Bisnis.com, JAKARTA — Beras fortifikasi digadang-gadang menjadi salah satu instrumen baru pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Namun, ketika produk tersebut mulai didorong masuk ke pasar yang lebih luas, muncul satu persoalan mendasar: berapa harga yang dianggap paling wajar?

Pemerintah mulai mempertimbangkan pengaturan kisaran harga beras fortifikasi agar produk kaya mikronutrien itu tidak hanya menjadi konsumsi kelompok tertentu. Di sisi lain, pelaku industri mengingatkan bahwa intervensi harga harus tetap memperhitungkan biaya produksi agar tidak mengurangi minat investasi maupun pasokan di masa depan.

Perdebatan tersebut muncul karena beras fortifikasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan beras konsumsi biasa.

Produk ini diperkaya zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 melalui proses produksi tambahan yang memerlukan premiks khusus, teknologi pencampuran, serta pengawasan mutu yang lebih ketat. Konsekuensinya, biaya produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan beras reguler.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menilai harga tetap perlu dijaga agar beras fortifikasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI) menilai beras merupakan media paling efektif untuk memperbaiki status gizi masyarakat karena dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia setiap hari.

Menurut KFI, sasaran utama pengembangan beras fortifikasi tetap harus diarahkan kepada kelompok rentan melalui berbagai program bantuan pemerintah.

Nina Sardjunani dari KFI mengatakan beras fortifikasi semestinya menjadi bagian dari program perlindungan sosial untuk menjangkau masyarakat miskin yang paling membutuhkan tambahan mikronutrien.

“Kalau beras fortifikasi itu kami dari KFI selalu melihatnya, yang pertama yang harus diselamatkan adalah kelompok miskin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Meski demikian, Nina menilai pasar beras fortifikasi tidak seharusnya hanya bergantung pada program bantuan sosial. Produk tersebut juga memiliki ruang berkembang di pasar komersial karena kebutuhan mikronutrien tidak hanya dialami masyarakat berpendapatan rendah.

Berbeda dengan Beras Reguler

Menurut Nina, beras fortifikasi tidak dapat diperlakukan seperti beras reguler yang diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET). Statusnya sebagai beras khusus membuat mekanisme penetapan harga berbeda.

Karena itu, Badan Pangan Nasional mulai berdiskusi dengan pelaku industri penggilingan padi untuk mencari kisaran harga yang dinilai wajar sekaligus mencerminkan struktur biaya produksi.

“Tidak menggunakan HET, tetapi paling tidak dikasih range harga yang paling masuk akal,” kata Nina.

Penentuan kisaran harga dinilai penting karena pasar beras fortifikasi masih berada pada tahap awal pengembangan.

Harga yang terlalu tinggi berpotensi membatasi penetrasi pasar, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi insentif investasi sehingga menghambat perluasan produksi.

Tak hanya soal harga. Persoalan lain muncul dari sisi kapasitas industri.

Miller for Nutrition (M4N) menilai kesiapan penggilingan padi nasional untuk memproduksi beras fortifikasi dalam skala besar masih terbatas.

Millers Advisory Group M4N Budianto Wijaya mengatakan jumlah penggilingan padi yang memiliki fasilitas fortifikasi masih relatif sedikit. Kondisi itu diperparah oleh dominasi penggilingan skala kecil di Indonesia.

“Produsen kernelnya saja baru hanya dua,” ujarnya.

Menurut Budianto, tantangan terbesar bukan lagi berada pada aspek teknologi. Teknologi fortifikasi telah lama diterapkan di berbagai negara dan dinilai sudah matang.

Persoalan justru terletak pada koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok, mulai dari pemasok bahan baku, produsen kernel, industri penggilingan, regulator hingga lembaga pengawas mutu.

“Tinggal masalah kebijakan dan sinergi antar ekosistemnya,” katanya.

Karena itu, berkembangnya pasar komersial dinilai penting untuk menciptakan skala ekonomi yang lebih besar. Makin banyak pelaku usaha yang masuk, makin besar peluang terciptanya persaingan sehingga harga dapat bergerak lebih kompetitif.

Budianto mengingatkan bahwa sebagai beras khusus, harga beras fortifikasi pada akhirnya tetap akan dibentuk oleh mekanisme pasar.

“Kalau makin banyak yang membuat tentunya mereka akan bersaing. Sehingga kita harapkan harganya juga lebih bersaing untuk konsumennya,” ujarnya.

Harga yang Paling Masuk Akal

Dorongan agar terdapat panduan harga juga datang dari sektor ritel. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai harga beras fortifikasi di pasar saat ini masih terlalu bervariasi sehingga menyulitkan upaya memperluas konsumsi.

Menurutnya, harga beras fortifikasi kemasan 5 kilogram di pasar modern berkisar antara Rp90.000 hingga Rp130.000.

“Tidak ada semacam acuan, sehingga harganya itu range-nya sampai ada yang dari mulai Rp90.000 sampai Rp130.000 per 5 kg,” kata Dasep.
Padahal, menurutnya, permintaan pasar masih terbuka lebar.

Aprindo memperkirakan kebutuhan beras mencapai sekitar 70.000 ton per bulan. Sementara itu, pasokan yang tersedia sepanjang 2025 baru berkisar 45.000–50.000 ton per bulan sehingga masih terdapat ruang permintaan yang belum terpenuhi.

Karena itu, Aprindo mendukung keterlibatan pemerintah dalam menyusun panduan kisaran harga. Tujuannya bukan menetapkan harga secara kaku, melainkan menjaga agar rentang harga tidak terlalu lebar dan tetap dapat diterima konsumen.

Selain itu, efisiensi distribusi juga dinilai menjadi faktor penting karena rantai pasok yang panjang akan menambah biaya hingga tingkat konsumen.

Dasep juga mengusulkan agar beras fortifikasi dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga lebih mudah dijangkau masyarakat.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujarnya mengenai harga kemasan 5 kilogram.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai harga beras fortifikasi bukan sekadar soal angka.

Pemerintah ingin menjadikan produk tersebut sebagai instrumen perbaikan gizi nasional. Industri membutuhkan kepastian agar investasi tetap layak secara ekonomi. Sementara itu, pelaku ritel berharap harga cukup kompetitif agar produk dapat diterima pasar.

Menemukan titik temu di antara tiga kepentingan tersebut akan menjadi kunci. Tanpa keseimbangan itu, perluasan konsumsi beras fortifikasi berisiko berjalan lambat. Sebaliknya, jika kisaran harga yang ekonomis dapat dicapai, beras fortifikasi berpeluang berkembang menjadi pasar baru yang sekaligus memperkuat upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Selain mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program tersebut juga diharapkan berkontribusi menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Selain menjadi pemasok kebutuhan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi sebagai penyalur komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung ketika harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.

Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Belanja tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan serta menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dinilai masih menghadapi berbagai hambatan distribusi dan operasional. Kondisi tersebut membuat pemerataan akses pangan bergizi di daerah terpencil membutuhkan penguatan sistem distribusi dan pengelolaan yang lebih terintegrasi.

Tantangan geografis, rantai pasok pangan lokal, hingga keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah 3T. Situasi ini dinilai memerlukan koordinasi lebih kuat antara pemerintah, investor dan pelaku lapangan agar program berjalan berkelanjutan.

Kondisi tersebut menjadi alasan terbentuknya Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (APGI 3T). Sekjen APGI 3T Gardian Muhammad mengatakan, organisasinya akan fokus memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah dengan akses terbatas.

“Fokus utama kami adalah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis Wilayah Terpencil tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan, tepat sasaran, dan mampu menjangkau masyarakat di wilayah paling sulit sekalipun,” kata Gardian di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

APGI 3T menilai pendekatan pelaksanaan MBG di daerah terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan. Perbedaan kondisi geografis dan distribusi pangan membuat penguatan dapur MBG menjadi salah satu prioritas utama.

Gardian mengatakan, penguatan dapur MBG dan efisiensi distribusi akan menjadi fokus organisasi untuk memastikan layanan pangan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.

“Penguatan Dapur MBG, peningkatan efisiensi distribusi, serta konsolidasi investor menjadi prioritas utama ke depan,” ujar Gardian.

APGI 3T mencatat sekitar 1.200 investor telah terlibat dalam pelaksanaan MBG di wilayah terpencil. Meski demikian, organisasi tersebut menilai dukungan lintas sektor tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program di daerah 3T.

Selain penguatan dapur MBG, APGI 3T juga akan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur serta penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan.

“Ke depan, APGI 3T akan memfokuskan langkah pada penguatan dapur MBG sebagai pusat distribusi pangan dan pemberdayaan lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola dapur, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data lapangan,” ujar Ketua DPP Bidang Koordinasi dan Sinergi Legislator Partai Perindo itu.

APGI 3T juga mendorong sinergi pemerintah, investor dan pelaku lapangan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif di wilayah dengan tantangan akses tinggi. Menurut Gardian, keberhasilan MBG di daerah 3T tidak hanya ditentukan skala program, tetapi juga ketepatan strategi distribusi dan keberlanjutan pelaksanaan.

“Karena itu, wilayah 3T perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem pangan dan gizi nasional,” ujar Gardian.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mulai mengarahkan penguatan sektor pangan berbasis kedelai melalui skema hilirisasi, dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari rantai pasok program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya diarahkan untuk mendukung program gizi pemerintah pusat, tetapi juga untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, hilirisasi kedelai menjadi kunci agar UMKM tidak lagi terjebak pada persoalan klasik, seperti keterbatasan bahan baku, lemahnya standar produksi, dan minimnya jaminan keamanan pangan.

“UMKM perlu didorong masuk ke sistem yang terintegrasi, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir yang memenuhi standar pangan. Dengan begitu, mereka tidak hanya berproduksi, tetapi juga punya kepastian pasar,” kata Syakur, Kamis (22/1/2026).

Pemkab Garut, lanjut dia, tengah menyiapkan langkah administratif dengan mengajukan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar UMKM lokal memperoleh akses prioritas sebagai pemasok dalam program MBG. Skema ini akan diselaraskan dengan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat daerah, yang menjadi pelaksana distribusi pangan bergizi.

Dari sisi hulu, Garut juga diarahkan menjadi salah satu wilayah pengembangan kedelai nasional. Pemerintah daerah menilai kondisi agroklimat di Garut relatif sesuai untuk budidaya kedelai, di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas tersebut. Saat ini, kebutuhan kedelai nasional sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri dengan volume jutaan ton per tahun.

“Kedelai adalah bahan pangan strategis. Hampir semua lapisan masyarakat mengonsumsinya dalam berbagai bentuk. Karena itu, hilirisasi tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat produksi lokal, teknologi, dan permodalan,” ujarnya

Upaya tersebut mendapatkan dukungan dari pelaku industri pengolahan. Pimpinan PT Mandala 525 (MDL 525), Haris Kalicman, menyatakan kesiapan perusahaannya untuk berperan sebagai mitra industri dalam ekosistem hilirisasi kedelai di Garut.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu bubuk kedelai itu menilai kualitas kedelai lokal tidak kalah dibandingkan produk impor, sepanjang didukung proses pascapanen dan teknologi yang memadai.

Menurut Haris, industri berperan penting dalam menjembatani produksi petani dan kebutuhan pasar berskala besar, termasuk program gizi pemerintah.

“Kami memastikan aspek kualitas dan keamanan pangan melalui teknologi, kapasitas pabrik, serta kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perizinan dan sertifikasi,” ujarnya.

Binis.com, BANDUNG-- Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melibatkan 40.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kelompok masyarakat pemasok utama bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.

Nantinya para pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang sudah terverifikasi dan terstandarisasi akan dilibatkan dalam program tersebut. Sehingga nantinya perekonomian akan semakin terpacu.

Kegiatan ini juga dinilai merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Dr Gunalan menjelaskan pihaknya pun menggelar Pelatihan Pemberdayaan UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Supplier dalam Mendukung Program MBG di Kota Bandung, Senin (15/12/2025). Gelaran ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM dalam mendukung program MBG yang skalanya semakin masif.

