Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan,

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pembangunan kawasan gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Negara (IKN) di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran yang kini tengah berlangsung.

"Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tetap menjadi prioritas, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Senin

"Pembangunan tetap berjalan tidak termasuk dalam kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini sedang berjalan," tambahnya.

Arahan Presiden Prabowo Subianto, target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada 2027-2028, proyek tersebut mencakup pembangunan gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.

Gedung di kawasan legislatif, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR, jelas dia, Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang, saat ini sedang penyempurnaan desain tengah menunggu persetujuan kepala negara.

Kemudian Pembangunan jalan di kawasan legislatif sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antar-bangunan, tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan.

Kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan mencakup Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan, serta Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial dan masjid.

"Seluruh area yudikatif dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 kilometer," katanya.

Penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan di antaranya pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01, serta jaringan perpipaan air minum yang terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MAKASSAR - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) mewaspadai potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut dinilai bakal memberikan tekanan hebat pada rantai pasok dan daya beli masyarakat sampai ke daerah, utamanya di Sulsel.

Ketua Apindo Sulsel Suhardi mengungkapkan bahwa pemangkasan atau efisiensi anggaran pemerintah memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya jasa dan infrastruktur.

Dia menjelaskan bahwa sektor perhotelan, yang baru saja menunjukkan tren pemulihan sejak pelonggaran kebijakan pada semester kedua tahun lalu, kini kembali dihadapkan pada ketidakpastian.

Efisiensi anggaran daerah secara langsung memangkas volume kegiatan pertemuan dan perjalanan dinas yang selama ini menjadi tulang punggung okupansi hotel.

Di sisi lain, sektor infrastruktur juga mengalami kelesuan akibat penundaan proyek-proyek strategis. Dampak efisiensi infrastruktur menyebabkan tertundanya pembayaran bagi pengusaha dan kontraktor.

Hal ini menjadikan nilai beli melemah dan berdampak langsung kepada para pemasok di rantai bawahnya.

"Efisiensi anggaran pemerintah punya dampak besar terhadap iklim usaha di Sulsel. Indikatornya bisa dilihat dari kondisi ekonomi di lapangan yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan indikator terkini, Inflasi tahunan (yoy) Sulsel pada Maret 2026 telah menyentuh angka 4,5%, melampaui sasaran nasional yang ditetapkan pada level 2,5% - 1%," ujar Suhardi kepada Bisnis, dikutip Sabtu (11/4/2026).

Menanggapi penurunan kinerja usaha, Suhardi mengakui bahwa para pelaku usaha mulai melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi internal. Meski saat ini PHK belum menjadi opsi utama, situasi tersebut bisa berubah jika tekanan ekonomi berlangsung dalam jangka panjang.

Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian pengusaha saat ini antara lain melalukan efisiensi biaya operasional dengan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diperkuat kembali untuk menekan biaya operasional.

Apabila nantinya terjadi penurunan kinerja yang berlanjut secara masif, opsi efisiensi tenaga kerja melalui PHK akan menjadi alternatif terakhir yang sulit dihindari.

Selain itu kebijakan efisiensi pemda dikhawatirkan juga akan menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat penyerapan tenaga kerja baru di daerah.

Kendati kebijakan efisiensi dianggap memiliki sisi positif untuk kesehatan fiskal daerah, Apindo Sulsel menekankan pentingnya keseimbangan dalam implementasinya.

"Yang terpenting, pengusaha berharap efisiensi anggaran pemerintah dilakukan dengan cara yang tepat dan seimbang. Tujuannya agar iklim usaha di daerah tetap kondusif dan tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sedang diupayakan," tutup Suhardi.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mematuhi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebijakan efisiensi anggaran imbas eskalasi konflik bersenjata yang meningkat di Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut jauh-jauh hari sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

Emil menyebut pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut salah satunya melalui perubahan porsi pembagian penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan tersebut, lanjut dia, berhasil mewujudkan efisiensi senilai Rp4,2 triliun–Rp4,5 triliun.

