Sutan Emir Hidayat ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Nagari Periode 2026-2030, sebagaimana ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Bank Nagari, Senin (22/6).

Dalam rilis resminya disebutkan, penetapan itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola, kepatuhan syariah, serta mendorong pertumbuhan layanan perbankan syariah Bank Nagari yang semakin kompetitif.

"Dengan pengalaman, kapasitas, dan dedikasi yang dimilik, optimis kehadiran Sutan Emir Hidayat akan membawa kontribusi besar dalam memastikan Bank Nagari Syariah terus tumbuh dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, integritas, dan profesionalisme," demikian bank tersebut pada Senin.

Bank tersebut mengharapkan langkah itu akan mendukung Bank Nagari dalam menghadirkan layanan perbankan syariah yang semakin kuat, modern, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyoroti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang membuka peluang unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi pengawasan sektor kesehatan.

Permenkes yang mulai berlaku pada 12 Juni 2026 itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Timboel menyoroti Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 yang menyebut pemilik rumah sakit dapat mengajukan permintaan anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan.

Menurut dia, ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai posisi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang seharusnya menjalankan fungsi pelayanan publik dan pengawasan secara independen terhadap seluruh rumah sakit.

"Seluruh pegawai Kementerian Kesehatan seharusnya fokus menjalankan tugas negara di bidang kesehatan dan bersikap independen terhadap seluruh rumah sakit," kata Timboel, Kamis (19/6/2026).

Ia menilai keterlibatan pegawai Kemenkes dalam dewan pengawas rumah sakit berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama ketika rumah sakit menghadapi persoalan dengan lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, keberadaan unsur Kemenkes dalam dewan pengawas dapat membuat pemilik rumah sakit memperoleh dukungan ketika menghadapi persoalan operasional atau sengketa terkait layanan dan klaim.

"Apabila terjadi persoalan, misalnya dugaan fraud yang dipersoalkan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan, terdapat potensi anggota dewan pengawas dari unsur Kemenkes berada pada posisi yang tidak independen," ujarnya.

Selain menyoroti potensi benturan kepentingan, Timboel juga mengkritik peluang ASN Kementerian Kesehatan memperoleh penghasilan tambahan dari jabatan tersebut. Menurutnya, kondisi itu dapat memecah fokus kerja ASN yang telah menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menilai ketentuan tersebut berpotensi memperkuat pengaruh Kementerian Kesehatan terhadap rumah sakit di luar rumah sakit umum pusat yang berada langsung di bawah kementerian.

Timboel berpendapat Pasal 52 ayat (2) Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 berpotensi tidak sejalan dengan sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta keseimbangan dan keselarasan.

Atas dasar itu, BPJS Watch meminta pemerintah merevisi ketentuan tersebut. Timboel mengusulkan agar unsur Kementerian Kesehatan tidak diperbolehkan menjadi anggota dewan pengawas rumah sakit, kecuali pada rumah sakit umum pusat yang dimiliki pemerintah melalui Kementerian Kesehatan.

"Pasal 52 ayat (2) sebaiknya direvisi sehingga rumah sakit dilarang memilih anggota dewan pengawas dari unsur Kementerian Kesehatan, kecuali untuk rumah sakit umum pusat milik Kemenkes," kata dia.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 merupakan bagian dari implementasi transformasi sistem kesehatan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Kesehatan. Salah satu fokus transformasi tersebut adalah penguatan fasilitas kesehatan rujukan, termasuk tata kelola rumah sakit, guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menyebutkan wilayahnya memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi sebanyak 1.455 kiloliter (kl) per bulan, yang disalurkan melalui 599 pangkalan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Kepala Seksi Inventarisasi Sarana, Prasarana, dan Industri Dinas Perindustrian Kota Sorong Noverius Budji di Sorong, Kamis, mengatakan alokasi tersebut disalurkan melalui tujuh agen resmi yang beroperasi di Kota Sorong dan diawasi secara rutin agar tepat sasaran.

