Bisnis.com, JAKARTA — Stok beras nasional yang diklaim aman hingga tahun depan belum mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras medium dan premium justru terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut dan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi tersebut menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Pemerintah menegaskan pasokan beras dalam kondisi melimpah berkat tingginya produksi selama panen raya serta agresifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Namun, mekanisme pasar menunjukkan sinyal berbeda ketika harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus bergerak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Pada periode yang sama, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46%.

Kedua harga tersebut berada di atas HET beras zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung tanpa jeda sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.

Menurut dia, fenomena tersebut menjadi anomali karena terjadi pada saat produksi beras sedang melimpah selama panen raya Februari hingga Mei 2026. Dalam kondisi normal, peningkatan pasokan seharusnya mampu menekan harga atau setidaknya membuat inflasi pangan lebih terkendali.

Sebaliknya, beras justru terus menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun bukan kontributor terbesar, keberadaan beras sebagai komoditas pokok membuat dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah saat ini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah nasional mencapai Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni 2026 dan meningkat menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga bahkan telah berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET beras yang berlaku saat ini disusun dengan asumsi harga gabah berada pada level HPP Rp6.500 per kilogram.

Akibatnya, sebagian produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan HET sementara harga bahan baku terus meningkat. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah semakin terbatasnya ketersediaan beras premium di jaringan ritel modern.

Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh ketatnya persaingan memperoleh bahan baku. Produksi gabah memang mulai menurun setelah puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).

BPS memperkirakan produksi GKG pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton. Meskipun produksi diproyeksikan kembali meningkat pada Juli, volumenya tetap jauh di bawah puncak panen raya.

Pada saat yang sama, Bulog masih aktif menyerap gabah dan beras untuk mengejar target serapan 4 juta ton. Hingga saat ini realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras. Persaingan juga semakin ketat karena kapasitas penggilingan padi nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi gabah yang tersedia.

Selain faktor gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi beras SPHP turut membuat kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga menjadi lebih terbatas.

Dari Maret hingga 20 Juni 2026, penjualan beras SPHP tercatat hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Volume tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pembentukan harga pasar dinilai tidak terlalu besar.

Padahal, Bulog saat ini mengelola stok beras sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Khudori, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran cadangan beras pemerintah agar tidak terjadi ironi ketika stok melimpah tetapi harga tetap naik.

"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga beras dibandingkan faktor global.

Afaqa menilai tingginya harga gabah, program penyerapan pemerintah, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang membentuk harga beras di pasar domestik.

"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.

Dia mengakui produksi beras April–Juni 2026 diperkirakan turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko terhadap ketersediaan beras nasional dinilai masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar sebagai bantalan pasokan.

Untuk semester II/2026, Afaqa memperkirakan harga beras masih akan bertahan pada level tinggi atau mengalami kenaikan moderat. Berakhirnya musim panen raya dan tingginya harga gabah menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap tinggi.

Meski demikian, risiko lonjakan harga yang lebih besar masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan distribusi cadangan beras pemerintah, program SPHP, dan operasi pasar secara efektif.

Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi pasokan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan memperkuat cadangan beras sejak dini.

Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini berada pada kisaran 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi tersebut diyakini cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga akhir tahun bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.

Pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun beras nasional mencapai 16,24 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan pada 2027 sebelum memasuki musim panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah belum otomatis diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Tantangan pemerintah kini bukan lagi sekadar memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar tersebut benar-benar mampu meredam tekanan harga di pasar.

Bisnis.com, SEMARANG — Investor asal India, J.K. Enterprises, menjajaki perluasan investasi di Jawa Tengah dengan membidik sektor produk pertanian dan energi surya. Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Chairman J.K. Enterprises Anant Singhania di Semarang, Kamis (25/6/2026).

Anant mengatakan, J.K. Enterprises telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi alat potong, perkakas tangan, kikir, dan mata bor itu kini melihat peluang untuk memperluas lini produksi di Jawa Tengah.

“Kami sedang melihat peluang pada produk-produk pertanian karena permintaannya besar, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kami juga mempelajari produk lain seperti pompa tenaga surya dan produk energi surya,” kata Anant dalam siaran pers.

Anant menilai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respons cepat terhadap setiap persoalan yang dihadapi investor.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan siap memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan investasi melalui koordinasi dengan kementerian terkait maupun pendampingan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kepala DPMPTSP Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan, pihaknya akan mendampingi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi perusahaan, termasuk persoalan pada sistem OSS dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

“Ketika ada KBLI 2025 yang hilang saat sistem kementerian di-rollback, pelaku usaha bisa datang ke kami untuk kami lakukan pendampingan. Kami juga akan kontak ke kementerian,” kata Sakina.

IDXChannel– PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) bersiap memasuki fase pertumbuhan baru setelah mendapat dukungan dari sejumlah investor strategis yang memiliki pengalaman luas dalam membangun bisnis berskala nasional maupun regional.

Salah satu investor yang akan berpartisipasi dalam aksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement MUTU adalah pengusaha nasional, Sandiaga Salahuddin Uno.

Partisipasi investasi tersebut dilakukan melalui PT Samala Serasi Utama (SSU) dan PT Bumi Hijau Sedaya.

PT Samala Serasi Utama merupakan perusahaan investasi yang terafiliasi dengan Sandiaga Salahuddin Uno bersama mitra bisnisnya, Tsamanov.