"Setelah itu, ini bukan dari nol lagi ya, ditambah lagi. Jadi, kurangi sekian, dikurangi lagi. Jadi, tambah sampai Rp2,8 triliun dari penyesuaian anggaran 2026. Nah, sehingga memang kita sekarang harus betul-betul cermat untuk melihat ruang-ruang mana lagi yang harus diefisienkan," ungkap Emil kepada Bisnis.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi tersebut juga diwujudkan melalui penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur, kecuali pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga kedaruratan.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Secara rinci, terdapat 40.000 ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara tidak terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil.

Dirinya berasumsi apabila tiap-tiap ASN menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih 12.150 kiloliter dalam sehari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyampaikan mengenai evaluasi penerapan perdana WFH oleh ASN Pemprov Jawa Timur pada Rabu (1/4/2026). Ia menyebut masih menemukan sejumlah fasilitas, seperti pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, yang masih menyala di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jangan cuma pegawainya kerja dari rumah, tapi AC, lampu, komputer di kantor masih nyala semua, ya percuma listriknya enggak ada penghematan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, tapi juga tidak boleh kita abaikan dalam upaya untuk mengurangi biaya," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa arahan dari kementerian yang menginstruksikan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70% juga akan dilakukan pihaknya.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Emil akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian sesuai bidang kerja masing-masing.

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya karena ada OPD yang memang harus mobile. Ada fungsi-fungsi yang harus mobile, harus banyak berkeliling,” ucapnya

Pemprov Jatim akan memetakan bidang kerja dari seluruh OPD yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dapat dipangkas. Sebab, terhadap OPD tertentu yang tetap bekerja di lapangan secara fleksibel.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah, ini nanti masalah teknis, tapi kita pasti menghormati apa yang menjadi arahan pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak akan mereduksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat luas.

"Kita juga memastikan, di saat yang sama, bahwa kita jangan kemudian salah menentukan titik efisiensi di tingkat provinsi, tapi kemudian layanan kepada publik terganggu. Layanan rumah sakit, layanan pendidikan, layanan perizinan itu tidak boleh sampai mandek ya," tegasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek juga berharap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah tidak berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 5,33%, di mana capaian tersebut mampu melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 5,11%.

Sementara untuk triwulan IV/2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,89%, di mana angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,39%.

"Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kita perlu memastikan bahwa roda perekonomian tetap berjalan lancar di tengah efisiensi. Ya ini contohnya, kita pastikan bahwa penyaluran energi bagi masyarakat luas lancar, transportasi lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan belum membahas secara mendalam wacana pemotongan gaji aparatur negara yang belakangan mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sejumlah pejabat tinggi ekonomi kompak menyatakan belum ada pembahasan konkret maupun keputusan terkait hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa isu tersebut belum menjadi agenda pembahasan yang serius di tingkat kementeriannya.

“Siapa yang menyampaikan saja waktu itu yang bersangkutan,” ujar Airlangga saat ditemui jelang rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).

Saat ditanya apakah wacana pemotongan gaji turut dibahas olehnya, Airlangga menjawab singkat bahwa hal tersebut belum dibicarakan lebih lanjut.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa isu tersebut sempat muncul dalam diskusi sebelumnya, namun hingga kini belum berkembang menjadi kebijakan yang konkret.

“Nanti kita lihat, waktu itu ada pembahasan tapi kita monitor saja,” ujarnya.

Terkait ruang lingkup kebijakan, termasuk apakah pemotongan akan menyasar gaji, tunjangan, atau kelompok tertentu, Airlangga juga belum memberikan penjelasan rinci.

Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui rencana pemotongan gaji tersebut, termasuk besaran angka yang sempat beredar di publik.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai isu pemotongan gaji hingga 25%. Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas yang akan diikutinya saat itu.