"Total alokasi per bulan minyak tanah untuk tujuh agen sebanyak 1.455 kl, kemudian disalurkan ke masing-masing pangkalan," katanya.

Noverius menyebutkan tujuh agen yang memperoleh alokasi minyak tanah bersubsidi di Kota Sorong yakni PT Berkat Abadi Sorong sebanyak 235 kl untuk 93 pangkalan dan PT Sinar Kuin Sejahtera 220 kl untuk 76 pangkalan.

Kemudian, PT Adhya Pratama Lestari 315 kl untuk 125 pangkalan, PT Wiraniaga Mandiri 155 kl untuk 72 pangkalan, PT Murni Energi Utama 380 kl untuk 121 pangkalan, PT Barokah Cahaya Abriani Indojaya 50 kl untuk 38 pangkalan, serta PT Syeni Edi Energi 100 kl untuk 74 pangkalan.

Ia menjelaskan sebanyak 599 pangkalan minyak tanah tersebar di berbagai wilayah Kota Sorong.

Dari jumlah itu, 83 pangkalan dikelola oleh orang asli Papua (OAP), sedangkan 516 pangkalan lainnya dikelola oleh non-OAP.

Menurut dia, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi guna memastikan penyalurannya sesuai peruntukan serta dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp4.000 per liter.

"Pengawasan dilakukan secara rutin mulai dari tingkat agen hingga pangkalan. Setiap agen diwajibkan menyampaikan laporan penyaluran kepada pemerintah daerah melalui data distribusi yang berasal dari pangkalan," katanya.

Ia mengatakan data yang dihimpun mencakup jumlah penjualan kepada masyarakat berdasarkan kepala keluarga serta volume minyak tanah yang diterima, sehingga distribusi dapat dipantau secara menyeluruh.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menemukan pelanggaran berupa penjualan minyak tanah di atas HET maupun praktik penimbunan oleh pangkalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi minyak tanah bersubsidi.

"Kalau ada laporan atau temuan terkait penjualan di atas HET maupun dugaan penimbunan, kami akan turun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran hingga tindakan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menegaskan minyak tanah yang disalurkan ke pangkalan harus terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah layanan masing-masing sebelum didistribusikan ke luar wilayah tersebut.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan terhadap 1,7 juta perjalanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) periode Januari hingga Juni 2026 secara digital guna memastikan kelaikan kendaraan dan keselamatan penumpang.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang guna memastikan aspek kelaikan kendaraan dan kepatuhan operator," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pengawasan terhadap bus AKAP dilakukan secara digital melalui pemanfaatan aplikasi Terminal Online System (TOS) yang telah diterapkan di 115 Terminal Penumpang Tipe A di seluruh Indonesia.

Aan mengatakan pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi TOS memungkinkan petugas melakukan pengawasan angkutan umum secara lebih efektif.

Ia mengungkapkan berdasarkan hasil pengawasan pada TOS periode 1 Januari hingga 12 Juni 2026, layanan AKAP yang terpantau berangkat melalui Terminal Tipe A (TTA) mencapai 1.709.993 kali perjalanan dan layanan AKAP yang datang sebanyak 1.759.161 kali perjalanan.

Selain itu, Kemenhub mencatat jutaan layanan bus AKAP tersebut mengangkut 22.769.512 penumpang berangkat dan 21.790.578 penumpang datang melalui TTA.

Dengan sistem itu, Kemenhub dapat memantau operasional kendaraan secara lebih efektif dan dapat mengidentifikasi berbagai pelanggaran yang berpotensi mempengaruhi keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya.

"Kami telah mencatat sejumlah perjalanan bus yang dinyatakan laik jalan serta bus yang terindikasi melakukan pelanggaran," jelasnya.

Adapun dari hasil pengawasan terhadap kendaraan yang berangkat dari 115 TTA, Ditjen Perhubungan Darat menemukan sebanyak 989.176 kali perjalanan (57,85 persen) terindikasi melakukan pelanggaran dan 720.817 kali perjalanan (42,15 persen) dinyatakan tidak melanggar.

