Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

Desa merupakan tulang punggung pangan Indonesia. Ketahanan pangan nasional bertumpu pada sawah, tambak, ladang, dan tangan jutaan petani, nelayan, serta peternak.

Ironisnya, mereka masih menjadi kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah. Kemiskinan di desa juga masih hampir dua kali lipat dibanding perkotaan.

Karena itu, gagasan menjadikan pangan sebagai mesin pemerataan ekonomi, sebagaimana disampaikan Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam tulisannya di Kompas pada 25 Mei 2026, layak didukung.

Namun, justru karena gagasannya strategis, desain kebijakannya perlu diuji lebih kritis. Pemerataan ekonomi tidak otomatis tercipta karena negara memindahkan aktivitas ekonomi ke berbagai penjuru. Apalagi sekadar menciptakan program dan kelembagaan baru.

Persoalan utamanya bukan di mana aktivitas ekonomi berlangsung, melainkan siapa yang menguasai rantai nilai dan menikmati nilai tambah yang dihasilkan.

Dalam tulisannya, Menko Pangan menempatkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan dan Nelayan Merah Putih (KDMP/KNMP), hingga industrialisasi desa sebagai instrumen pemerataan ekonomi berbasis pangan.

Namun, distribusi aktivitas ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan distribusi kesejahteraan. Aktivitas bisa saja tersebar, tetapi nilai tambah tetap terkonsentrasi. Karena itu, pertanyaannya: apakah desain kebijakan tersebut telah memastikan adanya kontribusi nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat desa?

Masalah Desain Kebijakan

Program MBG diposisikan oleh Menko Pangan sebagai salah satu motor pemerataan ekonomi melalui penciptaan permintaan pangan lokal. Namun desain tata kelolanya justru memperlihatkan kecenderungan sebaliknya: re-sentralisasi rantai pasok pangan.

Kajian CIPS (2026) menunjukkan bahwa tata kelola MBG saat ini sangat bergantung pada Badan Gizi Nasional (BGN) dan dapur-dapur sentral melalui mekanisme yang bersifat top-down. Sistem pengadaannya mensyaratkan kapasitas administratif dan logistik yang sulit dipenuhi mayoritas pelaku ekonomi kecil di desa, sehingga ruang partisipasi mereka menjadi terbatas.

Kelemahan desain ini tercermin dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari 40.433 pemasok bahan baku untuk 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hanya 18 yang berasal dari koperasi atau BUMDes. Begitu pun perputaran uang yang kembali ke ekonomi lokal juga masih di bawah 5%.

Artinya, sebagian besar nilai ekonomi justru mengalir ke pemasok skala besar di perkotaan. Aktivitas ekonominya berlangsung di desa, tetapi akumulasi nilainya tidak tinggal di desa.

Persoalannya tidak berhenti di situ. Studi CELIOS (2025) menemukan bahwa daerah dengan dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi justru memiliki dapur MBG yang lebih sedikit. Analisis LPEM FEB UI (2026) juga menunjukkan bahwa sebagian dampak ekonomi MBG bersifat substitutif karena menggantikan pengeluaran pangan rumah tangga yang sebelumnya sudah ada.

Dengan memperhitungkan efek substitusi sekitar 35%, program beranggaran Rp260 triliun ini hanya menambah sekitar 0,71 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi tahunan.

Jika manfaatnya tidak mengalir proporsional ke wilayah miskin, sementara dampak ekonominya sendiri jauh di bawah narasi yang dibangun. Maka, klaim bahwa program ini akan menghasilkan pemerataan ekonomi semakin layak dipertanyakan.

Persoalan serupa terlihat dalam desain KDMP/KNMP. Dalam tulisannya, Menko Pangan menyebut KDMP/KNMP sebagai simpul distribusi ekonomi rakyat yang akan mengangkat posisi tawar petani dan nelayan.

Secara konseptual, koperasi memang dapat memperkuat posisi tawar produsen kecil melalui konsolidasi usaha, efisiensi biaya transaksi, dan perluasan akses pasar. Namun fungsi tersebut hanya dapat berjalan apabila koperasi benar-benar tumbuh dari kebutuhan anggota, dikelola secara mandiri, memiliki basis usaha yang nyata, dan berkembang sesuai kapasitas ekonomi lokal.

Ironisnya, desain KDMP/KNMP justru menjauh dari logika tersebut. Alih-alih tumbuh dari kebutuhan dan kapasitas lokal, koperasi didorong untuk terbentuk cepat dalam skala masif dengan target waktu ketat dan dukungan anggaran yang sangat besar.

