REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), yang diwakili PINTU, berpartisipasi dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan bertema "Kolaborasi Lintas Sektor Guna Mensukseskan Literasi Keamanan Siber Nasional" itu menyoroti pentingnya penguatan literasi keamanan siber untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi digital.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, komunitas, dan pelaku industri teknologi guna memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan Gerakan Nasional 90 Hari Literasi Keamanan Siber menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber.

"Keberhasilan literasi keamanan siber tidak dapat diwujudkan oleh satu institusi saja. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, media, maupun masyarakat luas," ujar Satryo dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengantisipasi meningkatnya ancaman siber yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

"Serangan siber hari ini bukan lagi sekadar soal sistem yang down, melainkan sudah menyasar sisi psikologis manusia melalui social engineering, kebocoran data pribadi, hingga maraknya disinformasi," kata Marulina.

Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan rendahnya literasi digital masih menjadi celah utama kejahatan siber.

"Kelompok usia 25-49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar pelaku penipuan karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deep fake yang kini mampu meniru wajah, suara, hingga bahasa tubuh korban," ujar Daniel.

Bisnis.com, DENPASAR — Capaian digitalisasi pembayaran pajak di Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

"Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI," ujar Alit, dikutip Jumat (26/6/2026).

Alit menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan Kota Denpasar juga mencatat capaian positif dalam digitalisasi daerah.

Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94% pada Semester II/2025, serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-19 menjadi ke-10 se-Jawa-Bali.

"Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," jelas Ronald.

Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta layanan advisory guna mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan, informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026” adalah hoaks dan tidak berasal dari Kementan.

Dalam informasi palsu tersebut, pelaku mencatut nama Kementan dan foto Mentan Amran Sulaiman dengan menawarkan lowongan kerja petugas sensus pertanian bagi lulusan SMA/sederajat dengan iming-iming gaji Rp 5 juta hingga Rp8 juta per bulan serta mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan pendaftaran tertentu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono menegaskan, Kementan tidak pernah membuka rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam informasi tersebut.

“Informasi mengenai rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026 yang beredar dipastikan tidak benar atau hoaks. Kementan tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak pernah bekerja sama dengan pihak mana pun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar,” tegas Arief di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Arief menjelaskan, masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Terutama, yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran yang tidak jelas dan mengarahkan calon pelamar ke tautan di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Seluruh informasi resmi Kementan hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menyatakan pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan instansi berwenang dan setiap informasi rekrutmen petugas sensus selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah terkait.

Beberapa lembaga pemeriksa fakta juga telah menyatakan narasi rekrutmen Petugas Sensus Pertanian yang beredar merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.

Menurut Arief, penyebaran informasi palsu yang mencatut nama dan logo instansi pemerintah tidak hanya merugikan masyarakat, juga dapat dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi maupun tindakan penipuan lainnya.

“Kami meminta masyarakat selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi Kementan sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi yang mengatasnamakan Kementan. Jangan mudah tergiur janji gaji besar atau proses rekrutmen yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

Kementan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi hoaks dengan meningkatkan literasi digital dan memastikan setiap informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak pelajar, guru, dan orang tua untuk tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menguasai kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam keterangan yang disampaikan melalui tayangan video di akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (17/6/2026), Gibran menegaskan bahwa perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga masyarakat tidak bisa lagi memandang AI sebagai teknologi masa depan.

"Dalam beberapa kesempatan, saya sering menyampaikan bahwa AI bukan lagi masa depan, AI adalah hari ini. Kita tidak bisa lagi menutup mata atau sekedar menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain, kita harus menjadi penguasa teknologi tersebut," ujar Gibran.

Menurutnya, transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami literasi. Jika sebelumnya fokus pada kemampuan baca tulis, kini penguasaan literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Gibran menilai AI dapat menjadi alat yang membantu pelajar meningkatkan kemampuan belajar dan mempercepat penguasaan berbagai bidang ilmu pengetahuan.

