Bisnis.com, DENPASAR — Capaian digitalisasi pembayaran pajak di Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar Ida Bagus Alit Adi Merta menjelaskan digitalisasi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.

"Capaian digitalisasi pembayaran pajak daerah Kota Denpasar pada 2026 telah mencapai 95%, yang didukung melalui berbagai inovasi, antara lain Pagi Bersinar, KLADI 5B, SIPARQI, dan SIPERDI," ujar Alit, dikutip Jumat (26/6/2026).

Alit menjelaskan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah juga menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi transaksi, dan transparansi penerimaan daerah.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat integrasi layanan digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

Digitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memperluas penggunaan transaksi nontunai, memperkuat transparansi penerimaan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan Kota Denpasar juga mencatat capaian positif dalam digitalisasi daerah.

Hal itu ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dari 91,9% menjadi 94% pada Semester II/2025, serta kenaikan peringkat Championship TP2DD dari posisi ke-19 menjadi ke-10 se-Jawa-Bali.

"Ke depan, percepatan digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu terus diperkuat melalui perluasan kanal pembayaran seperti QRIS, virtual account, EDC, dan e-commerce, peningkatan literasi masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI)," jelas Ronald.

Bank Indonesia Provinsi Bali berkomitmen terus mendukung implementasi TP2DD melalui capacity building, pendampingan pengisian indeks ETPD, studi banding, serta layanan advisory guna mendorong transaksi pemerintah daerah yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengembangan berbagai layanan transaksi nontunai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program digitalisasi sistem pembayaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Di sektor pengeluaran daerah, Bank Jateng telah mengintegrasikan layanan perbankan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Integrasi tersebut memungkinkan proses pencairan dana daerah dilakukan secara daring melalui sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) digital.

Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng Mas Waris mengatakan bahwa digitalisasi juga diperkuat melalui penyediaan layanan pembayaran berbasis QRIS guna mempermudah transaksi masyarakat maupun pemerintah daerah secara lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Bank Jateng menghadirkan layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi pemerintah daerah untuk mendukung transaksi pengeluaran secara online yang lebih transparan dan akuntabel. Digitalisasi layanan turut diperluas hingga tingkat desa melalui implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang terintegrasi dengan layanan Cash Management System (CMS) Bank Jateng. Hingga kini, implementasi Siskeudes telah berjalan di 22 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Meski demikian, Waris mengakui percepatan transaksi nontunai masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resistensi masyarakat terhadap perubahan pola transaksi dari tunai ke digital.

“Tantangan terbesar masih pada resistensi terhadap transaksi nontunai. Generasi muda relatif sudah terbiasa menggunakan sistem cashless, sementara kelompok usia yang lebih senior masih cenderung memilih transaksi tunai,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, MALANG— Nilai transaksi QRIS di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang menembus Rp2,13 triliun pada Maret 2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan nominal transaksi QRIS sebesar itu, Rp1,27 triliun merupakan transaksi di Kota Malang atau mencapai 60% dari total transaksi.

“Dari sisi penggunaannya, tumbuh 182% secara yoy, Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan bagi penggunaan QRIS,” katanya pada QRISMA Festival 2026 di Kota Malang, Senin (4/5/2026).

Dari data tersebut, dia meyakinkan, maka bisa dilihat arti penting pembayaran nontunai, dalam hal ini QRIS. QRIS sudah mendarah daging dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Kota Malang.

Dalam merayakan Kota Malang kini telah berusia 112 tahun, maka usia 112 tahun ini bukanlah usia yang renta, melainkan usia matang yang menjadikan Malang sebagai kota yang terdigitalisasi serta memiliki potensi besar untuk lebih digital lagi ke depannya.

Menurutnya, QRISMA (QRIS untuk UMKM dan Masyarakat) Volume Pertama ini yang akan berlangsung dari 4-7 Mei.

"Kami memang berkomitmen terus untuk mendukung digitalisasi, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami mendorong agar penggunaan transaksi digital atau transaksi nontunai ini makin ditingkatkan,” ucapnya.