Selain Sandiaga Uno, aksi korporasi ini juga mendapat dukungan dari investor strategis lainnya, yaitu Ridzki D. Kramadibrata yang dikenal sebagai mantan Chief Executive Officer Grab Indonesia dan pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer AirAsia Indonesia.

Kehadiran para investor strategis tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan MUTU sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, Certification, Verification, and Assurance (TICVA).

Menurut Sandiaga Uno, kebutuhan terhadap layanan sertifikasi, verifikasi, dan assurance akan terus meningkat seiring transformasi industri global yang semakin menitikberatkan aspek keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola.

"Kami melihat MUTU sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi berkelanjutan di Indonesia" ujar Sandiaga Uno dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Seiring meningkatnya tuntutan pasar terhadap aspek ESG, MUTU dinilai berada pada posisi yang tepat untuk menangkap berbagai peluang pertumbuhan baru. Selain memperkuat bisnis inti pada sektor sertifikasi dan assurance, perusahaan juga melihat potensi ekspansi yang signifikan pada sektor halal dan food & beverage (F&B;).

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang terus meningkat terhadap layanan sertifikasi halal yang kredibel dan diakui secara internasional. Di saat yang sama, industri F&B; nasional juga berkembang pesat dan membutuhkan dukungan sistem sertifikasi, inspeksi, serta assurance yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

MUTU juga terus memperkuat posisinya dalam ekosistem karbon nasional. Sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) pertama di Indonesia yang terakreditasi KAN (LVV-001-IDN), sekaligus salah satu dari sedikit LVV yang aktif beroperasi di ruang lingkup Nilai Ekonomi Karbon (NEK), MUTU menempati posisi strategis di jantung pasar karbon nasional.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen minuman beralkohol, PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK), menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan memperkuat portofolio produk melalui peluncuran sejumlah merek baru yang menyasar pasar ekspor maupun domestik.

Direktur Utama STRK Bona Budhisurya mengatakan perseroan telah menyiapkan beberapa produk baru yang akan diperkenalkan pada tahun ini. Merek Libarron dan Clarissa akan difokuskan untuk pasar ekspor, sementara Coco Bali dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus ekspor.

"Pada 2026 perseroan menyiapkan sejumlah produk baru. Merek Libarron dan Clarissa difokuskan sepenuhnya untuk penjualan ekspor, sedangkan Coco Bali dipasarkan untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor," ujar Bona dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Salah satu produk telah diluncurkan adalah Clarissa, minuman beralkohol jenis liqueur dengan kadar alkohol 40% yang mengusung cita rasa kopyor dari bahan-bahan premium berbasis buah alami. Produk tersebut merupakan minuman beralkohol pertama di Indonesia yang dirancang dan dipasarkan secara khusus untuk segmen perempuan.

Selain itu, STRK meluncurkan Coco Bali, minuman beralkohol jenis ready-to-drink (RTD) dalam kemasan kaleng 330 mililiter dengan kandungan alkohol 5%. Produk tersebut hadir dengan kombinasi rasa kopyor, buah agave, dan salak gula pasir.

Di segmen premium, perseroan memperkenalkan Libarron, minuman beralkohol jenis whisky dengan kandungan alkohol 42% yang diproses melalui metode fermentasi, distilasi, dan proses aging dalam jangka waktu panjang untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik.

STRK juga menyiapkan produk edisi terbatas Libarron x Van Gogh. Produk whisky dengan kadar alkohol 42% tersebut akan dikolaborasikan dengan pelukis asal Belanda dan diproduksi dalam jumlah terbatas untuk menyasar pasar kolektor.

Manajemen menilai prospek industri ke depan masih dipengaruhi dinamika regulasi serta berbagai tantangan eksternal. Di sisi lain, aktivitas sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penopang permintaan minuman beralkohol meskipun dibayangi sejumlah ketidakpastian.

Bona Budhisurya mengatakan STRK mencermati industri minuman beralkohol saat ini menghadapi tekanan dari kebijakan cukai, pengaturan distribusi, hingga tuntutan kepatuhan yang semakin ketat. Oleh sebab itu, perseroan akan terus melakukan penyesuaian strategi secara adaptif dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, STRK akan melanjutkan program efisiensi operasional, memperkuat portofolio produk, serta mengembangkan pasar secara selektif guna menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika industri.

Dari sisi kinerja, STRK membukukan penjualan neto sebesar Rp12,91 miliar sepanjang 2025 atau turun 31,71% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18,90 miliar. Penurunan penjualan turut menekan laba bruto yang tercatat sebesar Rp497,11 juta, merosot 89,87% secara tahunan.

Meski demikian, perseroan mencatat peningkatan laba usaha menjadi Rp27,95 miliar pada 2025, naik 36,08% dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,54 miliar. Kenaikan tersebut mencerminkan efektivitas langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah pelemahan pendapatan.

DANA IPO

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 pada Rabu (17/6/2026), PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK) juga melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan menghimpun dana IPO sebesar Rp118 miliar pada Oktober 2023. Setelah dikurangi biaya penawaran umum senilai Rp4,22 miliar, STRK menerima dana bersih sebesar Rp113,77 miliar.

Hingga 31 Desember 2025, perseroan telah merealisasikan penggunaan dana IPO sebesar Rp83,33 miliar. Dana tersebut digunakan untuk modal kerja sebesar Rp25,93 miliar, kegiatan research and development (R&D) senilai Rp14,99 miliar, pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp29,90 miliar, serta modal kerja anak usaha PT Lovina Industri Sukses (LIS) sebesar Rp12,49 miliar.