"Oleh sebab itu, kepada adik-adik pelajar, saya ingin kalian memahami bahwa AI adalah alat untuk mempercepat, bukan alat untuk membuat kalian malas," katanya.

Dia menjelaskan AI dapat dimanfaatkan sebagai asisten pribadi untuk membantu proses belajar, mencari data, mempelajari bahasa asing, hingga memahami materi pelajaran yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana.

"AI bisa membantu mengejar ketertinggalan kita, namun penguasaan teknologi ini tidak boleh membuat kita kehilangan daya kritis," ujarnya.

Karena itu, Gibran mengingatkan agar generasi muda menggunakan AI untuk mendorong kreativitas dan inovasi, bukan menggantikan kemampuan berpikir secara mandiri.

"Gunakan AI untuk memicu kreativitas, bukan untuk menggantikan kemampuan berpikir kalian sendiri," tegasnya.

Wapres juga menyoroti semakin luasnya akses terhadap teknologi AI yang bersifat open source dan dapat dipelajari secara bebas oleh masyarakat.

"Kabar baiknya, banyak sekali teknologi AI canggih yang sekarang sifatnya open source. Ilmu gratis, kodenya terbuka, bisa diakses siapa saja," kata Gibran.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di tingkat global.

"Ini kesempatan emas bagi talenta berbakat Indonesia. Di tangan yang menguasai teknologi, Indonesia Emas 2045 bukan lagi sekedar impian, tetapi sebuah kepastian," ujarnya.

Selain menyasar pelajar, Gibran juga memberikan pesan khusus kepada para guru agar terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Ia memahami masih terdapat kekhawatiran terhadap kehadiran AI di dunia pendidikan. Namun, menurutnya, guru yang mampu memanfaatkan teknologi justru akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam mendukung proses pembelajaran.

"Saya harap para guru tidak pernah menyerah untuk meningkatkan kemampuan diri," katanya.

Menurut Gibran, AI dapat membantu guru mengurangi beban administratif, mulai dari penyusunan soal, penyederhanaan materi pembelajaran, hingga penyajian contoh-contoh yang lebih mudah dipahami siswa.

"Guru yang menguasai AI akan memiliki kekuatan super untuk mendidik dengan lebih efektif," ujarnya.

Dengan dukungan teknologi, guru dinilai dapat memiliki lebih banyak waktu untuk membangun karakter dan memberikan pendampingan secara langsung kepada peserta didik.

"Sehingga Bapak-Ibu punya lebih banyak waktu untuk menyentuh sisi humanis dan karakter murid-murid kita," katanya.

Gibran juga mengingatkan pentingnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak-anak di era digital.

Menurutnya, orang tua tidak boleh tertinggal dari perkembangan teknologi yang digunakan generasi muda.

"Jangan sampai anak-anak kita terbang tinggi dengan teknologi, tapi kita sebagai orang tua tertinggal di bawah dan tidak tahu apa yang mereka akses," ujarnya.

Meski menekankan pentingnya penguasaan teknologi, Gibran menilai aspek etika harus menjadi fondasi utama dalam pemanfaatan AI.

"Teknologi tanpa etika itu berbahaya," katanya.

Ia mengingatkan bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai inovasi positif, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, melakukan plagiarisme, hingga melanggar privasi orang lain.

"Saya ingin mengingatkan, pemanfaatan AI harus didasari oleh nilai-nilai integritas," tegasnya.

Gibran meminta masyarakat tidak menggunakan AI untuk tujuan yang merugikan pihak lain.

"Jangan gunakan AI untuk menipu, jangan gunakan AI untuk menjatuhkan orang lain. AI harus digunakan untuk kesejahteraan bersama, untuk mempermudah hidup, bukan untuk menciptakan kekacauan sosial," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan Readiness Assessment Methodology (RAM) AI yang disusun UNESCO sebagai instrumen untuk menilai kesiapan dan tata kelola kecerdasan buatan di Indonesia.

