Digitalisasi Pembayaran Pajak Denpasar Capai 95% pada 2026
Digitalisasi pembayaran pajak Denpasar capai 95% pada 2026, didukung inovasi dan perluasan transaksi nontunai untuk tingkatkan efisiensi dan transparansi.
(Bisnis.Com) 26/06/26 16:30 260871
Bisnis.com, DENPASAR — Capaian digitalisasi pembayaran pajak di Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
"Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI," ujar Alit, dikutip Jumat (26/6/2026).
Alit menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan Kota Denpasar juga mencatat capaian positif dalam digitalisasi daerah.
Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94% pada Semester II/2025, serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-19 menjadi ke-10 se-Jawa-Bali.
"Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," jelas Ronald.
Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta layanan advisory guna mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
#digitalisasi-pajak #pembayaran-pajak #denpasar-digitalisasi #pajak-denpasar #digitalisasi-daerah #inovasi-pajak #transaksi-nontunai #layanan-digital #literasi-digital #transparansi-penerimaan #akuntab