Pemprov Sumut Respons Dugaan Lonjakan Harga Minyakita Akibat MBG dan Bantuan Pangan
Pemprov Sumut menanggapi dugaan lonjakan harga Minyakita akibat program pemerintah dengan pengawasan distribusi ketat untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan.
(Bisnis.Com) 20/05/26 08:50 225754
Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara merespons adanya dugaan implementasi program pemerintah sebagai penyebab melonjaknya harga Minyakita di Sumut yang terjadi beberapa waktu belakangan.
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut Charles Situmorang mengatakan Pemprov melihat dugaan yang berkembang secara objektif dan hati-hati.
"Kami melihatnya secara objektif dan hati-hati. Program bantuan pangan maupun program strategis pemerintah pada prinsipnya bertujuan baik untuk membantu masyarakat dan menjaga ketahanan pangan," kata Charles, Selasa (19/5/2026).
Dijelaskan Charles, peningkatan kebutuhan minyak goreng pada periode tertentu memang dapat mempengaruhi dinamika distribusi dan permintaan di pasar. Selain itu, disparitas (kesenjangan) harga antara Minyakita dan minyak curah juga berpotensi menimbulkan pergeseran pola pembelian di tingkat pelaku usaha maupun konsumen.
Namun dia menampik bila kenaikan harga Minyakita dikaitkan langsung dengan program-program pemerintah.
Charles mengatakan Pemprov bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawasan distribusi agar penyaluran Minyakita tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan distribusi.
Disperindag ESDM Sumut juga memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga, antara lain melalui pengawasan dan pemantauan intensif bersama satgas pangan, pemerintah kabupaten/ kota, bulog, serta distributor dan produsen.
"Kami juga melakukan sidak pasar rutin, diantaranya di Medan, Deliserdang, Langkat, Karo, Simalungun, dan Tanjungbalai untuk melihat langsung distribusi Minyakita di pasar tradisional," ujarnya.
Diungkapkan Charles, memang ada temuan perbedaan harga Minyakita di lapangan, khususnya di pasar dan pedagang yang tidak masuk dalam pantauan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), maupun jalur distribusi langsung program Minyakita. Ditambah lagi, permintaan masyarakat akan Minyakita juga meningkat sehingga stok langsung habis setiap kali masuk ke pasar.
Namun distribusi Minyakita dari Bulog dan distribustor disebutnya dalam kondisi lancar dan pasokan tersedia.
Dia menekankan distribusi Minyakita yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) lebih terjaga pada pasar pantauan dan pedagang binaan yang mendapat suplai langsung dari bulog/ distributor. Sementara pada jalur distribusi non pantauan, rantai pasok yang lebih panjang, tambahan biaya distribusi, hingga pengambilan margin di tingkat pengecer mempengaruhi harga jual ke konsumen.
Charles menyampaikan saat ini Pemprov Sumut terus melakukan pengecekan menyeluruh di berbagai daerah untuk memetakan titik-titik kenaikan harga Minyakita, memastikan kelancaran distribusi, serta menelusuri jika ada indikasi penyimpangan distribusi maupun penjualan di atas HET yang tak sesuai ketentuan.
Pemprov Sumut juga disebutnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, bulog, produsen, dan distributor agar distribusi MinyaKita dapat semakin merata, khususnya ke pasar rakyat dan wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau distribusi langsung.
"Harapannya, stabilitas harga dan ketersediaan MinyaKita di masyarakat tetap terjaga. Kami berharap itu segera," tandasnya.
#minyakita-sumut #harga-minyakita #pemprov-sumut #distribusi-minyakita #kenaikan-harga-minyakita #program-bantuan-pangan #satgas-pangan-sumut #pasar-tradisional-sumut #disparitas-harga-minyak #pengawas