Opsi Efisiensi Fiskal Masih Digodok

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan bahwa konsep terkait efisiensi anggaran, termasuk opsi pemotongan gaji, masih akan dibahas dalam rapat internal dan belum menghasilkan keputusan. Dengan belum adanya kejelasan dari para pengambil kebijakan utama, arah kebijakan efisiensi fiskal pemerintah masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Teddy menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan tersebut. Ia juga meminta agar pertanyaan lebih lanjut diarahkan kepada pihak yang pertama kali menyampaikan wacana tersebut.

“Tanya ke yang sampaikan kemarin, untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan beberapa hari ini, nanti kita lihat, belum ada keputusan apa pun,” tandas Teddy.

Ketika didalami apakah pemerintah sudah mulai membahas secara internal kebijakan tersebut, Teddy menegaskan bahwa diskusi masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA — Risiko pelebaran defisit APBN 2026 yang dipicu oleh gejolak harga minyak dikhawatirkan turut berdampak kepada ambisi pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sebab, bengkaknya belanja subsidi energi masyarakat makin memperkecil ruang fiskal pemerintah.

Sehari setelah harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan tak naik, Rabu (1/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN tetap menjadi peredam kejut (shock absorber). Imbasnya, belanja subsidi diperkirakan bengkak sekitar Rp90 triliun sampai Rp100 triliun.

Perkembangan itu otomatis membuat defisit APBN melebar dari target yang ditetapkan UU APBN 2026 yakni Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Menurut Purbaya, apabila harga minyak bertengger di atas US$100 per barel sepanjang tahun, maka defisit APBN bisa melebar hingga ke 2,9% terhadap PDB.

Untuk itulah, secara simultan pemerintah melakukan penghematan. Pemerintah dan swasta diminta untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) seminggu sekali demi menghemat belanja subsidi BBM sampai Rp6,2 triliun.

Bagaimanapun, berbagai kalangan menilai ruang fiskal pemerintah pada akhirnya menjadi makin sempit. Dampaknya diramal bisa berpengaruh kepada iming-iming target pertumbuhan ekonomi ke arah 6%.

Sejatinya porsi belanja atau konsumsi pemerintah terhadap PDB Indonesia selalu di kisaran 7%. Pada 2025 lalu, saat ekonomi tumbuh 5,11% (yoy), kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB berada di level 7,53%. Besarannya sedikit turun dari 2024 yakni 7,74% saat Pemilu Serentak berlangsung.

Akan tetapi, manuver pengetatan belanja pemerintah dipastikan selalu berdampak ke ekonomi. Pada tahun lalu, pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya yakni konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi berturut-turut pada kuartal I/2025 yakni 1,38% (yoy) dan pada kuartal II/2025 sebesar 0,33% (yoy).

Hal ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. Belanja pemerintah lalu baru terakselerasi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otoritas fiskal pada akhir tahun telah membuka blokir anggaran senilai Rp206,4 triliun dari total Rp306,7 triliun efisiensi.

Menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, target pertumbuhan ekonomi 5,4% saat ini masih cukup realistis. Namun, target pertumbuhan ke arah 6% akan sulit dicapai di tengah kebijakan pengetatan belanja.

"Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper," terang Rizal kepada Bisnis, Jumat (3/4/2026).

Rizal menilai, pemerintah kini dihadapkan pada dilema antara menjaga disiplin defisit atau mendorong pertumbuhan. Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto berambisi agar ekonomi bisa tumbuh 8% pada 2029.

Peran besar fiskal dalam mendorong pertumbuhan pun sudah dimulai sejak kuartal I/2026. Khususnya, untuk mengejar momentum libur Idulfitri. Hal ini terlihat dari pembukuan defisit APBN sampai dengan Februari 2026 sebesar Rp135,7 triliun (0,53% terhadap PDB), atau melesat 342,4% (yoy) dari Februari 2025.

Belum lagi, tekanan dari sisi belanja wajib berupa pembayaran utang yang memakan porsi besar. Pada Februari lalu, estimasi belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar bunga utang telah mencapai sekitar Rp99,8 triliun.