Sementara itu, dari bus AKAP yang datang, tercatat sebanyak 1.011.044 kali perjalanan (57,47 persen) terindikasi melakukan pelanggaran dan 748.117 kali perjalanan (42,33 persen) dinyatakan tidak melakukan pelanggaran.

Hasil dari pengawasan yang dilakukan, ditemukan beberapa pelanggaran administratif. Tercatat pelanggaran yang paling banyak ditemukan meliputi penyimpangan trayek, masa berlaku uji berkala kendaraan atau BLUe sudah kedaluwarsa, serta Kartu Pengawasan (KPS) tidak lagi berlaku.

Aan menjelaskan rincian pelanggaran yang ditemukan pada bus yang berangkat dari TTA meliputi 579.641 pelanggaran penyimpangan trayek, pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa 265.673 kali pelanggaran, dan 447.961 kali pelanggaran masa berlaku KPS yang kedaluwarsa.

Pelanggaran serupa juga ditemukan pada bus yang datang di seluruh TTA. Kemenhub menemukan 577.788 kali pelanggaran penyimpangan trayek, 287.068 kali pelanggaran masa berlaku uji berkala kedaluwarsa, dan 474.185 kali pelanggaran masa berlaku KPS sudah tidak berlaku.

Ia menekankan kepatuhan operator terhadap persyaratan administrasi dan teknis kendaraan masih harus ditingkatkan karena hal itu menjadi dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin keselamatan masyarakat.

"Temuan ini menjadi bahan evaluasi kami ke depannya untuk terus memperkuat pengawasan, meningkatkan pembinaan kepada operator," jelasnya.

Ditjen Perhubungan Darat juga mencatat sejumlah perusahaan otobus (PO) yang paling banyak melakukan pelanggaran di antaranya PT SSR, PT EMPS, PT PP, PT SJML, dan PT BDM.

Aan menambahkan pihaknya telah melakukan penindakan terhadap PO tersebut serta akan terus melakukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan melalui pembinaan, pengawasan berkala, serta penguatan pemanfaatan sistem digital guna mendorong peningkatan kepatuhan operator angkutan orang.

"Prinsip kami jelas, keselamatan harus menjadi prioritas utama," tegas Aan.

Oleh karena itu, dia mengimbau seluruh operator untuk memastikan armada yang dioperasikan laik jalan dengan memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administratif.

"Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkeselamatan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut.

"Upaya ini kami lakukan melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Merak, Banten," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan uji petik dilaksanakan untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laiklaut serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai prinsip zero compromise for safety.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro yang melayani lintas Merak–Bakauheni, yaitu KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal," jelasnya.

Terhadap temuan tersebut, operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Samsuddin, menyampaikan kegiatan uji petik merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan guna memastikan seluruh armada penumpang yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada periode angkutan libur sekolah tahun 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” beber Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut.

Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan layanan transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman.

"Kami terus berupaya dan berkomitmen dalam mewujudkan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 939.322 kendaraan atau 75,64 persen tidak melakukan pelanggaran, sementara 302.561 kendaraan atau 24,36 persen melakukan pelanggaran.

"Kami melakukan pengawasan di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia. Dari Januari hingga 12 Juni 2026, sudah sebanyak 1.241.883 kendaraan yang tercatat dalam pengawasan," ujarnya.

Dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 407.534 yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 195.377 kendaraan (47,94 persen); dan pelanggaran dimensi sebanyak 6.410 kendaraan (1,57 persen).

Selanjutnya, pelanggaran dokumen sebanyak 203.656 kendaraan (49,97 persen); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 34 kendaraan (0,01 persen); dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 2.057 kendaraan (0,50 persen).

Dia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif.

"Penindakan yang dilakukan antara lain pemberian peringatan, tilang, tilang kepolisian, dan juga tilang oleh UPPKB lainnya," jelas Dirjen.

Adapun, ia menyebutkan lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 1.041 kendaraan, PT IP dengan 967 kendaraan, PT SA sebanyak 749 kendaraan, CV SKE sebanyak 701 kendaraan, dan PT EW sebanyak 688 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, lanjut Aan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 20.734 kendaraan.