Dengan demikian, masih terdapat sisa dana IPO sebesar Rp30,43 miliar. Perseroan menempatkan sebagian besar dana tersebut dalam instrumen deposito di Bank Mayapada, yakni Rp25 miliar atas nama perseroan dan Rp5,1 miliar atas nama anak usaha, masing-masing dengan tingkat bunga 6% per tahun.

Adapun, sisa dana Rp339,91 juta ditempatkan pada rekening operasional perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pengawasan impor ilegal yang lebih ketat dan penegakan regulasi secara konsisten.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pasar domestik merupakan aset strategis bagi industri nasional yang perlu dijaga dari praktik perdagangan tidak sehat. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri apabila terlindungi dari produk impor ilegal.

"Fokus pemerintah harus memperkuat ekonomi kelas kecil dan menengah. Caranya sederhana, lindungi pasar domestik,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Nandi, perlindungan pasar domestik akan memberikan ruang bagi IKM TPT untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan pelaku IKM TPT telah menghadapi berbagai tekanan dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis moneter 1998, pandemi Covid-19, hingga masuknya produk impor ilegal. Saat ini, sektor tersebut juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Meski demikian, Nandi menilai tantangan utama industri bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan yang telah diterbitkan pemerintah.

Dia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, seperti penerapan persetujuan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian sebagai syarat impor, penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pengaturan perdagangan digital, hingga upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, menurut dia, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Tetapi aturan tanpa pengawasan sama dengan bohong. Tugas asosiasi dari hulu ke hilir sekarang mengawal penegakannya. Kalau hukum masuk angin, industri kecil akan mati perlahan,” tegas Nandi.

Lebih lanjut, dia menilai keberlangsungan IKM TPT memiliki peran penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di industri padat karya.

"Selama konveksi dan pabrik kecil tetap hidup, ekonomi kerakyatan Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan dari pemerintah, Nandi juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di sektor tekstil.

"Kalau semua pihak bersatu mendukung produk dalam negeri, kekuatan ekonomi kecil menengah Indonesia akan mengantar Indonesia menjadi negara maju dan membuat rakyat sejahtera."

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pembentukan financial center, sebagaimana tertuang dalam perubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dinilai dapat berdampak positif terhadap pasar keuangan. Kendati begitu, hal ini juga dinilai berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyampaikan, bagi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 4 (KBMI 4), skema financial center dan universal banking dapat memperdalam pasar keuangan dan menarik dana global.

Namun, skema ini juga berisiko memperbesar konsentrasi industri pada bank besar karena memiliki modal, teknologi, jaringan, dan izin aktivitas yang jauh lebih luas dibanding bank KBMI 1, 2, dan 3.

“Karena itu, regulator perlu memastikan financial center tidak menjadi pasar paralel yang menggerus pasar domestik, melainkan menjadi kanal masuk modal, inovasi produk, dan pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi nasional,” kata Trioksa kepada Bisnis, Minggu (7/6/2026).

Lebih lanjut, Trioksa menyebut bahwa lembaga di sektor keuangan seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu menyiapkan ring fencing atau mekanisme pemisahan yang jelas antara aktivitas financial center dan pasar domestik, pengawasan konglomerasi yang lebih ketat, serta tambahan persyaratan modal dan likuiditas untuk universal banking.

Selain itu, menurutnya keempat lembaga itu perlu mewajibkan agar aktivitas di financial center tetap memberi nilai tambah bagi industri keuangan nasional. Hal ini termasuk membuka ruang kolaborasi dengan bank menengah-kecil.

“Jadi bukan sekadar memperlebar dominasi bank besar terhadap bank-bank di bawahnya,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, DPR RI pada 4 Juni 2026 telah mengesahkan perubahan UU P2SK. Kedelapan fraksi di DPR menyetujui pengesahan beleid UU P2SK pada Sidang Paripurna. Seluruh partai politik yang terwakili di Senayan memberikan restu agar Omnibus Law Sektor Keuangan ini disahkan menjadi undang-undang.

Dalam catatan Bisnis, Ketua Panja RUU Perubahan P2SK Mohamad Hekal mengungkapkan bahwa terdapat 17 pokok materi muatan yang telah disepakati pada pembahasan panja.

Tujuh belas pokok materi itu yakni:

1. Kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

2. Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);⁠

3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI);⁠

4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR;⁠

5. Cakupan perluasan usaha perbankan dan perbankan syariah;⁠

6. Demutualisasi Bursa Efek dalam pasar modal;⁠

7. Transfer margin transaksi pada pasar keuangan;

8. Surat utang Danantara;

9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi;

10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas;

11. Bursa mineral dan komoditas strategis;⁠

12. Aset kripto;⁠

13. Satuan tugas pencegahan dan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring;

14. Pusat finansial internasional Indonesia;

15. Penanganan piutang macet pada UMKM;

16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan dan mekanisme keadilan restoratif; dan

17. Bank dalam penyehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelemahan nilai tukar rupiah sampai ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) bakal berdampak ke pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas).

Namun, Purbaya mengeklaim bahwa level nilai tukar rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

"Kuponnya sih constant. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya kepada wartawan usai Sidang Paripurna DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (4/6/2026).

Untuk diketahui, pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per dolar AS. Purbaya menyebut sudah melakukan simulasi penghitungan dampak perang terhadap pelemahan nilai tukar sampai dengan kenaikan harga minyak.