Menurutnya, penyelesaian asesmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem pengembangan AI yang selaras dengan prinsip etika dan tata kelola yang baik.

"Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan Readiness Assessment Methodology untuk AI yang disusun UNESCO, yang berfungsi sebagai alat diagnose untuk menilai kesiapan dan tata kelola AI Indonesia di masa datang sesuai perduman etika," kata Gibran

Dia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan teknologi berbasis AI, asalkan didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekosistem yang memadai.

"Kita punya potensi besar, Indonesia punya talenta-talenta hebat, tugas pemerintah adalah menyiapkan ekosistemnya, dan tugas kita semua adalah mempersiapkan kapasitas diri kita masing-masing. Kuasai teknologinya, pegang teguh etikanya, mari kita jadikan AI sebagai jembatan menuju Indonesia yang lebih maju, lebih cerdas, dan lebih bermatabat," pungkasnya.

Bisnis.com, MEDAN — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong generasi muda di Medan berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan digital melalui peningkatan literasi dan edukasi di lingkungan masing-masing.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan generasi muda menjadi kelompok yang paling intens berinteraksi di ruang digital sekaligus paling rentan terdampak berbagai bentuk kejahatan siber. Dari sekitar 230 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 60% di antaranya merupakan kelompok usia muda.

Menurut Meutya, penguatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk menekan berbagai bentuk kejahatan digital.

"Salah satu tugas dari Komdigi adalah literasi digital, termasuk bagaimana menurunkan tingkat kejahatan di ranah digital baik melalui pemutusan akses maupun literasi. Kami percaya literasi sebagai salah satu cara yang utama dan efektif," kata Meutya dalam agenda Kumpul Komunitas bertajuk Waspada Kejahatan Digital di Medan, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan perkembangan teknologi digital telah membuka akses informasi dan konektivitas yang lebih luas. Namun, di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal, mulai dari penyebaran hoaks, judi online, hingga peredaran narkotika.

Menurut Meutya, penyebaran hoaks menjadi salah satu tantangan terbesar di ruang digital. Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificialintelligence (AI) membuat informasi palsu semakin sulit dibedakan dari fakta.

Selain itu, pemerintah juga mencermati maraknya praktik judi online yang menjangkau berbagai kelompok usia.

Dia menambahkan, berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), aktivitas peredaran narkotika kini juga mulai memanfaatkan platform digital.

Meutya mengatakan upaya pencegahan kejahatan digital menjadi pekerjaan besar pemerintah. Berdasarkan data 2025, Sumatra Utara tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pelaku kejahatan digital terbesar di Indonesia.

"Inilah yang menjadi alasan Komdigi menggelar sosialisasi ini. Memang sasaran kami ada para orang tua juga, tapi porsi anak muda lebih besar karena mereka ini pengguna terbesar dan nantinya juga akan menjadi orang tua serta punya anak. Ini yang kami jaga," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Penyidik Madya BNN Provinsi Sumatra Utara Fadris Sangun Ratu Lana mengingatkan bahwa jaringan peredaran narkotika kini semakin aktif memanfaatkan ruang digital untuk menjangkau calon pengguna baru.

Menurut dia, pelaku kerap memanfaatkan platform gim daring untuk berinteraksi dan membangun komunikasi dengan anak-anak maupun remaja.

"Kalau mereka mau mencari mangsa baru, mereka menggunakan jalur game online karena di sana bisa berinteraksi. Melalui game itulah pelaku mengajak anak-anak kita masuk ke jurang narkotika sehingga orang tua perlu memperketat pengawasan," ujar Fadris.

Kegiatan Kumpul Komunitas yang digelar Komdigi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai organisasi dan komunitas kepemudaan di Medan, antara lain Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Pemuda Ansor, komunitas kampus, dan karang taruna.

