Energi terbarukan harus dihubungkan dengan produktivitas ekonomi lokal melalui irigasi tenaga surya, penyimpanan dingin hasil perikanan, pengolahan hasil pertanian, dan penguatan UMKM desa. Pada saat yang sama, perlindungan ekosistem harus menjadi fondasi agar peningkatan produktivitas tidak merusak sumber daya yang menopangnya.

Pertanyaan tentang 100 GW PLTS pada akhirnya bukan sekadar “bisakah Indonesia membangunnya?”. Pertanyaan yang lebih penting adalah: untuk siapa energi itu dibangun, dan manfaat apa yang ingin kita ciptakan?

Jika dirancang dengan benar, 100 GW PLTS bukan hanya proyek transisi energi. Ia dapat menjadi strategi ketahanan pangan nasional, pengurangan kemiskinan pedesaan, dan demokratisasi pembangunan Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) menggelar sosialisasi pengisian awal (impounding) Bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru berkapasitas 510 megawatt (MW).

Ini merupakan bagian dari program kesiapsiagaan masyarakat dan keselamatan bendungan menjelang dimulainya tahapan tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Senin (29/6/2026), diikuti oleh 98 peserta yang berasal dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga warga yang berada di sekitar area terdampak proyek.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tahapan pengisian awal waduk, sistem keselamatan bendungan, serta langkah mitigasi yang telah disiapkan perusahaan untuk mendukung kelancaran proses impounding.

Selain masyarakat, kegiatan juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sipirok, serta pemerintah desa.

Manajer Sosial Komunikasi PT North Sumatera Hydro Energy, Arie Dedy Puspita, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat menjelang salah satu tahapan penting pembangunan PLTA Batangtoru.

"Sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen PT NSHE untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai proses pengisian awal waduk, aspek keselamatan bendungan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dipersiapkan. Kami berharap komunikasi yang terbuka dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung kelancaran proses impounding sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di sekitar area proyek," ujar Arie dalam siaran pers, Senin.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan regulasi sekaligus upaya membangun kepercayaan melalui komunikasi yang terbuka antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh paparan mengenai kesiapan teknis bendungan, rencana pelaksanaan pengisian awal waduk, serta mekanisme keselamatan bendungan.

Peserta juga menyaksikan video profil PLTA Batangtoru dan simulasi Rencana Tindak Darurat (RTD).

Manajemen PLTA Batangtoru menjelaskan bahwa struktur utama bendungan, sistem hidromekanikal, serta fasilitas pendukung telah selesai dibangun dan telah melalui serangkaian pengujian sesuai standar teknis yang berlaku.

Pengisian awal waduk direncanakan berlangsung secara bertahap selama kurang lebih dua minggu.

Selama proses tersebut, debit aliran Sungai Batangtoru ke wilayah hilir disebut akan tetap dijaga sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat, PT NSHE juga telah memasang papan informasi dan rambu peringatan di lima titik strategis di kawasan hulu bendungan.

Pemasangan rambu tersebut bertujuan memberikan informasi mengenai area genangan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman selama proses pengisian waduk berlangsung.

Masyarakat sampaikan sejumlah masukan

Sesi dialog menjadi salah satu agenda dalam sosialisasi tersebut.

Dalam forum itu, masyarakat menyampaikan sejumlah pertanyaan dan masukan yang mencakup penyelesaian pengadaan lahan, mekanisme pengaduan, peluang kerja bagi masyarakat lokal, hingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut PT NSHE, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat diterima dan didokumentasikan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait sesuai mekanisme yang berlaku.

Sebelum sesi pemaparan, kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sipirok, Danramil 03 Sipirok, manajemen PLTA Batangtoru, serta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan.

PT NSHE menyatakan kesiapan teknis bendungan perlu diiringi dengan kesiapan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam menghadapi proses impounding.

Karena itu, perusahaan menyebut akan terus mengedepankan koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat selama tahapan menuju operasional PLTA Batangtoru berlangsung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) mempercepat transformasi bisnis ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dengan menyiapkan sejumlah proyek pembangkit listrik dan pengembangan bisnis karbon.