Meski demikian, Purbaya enggan menjelaskan lebih lanjut seperti apa simulasi yang sudah dilakukan pemerintah. Dia hanya mengeklaim bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp18.000 per dolar AS seperti saat ini.

"Basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang. Lebih kuat dari yang sekarang," ujarnya.

Berdasarkan keterangan terpisah, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah yang kini sudah tembus Rp18.000 per dolar AS masih dipengaruhi oleh tensi geopolitik serta kebutuhan dolar yang tinggi di domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, tensi geopolitik Timur Tengah yang kembali tereskalasi dan menghambat prospek damai mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global.

Alhasil, arus dana keluar dari negara-negara emerging markets seperti Indonesia. Selain itu, kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri (ULN).

"Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai dengan fundamentalnya," jelasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Selain itu, BI menyatakan bakal memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market untuk tetap menarik aliran modal masuk ke instrumen aset domestik.

Intervensi yang berkesinambungan, lanjut Destry, akan terus dilakukan secara konsisten melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, disertai dengan pembelian SBN di pasar sekunder.

Bank sentral juga menjanjikan bakal berkoordinasi dan berkomunikasi dengan korporasi dan pelaku pasar lainnya terus dilakukan secara intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesian National Air Carriers Association/INACA) memproyeksikan industri penerbangan nasional kembali memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil pada periode 2026-2030 setelah mengalami stagnasi pascapemulihan pandemi Covid-19.

Proyeksi tersebut tertuang dalam buku Indonesia Aviation Outlook 2026: Strategic Plan & Investment Opportunities yang diluncurkan INACA di Jakarta, Selasa (3/6/2026).

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan industri penerbangan Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional seiring besarnya pasar domestik dan meningkatnya kebutuhan konektivitas.

"Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan pasar domestik yang sangat besar, Indonesia memiliki modal kuat untuk membangun sektor transportasi udara yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan," ujarnya saat peluncuran buku tersebut, Rabu (3/6/2026).

Dalam buku tersebut, INACA mencatat industri penerbangan nasional saat ini tengah menghadapi fenomena plateau effect atau kondisi ketika pertumbuhan bisnis cenderung tertahan pada level tertentu setelah mengalami lonjakan pemulihan pascapandemi.

Jumlah penumpang maupun kargo domestik dan internasional sepanjang 2024-2025 dinilai mengalami fase stagnasi dibandingkan periode 2022-2023 yang mencatat pertumbuhan tinggi seiring pembukaan kembali mobilitas masyarakat.

Meski demikian, INACA memperkirakan kinerja industri akan kembali meningkat dalam lima tahun mendatang.

Rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang domestik pada 2026-2030 diproyeksikan mencapai 5,8% per tahun. Sementara itu, pertumbuhan penumpang internasional diperkirakan mencapai 6,6% per tahun.

Dari sisi logistik, volume kargo domestik diprediksi tumbuh rata-rata 5,86% per tahun, sedangkan kargo internasional diperkirakan meningkat 6,68% per tahun selama periode yang sama.

INACA menilai sejumlah faktor akan menjadi pendorong utama pertumbuhan industri penerbangan nasional. Salah satunya adalah bertambahnya armada pesawat yang beroperasi seiring selesainya proses perawatan dan masuknya pesawat baru yang direncanakan sejumlah maskapai.

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat melalui pengurangan sejumlah komponen biaya juga diperkirakan akan mendorong permintaan perjalanan udara.

Pembukaan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan pada 2028 juga diyakini akan meningkatkan mobilitas penumpang dan arus logistik, terutama menuju wilayah Indonesia Timur.

Pertumbuhan bisnis e-commerce, ekspansi proyek hilirisasi industri, peningkatan ekspor produk bernilai tinggi dan mudah rusak (perishable goods), serta pengembangan terminal kargo internasional di sejumlah bandara turut menjadi faktor pendukung prospek industri.

Tantangan Industri Penerbangan

Namun demikian, industri penerbangan nasional masih menghadapi sejumlah tantangan eksternal, terutama ketidakpastian geopolitik global.

Menurut INACA, konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga avtur, memperkuat nilai tukar dolar AS, serta mengganggu sejumlah rute penerbangan internasional menuju kawasan tersebut.

Di sisi lain, pelaku industri melihat sejumlah peluang yang dapat menopang pertumbuhan sektor penerbangan. Peluang tersebut antara lain kebijakan pemerintah terkait mekanisme fuel surcharge yang lebih fleksibel, pembahasan revisi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB), serta program penurunan harga tiket pesawat melalui pengurangan sejumlah komponen biaya pada periode puncak perjalanan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru, maupun libur sekolah.

Denon menegaskan pengembangan industri penerbangan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam ekosistem penerbangan, mulai dari regulator, maskapai, pengelola bandara, penyelenggara navigasi penerbangan, hingga penyedia bahan bakar dan jasa pendukung lainnya.

Menurutnya, para pemangku kepentingan perlu mulai menyusun strategi jangka panjang untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan industri dalam 10 hingga 20 tahun mendatang guna menyongsong target Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur Indonesia kembali keluar dari zona kontraksi pada Mei 2026. Namun, perbaikan tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan yang kuat karena lebih banyak ditopang faktor musiman setelah periode Lebaran, sedangkan permintaan domestik masih cenderung stagnan.

Data S&P Global menunjukkan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia naik ke level 50,0 pada Mei 2026 dari 49,1 pada April 2026. Capaian tersebut menandai stabilisasi kondisi operasional sektor manufaktur setelah sempat terkontraksi pada bulan sebelumnya.