Bahkan, sekitar Rp34,57 triliun atau lebih dari separuh Dana Desa 2026 diarahkan untuk agenda ini. Akibatnya, koperasi lebih diperlakukan sebagai proyek yang harus segera berdiri daripada institusi ekonomi yang harus tumbuh sehat.

Ketika koperasi dibentuk secara seragam, masif, dan berbasis target administratif dari pusat; koperasi berisiko bergeser dari institusi ekonomi rakyat menjadi sekadar perpanjangan birokrasi negara.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 bahkan menitikberatkan pada pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan operasional. Seolah-olah masalah utama desa adalah ketiadaan gedung dan perlengkapan.

Padahal, persoalan yang lebih fundamental terletak pada kemampuan koperasi untuk menguasai rantai nilai, membangun kapasitas usaha yang berkelanjutan, serta menciptakan posisi tawar yang nyata bagi anggotanya.

Di sisi lain, perlu diingat bahwa satu-satunya hal yang seragam dari desa-desa di Indonesia justru adalah keberagamannya. Desa memiliki struktur sosial, kapasitas ekonomi, komoditas unggulan, dan kebutuhan yang sangat berbeda-beda.

Karena itu, pendekatan pembangunan yang “one size fits all” dan top-down tidak hanya berisiko gagal mencapai tujuan pemerataan. Namun, juga dapat mematikan inisiatif lokal, menciptakan kanibalisasi terhadap usaha kecil yang sudah ada, bahkan menggeser BUMDes maupun UMKM lokal yang sebelumnya tumbuh secara organik.

Catatan yang sama tentu berlaku untuk agenda hilirisasi dan agroindustri desa, maupun kebijakan lainnya di sektor pangan. Selama desain kebijakannya masih berfokus pada pemindahan aktivitas ekonomi tanpa diikuti pergeseran kendali atas modal, teknologi, pembiayaan, dan terutama penguasaan rantai nilai, maka cita-cita mewujudkan pemerataan ekonomi masih akan jauh dari kenyataan.

Langkah ke Depan

Pada akhirnya, menjadikan kebijakan pangan sebagai mesin pemerataan ekonomi merupakan visi yang penting diperjuangkan. Namun, pemerataan tidak lahir dari banyaknya program populis yang dibawa masuk ke desa. Melainkan, dari keberanian melakukan reformasi struktural yang mengubah cara nilai diproduksi, didistribusikan, dan dikuasai di sepanjang rantai pangan.

Karena itu, yang dibutuhkan adalah pergeseran logika kebijakan: dari sentralisasi menuju desentralisasi. Dari pendekatan berbasis proyek menuju penguatan ekosistem ekonomi lokal. Kemudian, dari sistem perantara berlapis menuju akses langsung bagi produsen kecil terhadap pasar, pembiayaan, dan teknologi.

Selama rantai nilai pangan masih dikendalikan dari luar desa—oleh sistem pengadaan yang tersentralisasi, konsolidator besar di kota, dan tata niaga yang tidak memberi ruang tawar bagi produsen kecil—maka desa akan terus menjadi halaman produksi, bukan tempat kesejahteraan terakumulasi. Cita-cita mewujudkan pemerataan ekonomi akhirnya hanya akan berhenti semata sebagai ilusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan salah satu instrumen utama untuk mendorong kebangkitan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta memperluas pemerataan pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengatakan program tersebut menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi kerakyatan yang berpusat di desa.

"Pada 16 Mei yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di lokasi Desa Nglawak, Nganjuk, Jawa Timur," ujar Qodari saat memberikan keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Menurut Qodari, kehadiran langsung Presiden dalam peresmian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat rantai pasok kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil produksi petani dan peternak.

"Kehadiran langsung Presiden menjadi pesan kuat bahwa negara hadir berpihak dan berkomitmen penuh mendorong Koperasi Desa dan Kelurahan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Mulai dari pengadaan kebutuhan pokok, pembiayaan usaha mikro, hingga penyerapan hasil pertanian dan peternakan dari masyarakat," katanya.

Qodari menjelaskan program KDKMP merupakan implementasi dari dua agenda prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Pertama, mewujudkan swasembada pangan nasional, dan kedua, memperkuat pembangunan yang dimulai dari desa untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, yakni melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025.