Kemudian, kendaraan barang paket sebanyak 17.770 kendaraan, muatan pasir sebanyak 15.591 kendaraan, muatan perkebunan sebanyak 8.846 kendaraan, dan semen sebanyak 8.189 kendaraan.

Aan menyebutkan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 7,74 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Persentase pelanggaran kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 tercatat sebesar 24,36 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 24,71 persen.

"Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan tingkat kepatuhan, meskipun pelanggaran pada aspek muatan dan dokumen masih cukup dominan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - ​​​​​Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi dari mulai terminal hingga SPBU agar semakin tepat sasaran.

"Pengawasan dilakukan mulai dari proses penyimpanan dan distribusi di integrated terminal (IT) hingga penyalurannya di SPBU," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Wahyudi mengatakan tingginya mobilitas masyarakat turut mendorong peningkatan kebutuhan BBM subsidi.

Karena itu, penguatan sistem kontrol dan evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penyaluran.

"Kita bersama-sama ingin meningkatkan kewaspadaan dalam penyaluran BBM subsidi, dimulai dari sistem ruang kontrol IT untuk memantau delivery order (DO) pengiriman BBM subsidi dan nonsubsidi yang dilaksanakan mekanisme kerja sama dengan mitra melalui Patra Logistik dan Elnusa Petrofin," ujarnya saat meninjau IT Panjang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (11/6/2026).

Menurut Wahyudi, penguatan regulasi dan pengembangan sistem digitalisasi terus dilakukan untuk mengakomodasi pelaksanaan QR code pembelian BBM subsidi sesuai ketentuan pemerintah.

Pengawasan yang lebih terukur diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran.

"Ini menjadi perhatian kita bersama, semoga kolaborasi ini dapat kita teruskan secara intens, dan kontrol di SPBU dijalankan dengan baik. Sehingga, dalam penyaluran BBM subsidi ini kita upayakan untuk lebih terukur, tepat untuk masyarakat, untuk ekonomi masyarakat dan menunjang mata pencaharian masyarakat," imbuhnya.

Selain memantau sistem digitalisasi, BPH Migas juga memastikan kondisi stok BBM di IT Panjang.

Hasil pemantauan menunjukkan ketersediaan seluruh jenis BBM dan distribusinya ke seluruh lembaga penyalur di Provinsi Lampung berjalan lancar.

"Stok semua jenis BBM di IT Panjang dalam kondisi aman dan semua distribusi terpenuhi kepada seluruh SPBU di wilayah Lampung. Kaitannya pengiriman, suplai dari penyediaan hingga distribusi kepada SPBU, tidak ada kendala," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menilai pengawasan BBM subsidi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Sejumlah faktor eksternal, seperti kenaikan kurs dolar AS terhadap rupiah hingga kondisi geopolitik global, dapat mempengaruhi pola konsumsi energi masyarakat.

"Selama ini, kolaborasi BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga sudah berjalan dengan baik, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan. Agar apa yang diamanatkan pemerintah dalam mengawal BBM subsidi, bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan tepat sasaran," sebutnya.

Senada, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso mengatakan pihaknya terus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung akurasi penyaluran BBM subsidi sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah dalam pengawasan distribusi energi.

"Karena itu, peran BPH Migas dalam pengawasan untuk BBM subsidi sangat kami harapkan. Di internal, kami memastikan bahwa akurasi (penyaluran BBM subsidi tepat sasaran) bisa didukung menggunakan sistem teknologi informasi," terangnya.

Pada hari yang sama, BPH Migas juga melakukan pemantauan di salah satu SPBU di Lampung Selatan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat.

Evaluasi dilakukan melalui penarikan data penjualan dan rekaman CCTV untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola penyaluran BBM subsidi.

Wahyudi mengimbau masyarakat senantiasa menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan turut mengawasi penyalurannya.