Rizal berpandangan bahwa menjaga kredibilitas fiskal adalah jalan yang paling rasional. Hal ini bisa ditempuh dengan menggeser belanja ke sektor dengan efek pengganda tinggi, sehingga pertumbuhan tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal.

"Dalam konfigurasi saat ini, 5,4% lebih kredibel, sementara 6% membutuhkan dorongan kebijakan yang jauh lebih kuat di semester II. Seperti bansos tepat sasaran, infrastruktur yang cepat dieksekusi, insentif sektor produktif, dan perlindungan daya beli seraya memangkas belanja administratif yang efek pertumbuhannya rendah," kata Rizal.

Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan justru memperkirakan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% saja sudah sulit. Sebab, apabila harga minyak tak kunjung turun, maka daya beli bisa berkurang sehingga konsumsi dan investasi makin melambat.

"Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya," terangnya ketika dihubungi.

Defisit Lewati Batas 3%

Deni juga memperkirakan, merujuk pada hitung-hitungan Purbaya, kenaikan harga minyak di level US$100 per barel dalam waktu yang lama justru bisa menyebabkan defisit APBN melewati batas 3%.

Menurutnya, gejolak harga minyak memiliki konsekuensi besar terhadap APBN. Contohnya saja, pada 2022 ketika meletusnya perang Rusia dan Ukraina, realisasi anggaran subsidi dan kompensasi pada akhir tahun tersebut mencapai Rp551,1 triliun. Realisasinya melonjak tiga kali lipat.

Oleh sebab itu, Deni menilai ruang fiskal pemerintah memang sudah menyusut. Apalagi, memangkas belanja subsidi BBM maupun menaikkan harganya bukanlah pilihan yang populer secara politik.

"Kalau dia berlangsung terus menerus misalnya lebih dari tiga bulan itu bisa melewati 3%," kata Deni.

Sejatinya proyeksi pelebaran defisit ini sudah diperkirakan pada awal Maret 2026. Pada awal serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran, lembaga pemeringkat Fitch Ratings sudah memperkirakan defisit APBN akan berada di level yang sama pada akhir 2025 yakni 2,9% terhadap PDB.

Masalahnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera selesai. Saling tembak misil antara Israel dan Iran masih berlangsung. Israel kini bahkan sudah mulai melakukan invasi ke Lebanon Selatan.

Pada pernyataan terbarunya yang disiarkan secara luas, Presiden AS Donald Trump bahkan mengeklaim bakal melakukan serangan besar-besaran kepada Iran dalam waktu dua sampai tiga minggu ke depan.

"Kami akan membawa mereka kembali ke Zaman Batu," ujar Presiden dari Partai Republik itu.

Antisipasi Disiapkan

Pemerintah menyatakan sudah mengantisipasi dinamika harga minyak global terhadap tekanan fiskal dan inflasi. Terdapat berbagai skenario yang sudah disiapkan melalui pengelolaan APBN yang fleksibel serta kebijakan bauran yang adaptif.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa ruang fiskal tetap dijaga secara prudent. Menurutnya, langkah efisiensi sampai dengan Rp130,2 triliun sebagai bagian dari '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' turut menjadi upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat.

"Terkait risiko geopolitik, termasuk potensi eskalasi di Timur Tengah, hal ini memang berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global. Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," terang Haryo kepada Bisnis.

Adapun kalangan pengusaha memandang kebijakan efisiensi bisa dirasakan dari dua sisi. Selain menghadapi tekanan biaya akibat harga energi, sektor riil juga berpeluang merasakan dampak apabila efisiensi menyentuh belanja barang/jasa, proyek, maupun transfer daerah.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu sumber permintaan domestik yang penting.

"Kombinasi antara tekanan biaya dan potensi pelemahan permintaan ini perlu dicermati, karena dapat mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam ekspansi, investasi, maupun penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

Apindo, terangnya, memandang refocusing anggaran memang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mengurangi defisit APBN. Akan tetapi, prosesnya harus dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas.