Dalam kegiatan itu, peserta membacakan Deklarasi Anti Kejahatan Digital sebagai bentuk komitmen untuk turut menyebarluaskan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

Komdigi menyatakan akan terus memperluas program literasi digital guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan di ruang digital.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ancaman kejahatan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Modus penipuan berbasis rekayasa sosial (social engineering) kini menjadi salah satu ancaman terbesar karena memanfaatkan kelengahan pengguna untuk memperoleh akses ke akun dan data pribadi.

Data Tiger Research menunjukkan social engineering menjadi penyebab 74,7 persen total kerugian akibat kejahatan siber di industri Web3 pada kuartal I 2026, meningkat dibandingkan 64,3 persen pada 2025. Modus yang digunakan mulai dari phishing, layanan pelanggan palsu, situs dan nomor telepon palsu, hingga tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi.

Di Indonesia, ancaman siber juga menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025 atau meningkat tujuh kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan periode 2020-2024.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian akibat penipuan transaksi keuangan mencapai Rp9,1 triliun sejak 2024 hingga Januari 2026.

Merespons kondisi tersebut, Indodax memperkuat edukasi keamanan digital melalui kampanye anti-phishing guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi sebelum mengakses layanan digital atau menghubungi layanan pelanggan.

CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pola kejahatan siber saat ini telah berubah. Pelaku tidak lagi hanya berupaya membobol sistem teknologi, tetapi lebih sering memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mendapatkan akses terhadap akun maupun informasi pribadi.

"Saat ini pelaku kejahatan tidak selalu berusaha membobol sistem yang kompleks. Mereka justru mencari cara yang lebih mudah, yaitu memanipulasi pengguna agar secara sukarela memberikan akses akun, kode OTP, atau informasi pribadi melalui tautan maupun nomor palsu. Karena itu, literasi keamanan digital harus menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat," ujar William dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

William menjelaskan, salah satu modus yang semakin sering ditemukan adalah penyalahgunaan mesin pencari untuk menampilkan nomor layanan pelanggan palsu, situs tiruan, maupun tautan berbahaya yang menyerupai kanal resmi perusahaan.

"Banyak korban merasa aman karena menemukan informasi tersebut melalui mesin pencari. Padahal posisi teratas di hasil pencarian tidak selalu menjamin keaslian suatu informasi. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk tidak hanya mencari, tetapi juga memverifikasi. Pastikan selalu mengakses website resmi dan menggunakan kanal komunikasi resmi yang telah disediakan," kata William.

Untuk mengurangi risiko menjadi korban phishing, masyarakat diimbau membiasakan tiga langkah sederhana. Pertama, selalu memeriksa alamat domain situs yang dikunjungi dan memastikan berasal dari kanal resmi. Kedua, tidak langsung mempercayai nomor telepon atau tautan yang muncul di hasil pencarian tanpa melakukan verifikasi. Ketiga, memanfaatkan kanal bantuan resmi yang tersedia di aplikasi maupun situs resmi saat membutuhkan informasi terkait akun.

Adpaun terkait perlindungan konsumen, William menyatakan Indodax memperkuat layanan bantuan resmi yang tersedia selama 24 jam melalui email, live chat help center, call center, dan media sosial resmi perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna memperoleh akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya.

Menurut William, peningkatan kewaspadaan dan kebiasaan melakukan verifikasi menjadi langkah penting untuk melindungi aset serta data pribadi di tengah ancaman siber yang terus berkembang.

"Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan digital, masyarakat perlu menjadikan keamanan digital sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari," ujar William.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Telkomsel kembali menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) unggulan, Baktiku Negeriku, sebagai bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan memperkuat pembangunan desa dan mendorong transformasi digital yang inklusif.

Program tahun ini dilaksanakan pada 21-23 Mei 2026 di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, dengan pendekatan lebih kuat pada pemberdayaan karyawan sebagai mentor dan penggerak perubahan di masyarakat.

Selaras dengan semangat “Melayani Sepenuh Hati”, Telkomsel hadir tidak hanya sebagai penyedia konektivitas, juga sebagai mitra yang memahami kebutuhan masyarakat desa, mulai dari literasi digital, penguatan ekonomi lokal, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.