Digitalisasi tidak hanya untuk transaksi yang ada di pasar, tetapi juga merambah hingga ke transaksi di tempat wisata, serta transaksi pada keuangan pemerintah daerah.

Menurutnya, saat ini digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sudah menjadi suatu kewajiban.

“Kami bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, rekan-rekan perbankan, serta rekan-rekan dari OJK untuk mendorong digitalisasi ini agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perekonomian,” ucapnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menilai selama ini Kota Malang sudah banyak dibantu oleh perbankan mengembangkan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan Heritage Kajoetangan.

Perbankan dan BI terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuntungan menggunakan QRIS sehingga transaksi nontunai tersebut semakin memasyarakat di Kota Malang.

“Saya sangat bangga karena gerakan ini membawa perubahan 'dari tradisi ke transaksi'. Ini adalah sebuah ungkapan yang memang menjadi keinginan kami dari Pemerintah Kota Malang dengan dasar bakti yang memang tidak boleh kita lupakan. Kita tidak boleh lupa dengan tradisi-tradisi lama yang sudah ada,” ucapnya.

Dia menilai, Kota Malang terkenal dengan heritage-nya. Karena itulah, dia mengajak untuk menjadikan kawasan Kota Lama, kawasan heritage, peninggalan kolonial ini, menjadi aset yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, peninggalan masa lalu ternyata menjadi daya tarik utama, terutama di Kota Malang, yang akhirnya menjadikan heritage Kayutangan sebagai salah satu ikonnya.

“Ini adalah sebuah tradisi. Banyak hal yang dilakukan di sini, seperti kafe-kafe dan peninggalan lama, yang di bawah arahan Disporapar (Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata) serta Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), akhirnya menjanjikan dan membuktikan adanya daya tarik tradisi tersebut,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Jakarta memperluas penggunaan transaksi nontunai melalui dukungan sistem pembayaran digital di Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026. Kegiatan yang digelar di Balai Kota Jakarta pada 9–10 Maret 2026 itu dimanfaatkan untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tersebut menjadi strategi untuk memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di masyarakat.

“Melalui dukungan sistem pembayaran pada Bazar Jakarta Prime Ramadan ini, kami ingin menghadirkan pengalaman transaksi yang lebih praktis bagi masyarakat sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi pelaku UMKM,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Agus menjelaskan, digitalisasi transaksi tidak hanya memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Digitalisasi juga membantu pelaku usaha UMKM meningkatkan efisiensi pencatatan keuangan, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan transparansi transaksi.

Bazar Jakarta Prime Ramadan 2026 menghadirkan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Acara tersebut menghadirkan tenant makanan dan fesyen dari mitra Pasar Jaya, program tebus sembako dengan harga terjangkau, hingga hiburan bagi masyarakat selama Ramadan.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

“Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” kata Arie.

Arie menambahkan, kegiatan bazar yang melibatkan pelaku UMKM, komunitas, dan masyarakat luas menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai layanan perbankan digital kepada publik. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan 10 UMKM binaannya dalam pameran Dhawa Festival (Dhawafest) Pesona 2026 di Jakarta.

Keikutsertaan ini bertujuan memperluas akses pasar, meningkatkan branding produk, serta mendorong peningkatan transaksi bagi pelaku usaha binaan.

Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Carnalies mengatakan partisipasi BNI dalam Dhawafest merupakan bagian dari komitmen perseroan mendorong UMKM agar semakin berkembang dan memiliki daya saing lebih tinggi.

“Partisipasi BNI dalam Dhawafest Pesona 2026 bentuk nyata komitmen perseroan mendorong UMKM binaan agar semakin naik kelas, memiliki daya saing, serta mampu memperluas jaringan pasar melalui kolaborasi lintas institusi,” ujar Corina dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3/2026).

Dhawafest Pesona 2026 diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan (DWP Kemenkeu) sebagai wadah promosi produk kreatif dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini berlangsung selama tiga hari, pada 4–6 Maret 2026, di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta.