Melalui kedua regulasi tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sekaligus pembangunan infrastruktur pendukung seperti gerai usaha, pergudangan, dan perlengkapan operasional di tingkat desa dan kelurahan.

"Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, dan sistem distribusi nasional berbasis desa," ujar Qodari.

Lebih lanjut, dia menegaskan KDKMP tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi wadah yang mempertemukan produksi, distribusi, dan pembiayaan dalam satu sistem yang saling terintegrasi.

"Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional agar lebih berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat luas. Prinsip pengelolaan kekayaan alam oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dipandang relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Muh Isnain Mukadar atau Wale mengatakan, penegasan kembali Pasal 33 UUD 1945 dalam arah kebijakan ekonomi nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat orientasi pembangunan yang lebih inklusif.

“Pidato Presiden yang menegaskan kembali Pasal 33 UUD 1945 menjadi langkah penting untuk memperkuat arah ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat,” kata Wale dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).

Dalam pidatonya di DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan “cetak biru ekonomi bangsa Indonesia” yang harus dijalankan secara konsisten. Presiden juga menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

LMND menilai arah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi berdikari dan meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sektor-sektor strategis.

Penguatan kebijakan berbasis konstitusi dinilai dapat menjadi fondasi dalam mengurangi ketimpangan dan memperluas akses manfaat pembangunan.

Organisasi tersebut juga menyoroti masih adanya tantangan dalam tata kelola sumber daya, termasuk pengawasan sektor strategis dan pemerataan hasil pembangunan di berbagai wilayah.

“Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar dalam membangun ekonomi nasional yang adil dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat,” ujarnya.

Selain itu, LMND mendorong penguatan kebijakan hilirisasi industri, pengawasan komoditas strategis, serta pemberantasan praktik ilegal di sektor sumber daya alam.

Penguatan ekonomi kerakyatan melalui swasembada pangan, industrialisasi nasional, dan koperasi desa juga dinilai penting untuk terus didorong secara konsisten.

LMND juga mengajak partisipasi masyarakat dalam mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan kekayaan nasional benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony mengatakan organisasinya hadir untuk mendukung keberlanjutan Program MBG sekaligus membantu menyosialisasikan program kepada masyarakat.

Menurut Alven, Gapembi bersama mitra MBG tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaannya.

Organisasi tersebut berperan sebagai mitra strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program pemenuhan gizi nasional.

“Gapembi hadir untuk meluruskan berbagai informasi yang keliru terkait program MBG, sehingga cita-cita anak bangsa tidak terhambat akibat kesalahpahaman atau penghentian program,” ujar Alven dalam siaran pers pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gapembi Lampung, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Ia mengatakan keberlanjutan Program MBG penting untuk mendukung masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Program MBG dinilai dorong pemerataan ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI Tengku Syahdana mengatakan Indonesia kini menjadi negara dengan program makan bergizi berskala terbesar kedua di dunia setelah India.

Menurut Tengku, Program MBG yang dijalankan pemerintah saat ini telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia mengatakan program tersebut dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

“Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong sinergi ekonomi kerakyatan untuk semua pihak,” kata Tengku.

Tengku menjelaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melibatkan minimal lima supplier berbeda dalam rantai pasoknya.

Para pemasok tersebut berasal dari koperasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga kelompok tani yang berada di sekitar dapur MBG.

Menurut dia, skema tersebut disusun agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di daerah.

“Tujuannya agar manfaat ekonomi tersebar dan kesejahteraan meningkat bersama,” ujarnya.

Gubernur Lampung soroti ketimpangan desa dan kota

Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai Program MBG dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial, terutama terkait akses nutrisi bagi masyarakat di pedesaan.

Menurut Rahmat, peningkatan kualitas generasi bangsa harus dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak secara merata.

“Program MBG diharapkan mampu membantu mengurangi ketimpangan, terutama dalam akses nutrisi yang seimbang bagi anak-anak,” ujar Rahmat.

Ia mengatakan sekitar 70 persen populasi Indonesia berada di desa, namun sekitar 70 persen kekayaan justru terkonsentrasi di kota-kota besar.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih tingginya ketimpangan ekonomi dan akses kesejahteraan di masyarakat.

Rahmat menilai Program MBG menjadi salah satu langkah penting dalam mencerdaskan generasi muda sebelum Indonesia menuju peradaban yang lebih maju.