Meski kembali memasuki zona ekspansi, sejumlah indikator menunjukkan tekanan terhadap sektor manufaktur belum sepenuhnya mereda. Kenaikan biaya bahan baku, gangguan pasokan, dan pelemahan permintaan ekspor masih membebani aktivitas produksi.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky menilai perbaikan PMI pada Mei belum dapat diartikan sebagai sinyal pemulihan yang berkelanjutan.

"Ini fluktuasi jangka pendek saja. Peningkatan permintaan ini lebih dikarenakan sudah berlalunya periode libur Lebaran sehingga pabrik mulai aktif kembali," ujar Riefky kepadaBisnis, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, kekuatan pasar domestik sebagai penopang industri manufaktur juga masih terbatas untuk menopang pertumbuhan dalam jangka panjang.

"Tidak terlalu kuat, sejauh ini pasar domestik kita masih cenderung stagnan," katanya.

Temuan tersebut sejalan dengan laporan S&P Global yang mencatat peningkatan pesanan baru pada Mei terutama berasal dari pasar domestik. Kenaikan permintaan bahkan menjadi yang tercepat sejak Februari.

Sejumlah perusahaan melaporkan pelanggan mulai menambah persediaan sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga dan ketidakpastian pasokan bahan baku.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan kondisi manufaktur Indonesia masih menghadapi tekanan meski indikator utama telah kembali ke zona ekspansi.

"Perekonomian manufaktur Indonesia masih mengalami tekanan selama bulan Mei karena produksi terhambat oleh kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan ketersediaan input," ujarnya dalam keterangan resmi.

Bhatti menjelaskan peningkatan penjualan yang terjadi pada Mei belum sepenuhnya mencerminkan penguatan permintaan riil. Sebagian besar dipicu oleh langkah pelanggan yang mempercepat pembelian untuk membangun stok.

"Meskipun perusahaan mencatat kenaikan penjualan yang lebih kuat, hal ini sering kali menggambarkan upaya klien untuk membangun stok di tengah gangguan harga dan pasokan," jelasnya.

Perbaikan permintaan tersebut belum mampu mengangkat aktivitas produksi. Volume output manufaktur masih mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut akibat tingginya harga bahan baku serta keterbatasan ketersediaan input produksi.

Di sisi lain, pasar ekspor justru mencatat pelemahan yang semakin dalam. Penjualan internasional turun selama tiga bulan beruntun dengan laju kontraksi terdalam sejak Agustus 2021.

S&P Global mencatat sejumlah perusahaan mengaitkan pelemahan ekspor dengan dampak konflik di Timur Tengah serta kenaikan harga yang menekan permintaan dari luar negeri.

Tekanan juga datang dari sisi biaya produksi. Inflasi biaya input pada Mei melonjak ke level tertinggi sejak survei PMI dimulai pada September 2013.

Mayoritas perusahaan melaporkan kenaikan harga bahan baku sebagai penyebab utama lonjakan biaya. Kondisi tersebut mendorong pelaku industri meneruskan sebagian beban kepada konsumen sehingga harga jual produk manufaktur meningkat dengan laju tercepat sejak Oktober 2013.

"Inflasi biaya naik tajam pada pertengahan triwulan kedua dan paling tajam sejak rekor survei pada bulan September 2013. Kondisi ini mendorong perusahaan menaikkan harga jual pada laju tercepat hanya dalam waktu 12 setengah tahun," ujar Bhatti.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja nasional dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, menyusul rendahnya tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi itu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendongkrak utilisasi pabrik baja domestik sekaligus memperkuat industrialisasi.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Hernowo mengatakan konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini baru berada di kisaran 65–66 kilogram per orang per tahun. Angka itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita.

“Di Asia Tenggara konsumsi baja kita paling rendah. Padahal konsumsi baja merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” ujar Hernowo, saat ditemui Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kebutuhan dan konsumsi baja suatu negara berpotensi makin tinggi seiring dengan kemajuan yang meningkat. Karena itu, dia memandang rendahnya konsumsi baja domestik justru menunjukkan masih terbukanya peluang pertumbuhan industri baja nasional.

Hernowo menjelaskan bahwa konsumsi baja Indonesia dapat menyamai level rata-rata negara-negara di Asia Tenggara apabila konsumsi baja domestik mampu meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 130 kilogram per kapita.

Dia melanjutkan besarnya potensi pasar Indonesia juga menjadi alasan banyak produsen baja asing, khususnya dari Cina, tertarik masuk ke pasar domestik. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan serius bagi produsen lokal di tengah derasnya arus impor baja murah.

Persaingan industri baja saat ini dia sebut tidak lagi sekadar antarkorporasi, melainkan telah menjadi kompetisi antarnegara. “Kalau kita bersaing sebagai perusahaan saja pasti gak bisa. Makanya baja ini harus di-handle government to government,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menyampaikan bahwa derasnya arus impor baja murah telah memberi dampak signifikan terhadap industri baja domestik. Tekanan impor membuat harga pasar dalam negeri tertekan sehingga margin produsen lokal terus menyusut.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan utilisasi industri baja nasional sulit meningkat ke level ideal. Saat ini, utilisasi pabrik baja nasional masih berada di kisaran 52%–52,7%, jauh di bawah tingkat sehat industri yang diperkirakan mencapai sekitar 80%.

“Tekanan impor murah menyebabkan harga pasar domestik tertekan, margin industri mengecil, dan utilisasi pabrik baja nasional sulit naik ke tingkat yang sehat,” sebutnya.