Tahun ini, Dhawafest menghadirkan sekitar 240 peserta yang terdiri atas pengrajin, produsen, serta pelaku UMKM binaan dari berbagai instansi pemerintah, BUMN, institusi swasta, hingga perwakilan Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Mengusung tema “Persembahan Elok Nusantara – Dukung UMKM Lebih Berkelas Menuju Indonesia Emas”, pameran ini menampilkan beragam produk di bidang fesyen, kerajinan tangan, dan kuliner yang mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Provinsi Sumatra Barat ditetapkan sebagai ikon Dhawafest dengan simbol Tari Piring yang merepresentasikan nilai kerja sama dan sinergi.

Dalam pameran ini, BNI menghadirkan UMKM binaan dari beragam sektor. Di antaranya Fenny Permata dengan produk perhiasan berbahan mutiara dan permata, Rafi Ridwan x ManZieRa yang menghadirkan karya pengrajin disabilitas berupa jilbab dan tenun.

Selain itu, ada Jeara Sleep Wear dengan produk busana tidur, Polka Clothes dengan batik dan tenun bercorak polkadot, serta Bagora dengan produk bawang goreng. BNI juga membawa UMKM binaan lainnya seperti Rendang Asese dengan kuliner khas Nusantara.

Ada pula Artha Boutique dengan produk batik, Wong Perfume dengan parfum lokal, Lemari Lawas dengan koleksi vintage dan batik lawas, Rumah BUMN Bekasi dengan busana Muslim, Abit Kain dengan produk baju, ulos, dan tas, serta FIEF dengan koleksi batik dan tenun.

Selain menghadirkan produk UMKM unggulan, BNI mendorong penggunaan transaksi nontunai serta meningkatkan literasi keuangan bagi pelaku usaha. Upaya ini sejalan dengan komitmen BNI mendukung transformasi digital di sektor UMKM sekaligus mendorong praktik bisnis yang lebih modern dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi dalam Dhawafest Pesona 2026, BNI berharap UMKM binaan memperoleh akses pasar yang lebih luas serta memperkuat jaringan bisnis dengan berbagai mitra.

Sinergi antara perbankan, pemerintah, dan pelaku usaha dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional menuju Indonesia Emas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berpartisipasi dalam meriahnya penyelenggaraan Indonesia Masters 2026 dengan menghadirkan layanan transaksi nontunai serta mendukung pelaksanaan ajang olahraga bulu tangkis tersebut.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI menyediakan layanan transaksi nontunai secara menyeluruh di area Food Station guna mendukung efisiensi dan kenyamanan pengunjung selama turnamen berlangsung.

“Melalui layanan pembayaran nontunai di Indonesia Masters 2026, BNI berupaya memberikan pengalaman bertransaksi yang mudah, cepat, dan aman bagi para pengunjung,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).

Di ajang ini, BNI menyediakan perangkat EDC dan sistem pembayaran QRIS di seluruh tenant yang turut serta. Jadi, pengunjung bisa bertransaksi menggunakan berbagai metode pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, QRIS, maupun TapCash.

Menurut Okki, penyediaan layanan tersebut merupakan bagian dari peran BNI dalam mendukung implementasi transaksi digital di berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pada kegiatan berskala nasional seperti Indonesia Masters 2026.

“Penggunaan EDC dan QRIS di area turnamen diharapkan dapat mempermudah transaksi serta meningkatkan kenyamanan pengunjung,” jelasnya.

Selain menghadirkan layanan keuangan, BNI terlibat dalam penyelenggaraan ajang olahraga nasional, khususnya bulu tangkis, yang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan Indonesia.

“Keterlibatan BNI pada Indonesia Masters 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan atas kerja sama yang telah berjalan selama ini dalam mendukung kegiatan olahraga dan pembinaan atlet nasional,” ungkap Okki.

Partisipasi BNI dalam ajang ini menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan kompetisi serta aktivitas pendukungnya, termasuk pemanfaatan teknologi keuangan selama turnamen berlangsung.

Melalui peran tersebut, BNI berharap Indonesia Masters 2026 berjalan lancar serta memberikan pengalaman positif bagi atlet, penyelenggara, dan pecinta bulu tangkis yang hadir.

“Kehadiran BNI di Indonesia Masters 2026, baik melalui layanan transaksi nontunai maupun dukungan terhadap penyelenggaraan ajang ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat,” imbuh Okki.

