Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara merespons adanya dugaan implementasi program pemerintah sebagai penyebab melonjaknya harga Minyakita di Sumut yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Sumut Charles Situmorang mengatakan Pemprov melihat dugaan yang berkembang secara objektif dan hati-hati.

"Kami melihatnya secara objektif dan hati-hati. Program bantuan pangan maupun program strategis pemerintah pada prinsipnya bertujuan baik untuk membantu masyarakat dan menjaga ketahanan pangan," kata Charles, Selasa (19/5/2026).

Dijelaskan Charles, peningkatan kebutuhan minyak goreng pada periode tertentu memang dapat mempengaruhi dinamika distribusi dan permintaan di pasar. Selain itu, disparitas (kesenjangan) harga antara Minyakita dan minyak curah juga berpotensi menimbulkan pergeseran pola pembelian di tingkat pelaku usaha maupun konsumen.

Namun dia menampik bila kenaikan harga Minyakita dikaitkan langsung dengan program-program pemerintah.

Charles mengatakan Pemprov bersama Satgas Pangan terus melakukan pengawasan distribusi agar penyaluran Minyakita tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan distribusi.

Disperindag ESDM Sumut juga memastikan ketersediaan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga, antara lain melalui pengawasan dan pemantauan intensif bersama satgas pangan, pemerintah kabupaten/ kota, bulog, serta distributor dan produsen.

"Kami juga melakukan sidak pasar rutin, diantaranya di Medan, Deliserdang, Langkat, Karo, Simalungun, dan Tanjungbalai untuk melihat langsung distribusi Minyakita di pasar tradisional," ujarnya.

Diungkapkan Charles, memang ada temuan perbedaan harga Minyakita di lapangan, khususnya di pasar dan pedagang yang tidak masuk dalam pantauan SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok), maupun jalur distribusi langsung program Minyakita. Ditambah lagi, permintaan masyarakat akan Minyakita juga meningkat sehingga stok langsung habis setiap kali masuk ke pasar.

Namun distribusi Minyakita dari Bulog dan distribustor disebutnya dalam kondisi lancar dan pasokan tersedia.

Dia menekankan distribusi Minyakita yang sesuai harga eceran tertinggi (HET) lebih terjaga pada pasar pantauan dan pedagang binaan yang mendapat suplai langsung dari bulog/ distributor. Sementara pada jalur distribusi non pantauan, rantai pasok yang lebih panjang, tambahan biaya distribusi, hingga pengambilan margin di tingkat pengecer mempengaruhi harga jual ke konsumen.

Charles menyampaikan saat ini Pemprov Sumut terus melakukan pengecekan menyeluruh di berbagai daerah untuk memetakan titik-titik kenaikan harga Minyakita, memastikan kelancaran distribusi, serta menelusuri jika ada indikasi penyimpangan distribusi maupun penjualan di atas HET yang tak sesuai ketentuan.

Pemprov Sumut juga disebutnya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, bulog, produsen, dan distributor agar distribusi MinyaKita dapat semakin merata, khususnya ke pasar rakyat dan wilayah yang selama ini belum optimal terjangkau distribusi langsung.

"Harapannya, stabilitas harga dan ketersediaan MinyaKita di masyarakat tetap terjaga. Kami berharap itu segera," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra menjelang akhir tahun.

Pratikno menjelaskan, dari sisi pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya pasar tradisional, terdapat ratusan pasar yang terdampak bencana. Di Provinsi Aceh, sebanyak 112 pasar tradisional terdampak, dan hingga saat ini 18 pasar telah sepenuhnya kembali beroperasi.

Sementara itu, di Sumatra Utara terdapat 47 pasar terdampak, dengan 46 pasar sudah beroperasi dan satu pasar lainnya masih dalam proses percepatan pemulihan.

“Di Sumatra Barat, tiga pasar telah mulai beroperasi, sedangkan satu pasar masih dalam tahap percepatan pemulihan,” ucapnya dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Selain ekonomi, dia mengatakan sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Pratikno menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026.

Namun, tercatat sebanyak 3.700 sekolah terdampak bencana, dengan sekitar 3.100 sekolah mengalami kerusakan berat.

“Pemerintah telah mempersiapkan agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung pada 5 Januari 2026. Saat ini masih ada 587 sekolah dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai pada 4 Januari,” ujarnya.

Kendati demikian, Pratikno mengakui masih terdapat sejumlah sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Tercatat sebanyak 54 sekolah masih akan menggunakan tenda sebagai ruang belajar sementara.

Terkait penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak, Pratikno menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) terus berjalan. Hingga 28 Desember 2025, pembangunan huntara di tiga provinsi telah dimulai dan sebagian sudah selesai.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 450 unit huntara dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah, sementara 600 unit lainnya dibangun melalui dukungan Danantara beserta jajaran BUMN.

Pemerintah, lanjut Pratikno, berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan di seluruh sektor agar masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal secepat mungkin.

“Total unit hunian sementara yang telah selesai dibangun mencapai 1.050 unit,” tandas Pratikno.