Perseroan saat ini memiliki pipeline proyek EBT dengan kapasitas indikatif mencapai 350 megawatt (MW).

Direktur Utama FUTR Anggara Suryawan mengatakan perseroan telah bertransformasi dari perusahaan yang sebelumnya bergerak di sektor kreatif dan konsultasi menjadi perusahaan yang berfokus pada pengembangan energi hijau.

Menurutnya, pengembangan bisnis baru akan dijalankan melalui anak usaha yang mencakup pembangkit listrik panas bumi (geothermal), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga minihidro, perdagangan kredit karbon (carbon credit), hingga layanan efisiensi energi.

"Bisnis baru ini akan dilakukan melalui anak usaha, termasuk layanan efisiensi energi," ujar Anggara dalam Paparan Publik, Senin (29/6/2026).

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, FUTR juga memperkuat kemitraan dengan mitra lokal maupun internasional guna mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan efisiensi proyek.

"Perseroan secara aktif membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis untuk mempercepat terwujudnya rencana bisnis," katanya.

Menurut Anggara, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Perseroan juga melihat peluang dari implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan pembangkit energi terbarukan.

Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 130 MW di Bali. Pengembangan proyek tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Zhejiang Energy PV-Tech Co., Ltd. dan PT Hypec International.

Selain itu, pemegang saham pengendali FUTR, PT Aurora Dhana Nusantara, telah memiliki aset pembangkit listrik panas bumi melalui anak usahanya, PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

Anggara menjelaskan SAE telah mengantongi perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan kapasitas 220 MW dan nilai investasi mencapai US$80 juta.

Di luar proyek yang telah berjalan, FUTR juga tengah mengikuti sejumlah proses tender dan penjajakan proyek energi baru terbarukan.

Untuk pembangkit panas bumi, perseroan membidik proyek dengan kapasitas sekitar 100 MW. Sementara itu, proyek PLTS yang tengah dijajaki memiliki kapasitas 100 MW dan proyek pembangkit listrik tenaga minihidro mencapai sekitar 150 MW.

Dengan pipeline tersebut, total kapasitas proyek yang sedang dijajaki mencapai sekitar 350 MW.

Manajemen menilai diversifikasi ke sektor energi hijau akan menjadi sumber pertumbuhan baru perseroan dalam jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi FUTR di tengah meningkatnya kebutuhan investasi pada proyek-proyek energi bersih di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kegiatan ekspor batu bara kembali berjalan normal setelah pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dinilai aman.

Sebelumnya, pemerintah sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator untuk menjamin ketersediaan batu bara dengan nilai kalori yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara. Jumlah itu mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Pengawasan Pasokan Batu Bara Diperketat

Anggia menjelaskan, volume ekspor yang sempat ditahan disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Setelah kondisi pasokan dalam negeri membaik, pemerintah kembali mengizinkan ekspor berlangsung seperti biasa.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik ke depan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer PLN sebagai langkah mitigasi risiko gangguan pasokan.

Pengawasan tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta PLN.

Menurut Anggia, pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dipenuhi sesuai ketentuan.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik," kata Anggia.

Pemerintah Fokus Menegakkan Aturan yang Berlaku

Anggia menegaskan, pemerintah tidak menerbitkan aturan baru terkait pembatasan ekspor batu bara. Kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah kini berfokus pada implementasi dan penegakan aturan yang berlaku agar berjalan efektif.

Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan itu antara lain mengatur pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO) guna menjamin ketersediaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk sektor kelistrikan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pasokan PLN Menipis, ESDM Sempat Hentikan Sementara Ekspor Batu Bara

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah sempat menahan sementara ekspor sejumlah jenis batu bara demi mengamankan kebutuhan energi primer PT PLN (Persero).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga saat ini sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Jumlah tersebut mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang diperkirakan mencapai 154 juta MT.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan penundaan sementara ekspor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional PLN terhadap batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu. Seiring membaiknya kondisi pasokan domestik, aktivitas ekspor kini telah kembali berjalan normal.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Selain memastikan kecukupan pasokan saat ini, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengadaan energi primer PLN. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terganggunya pasokan batu bara bagi pembangkit listrik pada masa mendatang.