"BPH Migas memiliki helpdesk untuk aduan masyarakat, di nomor 08123000136. Silakan, bisa WhatsApp 24 jam dan BPH Migas pasti menindaklanjuti apabila memang ada aduan masyarakat," tegasnya.

BPH Migas memastikan stok BBM di SPBU yang dipantau dalam kondisi aman.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan dan tetap bijak dalam menggunakan BBM.

Hadir dalam pemantauan tersebut antara lain Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Executive General Manager Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Pertamina Patra Niaga (PPN) Alexander Susilo, Manager Region Retail Sales Sumbagsel PPN Ayub Ritto, dan IT Panjang Manager PPN Titon Srihardian.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai perlu diarahkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim usaha dan investasi nasional. Namun PT DSI sebaiknya tidak diposisikan sebagai eksportir tunggal, melainkan sebagai lembaga pengawas dan monitoring transaksi ekspor SDA.

Ekonom Senior Universitas Paramadina sekaligus Praktisi Kebijakan Publik, Wijayanto Samirin, menegaskan tujuan pemerintah untuk menutup kebocoran devisa hasil ekspor SDA merupakan langkah yang patut didukung.

"Persoalan utamanya bukan pada struktur perdagangan ekspor, melainkan pada lemahnya pengawasan, baik dari sisi sistem maupun integritas sumber daya manusia yang menjalankannya," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana pembentukan PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit mentah (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi praktik underinvoicing, misinvoicing, dan transfer pricing yang selama ini diduga menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan tertahannya devisa hasil ekspor di luar negeri.

Shadow Economy merupakan fenomena yang sangat kental di Indonesia, mewakili 23,8% GDP dan terburuk ke-2 setelah India. Ia meliputi: narkotika, judi, pinjol illegal, prostitusi, produk selundupan/ilegal, ekspor SDA illegal, dan produksi yang under-reported.

Mengubah shadow economy menjadi official economy merupakan strategi mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kotneks ini, memberantas underinvoice, misinvoicing dan transfer pricing ekspor SDA merupakan ide yang wajib didukung.

Menurut Wijayanto, apabila PT DSI diberi mandat sebagai eksportir tunggal seluruh komoditas SDA, maka risiko kegagalan operasional akan sangat besar.

"Jika DSI diposisikan sebagai eksportir tunggal, saya melihat kebijakan ini akan sulit dijalankan dan berpotensi gagal. Selain merusak iklim usaha, kompleksitas transaksi ekspor komoditas Indonesia sangat besar dan melibatkan ribuan pembeli serta berbagai mekanisme perdagangan internasional," katanya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang menerapkan model eksportir tunggal untuk berbagai komoditas SDA seperti yang akan dijalankan Indonesia. "Kalau DSI muncul sebagai eksportir tunggal berbagai komoditas SDA, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada contoh negara lain yang menjalankan model seperti itu," ujarnya.

Wijayanto juga meluruskan sejumlah perbandingan yang kerap digunakan dalam diskursus publik. Menurutnya, di Arab Saudi, perusahaan minyak nasional Saudi Aramco bukanlah eksportir tunggal yang membeli produk dari berbagai perusahaan untuk kemudian diekspor kembali.

"Aramco menguasai hampir seluruh produksi minyak dan turunannya di Arab Saudi. Jadi Aramco mengekspor produknya sendiri, bukan bertindak sebagai badan ekspor tunggal," jelasnya.

Hal serupa terjadi di China. Menurut Wijayanto, sektor mineral strategis dan logam tanah jarang memang didominasi perusahaan milik negara, namun masing-masing perusahaan melakukan kegiatan ekspor secara langsung.

"Di China, sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, tetapi ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan. Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor," katanya.

Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.

"Importir global memiliki banyak pilihan pemasok. Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain. Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.

"Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun. Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya," kata Wijayanto.

Karena itu, ia merekomendasikan agar Presiden mengarahkan PT DSI menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.

"Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA. Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan. Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss," ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat berupa peningkatan transparansi, pengawasan devisa hasil ekspor, serta pencegahan praktik underinvoicing dan transfer pricing tanpa harus mengganggu mekanisme pasar yang sudah berjalan.

"Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya. Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memperkuat integrasi pengawasan lintas batas melalui pertukaran data dan deteksi dini di pelabuhan serta bandara untuk mengantisipasi perkembangan modus penyelundupan narkotika.

Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan perkembangan modus penyelundupan narkotika saat ini semakin kompleks dan sebagian memanfaatkan jalur lintas batas yang menjadi area pengawasan karantina.

“Modus-modus narkotika itu terus berkembang dan tidak sedikit yang lewat border-border yang menjadi kewenangan Badan Karantina,” kata Karding di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan pengawasan lintas batas membutuhkan kolaborasi antarlembaga karena Indonesia memiliki lalu lintas perdagangan dan mobilitas barang yang tinggi melalui pelabuhan, bandara, dan perbatasan.

Ia mengatakan Barantin memiliki sistem penelusuran dan pengecekan dini yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengawasan bersama dengan BNN.

Selain itu, Barantin juga memiliki sistem data bernama Best Trust yang memungkinkan pemantauan informasi secara real-time untuk mendukung deteksi dini di titik masuk negara.

“Kita connect-kan dengan sistem BNN. Jadi begitu kita melihat di border itu ada yang mencurigakan atau temuan, kita langsung lapor,” ujar Karding.

Menurut dia, integrasi sistem pengawasan diperlukan karena pola penyelundupan narkotika saat ini terus berkembang, termasuk dalam bentuk cair.

Karding mencontohkan temuan kasus ganja dari Jerman yang diselipkan dalam komoditas pakan dengan jumlah mencapai lebih dari 800 kilogram (kg) beberapa tahun lalu.

Data Barantin menunjukkan nilai ekspor komoditas karantina Indonesia pada Januari–Oktober 2025 mencapai Rp304,7 triliun sehingga penguatan pengawasan lintas batas juga dinilai penting untuk menjaga kelancaran perdagangan dan keamanan hayati nasional.

Selain integrasi data, Barantin dan BNN juga berencana memperkuat koordinasi pengawasan di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mengantisipasi masuknya narkotika.

Sementara itu, Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan perkembangan narkotika saat ini membutuhkan penguatan kerja sama lintas lembaga karena bentuk dan pola penyelundupan terus berubah.

“Sekarang bentuknya bukan hanya padat, serbuk, pil, dan tanaman saja, tapi sudah berbentuk cairan,” kata Suyudi.

Dalam Operasi Saber Bersinar yang dilaksanakan pada Mei 2026, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap 715 kasus dan menyita barang bukti narkotika dengan nilai mencapai Rp211,4 miliar.

Menurut dia, Indonesia memiliki tantangan pengawasan yang besar karena selain memiliki banyak pintu masuk resmi, juga terdapat jalur tidak resmi yang harus terus diantisipasi karena rawan dimanfaatkan jaringan narkotika internasional.

Ia menambahkan tren penggunaan rokok elektrik juga menjadi perhatian, karena sejumlah pengungkapan kasus menemukan narkotika jenis baru seperti etomidat dalam bentuk cair yang dimasukkan ke perangkat vape.

"Ini juga menjadi perhatian kita bersama karena seringkali kita, BNN, Polri, dan juga Bea Cukai mengungkap narkotika jenis baru, etomidat khususnya, berbentuk cair dan seringkali masuk ke rokok-rokok elektrik," ucapnya.

Sebelumnya, Barantin menyebut sistem preborder dan layanan digital karantina telah diterapkan untuk mempercepat arus barang serta menekan waktu tunggu dan biaya logistik di pelabuhan maupun bandara.

Karena itu, kedua lembaga sepakat mempercepat penyusunan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan narkotika di pintu masuk negara.

"Kita akan menyegerakan (penandatanganan MoU). Tim dari Badan Karantina juga bersama tim BNN untuk duduk mengkaji apa saja yang harus kita buat dalam kerja sama itu," ungkap Suyudi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mafia beras sering kali dipersepsikan sekadar sebagai persoalan perdagangan pangan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar fluktuasi harga di pasar.