“Peningkatan kualitas generasi dimulai dari pemenuhan gizi anak-anak,” katanya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menurunkan suku bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden menilai kebijakan suku bunga yang lebih terjangkau bagi masyarakat kecil penting untuk memperkuat akses pembiayaan dan mendorong pemerataan ekonomi.

“Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan bank-bank milik negara diharapkan dapat memperkuat peran sosialnya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurut Prabowo, pelaku usaha besar yang memiliki akses modal lebih luas pada dasarnya memiliki lebih banyak pilihan sumber pembiayaan, termasuk dari pasar global maupun lembaga keuangan komersial.

Pernyataan tersebut, lanjut dia, sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Pancasila yang menempatkan negara hadir untuk menjaga pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selain melakukan intervensi kebijakan moneter, Pemerintah RI pada hari yang sama juga menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam untuk memperkuat penerimaan fiskal dan menjaga ketahanan devisa negara.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah sehingga ruang pembiayaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat semakin terjaga.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan perhatian mendalam terhadap upaya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengatasi ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi.

Urgensi penyelarasan pembangunan ini mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/5/2026).

"Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya di depan para kepala daerah se-Banyumas Raya.

Luthfi menegaskan bahwa wilayah utara dan selatan memiliki karakteristik geografi dan tantangan sosiologis yang berbeda.

Perbedaan tersebut menuntut adanya perlakuan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing kawasan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengandalkan instruksi dari tingkat atas tanpa melihat dinamika di lapangan.

Kondisi pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah saat ini memang memerlukan dorongan investasi dan perbaikan infrastruktur yang lebih masif.

Sektor pangan, energi terbarukan, pariwisata, hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah menjadi pilar potensial yang belum tergarap optimal.

Di sisi lain, isu kemiskinan dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemangku kebijakan.

Secara khusus, di Kabupaten Banjarnegara, ancaman penurunan fungsi ekonomi pada Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica menjadi ancaman serius. Sedimentasi yang terjadi pada infrastruktur energi itu telah mengancam pasokan listrik untuk sistem transmisi Jawa-Bali.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tak bisa berbuat banyak. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengambil inisiatif untuk mengajukan proyek pengerukan dan revitalisasi waduk tersebut ke tingkat nasional.

Langkah ini memerlukan rekomendasi politik dan administratif yang kuat dari pemerintah provinsi. Penanganan kawasan hulu sungai secara lintas wilayah juga mendesak dilakukan guna menghentikan laju erosi tanah.

Merespons tuntutan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawal usulan revitalisasi itu ke kementerian terkait.

Sektor energi dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sehingga gangguan pada operasional PLTA Mrica harus diatasi secara kolektif.

Pemprov Jateng berencana melakukan langkah formal dalam waktu dekat untuk membuka jalur komunikasi dengan korporasi negara terkait.

"Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama," kata Luthfi memberikan kepastian.

Gubernur menyimpulkan bahwa penyelesaian ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan memerlukan pola kerja simultan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta seluruh pemangku kepentingan strategis lainnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho memberikan apresiasi atas langkah proaktif jajaran eksekutif dalam menyelaraskan program kerja ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di bagian selatan harus dipacu agar tidak tertinggal dari koridor utara yang secara industri telah berkembang lebih maju.

"Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini," kata Setya dalam sambutannya.

DPRD Jawa Tengah berharap komitmen pengimbangan ini dapat diwujudkan dalam program kerja yang konkret pada tahun anggaran mendatang.

"DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalankan)," katanya menambahkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah memproses penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,95 triliun kepada Badan Bank Tanah (BBT) untuk tahun anggaran 2026.

Aset tanah yang akan diserahterimakan tersebut berlokasi di empat wilayah strategis nasional, yaitu Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan di Badung, Bali.

Deputi Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah BBT Perdananto Ariwibowo menyatakan, dalam perkembangan terbarunya saat ini pencairan PMN Non-Tunai tersebut tengah dilakukan koordinasi terkait proses administrasi pengalihan aset.

"Pada tahun 2026 pemerintah juga sedang berproses PMN non-tunai, kami juga akan mendapatkan PMN non-tunai berupa aset tanah senilai Rp2,9 triliun yang berlokasi di Semarang, Karawang, Karawaci, dan Ungasan, Badung," ujar Ariwibowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ari menambahkan, injeksi modal non-tunai ini akan memperkuat kapasitas lembaga dalam mengelola tanah negara demi menarik investasi, mempercepat reforma agraria, serta mewujudkan pemerataan ekonomi.

