Pemerintah Pilih Jalan Efisiensi, Pengusaha Cari Celah Ekspansi
Pengusaha tetap mencari peluang ekspansi meski pemerintah menerapkan efisiensi akibat konflik Timur Tengah. Fokus pada ekspansi selektif dan efisiensi.
(Bisnis.Com) 01/04/26 09:06 178311
Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha tetap mencari ruang untuk berekspansi saat pemerintah kembali menerapkan kebijakan efisiensi. Meski demikian, ruang gerak pengusaha setelah periode libur Idulfitri ini akan berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya.
Efisiensi yang diberlakukan pemerintah dari sisi sistem kerja hingga belanja negara kali ini tidak lepas dari respons terhadap perang di kawasan Timur Tengah. Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga efisiensi energi turut diberlakukan untuk ASN maupun swasta.
Himpunan Pengusahan Muda Indonesia (Hipmi) menilai dunia usaha setelah libur Idulfitri 18-24 Maret 2026 lalu masih memiliki ruang untuk ekspansi. Bedanya, dia mengaku ekspansi bakal dilakukan lebih selektif, bertahap, dan berbasis efisiensi.
Momentum setelah Lebaran, apabila dalam kondisi normal, biasanya dinilai menjadi periode yang baik untuk mendorong konsumsi, membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, atau memperluas pasar.
"Namun tahun ini kondisinya berbeda karena dunia usaha masih menghadapi tekanan dari konflik Timur Tengah, kenaikan harga energi, biaya logistik, dan pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS. Karena itu, ekspansi tetap bisa dilakukan, tetapi bukan ekspansi yang agresif dan spekulatif," terang Sekjen Hipmi Anggawira kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/4/2026).
Anggawira menuturkan bahwa pengusaha perlu mengutamakan ekspansi yang produktif. Pola ekspansi juga dinilai harus tidak hanya fokus untuk \'membesar\' namun juga menguat.
Beberapa contoh caranya adalah dengan menambah pasar domestik, memperkuat distribusi digital, meningkatkan efisiensi operasional, atau masuk ke sektor-sektor yang relatif tahan krisis seperti pangan, kesehatan, energi, logistik, hilirisasi, dan kebutuhan pokok.
"Sektor yang terlalu bergantung pada bahan baku impor, utang valas, atau energi tinggi harus lebih berhati-hati karena tekanan biaya masih sangat besar," tuturnya.
Menurut Anggawira, hal yang diperlukan pengusaha saat ini untuk bisa mulai berekspansi adalah kepastian biaya dan kepastian pasar. Selain itu, stabilitas nilai tukar, insentif pembiayaan, kemudahan akses kredit modal kerja, jaminan pasokan energi, serta percepatan belanja pemerintah dan proyek infrastruktur turut dibutuhkan agar ada efek berganda ke sektor riil.
Akan tetapi, dia tidak menampik dunia usaha bakal cenderung menahan ekspansi besar dalam kondisi perang berkepanjangan. Fokus swasta bakal beralih ke menjaga cash flow, efisiensi, serta diversifikasi pasar.
Apalagi, dengan harga minyak yang kini bergerak di atas US$100 per barel, banyak pelaku usaha diperkirakan bakal memilih strategi wait and see. Khususnya, untuk sektor manufaktur, transportasi, dan industri yang sensitif terhadap energi.
"Ini berpotensi menekan margin usaha, memperbesar biaya produksi, dan mengurangi daya beli masyarakat," ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) itu.
Ruang Ekspansi Terbatas
Peluang dunia usaha untuk berekspansi setidaknya masih dilihat juga oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede. Akan tetapi, da melihat sifatnya selektif dan bertahap, bukan besar-besaran.
Dasarnya terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 125,2 atau masih dalam level optimis, sedangkan Indeks Penjualan Riil (IPR) atau kinerja penjualan eceran diprakirakan tumbuh 6,9% (yoy) pada Februari 2026.
Josua melihat basis permintaan domestik masih kuat setelah Idulfitri ditopang oleh bantuan pemerintah seperti THR, bantuan sosial serta berbagai insentif.
Adapun mengenai dampak efisiensi pemerintah ke dunia usaha, dia menilai hal tersebut bergantung pada pos belanja mana yang akan dihemat. Pengetatan belanja kurang produktif diperkirakan terbatas dampaknya ke sektor riil.
"Tetapi kalau efisiensi menyentuh belanja modal, proyek, pengadaan, atau pembayaran ke pelaku usaha, maka dunia usaha bisa terdampak melalui turunnya pesanan, melambatnya arus kas, dan tertundanya ekspansi," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/4/2026).
Menurut Josua, krisis Timur Tengah yang berlanjut bisa mengganggu rencana pemerintah maupun swasta untuk berekspansi. Akan tetapi, penyebabnya lebih kepada ruang gerak yang semakin sempit, bukan karena ekspansi pasti berhenti.
"Jalur tekanannya datang dari kenaikan harga minyak, penguatan dolar, naiknya imbal hasil surat utang Amerika, dan membesarnya tekanan ke subsidi energi," terangnya.
Apabila mengacu dari data penyaluran kredit, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa perkembangan kredit modal kerja (KMK) dan investasi pada Februari 2026 sama-sama tumbuh positif masing-masing sebesar 3,7% (yoy) dan 20% (yoy).
Akan tetapi, pertumbuhannya melambat dari Januari 2026 di mana KMK tumbuh 4,7% (yoy) dan kredit investasi sebesar 22% (yoy).
Pertumbuhan yang melambat pada KMK terutama dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian.
Sementara itu, pertumbuhan kredit investasi melambat lantaran dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor pertanian, peternakan, kehuatan, perikanan, serta kontraksi pertumbuhan penyaluran kredit sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan.
Swasta Ikut WFH
Adapun pemerintah mulai memberlakukan WFH hari ini, Rabu (1/4/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut swasta akan ikut menerapkan WFH sehari dalam sepekan kecuali pada sektor-sektor strategis.
"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring, Rabu (31/3/2026).
Adapun pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.
Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.
Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Selanjutnya, efisiensi perjalan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.
"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalma car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.
Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.
"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.
Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.
Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.
Pemerintah mengeklaim kebijakan WFH ini bisa menghemat APBN secara langsung melalui belanja kompensasi BBM Rp6,2 triliun, serta belanja masyarakat untuk BBM Rp59 triliun.
#ekspansi-bisnis #kebijakan-efisiensi #work-from-home #efisiensi-energi #pengusaha-muda #pasar-domestik #distribusi-digital #sektor-tahan-krisis #stabilitas-nilai-tukar #insentif-pembiayaan #akses-kred