Bisnis.com, SEMARANG – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) DI Yogyakarta mencatat jumlah uang kartal yang berputar di masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mengalami penurunan.

BI telah menyiapkan uang kartal sebesar Rp2 triliun dengan jumlah uang kartal yang keluar sebesar Rp1,34 triliun.

"Realisasi outflow pada Desember 2025 tersebut lebih tinggi 76,9% dari realisasi outflow November 2025 yang sebesar Rp757,51 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi outflow tersebut lebih rendah sebesar 20,67% di mana pada Desember 2024 tercatat Rp1,69 triliun," kata Sri Darmadi Sudibyo, Kepala Perwakilan BI DI Yogyakarta, Senin (5/1/2026).

Sudibyo menjelaskan bahwa penurunan realisasi outflow uang kartal selama Nataru disebabkan oleh semakin luasnya adopsi sistem pembayaran digital di DI Yogyakarta.

Imbasnya, masyarakat lebih sering menggunakan transaksi nontunai termasuk ketika sedang berlibur.

"Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menjaga ketersediaan uang rupiah yang cukup, berkualitas, dan tepat waktu, sekaligus terus mendorong efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan transaksi nontunai," tulis Sudibyo dalam siaran persnya.

Pada perkembangan lain, meningkatnya kunjungan wisatawan selama periode Nataru ikut meningkatkan konsumsi di wilayah DI Yogyakarta.

Peningkatan kebutuhan tersebut berdampak pada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau.

Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran tersebut mengalami inflasi sebesar 1,66% (month-to-month/mtm).

Secara bulanan, inflasi di DI Yogyakarta pada Desember 2025 tercatat di angka 0,25% (mtm). Sudibyo menyampaikan bahwa inflasi tahunan di DI Yogyakarta masih berada dalam target sasaran inflasi nasional tahun 2025, tepatnya di 3,11% (year-on-year/yoy).

"BI memprakirakan inflasi DI Yogyakarta tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran target 2,5±1% (yoy)," jelas Sudibyo.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang bakal dilanjutkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DI Yogyakarta diyakini akan mendukung target tersebut.

Selain itu, pelaksanaan operasi pasar melalui optimalisasi Kios Segoro Amarto sebagai price reference store diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng terus mendorong upaya digitalisasi keuangan daerah di Jawa Tengah. Langkah tersebut dilakukan salah satunya dengan menggelar program undian pembayaran pajak menggunakan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) seperti yang dilakukan di Kabupaten Wonogiri pada Rabu (24/12/2025) pekan lalu.
Program undian itu adalah buah kerja sama antara Bank Jateng dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri, serta Bank Indonesia. Apresiasi diberikan kepada masyarakat yang telah mendukung upaya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dengan ikut menggunakan transaksi nontunai.
Mulyanto, Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonogiri, menjelaskan bahwa program itu menjadi bukti nyata dukungan Bank Jateng dalam mendorong sistem pembayaran pajak yang lebih modern. "Dukungan kami dalam program ini bukan sekadar soal inovasi teknologi, melainkan wujud nyata peran Bank Jateng dalam memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Masyarakat sebagai wajib pajak dapat merasakan kemudahan serta keamanan yang maksimal dengan melakukan transaksi nontunai menggunakan QRIS. Mulyanto menyebut, langkah itu juga ikut membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem keuangan yang lebih terbuka.
Kepala BPKD Wonogiri Moch. Chozinudin Holil menekankan betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui teknologi. "Program undian ini sangat efektif dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Lebih dari itu, digitalisasi pembayaran melalui QRIS mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas kita dalam mengelola keuangan daerah. Ini adalah langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan modern," imbuhnya.
Sementara itu, Ita Purnamasari Ekonom Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surakarta, memberikan apresiasi atas sinergi yang dilakukan antara Bank Jateng dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ita menyebut, kolaborasi itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekonomi digital di daerah. "Diharapkan, penggunaan QRIS menjadi budaya baru dalam tata kelola keuangan yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembayaran digital diproyeksikan semakin dominan seiring meningkatnya aktivitas perjalanan masyarakat Indonesia pada 2026. Tren ini ditopang meningkatnya kepercayaan diri wisatawan serta kebutuhan transaksi lintas negara yang praktis. Perkembangan tersebut tercermin dari lonjakan penggunaan dompet digital, social commerce, hingga meningkatnya permintaan solusi pembayaran global untuk perjalanan.

Visa mencatat, rata-rata konsumen Indonesia kini menggunakan tiga aplikasi dompet digital, menandai pergeseran kuat ke transaksi nontunai untuk kebutuhan harian. Di sisi lain, 86 persen konsumen berbelanja melalui aplikasi dan hampir separuhnya bertransaksi langsung lewat media sosial, menguatkan posisi Indonesia sebagai pemimpin mobile e-commerce di Asia Tenggara.

“Orang Indonesia kini bepergian dengan lebih percaya diri, dan mereka mengharapkan tingkat kenyamanan dan keamanan yang sama di luar negeri seperti yang mereka rasakan di dalam negeri,” ujar Country Manager Visa Indonesia Vira Widiyasari dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Perubahan perilaku juga didorong generasi Z yang menetapkan prioritas finansial baru. Lebih dari separuh generasi ini berencana memulai usaha atau pekerjaan sampingan. Kelompok tersebut mengandalkan pembayaran digital seperti dompet digital dan QR code, serta menuntut penerimaan pembayaran global saat bepergian.

Media sosial kian memengaruhi keputusan finansial, melampaui peran konsultan tradisional, sekaligus membentuk pilihan metode pembayaran hingga pengalaman perjalanan. Komunitas digital dan influencer menjadi rujukan utama, terutama dalam menentukan cara bertransaksi dan destinasi wisata.

Dari sisi perjalanan, wisatawan Indonesia semakin menginginkan solusi “satu kartu untuk seluruh dunia” yang aman dan praktis digunakan di bandara, transportasi, restoran, hingga tempat wisata. Kartu kredit tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi bernilai besar seperti akomodasi dan tiket pesawat, sementara uang tunai dan kartu debit digunakan untuk transaksi bernilai kecil.

Permintaan kartu multi-mata uang juga meningkat. Sekitar 30 persen pelancong Indonesia menggunakannya pada perjalanan luar negeri terakhir. Destinasi populer seperti Jepang, Singapura, dan Malaysia menegaskan kebutuhan penerimaan pembayaran global guna menunjang pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan premium.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menegaskan pembayaran tunai tetap diperlukan meski bank sentral mendorong transaksi rupiah nontunai yang memudahkan masyarakat, mengingat masih adanya tantangan demografi dan geografis di Indonesia. Hal ini disampaikan bank sentral merespons isu penolakan transaksi tunai oleh toko roti yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (23/12/2025), menjelaskan pembayaran nontunai didorong karena cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selain itu, pemanfaatan pembayaran nontunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

“Namun demikian, tantangan demografi dan geografis di Indonesia membuat uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah,” kata Ramdan Denny.

Ia menambahkan pembayaran tunai maupun nontunai dapat dipilih sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi.

Adapun penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU tersebut ditegaskan setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Diberitakan sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial Instagram melalui akun @arli_alcatraz yang mengunggah rekaman terkait seorang konsumen lansia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12) di Halte Transjakarta kawasan Monas.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria memprotes toko roti karena menolak pembayaran dengan uang tunai dan mewajibkan penggunaan QRIS.

"Saya secara pribadi menyampaikan keberatan dan merasa dirugikan atas pemberlakuan SOP transaksi pembelian roti yang tidak menerima uang tunai dan harus menggunakan QRIS," tulis akun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihak toko roti juga telah melakukan klarifikasi dan menyampaikan permohonan maaf melalui akun Instagram resminya @rotio.indonesia atas kejadian tersebut serta akan melakukan evaluasi internal agar ke depan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam unggahannya, Roti O menyebutkan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai bertujuan memberikan kemudahan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa pembayaran tunai tetap diperlukan meski bank sentral mendorong transaksi rupiah nontunai yang memudahkan masyarakat, mengingat masih adanya tantangan demografi dan geografis di Indonesia.