Pengawasan akan dilakukan oleh tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, serta PLN. Tim tersebut akan mengawal pelaksanaan pengadaan sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut Anggi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan.

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik,” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah tidak berencana menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor maupun kewajiban pasokan batu bara. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pelatihan operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berteknologi Ultra Super Critical (USC). Langkah ini dilakukan seiring berkembangnya teknologi pembangkit yang membutuhkan operator dengan kemampuan lebih spesifik.

Workshop Pengoperasian PLTU Batubara Tipe Ultra Super Critical (USC) diselenggarakan oleh PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat) melalui PLN UPDL Suralaya pada 10-12 Juni 2026 di PLTU Jawa 7, Serang, Banten.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan kompetensi operator agar mampu mengoperasikan pembangkit berteknologi tinggi secara aman, efisien, dan andal.

General Manager PLN Pusdiklat Y Endah Cahyaningrum mengatakan pembelajaran berbasis simulator menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat kompetensi operator pembangkit.

"PLN Pusdiklat terus mendorong pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik melalui simulasi yang mendekati kondisi aktual. Dengan pemanfaatan simulator, peserta dapat memahami proses operasi, melatih respons terhadap berbagai skenario, serta memperkuat disiplin operasi dan budaya keselamatan kerja," ujar Endah dalam siaran pers, Jumat (26/7/2026).

Workshop membekali peserta dengan pemahaman mengenai karakteristik once-through boiler, siklus uap USC, filosofi kontrol, parameter kritis operasi, hingga pengendalian sistem boiler, turbin, generator, dan Balance of Plant.

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik menggunakan Operator Training Simulator (OTS) untuk mensimulasikan berbagai kondisi operasi pembangkit, mulai dari start-up, load raising, operasi normal, penanganan gangguan dasar, hingga proses shutdown sesuai prosedur keselamatan.

Endah mengatakan, pembelajaran berbasis simulator memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif tanpa mengganggu operasi pembangkit. Pendekatan tersebut juga meningkatkan kesiapan operator dalam menghadapi berbagai skenario operasional di lapangan.

Pelaksanaan workshop di PLTU Jawa 7 juga memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan pembangkit berteknologi Ultra Super Critical sehingga peserta dapat memahami sistem operasi pembangkit modern secara lebih mendalam.

Melalui pelatihan tersebut, PLN berharap lahir operator yang memahami prinsip dasar teknologi USC, mampu menerapkan prosedur operasi secara tepat, serta menjunjung tinggi budaya keselamatan kerja.

Penguatan kompetensi SDM diharapkan turut meningkatkan keandalan pembangkit sekaligus mendukung ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk sektor industri maupun pembangkit listrik di tengah kekhawatiran pelaku usaha terkait biaya energi yang dinilai dapat menggerus daya saing.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan harga gas untuk program HGBT tetap dipertahankan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sektor kelistrikan, harga gas dipatok sebesar US$7 per MMBTU, sedangkan untuk industri rata-rata berada di kisaran US$6,5 per MMBTU.

“HGBT ini sudah kita tetapkan. Untuk listrik, harganya tetap US$7 per MMBTU, jadi tidak ada kenaikan untuk HGBT kelistrikan. Untuk industri, HGBT ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Rata-rata harganya sekitar US$6,5 per MMBTU,” kata Yuliot, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan kebijakan harga gas murah bagi industri mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 282.K/MG.01/MEM.M/2025 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Menurut Yuliot, pemerintah justru telah memberikan insentif tambahan kepada sejumlah sektor industri tertentu melalui penurunan harga gas. Kebijakan tersebut menyasar industri yang memiliki nilai tambah tinggi, termasuk sektor yang berorientasi ekspor dan mendukung program hilirisasi nasional.