Program ini menjawab tantangan nyata masyarakat seperti keterbatasan akses digital, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi desa.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Baktiku Negeriku juga mengacu pada Asta Cita poin ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, Telkomsel menempatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis melalui peningkatan kapasitas SDM, akses teknologi digital, serta pendampingan usaha produktif.

Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperluas adopsi layanan digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Vice President Consumer Business Area Jabotabek Jabar Telkomsel, Tuty Rahma Afriza mengatakan, Baktiku Negeriku merupakan wujud komitmen Telkomsel menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.

‘’Kami percaya pemberdayaan masyarakat lebih efektif ketika dilakukan secara kolaboratif, termasuk melibatkan karyawan sebagai agen perubahan yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman secara langsung,’’ katanya dalam keterangan, Kamis (4/6/2026).

Berbeda dari tahun sebelumnya, Baktiku Negeriku 2026 memperkuat implementasi Employee Volunteering Program (EVP), di mana karyawan Telkomsel tidak hanya sebagai relawan, juga mentor, fasilitator, serta penghubung akses pengetahuan dan teknologi.

Melalui peran ini, karyawan turut mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti edukasi literasi digital, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan pariwisata.

Program ini juga mengedepankan pemberdayaan anak muda desa sebagai local champion yang dipersiapkan untuk memimpin inisiatif perubahan di daerahnya.

Mereka dilibatkan secara aktif dalam perencanaan hingga pengelolaan program berbasis potensi lokal guna menciptakan dampak yang berkelanjutan dan relevan.

Baktiku Negeriku 2026 mencakup sejumlah aktivitas utama, antara lain implementasi Integrated Farming Demonstration Plot, pengembangan Creative Tourism berbasis ekonomi sirkular, pembangunan Telkomsel Creative Digital Center sebagai pusat literasi digital, serta rangkaian kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat selama pelaksanaan program.

Melalui rangkaian inisiatif ini, Telkomsel menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat desa, mulai dari peningkatan keterampilan digital, peluang pengembangan usaha, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Pada saat yang sama, program ini memperkuat ekosistem kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan Telkomsel sebagai penggerak dan enabler pemberdayaan masyarakat, yang tidak hanya menghadirkan akses teknologi, juga dukungan menyeluruh.

Mulai dari penguatan kapasitas, penyediaan sarana pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan, sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga relevan dan berkelanjutan sesuai kebutuhan lokal.

Program ini juga melanjutkan dampak positif dari pelaksanaan Baktiku Negeriku di tahun-tahun sebelumnya, yang telah menunjukkan peningkatan pada aspek ekonomi, literasi digital, serta partisipasi sosial masyarakat di berbagai wilayah.

Setelah diselenggarakan di Cianjur, Baktiku Negeriku akan diselenggarakan di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi pada 11-13 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia semakin serius seiring pesatnya perkembangan teknologi digital.

Pemerintah meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk serangan siber, mulai dari pencurian data pribadi hingga penyebaran informasi palsu.

Dalam keterangan pers melalui siaran video pada Selasa (2/6/2026), Dudung mengatakan kemajuan teknologi digital memang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi bersama.

Menurutnya, serangan siber saat ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga telah meluas ke lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga aspek keamanan nasional.

“Mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoaks, provokasi, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme melalui media digital,” kata Dudung.

Dudung mengungkapkan berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber sepanjang 2025 mencapai 5,5 miliar. Angka tersebut melonjak sekitar tujuh kali lipat atau meningkat 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020–2024.

Peningkatan ancaman tersebut, lanjutnya, masih berlanjut pada tahun ini. Dalam periode 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, tercatat 1,52 miliar serangan siber terjadi.

Melihat tren tersebut, Dudung menilai kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian utama. Pasalnya, ruang digital kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor Staf Presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” ujarnya.

Meski demikian, Dudung menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan digital tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan siber nasional.

Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu maupun berbagai modus penipuan digital.

