Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memberikan perhatian mendalam terhadap upaya pemerataan dan keseimbangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan.

Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus mengatasi ketimpangan infrastruktur yang selama ini terjadi.

Urgensi penyelarasan pembangunan ini mengemuka dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya yang diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara pada Senin (18/5/2026).

"Kenapa Jawa Tengah harus kita rembug dan harus kita bicarakan, agar ini nanti menjadi policy (kebijakan) bersama. Sehingga dalam membangun Provinsi Jawa Tengah bisa setarikan napas, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan dalam rangka mengintegrasikan dengan pemerintah pusat," ucap Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya di depan para kepala daerah se-Banyumas Raya.

Luthfi menegaskan bahwa wilayah utara dan selatan memiliki karakteristik geografi dan tantangan sosiologis yang berbeda.

Perbedaan tersebut menuntut adanya perlakuan kebijakan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing kawasan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya mengandalkan instruksi dari tingkat atas tanpa melihat dinamika di lapangan.

Kondisi pembangunan di wilayah selatan Jawa Tengah saat ini memang memerlukan dorongan investasi dan perbaikan infrastruktur yang lebih masif.

Sektor pangan, energi terbarukan, pariwisata, hingga pengembangan ekosistem ekonomi syariah menjadi pilar potensial yang belum tergarap optimal.

Di sisi lain, isu kemiskinan dan keterbatasan aksesibilitas masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh jajaran pemangku kebijakan.

Secara khusus, di Kabupaten Banjarnegara, ancaman penurunan fungsi ekonomi pada Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica menjadi ancaman serius. Sedimentasi yang terjadi pada infrastruktur energi itu telah mengancam pasokan listrik untuk sistem transmisi Jawa-Bali.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tak bisa berbuat banyak. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengambil inisiatif untuk mengajukan proyek pengerukan dan revitalisasi waduk tersebut ke tingkat nasional.

Langkah ini memerlukan rekomendasi politik dan administratif yang kuat dari pemerintah provinsi. Penanganan kawasan hulu sungai secara lintas wilayah juga mendesak dilakukan guna menghentikan laju erosi tanah.

Merespons tuntutan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kesiapan penuh dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawal usulan revitalisasi itu ke kementerian terkait.

Sektor energi dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sehingga gangguan pada operasional PLTA Mrica harus diatasi secara kolektif.

Pemprov Jateng berencana melakukan langkah formal dalam waktu dekat untuk membuka jalur komunikasi dengan korporasi negara terkait.

"Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama," kata Luthfi memberikan kepastian.

Gubernur menyimpulkan bahwa penyelesaian ketimpangan pembangunan wilayah utara dan selatan memerlukan pola kerja simultan yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta seluruh pemangku kepentingan strategis lainnya.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Arinugroho memberikan apresiasi atas langkah proaktif jajaran eksekutif dalam menyelaraskan program kerja ini.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di bagian selatan harus dipacu agar tidak tertinggal dari koridor utara yang secara industri telah berkembang lebih maju.

"Atas nama DPRD, penghargaan setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan pagi ini," kata Setya dalam sambutannya.

DPRD Jawa Tengah berharap komitmen pengimbangan ini dapat diwujudkan dalam program kerja yang konkret pada tahun anggaran mendatang.

"DPRD Jateng berharap ada keseimbangan Jawa Tengah selatan dan utara. Ini adalah upaya kita bersama. Semoga kita betul-betul bisa menjalankan ngopeni (merawat) dan ngelakoni (menjalankan)," katanya menambahkan.

Banyumas, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto Christoveny menyatakan kinerja ekonomi Banyumas Raya pada 2025 tumbuh signifikan dibandingkan 2024 dengan melampaui rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah dan nasional.

"Seluruh daerah di Banyumas Raya meningkat dibandingkan 2024 dan rata-rata berada di atas pertumbuhan Jawa Tengah maupun nasional," katanya dalam kegiatan Bincang Bersama Media (BBM) di Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jateng, Selasa petang.

Dia mengatakan secara nominal pangsa produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar di kawasan Banyumas Raya berada di Kabupaten Cilacap dengan kontribusi 49,22 persen terhadap total ekonomi kawasan tersebut, selanjutnya disusul Banyumas sebesar 27,52 persen, Purbalingga 12,44 persen, dan Banjarnegara 10,81 persen.

Dari sisi struktur ekonomi, industri pengolahan masih menjadi sektor dengan pangsa terbesar, hampir 39 persen. Sementara sektor pertanian berkontribusi sekitar 14 persen, perdagangan 11 persen, dan konsumsi 9 persen.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tercatat 5,97 persen, naik dari 5,35 persen pada 2024. Purbalingga tumbuh menjadi 5,92 persen dari sebelumnya 4,57 persen, Banjarnegara naik menjadi 5,26 persen dari 5,15 persen, dan Cilacap naik 3,31 persen dari 2,7 persen.

Menurut dia, akselerasi pertumbuhan tersebut terutama ditopang industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan yang menjadi motor utama ekonomi kawasan.

"Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung peningkatan belanja pemerintah dan investasi," katanya.

Dia mengatakan berbagai program pemerintah seperti insentif dan bantuan sosial, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), turut mendorong kinerja industri pengolahan, khususnya makanan dan minuman.

Menurut dia, sektor pertanian juga menunjukkan perbaikan seiring kondisi cuaca pada 2025 yang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga produksi meningkat.

"Perdagangan pun membaik karena meningkatnya daya beli masyarakat," katanya menjelaskan.

Terkait inflasi dengan pada Februari 2026, dia mengatakan secara bulanan inflasi di Purwokerto (Kabupaten Banyumas) tercatat 0,78 persen dan Cilacap 0,8 persen dibandingkan Januari 2026.

Menurut dia, inflasi tersebut dipicu harga bahan pokok seperti telur, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, serta harga emas yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

Secara tahunan, kata dia, inflasi bulan Februari 2026 di Purwokerto tercatat 4,14 persen dan Cilacap 4,22 persen.

Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut dipengaruhi efek basis akibat diskon tarif listrik pada Januari-Februari 2025.

"Secara tahunan terlihat tinggi karena pada awal 2025 ada diskon tarif listrik sehingga basisnya rendah. Ke depan diperkirakan kembali ke dalam sasaran karena tarif listrik sudah normal," katanya.

Sebagai upaya pengendalian inflasi, dia mengatakan BI bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui operasi pasar, pasar murah, penguatan pasokan, serta fasilitasi distribusi pangan guna menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga.

Di sisi digitalisasi, kata dia, indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di empat kabupaten Banyumas Raya menunjukkan peningkatan pada semester II 2025 dibandingkan periode sebelumnya, meskipun aspek realisasi masih perlu ditingkatkan.

"Transaksi QRIS juga melonjak signifikan sepanjang 2025 dengan total 106 juta transaksi senilai Rp9,7 triliun, meningkat hampir 300 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 35 juta transaksi senilai Rp3,5 triliun. Jumlah merchant pun naik dari sekitar 474 ribu pada 2024 menjadi lebih dari 612 ribu pada 2025," katanya.

Selain itu, kata dia, BI Purwokerto dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) 2026 menyiapkan uang layak edar sebesar Rp3,5 triliun, meningkat dibandingkan 2025 sebesar Rp3 triliun.

Menurut dia, kuota layanan penukaran uang layak edar tersebut bertambah hingga sekitar 15.000 layanan dengan melibatkan 25 bank dan 50 titik loket.

"Kami akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, mendorong digitalisasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Banyumas Raya," kata Christoveny.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026