Harry menuturkan dampak kondisi tersebut tidak hanya tecermin pada penurunan produksi, tetapi juga mulai mengganggu keberlanjutan investasi industri baja nasional. Jika tekanan impor terus berlangsung, lanjutnya, industri berisiko menghadapi penundaan investasi, pelemahan daya saing, gangguan arus kas, hingga potensi pengurangan tenaga kerja.

“Industri baja adalah industri padat modal dan strategis, sehingga kepastian pasar domestik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi,” tegas Harry.

Oleh sebab itu, IISIA menilai penguatan instrumen perlindungan perdagangan menjadi krusial untuk menjaga industri baja nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global yang memicu banjir produk impor ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Harry mengatakan kebijakan safeguard, antidumping, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam melindungi industri baja nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih bergantung pada kecepatan implementasi, ketepatan sasaran, hingga konsistensi pengawasan di lapangan.

Selama ini instrumen trade remedies kerap dipandang bersifat reaktif karena membutuhkan proses pembuktian yang panjang. Di sisi lain, arus impor dapat bergerak cepat melalui perubahan kode HS, perubahan negara asal, maupun praktik circumvention.

Dia lantas berharap kebijakan TKDN didukung pemetaan kapasitas produksi baja domestik yang akurat, sistem verifikasi yang kuat, serta komitmen pengguna akhir untuk benar-benar memprioritaskan produk lokal ketika sudah tersedia secara teknis dan komersial.

“IISIA memandang perlindungan industri baja nasional bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan bagian dari fair trade, penguatan industri strategis, dan upaya menjaga kemandirian industri nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global,” tuturnya.

Baja Lokal Tembus Standar Internasional

Di tengah serangkaian tantangan ini, produk baja lapis buatan Indonesia baru-baru ini mendapat pengakuan di pasar global setelah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa, di tengah ketatnya hambatan dagang internasional serta penerapan standar emisi karbon yang semakin tinggi.

Produsen baja lapis nasional PT Tata Metal Lestari (TML) pada Jumat (22/5/2026) diketahui melepas ekspor produk baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ekspor tersebut dinilai menjadi pencapaian penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produk baja nasional mampu memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran atau traceability yang kini menjadi syarat utama pasar global.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujarnya.

Dalam skema CBAM Uni Eropa, industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 ton CO₂ per ton produk. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari berhasil mencatatkan emisi sekitar 2,2 ton CO₂ per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan sejumlah negara maju lainnya.

Menurut Stephanus, capaian tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini memperketat pelaporan emisi karbon terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik itu dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability dari pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor tersebut sekaligus membuktikan bahwa produk baja Indonesia mampu memenuhi ketentuan perdagangan internasional di tengah tuduhan praktik circumvention yang kerap diarahkan kepada produk baja Asia.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini baja Indonesia 100% diproduksi di Indonesia dan masuk ke Amerika,” katanya.

Adapun produk yang diekspor meliputi baja lapis aluminium seng bermerek Nexalume, baja lapis seng Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor. Ekspor ke Polandia diketahui memperluas pasar Eropa bagi TML setelah sebelumnya menembus Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Stephanus menjelaskan pemilihan pasar Amerika Serikat dan Eropa dilakukan karena kedua kawasan tersebut dikenal sebagai pasar paling ketat bagi industri baja global. Karena itu, keberhasilan menembus dua pasar tersebut menjadi indikator daya saing produk baja nasional di tingkat internasional. “Kalau kita bisa masuk Amerika dan Eropa, pasar lain akan jauh lebih mudah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya me­­­ngenai urgensi percepatan pe­­­ngem­­bangan in­­­dustri manufaktur Bisnis Indonesia, 8 Desember 2025, dan percepatan foreign direct investment (FDI) Bisnis Indonesia, 5 Maret 2026, tulisan ini menyoroti salah satu faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan transformasi tersebut, yakni ekspor impor khususnya upaya untuk memperkuat ekspor.

Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi negara maju pada 2045. Dalam ke­­­rangka Indonesia Emas 2045, pemerintah menarget­­­kan pendapatan per kapita nasional meningkat hingga sekitar US$23.000—US$30.300, dengan pertum­­buh­an ekonomi yang perlu dijaga pada kisaran 6%—7% per tahun secara berkelanjutan.

Dalam visi tersebut, sektor industri manufaktur diharap­kan kembali memainkan pe­­ran strategis dengan kontribusi sekitar 26%—28% terhadap PDB, sehingga mampu menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5% dan pendapatan per kapita sekitar US$4.800, Indonesia masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat transformasi ekonominya.

Dalam struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu konsumsi domestik, investasi, belanja pemerintah, serta perdagangan internasional. Keempat komponen tersebut saling melengkapi dalam membentuk dinamika pertumbuhan suatu negara.

FONDASI

Pengalaman negara-negara industri menunjukkan pasar domestik memainkan peran penting dalam tahap awal pembangunan industri. Permintaan domestik yang kuat memungkinkan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas produk, dan meningkatkan efisiensi produksi serta pencapaian skala ekonomi (economies of scale).

Pasar domestik juga memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan proses pembelajaran teknologi dan mengembangkan kemampuan manajerial sebelum memasuki pasar global. Dengan demikian, pasar domestik berfungsi sebagai ‘play ground’ awal yang sangat penting bagi perkembangan industri nasional.