“Mari kita lebih bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital,” katanya.

Dudung juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif.

“Mari kita jadikan teknologi sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa, bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan. Bersama kita lawan kejahatan siber, bersama kita jaga Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis laporan Profil Internet Indonesia 2026 yang menunjukkan angka penetrasi data mencapai 235,2 juta pengguna atau sekitar 81,72% dari total populasi nasional.

Kendati mayoritas masyarakat telah terhubung ke dunia maya, potret digitalisasi domestik mencatat sisa 18,28% penduduk belum merasakan akses konektivitas.

Faktor ketiadaan perangkat keras, keterbatasan literasi digital, hingga kendala daya beli kuota menjadi dinding pemisah utama bagi kelompok masyarakat nondigital tersebut.

Berdasarkan data APJII, alasan terbesar masyarakat belum terhubung ke jaringan internet adalah tidak memiliki komputer atau gadget yang dapat terhubung ke internet dengan porsi mencapai 34%.

Kondisi ini menggambarkan tantangan riil terkait pemerataan kepemilikan gawai di berbagai daerah, terutama wilayah subsisten.

Hambatan kedua yang tidak kalah krusial berkaitan erat dengan tingkat literasi teknologi. Sebanyak 31,5% responden mengaku tidak tahu bagaimana menggunakan perangkat yang dapat terkoneksi dengan internet.

Dari sisi finansial, isu keterjangkauan harga paket data masih membayang-bayang perekonomian sebagian warga. Tercatat ada 17,2% masyarakat yang memandang harga kuota terlalu mahal untuk kapasitas dompet mereka.

Masalah ekonomi ini diperparah oleh sudut pandang utilitas, di mana 12,9% responden menilai tidak melihat manfaat langsung dari menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari.

Laporan APJII juga mencatatkan faktor sosiologis dan fisik. Sebanyak 1,3% populasi nondigital memiliki keterbatasan fisik untuk menggunakan internet atau penyandang disabilitas, sementara 3,1% sisanya dipicu oleh alasan lainnya.

Kontribusi dan Penetrasi per Pulau

Adapun jika dilihat dari sisi penetrasi dan kontribusi internet per pulau. Pulau Jawa kokoh di posisi puncak dengan tingkat penetrasi menyentuh 85,95% pada tahun ini.

Angka tersebut mendaki dari capaian 2025 yang berada di level 84,05%. Sejalan dengan hal itu, porsi kontribusi pengguna nasional asal Pulau Jawa ikut terkerek naik menjadi 58,24% dari sebelumnya 57,80%.

Lompatan performa digital yang cukup signifikan juga terjadi di Pulau Kalimantan. Tingkat penetrasi internet di pulau tersebut melesat ke posisi 80,40% pada 2026, berbanding 79,21% pada tahun sebelumnya. Porsi kontribusi komparatif Kalimantan terhadap ekosistem nasional pun ikut terkerek tipis menuju angka 6.20% dari basis tahun lalu sebesar 6,12%.

Di wilayah barat, Pulau Sumatra mengamankan posisi kedua sebagai kontributor basis pengguna terbesar nasional dengan porsi 20,74%, meski angka ini sedikit menyusut dari porsi 2025 sebesar 21,12%. Dari sisi keterhubungan, tingkat penetrasi internet di Sumatra tetap mendaki ke level 78,24% dari sebelumnya 77,34%.

Selanjutnya, geliat digitalisasi di Pulau Sulawesi terekam tumbuh menjanjikan. Penetrasi internet di wilayah berlogo K ini melompat ke angka 72,58% dari posisi 2025 yang tertahan di level 71,20%. Akan tetapi, dari sudut pandang kontribusi nasional, porsi Sulawesi mengalami koreksi minor menjadi 6,62% dari basis awal 6,75%.

Sementara itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencatatkan pergerakan melandai. Penetrasi internet di kawasan wisata tersebut merangkak ke posisi 78,14% dari sebelumnya 77,15%, dengan kontribusi nasional yang relatif stabil di level 5,26% dibandingkan dengan capaian 2025 di angka 5,22%.