“Ada beberapa industri yang kita turunkan. Harga gasnya kita turunkan dari US$8,7 per MMBTU menjadi US$8 per MMBTU,” ujarnya.

Dia menuturkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dukungan harga gas yang lebih kompetitif juga ditopang oleh ketersediaan pasokan gas domestik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Dari domestik, kita tidak ada impor. Jadi gas yang dihasilkan dalam negeri dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi nasional, baik untuk listrik maupun bahan baku industri,” kata Yuliot.

Pernyataan pemerintah itu disampaikan menyusul keluhan sejumlah pelaku industri yang menilai harga gas masih menjadi tantangan bagi daya saing usaha. Bahkan, sebagian industri sebelumnya mengungkapkan risiko efisiensi tenaga kerja apabila beban biaya produksi terus meningkat.

Yuliot menegaskan pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan energi sektor industri melalui kebijakan yang mendukung keberlanjutan usaha dan investasi.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) Fajriyah Usman mengatakan perseroan tetap menjalankan program HGBT sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan program HGBT saat ini mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 250 Tahun 2026 yang mengatur penerima manfaat, volume, harga, sumber pasokan, hingga mekanisme penyesuaian apabila terjadi penurunan alokasi gas dari hulu.

“PGN sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Apabila volume alokasi dari hulu turun, maka penerimaan volume HGBT di industri juga mengalami penurunan,” ujar Fajriyah.

Pemerintah berharap keberlanjutan program HGBT dapat menjaga efisiensi biaya energi industri sekaligus memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran ketika menerima laporan stok batu bara untuk memasok PLN habis di pertengahan tahun. Hal Ini membuat pemerintah mengambil langkah untuk melarang perusahaan tambang melakukan ekspor sebelum memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara sebesar 190 juta metrik ton. Adapun kebutuhan batubara PLN selama setahun sekitar 154 juta metrik ton.

Lebih jauh Bahlil menyebut yang sudah dikontak oleh PLN dari para perusahan tambang sekitar 141 juta metrik ton. Sehingga batu bara yang belum dikontrak hanya sekitar 13 juta metrik ton, alias masih tersisa cukup ruang seharusnya dibanding kapasitas produksi yang diberikan oleh pemerintah.

"Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abuleke apalagi gitu loh. Aku jujur-jujur aja ini, berarti kan ada sesuatu," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Bahlil Mengakui Pembangkit PLN Kekurangan Suplai Batu Bara Medium



Oleh sebab itu, Bahlil menegaskan pemerintah telah mengambil larangan ekspor batu bara, demi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tujuannya agar tidak ada lagi pemadaman listrik yang sebelumnya sempat terjadi akibat kurangnya suplai batubara ke pembangkit.

"Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak kepingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal, dari beberapa yang harus ekspor keluar, kita tahan untuk kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil.

Harga Batu Bara buat PLN Bakal Naik, Begini Penjelasan Bahlil



Bahlil mengatakan, ke depan pihaknya telah membentuk tim pengadaan energi primer. Tim gabungan ini beranggotakan perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Ditjen Minerba, BPKP, dan PT PLN (Persero).

Ia juga menjelaskan pembentukan tim ini untuk memastikan pasokan batubara ke pembangkit tidak terjadi hambatan. Sehingga bisa terus memproduksi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pengadaannya harus transparan. Saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini (kekurangan batubara) setiap tahun muncul terus," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengembangan investasi energi bersih berbasis komunitas dinilai masih menghadapi hambatan regulasi di Indonesia.

Sejumlah pembangkit energi terbarukan skala lokal yang sebelumnya beroperasi untuk melayani masyarakat di daerah terpencil terpaksa menghentikan kegiatan usahanya setelah jaringan PT PLN (Persero) masuk ke wilayah tersebut, sehingga mengurangi insentif investasi dan memperlambat upaya desentralisasi sistem ketenagalistrikan nasional.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) sekaligus Ekonom Senior, Berly Martawardaya mengatakan, berbagai proyek energi terbarukan berbasis komunitas seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro telah terbukti mampu menyediakan listrik bagi masyarakat sebelum jaringan PLN tersedia.