"Belanja yang memiliki multiplier effect tinggi serta berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri perlu tetap dipertahankan. Dengan pendekatan yang lebih terarah, kebijakan refocusing dapat tetap menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pemulihan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha tetap mencari ruang untuk berekspansi saat pemerintah kembali menerapkan kebijakan efisiensi. Meski demikian, ruang gerak pengusaha setelah periode libur Idulfitri ini akan berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya.

Efisiensi yang diberlakukan pemerintah dari sisi sistem kerja hingga belanja negara kali ini tidak lepas dari respons terhadap perang di kawasan Timur Tengah. Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga efisiensi energi turut diberlakukan untuk ASN maupun swasta.

Himpunan Pengusahan Muda Indonesia (Hipmi) menilai dunia usaha setelah libur Idulfitri 18-24 Maret 2026 lalu masih memiliki ruang untuk ekspansi. Bedanya, dia mengaku ekspansi bakal dilakukan lebih selektif, bertahap, dan berbasis efisiensi.

Momentum setelah Lebaran, apabila dalam kondisi normal, biasanya dinilai menjadi periode yang baik untuk mendorong konsumsi, membuka cabang baru, menambah kapasitas produksi, atau memperluas pasar.

"Namun tahun ini kondisinya berbeda karena dunia usaha masih menghadapi tekanan dari konflik Timur Tengah, kenaikan harga energi, biaya logistik, dan pelemahan rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS. Karena itu, ekspansi tetap bisa dilakukan, tetapi bukan ekspansi yang agresif dan spekulatif," terang Sekjen Hipmi Anggawira kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/4/2026).

Anggawira menuturkan bahwa pengusaha perlu mengutamakan ekspansi yang produktif. Pola ekspansi juga dinilai harus tidak hanya fokus untuk 'membesar' namun juga menguat.

Beberapa contoh caranya adalah dengan menambah pasar domestik, memperkuat distribusi digital, meningkatkan efisiensi operasional, atau masuk ke sektor-sektor yang relatif tahan krisis seperti pangan, kesehatan, energi, logistik, hilirisasi, dan kebutuhan pokok.

"Sektor yang terlalu bergantung pada bahan baku impor, utang valas, atau energi tinggi harus lebih berhati-hati karena tekanan biaya masih sangat besar," tuturnya.

Menurut Anggawira, hal yang diperlukan pengusaha saat ini untuk bisa mulai berekspansi adalah kepastian biaya dan kepastian pasar. Selain itu, stabilitas nilai tukar, insentif pembiayaan, kemudahan akses kredit modal kerja, jaminan pasokan energi, serta percepatan belanja pemerintah dan proyek infrastruktur turut dibutuhkan agar ada efek berganda ke sektor riil.

Akan tetapi, dia tidak menampik dunia usaha bakal cenderung menahan ekspansi besar dalam kondisi perang berkepanjangan. Fokus swasta bakal beralih ke menjaga cash flow, efisiensi, serta diversifikasi pasar.

Apalagi, dengan harga minyak yang kini bergerak di atas US$100 per barel, banyak pelaku usaha diperkirakan bakal memilih strategi wait and see. Khususnya, untuk sektor manufaktur, transportasi, dan industri yang sensitif terhadap energi.

"Ini berpotensi menekan margin usaha, memperbesar biaya produksi, dan mengurangi daya beli masyarakat," ujar pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara (Aspebindo) itu.

Ruang Ekspansi Terbatas

Peluang dunia usaha untuk berekspansi setidaknya masih dilihat juga oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede. Akan tetapi, da melihat sifatnya selektif dan bertahap, bukan besar-besaran.

Dasarnya terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 125,2 atau masih dalam level optimis, sedangkan Indeks Penjualan Riil (IPR) atau kinerja penjualan eceran diprakirakan tumbuh 6,9% (yoy) pada Februari 2026.

Josua melihat basis permintaan domestik masih kuat setelah Idulfitri ditopang oleh bantuan pemerintah seperti THR, bantuan sosial serta berbagai insentif.