Tantangan berat dalam pemerataan ekosistem siber nasional masih membayangi wilayah Maluku dan Papua. Berdasarkan hasil survei terbaru, tingkat penetrasi di wilayah paling timur Indonesia ini memang berhasil naik ke level 69,74% dari capaian 2025 sebesar 68,54%. Namun, porsi kontribusi pengguna nasionalnya justru terkoreksi ke angka 2,94% dari posisi tahun lalu sebesar 2,99%.

Ketimpangan porsi kontribusi yang masih di bawah 3% ini menjadi indikator kuat bagi para pemangku kepentingan dan penyedia jasa internet nasional. Urgensi pemerataan investasi infrastruktur kabel serat optik maupun jaringan seluler mutlak diperlukan guna mengikis jurang pemisah digital antarwilayah secara berkelanjutan.

BANDUNG - Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan “banjir informasi”. Sehingga publik perlu berhati-hati dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang beredar. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso dalam diskusi panel interaktif mengenai literasi digital dan etika penyiaran yang diselenggarakan oleh BEM FISIP Universitas Pasundan pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Menurut Tulus, saat ini informasi lebih banyak beredar di ruang digital melalui gawai dan sangat personal. Hal ini membuat upaya mengedukasi publik perlu dilakukan baik secara mandiri di lingkungan keluarga maupun melalui peran pemerintah. Tak hanya itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini juga menyampaikan perlunya rumusan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

“Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoax, dan konten yang meresahkan adalah literasi yang mumpuni dan regulasi yang relevan,” katanya.

Tulus menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilih dan membedakan informasi yang diterimanya. Sehingga kerap terjebak dan tanpa disadari ikut menyebarkan berita hoax.

“Menurut data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak 28,9% masyarakat tidak bisa memeriksa kebenaran informasi. Ini jumlah yang tidak sedikit dan perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.

Kegiatan yang bertemakan “Membangun Kesadaran Baru dalam menghadapi Perubahan” ini dihadiri juga oleh Sekretaris BPSDM Komdigi, Inyoman Adhiarna, Peneliti BRIN, Hanif Fakhrurroja, Anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyana.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru Deloitte menyebut Generasi Z dan milenial di Indonesia, paling siap menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di dunia. Tingkat adopsi AI di kelompok pekerja muda ini bahkan melampaui rata-rata global, meski perusahaan dinilai belum optimal menyediakan pelatihan yang terstruktur.

Dalam laporan Deloitte 2026 Gen Z and Millennial Survey, sebanyak 87% Gen Z dan 88% milenial di Indonesia telah menggunakan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Angka tersebut jauh di atas rata-rata global yang berada pada level 74% untuk kedua generasi tersebut.

Adapun survei ini melibatkan lebih dari 22.500 responden Gen Z dan milenial di 44 negara, serta dilengkapi dengan wawasan kualitatif dari para pemimpin bisnis. Jumlah tersebut mencakup pandangan dari lebih dari 500 responden Gen Z dan milenial di Indonesia.

Selain lebih aktif menggunakan AI, responden asal Indonesia juga dinilai lebih percaya diri terhadap kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi tersebut. AI katanya tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional kerja, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengembangan karier, mencari peluang belajar, memperoleh saran profesional, hingga membantu mengelola stres pekerjaan.

“Tenaga kerja muda Indonesia terbukti selangkah lebih maju dibandingkan tren global dalam hal penguasaan AI,” ujar Organization & Transformation Director Deloitte Indonesia Andika Yalasena, dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Kendati demikian, Andika menilai perusahaan perlu memperbesar investasi pada pelatihan AI yang terstruktur agar keunggulan tersebut tidak hilang. Perusahaan yang mau berinvestasi pada program pembelajaran yang terstruktur dan berkelanjutan, menurutnya akan mampu menarik serta mempertahankan talenta-talenta unggul, yang nantinya akan menjadi ujung tombak ekonomi digital Indonesia.