Namun, keberadaan pembangkit tersebut menjadi tidak dapat beroperasi secara komersial ketika jaringan PLN telah masuk ke wilayah yang sama.

"Beberapa kali saya mendampingi tim yang membangun pembangkit di daerah pedalaman, baik tenaga surya maupun mikrohidro. Itu sudah berjalan bertahun-tahun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi ketika PLN masuk ke sana, mereka harus berhenti," kata Berly secara virtual, Kamis (25/6/2026).

"Karena berdasarkan undang-undang, pembangkit off-grid hanya boleh beroperasi ketika belum ada jaringan PLN. Begitu PLN masuk, yang tadinya legal dan bermanfaat menjadi ilegal," lanjut Berly.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak menghargai investasi dan inisiatif masyarakat yang selama ini telah membantu memperluas akses energi di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik nasional.

Berly menilai reformasi sektor ketenagalistrikan perlu dilakukan dengan membuka peluang bagi produsen listrik lokal untuk memanfaatkan jaringan PLN, sebagaimana model yang diterapkan di sektor telekomunikasi.

"Kalau di telekomunikasi, operator lain bisa menggunakan backbone yang sudah dibangun dengan membayar biaya tertentu. Prinsip yang sama bisa diterapkan di sektor kelistrikan," ujar dia.

"Produsen listrik lokal dapat memanfaatkan jaringan PLN dengan skema yang diatur secara jelas. Ini bisa mendorong efisiensi dan menciptakan kompetisi yang sehat," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan saat ini mengatur bahwa produsen listrik tidak dapat menjual listrik secara langsung kepada masyarakat apabila wilayah tersebut telah dilayani jaringan PLN. Listrik harus dijual terlebih dahulu kepada PLN sebelum disalurkan kepada konsumen.

"Itu yang menurut saya sudah tidak pas lagi untuk kondisi saat ini. Ketika ada jaringan PLN, produsen listrik tidak boleh menjual langsung ke masyarakat. Harus menjual ke PLN terlebih dahulu. Aturan ini sudah berusia sekitar 16 tahun dan layak untuk direvisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Berly menilai pembaruan regulasi diperlukan untuk mendukung masuknya investasi berkualitas tinggi yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dan penggunaan energi bersih.

"Kalau kita ingin menarik investasi yang high quality, kita harus menyediakan pasokan listrik yang konsisten, andal, dan bersih. Investor global sekarang sangat peduli terhadap sumber energi yang mereka gunakan," kata Berly.

"Jadi jangan hanya fokus pada listrik murah, karena yang murah pada akhirnya bisa menjadi mahal jika tidak andal dan tidak memenuhi kebutuhan investasi," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menilai perencanaan dan pendanaan sektor ketenagalistrikan selama ini masih terlalu berfokus pada pembangunan pembangkit listrik dibandingkan penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

"Perencanaan yang ada saat ini masih terlalu berat ke pembangunan pembangkit listrik. Dari sisi investasi memang tingkat pengembaliannya lebih tinggi. Pembangkit bisa memberikan IRR sekitar 7 persen atau lebih, sementara transmisi hanya sekitar 2 hingga 4 persen," kata Raditya.

Ia menambahkan, sistem ketenagalistrikan Indonesia perlu dirancang lebih terdesentralisasi agar mampu mengakomodasi pengembangan pembangkit energi terbarukan skala komunitas dan meningkatkan ketahanan pasokan listrik.

"Indikator keberhasilan sektor listrik selama ini selalu diukur dari rasio elektrifikasi dan penambahan kapasitas pembangkit baru. Ke depan, ketahanan sistem atau reliability perlu menjadi indikator utama. Jadi tidak hanya akses listrik, tetapi juga memastikan listrik dapat disalurkan secara andal tanpa interupsi," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang