Pemerintah Dorong MBG Perkuat Serapan Pangan Petani Lokal
Pemerintah menjadikan MBG sebagai pasar hasil pertanian lokal melalui kemitraan SPPG, KDMP, BUMDes, dan UMKM guna memperkuat pangan dan ekonomi desa.
(Bisnis.Com) 28/06/26 15:12 261909
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.
Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.
Selain mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program tersebut juga diharapkan berkontribusi menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi.
Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.
Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.
Selain menjadi pemasok kebutuhan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi sebagai penyalur komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung ketika harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.
Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).
Pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Belanja tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan serta menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.
#makan-bergizi-gratis #mbg #badan-gizi-nasional #bgn #zulkifli-hasan #koperasi-desa-merah-putih #kdmp #bumdes #sppg #umkm #ketahanan-pangan #hasil-pertanian-lokal #petani #stunting #pangan-bergizi #off