Selain itu, aset jumbo tersebut diproyeksikan bakal menjadi fondasi operasional yang kuat bagi Badan Bank Tanah untuk mengoptimalisasi fungsi intermediasi lahan.

Dia juga menjelaskan, Bank Tanah untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dialokasikan mendapat dukungan PMN tunai dengan total pagu mencapai Rp2,5 triliun.

Namun, berdasarkan PP No. 64/2021 pasal 43 Ayat 1 realisasi suntikan modal tunai yang dikucurkan oleh negara hingga periode 2025 baru menyentuh angka Rp1,5 triliun dari total pagu yang ditetapkan dalam aturan tersebut.

“Grafik menunjukkan dukungan PMN Tunai kepada BBT yang hingga tahun 2025 mencapai total Rp 1,5 triliun. PMN tahun 2021 Rp1 triliun dan 2022 Rp500 miliar,” imbuhnya.

Apabila suntikan PMN non-tunai pada tahun Ini benar-benar terealisasi, maka total PMN yang didapat oleh Badan Bank Tanah sejak pertama kali berdiri tembus di angka Rp4,45 triliun.

Dalam hal ekonomi, Islam menekankan kepada setiap orang yang mampu bekerja hendaklah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Hanya saja, ada di antara anggota masyarakat yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Lantas bagaimana peran ekonomi Islamterhadap hal tersebut.

Harus diakui, masih banyak orang yang tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber ma'isyah mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka. Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (income) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain.

Lalu, bagaimana peran sistem ekonomi Islamdalam memberikan solusi terhadap problematika mereka? "Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak," ujar Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya berjudul "Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh" yang dalam edisi Indonesia menjadi "Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah" (Citra Islami Press, 1997).

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyebut sistem Islam di antaranya dengan konsep-konsep berikut ini:

1. Memberikan nafkah kepada sanak kerabat

Islam telah mewajibkan atas seseorang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang membutuhkan, sebagai bentuk silaturrahim dan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknnya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." ( QS Al Isra' : 26)

Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban ini untuk keluarganya, maka ia terkena hukuman. Adapun mengenai syarat-syarat memberikan nafkah, ukurannya, siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib, para fugaha' mempunyai rincian yang detail mengenai ini semua. Kita bisa menunjuk dalam bab "Nafaqaat" dari kitab-kitab fiqih yang ada.

2. Kewajiban zakat

Zakat merupakan faridhah maliyah (kewajiban berkenaan dengan harta) dan bersifat sosial. Dia merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam.

Barangsiapa yang tidak mau menunaikan zakat karena pelit maka ia dita'zir (hukuman yang mendidik) atau diambil secara paksa. Apabila ia memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau melaksanakannya.

Apabila secara terang-terangan ia mengingkari akan wajibnya, sedang dia bukan orang yang baru dalam berislam, maka pantaslah dihukumi murtad dan keluar dari agama Islam.

Harus dipahami bahwa zakat bukanlah hibah (pemberian) seorang kaya raya kepada si fakir, sama sekali bukan. Akan tetapi itu merupakan hak yang pasti bagi si fakir dan kewajiban atas para muzakki tempat daulah (negara) berwenang untuk memungutnya, kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya melalui para pegawai zakat yang di sebut dengan istilah "Badan Amil Zakat."

Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Dipungut dari aghniya' (orang-orang kaya) mereka (kaum Muslimin), kemudian diberikan kepada fuqara' (kaum Muslimin)" sehingga seakan seperti pajak yang dipungut, bukan tathawwu' (sedekah) yang diberikan dengan kerelaan hati.

Zakat dalam banyak hal berbeda dengan pajak yang diambil dari para pekerja dan usahawan sampai para pedagang kaki lima para pegawai untuk membiayai kepentingan pemerintah dan perangkatnya. "Sering kita lihat bahwa dalam praktiknya pajak itu diambil dari kaum fuqara' untuk diberikan kepada aghiya'," ujar al-Qardhawi.

Ungkapan Rasulullah SAW "Diambil dari aghniya' mereka dan diberikan kepada fuqara' mereka" ini menunjukkan bahwa zakat tidak lain kecuali memberikan harta umat -dalam hal ini dilaksanakan oleh orang-orang kaya- kepada ummat itu sendiri yaitu orang-orang fakir mereka.