Hal ini disampaikan bank sentral merespons isu penolakan transaksi tunai oleh toko roti yang ramai diperbincangkan belakangan ini.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa pembayaran nontunai didorong karena cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Selain itu, pemanfaatan pembayaran nontunai dapat menghindarkan masyarakat dari risiko uang palsu.

“Namun demikian, tantangan demografi dan geografis di Indonesia membuat uang tunai masih sangat diperlukan dan dipergunakan dalam transaksi di berbagai wilayah,” kata Ramdan Denny.

Ia menambahkan bahwa pembayaran tunai maupun nontunai dapat dipilih sesuai kenyamanan dan kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi.

Adapun penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam Pasal 33 ayat (2) UU tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak menerima rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban dan transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali terdapat keraguan atas keaslian rupiah.

Diberitakan sebelumnya, beredar sebuah video di media sosial Instagram melalui akun @arli_alcatraz, yang mengunggah sebuah video terkait seorang konsumen nenek ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12) di Halte Transjakarta yang berlokasi di Monas.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria memprotes toko roti tersebut karena menolak pembayaran dengan uang tunai tetapi harus menggunakan QRIS.

"Saya secara pribadi menyampaikan keberatan dan merasa dirugikan atas pemberlakuan SOP transaksi pembelian roti yang tidak menerima uang tunai dan harus menggunakan QRIS," tulis akun tersebut.

Mengenai hal tersebut toko roti tersebut juga telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf melalui akun Instagram resminya @rotio.indonesia atas kejadian tersebut dan akan evaluasi internal agar ke depannya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

Dalam unggahannya tersebut, Roti O menyebutkan penggunaan aplikasi dan transaksi nontunai bertujuan untuk memberikan kemudahan berbagai promo dan potongan harga bagi pelanggan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Media sosial sempat ramai dengan beredarnya video yang menampilkan seorang pria tersulut emosi ketika seorang nenek ditolak pembayarannya oleh salah satu gerai Roti’O lantaran menggunakan pembayaran tunai. Pembayaran di gerai tersebut hanya bisa dilakukan secara non-tunai, seperti melalui QRIS.

Lalu, bagaimana sebenarnya aturan mengenai pembayaran ini? Apakah boleh gerai atau merchant menolak pembayaran uang tunai? Apakah boleh transaksi hanya berlaku nontunai atau cashless only?

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4/2023 (sebelumnya Undang-Undang Nomor 7/2011) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, seluruh transaksi dengan alat pembayaran yang sah harus diterima, baik yang dibayarkan secara tunai melalui uang kartal, melalui kartu kredit/debit, atau melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah,” demikian bunyi pasalnya.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI. Menurut Doni, cara pembayaran tunai maupun digital seperti melalui QRIS pada dasarnya tetaplah transaksi rupiah, sehingga tidak boleh ada pembatasan atas transaksi tersebut.

“Jelas-jelas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI. Sehingga, pada prinsipnya, sebenarnya kan uang tunai dan nontunai itu cara bayar, tetap itu dalam bentuk rupiah,” ujar Doni dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (16/10/2024).

Doni juga menyatakan bahwa penolakan transaksi tunai atau pembatasan transaksi hanya dengan cara tertentu masih marak terjadi. BI juga terus mendapatkan pertanyaan yang sama dari masyarakat terkait hal tersebut.

Oleh karena itu, Bank Indonesia terus menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa uang tunai tetap merupakan alat pembayaran yang sah.

“Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi wajib merchant itu menerima uang rupiah dalam bentuk fisik ... Tentunya kami mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai,” ujar Doni.

Usai video tersebut viral, pihak Roti’O membuat unggahan permintaan maaf lewat akun Instagramnya di @rotio.indonesia pada Sabtu (20/12/2025). Dalam unggahan tersebut tertulis bahwa penggunaan aplikasi dan transaksi non-tunai di outlet mereka bertujuan memberikan kemudahan serta memberikan promo dan potongan harga bagi pelanggan.

“Saat ini kami sudah melakukan evaluasi internal agar ke depannya tim kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik,” dikutip dari unggahan tersebut. (Putri Astrian Surahman)