Ketika praktik manipulasi pasokan, pengoplosan, penimbunan, hingga permainan harga berlangsung secara sistematis, yang dipertaruhkan bukan hanya kepentingan konsumen, melainkan juga ketahanan pangan nasional, kesejahteraan petani, dan kepercayaan masyarakat terhadap tata niaga pangan itu sendiri.

Maka dari itulah, persoalan mafia beras layak dipandang sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian bersama.

Belakangan ini, isu mafia beras kembali mengemuka, setelah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap berbagai praktik curang yang masih berlangsung di sektor perberasan nasional.

Praktik tersebut tidak hanya berupa pengoplosan beras subsidi, tetapi juga dugaan pengaturan pasokan dan harga yang mengarah pada perilaku kartel. Bahkan, menurut pengakuan Menteri Pertanian, terdapat upaya ancaman dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang berani membongkar praktik tersebut.

Namun, di tengah tekanan yang muncul, pemerintah menyatakan tetap berkomitmen melawan berbagai bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

Istilah mafia beras sendiri merujuk pada praktik perdagangan beras yang tidak sehat, tidak transparan, dan cenderung eksploitatif. Aktivitas tersebut dapat melibatkan berbagai pihak, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga oknum yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan.

Hal yang membuat persoalan ini kompleks adalah dampaknya yang dirasakan oleh seluruh mata rantai pangan, mulai dari petani sebagai produsen, hingga masyarakat sebagai konsumen akhir.

Bagi masyarakat, dampak yang paling mudah dirasakan adalah kenaikan harga beras yang tidak wajar. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Ketika harga beras melonjak akibat permainan pasar, daya beli masyarakat otomatis tergerus.

Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena sebagian besar pengeluaran rumah tangga mereka dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Kenaikan harga yang tidak didorong oleh faktor produksi atau distribusi yang wajar pada akhirnya menciptakan tekanan ekonomi yang tidak perlu.

Selain harga, persoalan lain yang muncul adalah kelangkaan beras di pasar. Ketika pasokan sengaja diatur atau ditahan untuk menciptakan keuntungan tertentu, masyarakat akan kesulitan memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan pangan dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Pangan tersedia

Ketahanan pangan pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kemampuan memproduksi pangan, tetapi juga memastikan pangan tersedia, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Persoalan yang tidak kalah penting adalah kualitas beras yang beredar di pasaran. Praktik pengoplosan menjadi salah satu modus yang sering disebut dalam berbagai kasus.

Beras berkualitas tinggi dicampur dengan beras berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat pula risiko penggunaan bahan tambahan tertentu agar beras tampak lebih putih atau lebih menarik secara visual.

Jika praktik ini terjadi tanpa pengawasan yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nilai ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat.

Kualitas beras juga dapat menurun akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kelembapan yang tinggi, suhu yang tidak stabil, maupun sistem pengemasan yang buruk dapat menyebabkan kerusakan produk.

Bahkan, pemalsuan label pada kemasan beras menjadi persoalan tersendiri karena konsumen kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang mereka beli. Dalam situasi seperti ini, konsumen menjadi pihak yang dirugikan berulang kali, baik dari sisi harga maupun kualitas.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem pangan nasional. Salah satunya melalui penguatan pengawasan pasar untuk memantau harga dan kualitas beras yang beredar.

Pengawasan yang efektif memungkinkan pemerintah mendeteksi lebih dini berbagai penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Langkah ini penting karena pasar yang sehat membutuhkan transparansi dan kepastian aturan bagi seluruh pelaku usaha yang menjalankannya secara jujur.

Pemerintah juga memperkuat cadangan beras nasional melalui penyerapan produksi petani. Kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus.

Di satu sisi memberikan kepastian pasar bagi petani, sementara di sisi lain memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga atau gangguan distribusi.

Semakin kuat cadangan pangan nasional, semakin kecil peluang pihak-pihak tertentu mengendalikan pasar demi kepentingan sempit.