Pengalaman dari berbagai negara industri menunjukkan bahwa keberhasilan ekspor biasanya dimulai dari penguatan industri domestik. Negara yang berhasil membangun daya saing ekspor umumnya memiliki institusi atau kebijakan yang menjadi penggerak utama industrialisasi.

Pertama, Jepang: MITI dan Penguatan Produksi Nasional. Pemerintah Jepang mengambil langkah strategis dengan membangun kembali industri nasional melalui kebijakan industrialisasi yang terkoordinasi setelah Perang Dunia II. Salah satu institusi kunci dalam proses ini adalah MITI (Ministry of International Trade and Industry).

Kedua, Korea Selatan: Chae­­­bol sebagai Motor Indus­­­­triali­sasi. Pada awal pengembangan ekonomi, Korea Selatan mengembangkan strategi in­­­dus­­­trialisasi melalui dukungan terhadap kelompok industri be­­­sar yang dikenal sebagai Chaebol, seperti Samsung, Hyundai, dan LG.

Ketiga, Cina: Reformasi Eko­nomi dan Industrialisasi Berbasis Negara. Cina memulai transformasi industrinya melalui kebijakan Reform and Opening Up yang diperke­­nal­­­kan pada akhir 1970-an. Re­­­for­­masi ini membuka ruang bagi investasi industri, pengembangan sektor manufaktur, serta integrasi ekonomi Cina dengan perdagangan global.

Keempat, Jerman: Mittel­stand dan Keunggulan In­­­dus­­­tri Berbasis Teknologi. Jerman membangun kekuatan industrinya melalui jaringan perusahaan menengah yang dikenal sebagai Mittelstand. Banyak dari perusahaan ini merupakan hidden champions, yaitu perusahaan yang tidak terlalu dikenal secara luas tetapi memiliki posisi dominan di pasar global dalam niche tertentu.

Meskipun pendekatan yang digunakan berbeda, ter­­­dapat pola yang relatif konsisten dari keempat negara tersebut. Keberadaan institusi dan struktur terse­but menjadi penggerak uta­­ma dalam pengembangan industri domestik sebagai fondasi daya saing. Dari pengalaman tersebut terlihat bahwa keberhasilan ekspor pada dasarnya merupakan hasil dari penguatan industri dalam negeri yang dilakukan secara konsisten dan terarah.

PERAN NEGARA

Pengalaman negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan, mulai dari kebijakan industri yang konsisten, pembangunan infrastruktur yang andal dan terintegrasi, dukungan investasi yang terarah, hingga pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Dalam konteks Indonesia, penguatan industri yang berkaitan dengan menarik investasi baru mempunyai peran yang sama pentingnya dalam menjaga keberlanjutan industri yang telah beroperasi agar tetap kompetitif. Industri yang sudah berkembang di dalam negeri pada dasarnya telah membangun basis produksi yang penting, termasuk jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, serta pengalaman teknologi yang telah terbentuk dalam waktu yang lama.

Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan selain untuk ekspansi investasi baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa industri yang sudah ada dapat terus melakukan peningkatan teknologi, efisiensi produksi, akses ke pasar domestik yang dikembangkan secara kerkelanjutan, serta integrasi yang lebih kuat ke dalam rantai nilai global.

Fenomena relokasi industri di kawasan Asia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa industri cenderung bergerak menuju negara yang mampu menyediakan ekosistem produksi yang lebih efisien dan kompetitif. Faktor-faktor seperti kepastian regulasi, kualitas infrastruktur, efisiensi logistik, biaya energi, serta kualitas tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan relokasi industri.

Negara-negara yang mampu menjaga stabilitas kebijakan serta terus meningkatkan kualitas ekosistem industrinya akan lebih mampu mempertahankan basis industri yang telah ada sekaligus menarik investasi baru secara berkelanjutan.

Dalam pembahasan mengenai perdagangan internasional, impor sering dipersepsikan sebagai faktor yang melemahkan neraca perdagangan. Namun, dalam praktik pembangunan industri modern, impor justru sering menjadi bagian penting dari proses produksi.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan fondasi industri yang kuat dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa arah penguatan yang dapat menjadi pertimbangan.

Dengan memperkuat industri domestik, mengelola impor secara produktif, serta mendorong ekspor bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Ekspor yang kuat bertumpu pada industri domestik yang kuat. Impor yang dikelola secara strategis dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar saham pekan ini diperkirakan masih akan berfluktuasi sebagai imbas dari rebalancing MSCI. Kendati demikian, sejumlah saham seperti BUMI, MINA dan RMKE tetap direkomendasikan analis karena pertimbangannya masing-masing.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi mengatakan bahwa penurunan tajam indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam pekan lalu disebabkan oleh kombinasi tekanan global dan domestik yang datang bersamaan.

Keputusan MSCI yang mengeluarkan sejumlah saham besar seperti AMMN, BREN, TPIA, DSSA, hingga CUAN dari Global Standard Index menjadi katalis utama meningkatnya tekanan jual di pasar domestik. Investor asing mulai melakukan penyesuaian posisi lebih awal sebelum effective date rebalancing pada akhir Mei, sehingga menciptakan gelombang passive outflow yang cukup agresif.

Tekanan tersebut semakin diperberat oleh kondisi global yang belum kondusif. Pasar kembali menghadapi skenario higher for longer setelah inflasi Amerika Serikat masih bertahan tinggi. Selain itu, konflik geopolitik Timur Tengah dan terganggunya jalur distribusi energi global akibat krisis Selat Hormuz membuat harga minyak melonjak tajam di atas US$105 per barel.