“Talenta kita berisiko tertinggal jika pihak perusahaan tidak turut berinvestasi untuk mempertahankan keunggulan tersebut,” tegas Andika.

Survei Deloitte juga menunjukkan masih adanya hambatan dalam pemanfaatan AI di lingkungan kerja. Kalangan Gen Z di Indonesia menyebut minimnya kesempatan pelatihan efektif sebagai tantangan utama. Sementara itu, kelompok milenial mengaku keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi kendala terbesar dalam penggunaan AI.

Selain faktor pelatihan, aturan kepatuhan atau compliance perusahaan juga disebut membatasi pemanfaatan AI di tempat kerja. Adapun keterampilan yang paling ingin dikembangkan responden adalah literasi digital dan kemampuan menggunakan perangkat otomatisasi berbasis AI.

Di luar isu teknologi, survei Deloitte juga menyoroti perubahan orientasi karier generasi muda Indonesia. Sebanyak 99% Gen Z dan 100% milenial menyatakan bahwa makna atau purpose dalam pekerjaan menjadi faktor penting bagi kepuasan kerja mereka.

Bahkan, sebanyak 44% Gen Z dan 38% milenial mengaku pernah menolak tugas atau tawaran pekerjaan karena tidak sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi mereka. Pada saat yang sama, minat terhadap posisi kepemimpinan juga relatif tinggi.

Sebanyak 85% Gen Z dan 81% milenial di Indonesia menyatakan tertarik menduduki posisi pemimpin di masa depan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global masing-masing sebesar 76% dan 67%.

Indonesia juga menonjol dalam hal pengalaman kepemimpinan secara nyata. Saat ini, 59% Gen Z dan 79% milenial di Indonesia tercatat sudah mengelola atau mengawasi sebuah tim, jauh melampaui rata-rata global yang masing-masing sebesar 45% dan 61%.

Akan tetapi, hanya 3% Gen Z dan 2% milenial yang menjadikan kepemimpinan sebagai tujuan karir utama mereka. Kemandirian finansial justru menjadi target tertinggi bagi Gen Z di Indonesia (29%), disusul oleh keinginan untuk menjadi ahli di bidangnya (25%).

Sementara bagi kalangan milenial, target kemandirian finansial dan keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) menempati posisi puncak secara berimbang di angka 26%. Keraguan untuk mengambil peran kepemimpinan ini dipicu oleh kekhawatiran yang cukup umum, seperti stres, kelelahan fisik dan mental (burnout), serta risiko terganggunya work-life balance.

Survei tersebut juga mencatat kekhawatiran generasi muda Indonesia berbeda dibandingkan tren global. Jika mayoritas negara menempatkan biaya hidup sebagai isu utama, responden Indonesia justru menyoroti korupsi dalam bisnis dan politik sebagai kekhawatiran terbesar.

Sebanyak 34% Gen Z dan 41% milenial menyebut korupsi sebagai isu sosial utama. Selain itu, isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan juga masuk daftar kekhawatiran tertinggi.

Technology & Transformation Leader Iwan Atmawidjaja menyampaikan, generasi muda Indonesia kini menempatkan integritas perusahaan sebagai faktor penting dalam memilih tempat bekerja. “Gen Z dan milenial di Indonesia telah membuktikan bahwa makna bekerja bukan sekadar nilai tambah, melainkan tolok ukur utama dalam proses rekrutmen dan retensi di sebuah perusahaan,” sebutnya.

Kendati begitu, tekanan ekonomi tetap membayangi kelompok usia produktif tersebut. Sebanyak 54% Gen Z dan 43% milenial di Indonesia mengaku menunda keputusan besar dalam hidup, seperti menikah, melanjutkan pendidikan, atau memulai bisnis karena kondisi finansial.

Kemudian, keterjangkauan harga rumah juga memengaruhi keputusan karier bagi 74% Gen Z dan 64% milenial di Indonesia.