Memperketat pengawasan

Langkah berikutnya adalah memperketat pengawasan impor pangan untuk mencegah masuknya beras ilegal maupun beras berkualitas rendah.

Di saat yang sama, pemerintah terus memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan benih unggul, pupuk, serta peralatan pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.

Upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan mafia beras tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan sektor produksi di tingkat hulu.

Penindakan hukum tetap menjadi instrumen yang sangat penting. Praktik penimbunan, pengoplosan, manipulasi harga, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya harus ditindak secara tegas dan konsisten.

Kepastian hukum bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara benar.

Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keberhasilan memberantas mafia pangan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petani, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, media massa, hingga konsumen.

Kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi rantai pasok pangan harus terus ditingkatkan. Semakin tinggi tingkat pengawasan sosial dari masyarakat, semakin sempit ruang gerak praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan bersama.

Maka, kemudian, perlawanan terhadap mafia beras bukan sekadar upaya menjaga harga pangan tetap stabil. Lebih dari itu, ini adalah perjuangan untuk melindungi hak petani memperoleh nilai yang adil dari hasil kerja mereka, memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang berkualitas dan terjangkau, serta menjaga kedaulatan pangan Indonesia.

Ketika pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan objek permainan segelintir pihak, maka yang dipertaruhkan adalah kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Karena itu, penguatan pengawasan, keberanian penegakan hukum, peningkatan produksi nasional, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketahanan pangan yang kuat hanya dapat dibangun di atas fondasi tata niaga yang jujur, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

​​​​​​​

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR menemukan truk yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi saat melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan modus penyalahgunaan tersebut adalah memodifikasi tangki kendaraan serta menggunakan sejumlah pelat nomor polisi dan QR code yang berbeda.

Menurut dia, truk tersebut diduga beroperasi dengan pola "helikopter", yakni keluar dan masuk SPBU secara berulang untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar.

"Truk ini membawa 16 QR code dan 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar efektif, efisien, dan mementingkan BBM subsidi untuk masyarakat yang berhak, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat Jepara," katanya menegaskan.

Kegiatan pemantauan dilakukan Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto dan Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik, Sabtu (30/5).

Wahyudi menjelaskan truk menggunakan banyak QR code dan pelat nomor polisi berbeda guna menghindari terdeteksinya transaksi mencurigakan pada sistem pengawasan.

"Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi," ujar dia.

Wahyudi menambahkan pengawasan pendistribusian BBM subsidi membutuhkan dukungan masyarakat.

Laporan atau aduan masyarakat penting untuk membantu mengidentifikasi kendaraan maupun pihak-pihak yang diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya menegaskan.

BPH Migas bersama seluruh pemangku kepentingan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan diterima oleh masyarakat yang memang berhak memperoleh manfaat subsidi energi dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menuturkan modus semacam itu tidak mudah terdeteksi hanya dari pengamatan visual maupun rekaman kamera pengawas.

Transaksi terlihat normal, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam ditemukan tangki tambahan berkapasitas besar di dalam kendaraan.

"Kalau kita melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kita lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujar dia.

Karena itu, ia mengajak masyarakat, pelaku usaha hilir migas, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi distribusi BBM subsidi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

"Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengapresiasi sinergi pengawasan yang dilakukan bersama BPH Migas dan aparat setempat.

Menurut dia, pengawasan menjadi penting mengingat besarnya anggaran subsidi energi yang disediakan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat.

"Itu (BBM subsidi) kita awasi benar, supaya tepat sasaran. Kita selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua. Jadi, kita bersama BPH Migas dan Polres Jepara ini melakukan pengawasan secara bersama-sama," katanya.

Kepala Polres Jepara AKBP Hadi Kristanto menyatakan dukungannya terhadap upaya pengawasan yang dilakukan BPH Migas.

Pihaknya berkomitmen menindaklanjuti pendalaman atas modus yang ditemukan.

"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," katanya menambahkan.

Turut hadir mendampingi kegiatan Sales Branch Manager Fuel IV Semarang Pertamina Patra Niaga Nur Fitriany.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026