Imam mencatat bahwa aliran dana asing selama pekan lalu juga menggambarkan investor global belum sepenuhnya meninggalkan Indonesia, melainkan melakukan rotasi secara selektif. Foreign sell Rp3,21 triliun lebih banyak terkonsentrasi pada saham-saham yang terdampak MSCI deletion dan sektor perbankan besar.

"Di sisi lain, saham-saham defensif dengan valuasi atraktif dan arus kas stabil seperti ADRO, TLKM, dan INKP justru masih mencatatkan inflow asing. Ini menunjukkan bahwa strategi flight to quality mulai mendominasi perilaku investor asing di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya volatilitas pasar domestik," ujarnya, Senin (18/5/2026).

Sementara untuk perdagangan 18-22 Mei 2026, Imam menilai fokus pasar masih akan tertuju pada implementasi MSCI rebalancing menjelang effective date 29 Mei 2026. Volatilitas diperkirakan tetap tinggi, terutama pada sesi closing auction yang biasanya menjadi titik utama penyesuaian portofolio passive funds global.

"Namun menariknya, di balik potensi outflow tersebut, terdapat peluang rotasi inflow menuju saham-saham yang diperkirakan mengalami peningkatan bobot indeks seperti BMRI, BRMS, PGAS, ADRO, INDF, hingga MTEL dan TOWR," ujarnya.

Selain itu, pasar juga mulai mengantisipasi potensi upgrade Korea Selatan dari Emerging Market menjadi Developed Market oleh MSCI, yang dalam jangka menengah dapat membuka peluang reallocation flow ke pasar emerging termasuk Indonesia.

Secara teknikal, sambungnya, IHSG saat ini masih berada dalam fase bearish dengan support berikutnya berada di area 6.640 hingga 6.538. Walaupun indikator mulai menunjukkan tanda awal bearish exhaustion, konfirmasi reversal masih belum terbentuk sehingga strategi defensif tetap menjadi pendekatan yang paling relevan dalam jangka pendek.

Menurutnya, tekanan pasar saat ini lebih mencerminkan faktor teknikal dan mekanisme global rebalancing dibanding deteriorasi fundamental ekonomi domestik secara struktural. Dengan pertumbuhan PDB Indonesia kuartal I-2026 yang tetap solid di level 5,61%, pasar domestik menurutnya masih memiliki fundamental yang cukup resilien.

“Namun, hingga arus dana asing mulai stabil pasca effective date MSCI, volatilitas pasar diperkirakan masih akan tetap tinggi dan menuntut investor untuk lebih disiplin dalam mengelola risiko dan posisi trading,” tandasnya.

Berikut adalah rekomendasi IPOT Sekuritas untuk perdagangan pekan ini:

1. Buy BUMI

Entry: Rp214

Target price: Rp242

Stoploss:

Saham BUMI direkomendasikan sebagai trading proxy utama untuk memanfaatkan momentum bullish harga batu bara dan potensi technical rebound pasca tekanan MSCI rebalancing. Imam menjelaskan, BUMI berpotensi memperoleh rotasi inflow seiring kemungkinan peningkatan bobot indeks serta didukung sensitivitas tinggi terhadap kenaikan harga energi global di tengah krisis distribusi energi dunia.

2. Buy MINA

Entry: Rp384

Target price: Rp384

Stoploss:

Imam menilai saham MINA menarik seiring berlanjutnya pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia yang naik 10,5% YoY pada Maret 2026 dan mencapai 3,44 juta wisatawan sepanjang kuartal I-2026. Menurutnya, peningkatan arus turis, khususnya dari Malaysia, Australia, dan China, berpotensi menjadi katalis positif bagi sektor hospitality dan lifestyle consumption yang menjadi salah satu eksposur bisnis MINA.

"Ini membuka peluang peningkatan permintaan domestik maupun recurring revenue perseroan di tengah pemulihan aktivitas pariwisata nasional," ujarnya.

3. Buy RMKE

Entry: Rp3.300

Target price: Rp3.650

Stoploss:

Imam menjelaskan bahwa sektor energi menarik dicermati sebagai beneficiary dari implementasi Peraturan Gubernur Sumatera yang mewajibkan distribusi batu bara menggunakan jalur hauling khusus dan kereta api, bukan lagi jalan umum.

Regulasi ini secara struktural memperkuat positioning RMKE karena perseroan telah memiliki ekosistem logistik batu bara terintegrasi mulai dari hauling road, stasiun muat kereta api, hingga pelabuhan, sehingga berpotensi meningkatkan utilisasi volume dan memperkuat barrier to entry di tengah kebutuhan efisiensi distribusi batu bara nasional.

4. Buy reksa dana saham ETF Consumer Indonesia (XIIC)

Entry: Rp806

Target price: Rp854

Stoploss:

Produk ETF XIIC terdiversifikasi pada saham-saham consumer dan domestik-driven yang menjadi backbone perputaran ekonomi. Imam mencatat, XIIC mulai menunjukkan indikasi technical base formation setelah bergerak sideways dalam beberapa pekan terakhir.

"Area ini terlihat cukup solid menahan tekanan jual pasca koreksi tajam sejak Maret, sehingga membuka peluang terbentuknya fase akumulasi baru apabila market mulai stabil. Dari sisi momentum, MACD juga mulai membentuk bullish divergence, di mana garis MACD membentuk higher low secara bertahap sedangkan harga cenderung flat," tandasnya.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.