Jawa Tengah Akselerasi Pemerataan Ekonomi Kawasan Utara-Selatan
Pemerintah Jawa Tengah berupaya meratakan ekonomi utara-selatan dengan fokus pada infrastruktur dan investasi, serta mengatasi isu kemiskinan dan aksesibilitas.
(Bisnis.Com) 19/05/26 14:25 224893
Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan perhatian mendalam terhadap upaya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan.
Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengatasi ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi.
Urgensi penyelarasan pembangunan ini mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/5/2026).
"Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya di depan para kepala daerah se-Banyumas Raya.
Luthfi menegaskan bahwa wilayah utara dan selatan memiliki karakteristik geografi dan tantangan sosiologis yang berbeda.
Perbedaan tersebut menuntut adanya perlakuan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing kawasan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengandalkan instruksi dari tingkat atas tanpa melihat dinamika di lapangan.
Kondisi pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah saat ini memang memerlukan dorongan investasi dan perbaikan infrastruktur yang lebih masif.
Sektor pangan, energi terbarukan, pariwisata, hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah menjadi pilar potensial yang belum tergarap optimal.
Di sisi lain, isu kemiskinan dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemangku kebijakan.
Secara khusus, di Kabupaten Banjarnegara, ancaman penurunan fungsi ekonomi pada Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica menjadi ancaman serius. Sedimentasi yang terjadi pada infrastruktur energi itu telah mengancam pasokan listrik untuk sistem transmisi Jawa-Bali.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tak bisa berbuat banyak. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengambil inisiatif untuk mengajukan proyek pengerukan dan revitalisasi waduk tersebut ke tingkat nasional.
Langkah ini memerlukan rekomendasi politik dan administratif yang kuat dari pemerintah provinsi. Penanganan kawasan hulu sungai secara lintas wilayah juga mendesak dilakukan guna menghentikan laju erosi tanah.
Merespons tuntutan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawal usulan revitalisasi itu ke kementerian terkait.
Sektor energi dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sehingga gangguan pada operasional PLTA Mrica harus diatasi secara kolektif.
Pemprov Jateng berencana melakukan langkah formal dalam waktu dekat untuk membuka jalur komunikasi dengan korporasi negara terkait.
"Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama," kata Luthfi memberikan kepastian.
Gubernur menyimpulkan bahwa penyelesaian ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan memerlukan pola kerja simultan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta seluruh pemangku kepentingan strategis lainnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho memberikan apresiasi atas langkah proaktif jajaran eksekutif dalam menyelaraskan program kerja ini.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di bagian selatan harus dipacu agar tidak tertinggal dari koridor utara yang secara industri telah berkembang lebih maju.
"Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini," kata Setya dalam sambutannya.
DPRD Jawa Tengah berharap komitmen pengimbangan ini dapat diwujudkan dalam program kerja yang konkret pada tahun anggaran mendatang.
"DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalankan)," katanya menambahkan.
#jawa-tengah #pemerataan-ekonomi #kawasan-utara-selatan #pembangunan-infrastruktur #potensi-ekonomi-daerah #ketimpangan-infrastruktur #rembug-pembangunan #banyumas-raya #gubernur-jawa-tengah #pertumbuh