Adapun mengenai dampak efisiensi pemerintah ke dunia usaha, dia menilai hal tersebut bergantung pada pos belanja mana yang akan dihemat. Pengetatan belanja kurang produktif diperkirakan terbatas dampaknya ke sektor riil.

"Tetapi kalau efisiensi menyentuh belanja modal, proyek, pengadaan, atau pembayaran ke pelaku usaha, maka dunia usaha bisa terdampak melalui turunnya pesanan, melambatnya arus kas, dan tertundanya ekspansi," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/4/2026).

Menurut Josua, krisis Timur Tengah yang berlanjut bisa mengganggu rencana pemerintah maupun swasta untuk berekspansi. Akan tetapi, penyebabnya lebih kepada ruang gerak yang semakin sempit, bukan karena ekspansi pasti berhenti.

"Jalur tekanannya datang dari kenaikan harga minyak, penguatan dolar, naiknya imbal hasil surat utang Amerika, dan membesarnya tekanan ke subsidi energi," terangnya.

Apabila mengacu dari data penyaluran kredit, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa perkembangan kredit modal kerja (KMK) dan investasi pada Februari 2026 sama-sama tumbuh positif masing-masing sebesar 3,7% (yoy) dan 20% (yoy).

Akan tetapi, pertumbuhannya melambat dari Januari 2026 di mana KMK tumbuh 4,7% (yoy) dan kredit investasi sebesar 22% (yoy).

Pertumbuhan yang melambat pada KMK terutama dipengaruhi oleh penurunan penyaluran kredit ke sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, serta pertambangan dan penggalian.

Sementara itu, pertumbuhan kredit investasi melambat lantaran dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor pertanian, peternakan, kehuatan, perikanan, serta kontraksi pertumbuhan penyaluran kredit sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan.

Swasta Ikut WFH

Adapun pemerintah mulai memberlakukan WFH hari ini, Rabu (1/4/2026). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut swasta akan ikut menerapkan WFH sehari dalam sepekan kecuali pada sektor-sektor strategis.

"Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," terang Airlangga pada konferensi pers secara daring, Rabu (31/3/2026).

Adapun pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagi WFH untuk ASN, pengaturannya akan diperinci dari SE Menpan RB. WFH ini akan berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinasi sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik.

Selanjutnya, efisiensi perjalan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalma car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Kemudian, WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Ini akan disesuaikan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk melakukan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Bagi mobilitas, masyarakat juga diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.

Pemerintah mengeklaim kebijakan WFH ini bisa menghemat APBN secara langsung melalui belanja kompensasi BBM Rp6,2 triliun, serta belanja masyarakat untuk BBM Rp59 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan sejumlah langkah efisiensi yang dilakukan di tingkat pemerintah daerah seiring dengan ragam tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini.

Tito pun menyinggung efisiensi yang dilakukan, di antaranya memangkas perjalanan dinas yang tak perlu.

Hal itu disampaikan Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026). Tito mengatakan bahwa dari dulu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan kepada kepala daerah untuk melakukan upaya efisiensi.

"Kalau dari dulu saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah. Saya akan menekankan lagi efisiensi, terutama efisiensi anggaran," kata Tito.

Dia menjelaskan pemerintah daerah pun perlu memangkas sejumlah kegiatan yang tak perlu, seperti perjalanan dinas, dan mengalihkan anggarannya untuk program-program pro rakyat.

"Terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, dari dulu saya sampaikan. Jadi uangnya diarahkan untuk program yang pro rakyat," ujar Tito.

Pemerintah memang saat ini tengah melakukan langkah efisiensi guna menghadapi tantangan, di antaranya harga minyak dunia yang melonjak imbas perang Iran dengan AS dan Israel. Pemerintah pun berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk menghemat BBM.

Di sisi lain, dia mencontohkan bahwa ragam efisiensi pun telah dijalankan saat pandemi Covid-19 melanda.

"Mekanisme pada waktu Covid itu, misalnya, lampu dimatikan dulu, jangan ninggalin kantor saat lampu hidup, AC masih hidup," ujar Tito.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Efisiensi tersebut direncanakan dilakukan dengan mengurangi jumlah hari operasional. Pemberian MBG diusulkan menjadi lima hari dalam sepekan dari sebelumnya yang enam hari.