Dengan demikian maka zakat adalah dari umat untuk umat, dari tangan yang diberi amanat harta kepada tangan yang membutuhkan, dan kedua tangan itu baik yang memberi atau yang mengambil merupakan dua tangan yang ada pada satu orang, satu orang itu adalah ummat Islam.

Zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, yang sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun serta bersih dari hutang.

Ini berlaku pada binatang ternak, emas, perak dan harta dagangan. Ada pun pada tanaman dan buah-buahan wajib ketika panen, dan pada tambang dan barang temuan purbakala maka wajib ketika menemukan.

Islam tidak menetapkan nishab itu suatu jumlah yang besar, agar umat ikut serta dalam menunaikan zakat dan menjadikan prosentase yang wajib dizakati sederhana. Yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang perdagangan, 5% untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10 % untuk yang disiram tanpa alat, dan 20 % untuk rikaz (barang temuan purbakala) dan tambang. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan kadar zakatnya.

3. Pemasukan negara yang lainnya

Apabila zakat belum mencukupi seluruh kebutuhan orang-orang fakir, maka masih ada pemasukan Daulah Islamiyah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan mereka, yaitu dari lima persen (5%) harta rampasan (ghanimah) atau dari harta Fai' dan hasil bumi dan yang lainnya.

Allah SWT berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesunggahnnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..." ( QS Al Anfal : 41)

Tentang Fai' Allah SWT berfirman:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian ..." ( QS Al Hasyr : 7)

Di antaranya termasuk juga apa yang dimiliki oleh negara berupa sumber minyak, tambang, lahan pertanian dan perkebunan dan yang lainnya dari apa saja yang menjadi income negara yang cukup besar.

Al-Qardhawi mengatakan negara dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan saja, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan serta menjamin kehidupan yang layak untuk mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya)..." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Sebagai pemimpin kaum Muslimin, beliau bertanggungjawab atas seluruh ummat, terutama orang-orang yang beriman. Maka barangsiapa dari mereka meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak terlantar yang terancam oleh kefakiran dan keyatiman, itu kembali kepada Rasul, dan Rasul pun memperhatikannya.

Umar berkata tentang harta negara, "Tidak seorang pun kecuali dia berhak memperoleh harta ini."

Umar telah mewajibkan dari Baitul Maal gaji untuk seorang Yahudi yang dilihat meminta-minta di pintu. Demikian menetapkan untuk tiap anak yang dilahirkan dalam Islam pemberian santunan yang terus bertambah seiring dengan semakin tumbuh dan dewasanya mereka.

4. Hak-hak lain di dalam harta

Apabila zakat belum mencukupi -begitu pula pemasukan-pemasukan yang lainnya- untuk menanggung kehidupan orang-orang fakir, maka wajib bagi orang-orang kaya di masyarakat untuk mencukupi mereka. Karena bukanlah seorang mukmin itu orang yang semalaman perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan.

Bukan pula seorang mukmin itu orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Oleh sebab itu jika mereka mampu mengamalkan ini semua karena kesadaran mereka dan karena dorongan iman dan taqwa, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kaum "Asy'ariyyiin."

Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum "Asy'ariyyiin" itu apabila hendak berangkat berperang, atau karena perbekalan keluarga mereka habis di kota Madinah, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka di dalam satu baju, kemudian membagi-bagi di antara mereka dalam satu tempat secara sama rata, mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka" (HR. Bukhari Muslim)

Apabila masyarakat tidak bisa berbuat sesuatu dari kesadaran mereka untuk memperhatikan orang-orang fakir, maka imam (pemimpin)lah yang mewajibkan kepada para aghniya' untuk mencukupi mereka. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak (kewajiban) selain zakat." Ini juga dikuatkan oleh Al Qur'an sebagai berikut:

"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menurunkan zakat." ( QS Al Baqarah : 177)

Ayat tersebut memisahkan antara memberikan harta kepada yang membutuhkannya -yaitu sanak kerabat, anak-anak yatim dan seterusnya- dengan menunaikan zakat, ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan hak (kewajiban) dalam harta.

Akan tetapi zakat itu merupakan hak yang bersifat rutin, tetap dan terbatas (ditentukan). Adapun kewajiban-kewajiban lainnya lebih bersifat sewaktu-waktu diperlukan, dan tidak ada batas tertentu dan tidak pula waktu tertentu.

Apabila tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut secara rela, maka mereka akan dipaksa untuk mengeluarkannya.

Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya Allah akan mencabut melaIui penguasa terhadap sesuatu yang tidak bisa dicabut dengan Al Qur'an."