“Kan biasanya seminggu (MBG) enam hari, dia (Kepala BGN) bilang lima hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang saja bisa (hemat) Rp40 triliun setahun,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, langkah ini menunjukkan upaya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat konflik geopolitik global.

“Ini bukan saya yang motong ya, memang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini,” ujarnya.

Bendahara negara itu menuturkan, rencana efisiensi tersebut berasal dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN). Pengumuman kebijakan ini juga akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran MBG belum termasuk dalam total nilai efisiensi yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp81 triliun.

Adapun usulan pengurangan hari operasional MBG menjadi lima hari masih bersifat awal dan disampaikan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tercatat pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.

Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L), tepatnya Badan Gizi Nasional (BGN), hanya sebesar Rp268 triliun. Sementara Rp67 triliun sisanya dicadangkan, setara dengan 20 persen dari total anggaran.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah masih mendalami kajian terkait wacana pemotongan gaji jajaran kabinet dan anggota DPR di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, pembahasan terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan secara rinci oleh pemerintah.

“Sedang kita detilkan kajiannya, karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” tuturnya kepada wartawan

Dia menjelaskan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini dalam kondisi aman. Sistem cadangan yang ada bersifat dinamis karena terus diisi kembali seiring dengan distribusi yang berjalan.

Kendati demikian, pemerintah menilai situasi global saat ini perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam penggunaan energi.

“Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip,” katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa arahan Presiden harus dimaknai sebagai dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah untuk memulai langkah penghematan dari internal, baik di kementerian maupun lembaga.

“Tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” ucapnya.

Sebagai bagian dari langkah efisiensi tersebut, pemerintah tengah merumuskan kebijakan yang mendorong penggunaan transportasi publik serta pembatasan kendaraan dinas guna menekan konsumsi BBM.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga efisiensi anggaran di tengah dinamika global yang masih bergejolak.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana penghematan melalui pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak harga energi akibat konflik Timur Tengah.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau lemah," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Selain pemotongan gaji, Pakistan juga membatasi ketersediaan BBM untuk seluruh kementerian, mewajibkan 60% kendaraan pemerintah tidak digunakan, serta menghentikan belanja asing, kendaraan, dan mebel untuk waktu yang tidak ditentukan.

"Mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri mereka kurangi tidak boleh menggunakan dana pemerintah untuk acara-acara pesta. Kemudian semua lembaga pendidikan tinggi, mereka pindah ke online. Kemudian semua sekolah berhenti untuk dua minggu, ya ini mungkin menghadapi Idul Fitri," tandas Prabowo.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana memangkas anggaran kendaraan dinas pada 2026 imbas dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.

Dampak dari pemangkasan tersebut, Pemkab Jembrana melakukan sentralisasi kendaraan dinas.

Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan menjelaskan menghadapi tantangan keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mengambil langkah berani dengan menerapkan kebijakan sentralisasi kendaraan dinas.

Strategi ini dirancang untuk memangkas belanja operasional yang tidak mendesak dan memastikan setiap aset daerah bekerja secara maksimal untuk pelayanan masyarakat.

"Sentralisasi atau sistem pooling kendaraan ini merupakan respons pemerintah daerah terhadap keterbatasan anggaran," kata Kembang, Senin (12/1/2026).

Dengan menarik pengelolaan kendaraan ke satu titik (dipegang satu sub bagian umum sekretariat daerah), Pemkab Jembrana memproyeksikan ada penghematan pada pos pemeliharaan, dan BBM. Jika dulu anggaran tersebut tersebar di tiap dinas sekarang pengawasannya terpusat.

Tak kalah pentingnya tujuannya sebagai fungsi kontrol dan pengawasan agar semua aset daerah itu terpakai secara efektif dan efisien.