5. Sedekah Sunah

Di dalam menegaskan masalah takaful (saling menanggung), Islam tidak hanya membatasi pada undang-undang yang bersifat wajib, tetapi juga mendidik seorang Muslim untuk berkurban, meskipun tidak diminta dan untuk berinfaq meskipun tidak diwajibkan kepadanya, dan bahwa harta dan dunia bagi mereka adalah kecil. Islam juga memperingatkan pemiliknya dari sifat pelit dan kikir, sebaliknya mendorong untuk berinfaq, baik dalam keadaan suka maupun duka, di waktu lapang ataupun sempit, rahasia maupun terang-terangan. Islam menjanjikan ganti berupa karunia Allah di dunia dan pahala di akhirat kelak. Allah berfirman:

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari-Nya dan karunia..." ( QS Al Baqarah : 268)

"Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." ( QS Saba' : 39)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS Al Baqarah: 274)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan operasionalisasi1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur pada Sabtu (16/5/2026).

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan melalui pengembangan koperasi yang produktif, modern, dan terintegrasi.

Pemerintah menilai penguatan koperasi desa menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Prabowo yang tiba di Pangkalan TNI AU Iswahjudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, sekitar pukul 08.00 WIB membawa sejumlah agenda strategis di bidang ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan.

Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti, Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, serta Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.

Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tuban. Fokus utama kunjungan tersebut mencakup penguatan koperasi desa, pembangunan sosial, hingga peningkatan produktivitas pertanian nasional.

Di Kabupaten Nganjuk, Presiden Prabowo akan meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi sekaligus simbol penghormatan terhadap nilai perjuangan dan perhatian pemerintah terhadap aspek sosial kemasyarakatan.

Tak hanya itu, Presiden juga Usai agenda di Nganjuk, Presiden Prabowo akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tuban untuk menghadiri Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga produktivitas sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Jawa Timur dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.50 WIB. Turut mendampingi dalam penerbangan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput ketika membicarakan hilirisasi, yakni untuk siapa nilai tambah itu sebenarnya diciptakan.

Ketika berbagai proyek industri berskala besar digerakkan, keberhasilan sering kali diukur hanya dari kapasitas produksi, nilai investasi, atau angka ekspor. Padahal, ukuran paling jujur justru terletak pada sejauh mana perubahan itu menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.

Inilah yang membuat pengembangan ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, menjadi menarik untuk dibicarakan lebih jauh.

Mengujinya sebagai bukan sekadar proyek industri, tetapi sebagai laboratorium ekonomi yang menguji apakah pertumbuhan benar-benar bisa berjalan beriringan dengan pemerataan.

Proyek yang digagas melalui seremoni groundbreaking hilirisasi nasional tahap II oleh Danantara ini menghadirkan sinergi lintas badan usaha negara, mulai dari MIND ID, DEFEND ID, ANTAM, Freeport Indonesia, PINDAD, hingga PELINDO.

Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan konsolidasi kekuatan industri nasional, tetapi juga menggambarkan perubahan pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi dari hulu, hingga hilir.

Di dalamnya, terdapat pembangunan fasilitas lini produksi brass mill dan brass cups, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia berkapasitas 30 ton per tahun.

Angka-angka tersebut tentu penting, tetapi yang lebih menarik adalah proyeksi penyerapan tenaga kerja yang mencapai hingga 7.500 orang.

Angka ini bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Namun menjadi cermin dari peluang mobilitas sosial yang terbuka, terutama bagi masyarakat di sekitar Gresik dan Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan keberhasilan investasi industri sangat bergantung pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial.

Ia menggarisbawahi satu hal penting bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada proses industrialisasi, tetapi harus berlanjut menjadi proses sosial yang memperkuat kohesi dan kesejahteraan.

Produk turunan

Menariknya memang, hilirisasi di Gresik tidak lagi berada pada tahap dasar, melainkan telah bergerak ke produk turunan tingkat lanjut. Ini berarti kebutuhan tenaga kerja yang muncul juga lebih beragam dan menuntut kompetensi yang lebih tinggi.

Dari pengolahan katoda tembaga menjadi pipa dan kawat, hingga pengembangan bahan baku amunisi di bawah DEFEND ID, serta pengolahan emas oleh ANTAM, seluruh rantai produksi membuka spektrum pekerjaan yang luas. Artinya, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Maka transformasi yang sesungguhnya sedang berjalan dengan baik. Ketika sebuah proyek industri mampu menggeser struktur tenaga kerja dari pekerjaan berupah rendah menuju pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, maka dampaknya tidak lagi bersifat jangka pendek.