"Tentu tujuan yang kita harapkan ada efisiensi biaya operasional, mempermudah fungsi kontrol terhadap penggunaan aset, umur aset termasuk skala prioritas penggunaan," ucap Bupati Kembang.

Kembang menambahkan langkah ini juga bagian strategi menjaga keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.

Bupati Jembrana optimistis mampu menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kembang menyatakan bahwa efisiensi adalah harga mati di tengah ruang fiskal yang terbatas. Kebijakan sentralisasi ini akan didukung inovasi berupa transformasi digital birokrasi di Jembrana.

Artinya, pergerakan kendaraan akan dipantau secara real-time untuk memastikan akuntabilitas perjalanan dinas.

"Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi guna memastikan efektivitas pelaksanaannya serta memberikan manfaat maksimal bagi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah," kata Kembang.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan berbagai program prioritas pemerintah.

Kesiapan anggaran tersebut, menurut Prabowo, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan sejak awal pemerintahannya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada,” ucapnya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 Ri itu mengatakan, pemerintah berhasil menghemat ratusan triliun rupiah melalui kebijakan efisiensi, sekaligus menekan potensi kebocoran dan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, kebijakan tersebut sempat menuai kritik dan penolakan, meski efisiensi justru menjadi amanat konstitusi.

“Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah,” tuturnya.

Prabowo menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan efisiensi yang berkeadilan.

Presiden menegaskan, dengan kondisi keuangan negara yang lebih sehat, pemerintah siap bekerja lebih keras dan memastikan seluruh program berjalan efektif demi kepentingan rakyat.

Dengan efisiensi tersebut, Presiden menyebut pemerintah kini memiliki ruang fiskal yang cukup kuat, termasuk pada penghujung tahun anggaran, untuk membiayai berbagai kebutuhan mendesak, salah satunya penanganan bencana di sejumlah daerah.

“Ada yang menggerakkan menentang efisiensi. Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, PALEMBANG — Belanja daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami kontraksi hingga triwulan III/2025. Kondisi ini dinilai sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang mulai diterapkan pemerintahan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel Rahmadi Murwanto menyampaikan realisasi belanja daerah tercatat turun 3,31% secara tahun kalender (year on year/yoy).

“Mungkin tadi pengaruh efisiensi, sehingga belanja jadi terkontraksi meskipun [turunnya] tidak sebesar pemerintah pusat,” ujarnya dalam Diseminasi Kajian Fiskal, Rabu (10/11/2025).

Hingga triwulan III, realisasi belanja daerah baru Sumsel mencapai Rp25,28 triliun atau 50,26% dari target tahun ini sebesar Rp50,29 triliun.

Rahmadi menjelaskan bahwa kekhawatiran terkait kebijakan efisiensi turut mendorong pemerintah daerah meningkatkan pinjaman pembiayaan dari DJPb. Langkah tersebut menyebabkan pembiayaan melonjak dan mencatatkan surplus hingga Rp6,98 triliun pada triwulan III.

Ia menduga langkah ini merupakan strategi untuk memastikan kecukupan kas jelang tingginya kebutuhan belanja pada triwulan IV, terutama belanja modal. “Sehingga kami harapkan seluruh penyedia layanan di Sumsel dapat dibayar seluruh tagihannya,” katanya.

Di saat pemangkasan belanja, pendapatan asli daerah Sumsel menunjukkan tren positif. Hingga periode yang sama, pendapatan daerah terealisasi Rp32,27 triliun atau 66,42% dari target, serta tumbuh 21,35 persen yoy.

Rahmadi menyebut perbaikan konsumsi masyarakat dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama pendorong kenaikan pendapatan. Salah satunya berasal dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memungkinkan wajib pajak menyelesaikan kewajiban tahun-tahun sebelumnya.

“Dengan begitu terjadi peningkatan ketaatan atas pajak-pajak. Demikian juga, Sumsel tidak mengulangi kesalahan melalui peningkatan PBB, tetapi lebih fokus pada aset produktif yang nilai pajaknya selama ini terlalu rendah,” jelasnya.