Upaya ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Emil Dardak menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja ini berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah, sehingga pembangunan ekonomi ke depan menjadi lebih inklusif. Inklusivitas ini penting, karena tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang tidak memiliki makna sosial.

Namun, keberhasilan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan desain kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar mendapatkan ruang prioritas.

Afirmasi terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan Emil, menjadi kunci agar manfaat hilirisasi tidak bocor ke luar daerah. Ini bukan soal proteksionisme, melainkan tentang keadilan distribusi manfaat pembangunan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai, maka stabilitas sosial akan terjaga, dan investasi pun memiliki fondasi yang lebih kuat.

Lebih jauh, proyek ini juga memperlihatkan bagaimana hilirisasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Jawa Timur, khususnya kawasan Gerbangkertosusila, selama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan hadirnya industri hilir yang terintegrasi, kontribusi tersebut berpotensi meningkat, sekaligus menyebar ke sektor-sektor lain. Efek berganda dari industri ini tidak hanya terjadi di dalam kawasan industri, tetapi juga merembet ke sektor jasa, perdagangan, hingga usaha kecil di sekitarnya.

Pembagian peran

Konsep hilirisasi yang diterapkan di Gresik ini juga mencerminkan pembagian peran yang lebih seimbang antarwilayah.

Daerah penghasil di hulu tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekstraksi, sementara daerah, seperti Jawa Timur, berfokus pada hilirisasi tahap lanjut yang bersifat multi-komoditas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap daerah memiliki peran strategis dalam rantai nilai nasional.

Dalam lingkup global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Daya saing global tidak cukup hanya dibangun dari sisi industri, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, hilirisasi berisiko menjadi proyek besar yang kehilangan makna di tingkat lokal.

Oleh karena itu, keberadaan proyek ini seharusnya juga diiringi dengan investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor industri hilir menuntut adanya sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Jika ini berjalan dengan baik, maka hilirisasi tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan generasi pekerja yang lebih kompetitif di masa depan.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah pilihan arah pembangunan. Apakah bangsa ini ingin pertumbuhan yang cepat tetapi timpang, atau pertumbuhan yang mungkin lebih kompleks, tetapi lebih adil.

Proyek di Gresik memberikan gambaran bahwa keduanya tidak harus saling meniadakan. Dengan kolaborasi lintas sektor, afirmasi terhadap masyarakat lokal, dan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, hilirisasi dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Harapan terbesar dari proyek ini bukan hanya pada angka produksi atau investasi, tetapi pada cerita-cerita baru yang lahir dari masyarakat yang mendapatkan kesempatan.

Ketika seorang pekerja lokal mampu meningkatkan taraf hidupnya, ketika keluarga merasakan dampak dari pekerjaan yang lebih layak, dan ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan. Semua itu, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah memperluas jaringan perkeretaapian nasional kembali menguat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penambahan rel hingga sekitar 14.000 kilometer dalam 20 tahun ke depan, sebuah langkah besar untuk mengubah wajah konektivitas Indonesia.

Di balik target tersebut, tersimpan kebutuhan investasi yang tidak kecil. Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp1.100 triliun hingga Rp1.200 triliun hingga 2045, mencerminkan skala proyek yang bukan hanya masif, tetapi juga kompleks dari sisi pembiayaan.

AHY menilai investasi jumbo itu sepadan dengan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api menjadi kunci untuk menekan biaya logistik, memperkuat mobilitas barang dan manusia, serta mendorong pemerataan ekonomi antardaerah.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Merespons hal itu, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mendukung rencana pengembangan konektivitas perkeretaapian nasional. Namun, dia mengkritisi sumber pendanaan yang dinilainya akan menjadi persoalan mendasar.

"Boleh saja pemerintah ingin membangun jalur kereta nasional hingga di luar Jawa. Yang harus dipikirkan, anggarannya dari mana?" ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/4).

Menurutnya, proyek kereta penumpang kurang menarik di mata investor swasta sehingga kesepakatan pendanaan akan terasa sulit. Di sisi lain, sambungnya, proyek tersebut tidak bisa berjalan jika hanya mengandalkan anggaran negara. Djoko mendorong pemerintah untuk berfokus pada proyek reaktivasi jalur kereta ketimbang membuka jalur baru.