Saat ini, program tersebut telah melibatkan sekitar 17.000 dapur dengan penerima manfaat lebih dari 44 juta orang. Untuk itu, sesuai dengan Perpres Nomor 115 Pasal 38 Ayat 1, penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal menjadi pihak yang diprioritaskan.

Secara nasional, saat ini tercatat sekitar 40.000 UMKM telah terlibat dalam program MBG. Para UMKM tersebut didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan bermerek besar. Komoditas yang dipasok mencakup berbagai olahan yang didorong untuk diambil dari produksi masyarakat langsung.

Contohnya, olahan roti yang dibuat oleh orang tua siswa sekolah, dikelola dengan baik dan dikonsumsi oleh anak-anak, sehingga memastikan perputaran uang kembali kepada masyarakat.

Dalam skema pendanaan, dijelaskan bahwa dana dialirkan oleh pihak pengelola kepada rekening yayasan atau mitra (SPPG) secara langsung, di mana sekitar Rp10.000 dialokasikan untuk pemberdayaan bahan baku. Dari alokasi tersebut, mitra bekerja sama dengan ahli gizi untuk mengatur menu.

Terkait rantai pasok dan jarak geografis, Direktorat menyatakan bahwa tidak ada batasan jarak yang ketat. Bahkan mitra didorong untuk membangun kerja sama antar daerah, terutama jika terdapat kelangkaan bahan baku di satu wilayah.

Adapun mengenai kualitas produk (Quality Control) dan sertifikasi, hal ini ditegaskan sebagai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lintas sektor. Perpres Nomor 115 mengatur tata kelola MBG yang bersifat lintas sektor, melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, hingga perguruan tinggi dan petani, menggunakan konsep pentahelix.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan pangan bergizi di tengah risiko dan dampak bencana.

Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, memicu kelangkaan, hingga mendorong kenaikan harga.

“Bencana tidak hanya soal korban dan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap rantai pasok pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara,” tegasnya.

Melalui sinergi Program MBG yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, SPPG telah berfungsi ganda sebagai dapur umum saat bencana, sekaligus menjadi simpul distribusi pangan bergizi berbasis bahan lokal.

Saat ini, lebih dari 3.000 SPPG, khususnya di Jawa Barat, terus diperkuat agar mampu menyerap produk pangan lokal, menjaga stabilitas pasok, serta membangun ketangguhan daerah secara berkelanjutan.

"Upaya ini diharapkan menjadi bantalan nasional dalam menghadapi risiko krisis pangan akibat bencana dan dinamika global," ungkapnya.

IDXChannel- Ketahanan pangan Indonesia menghadapi tantangan serius. Pada tahun 2050, Indonesia harus mampu menghasilkan pangan dua kali lipat dari sekarang. Jumlah penduduk meningkat, sementara tekanan lingkungan makin berat akibat pemanasan global.

Salah satu jalan keluarnya adalah mendorong pemulia tanaman untuk menghasilkan varietas-varietas adaptif terhadap perubahan iklim, tahan serangan hama dan penyakit serta produktivitas tinggi.

“Peran pemuliaan tanaman sangat sentral terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas pertanian,” ujar Muhamad Syukur, Ketua Umum Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Kamis (23/10/2025).

Sejarah menunjukkan, revolusi hijau bermula dari varietas unggul hasil karya pemulia tanaman. Dulu gandum berumur pendek dengan produktivitas tinggi memicu perubahan besar, lalu diikuti padi dan tanaman lain. Tanpa pemuliaan, peningkatan produktivitas hingga sepuluh kali lipat tidak akan mungkin terjadi.

Sejumlah penelitian telah memperingatkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produktivitas padi di Asia Tenggara hingga 10–20 persen jika tidak diimbangi inovasi adaptif seperti varietas tahan kekeringan dan banjir.

Sayangnya, Indonesia menghadapi kekurangan serius tenaga pemulia tanaman. Idealnya satu pemulia melayani sekitar 3.000 petani.

“Dengan 30 juta petani, kita butuh sekitar 10 ribu pemulia. Saat ini yang terdaftar resmi di PERIPI hanya sekitar 1.000 orang, dan yang aktif benar-benar melakukan pemuliaan mungkin hanya seperempatnya,” ujar Syukur.

Kondisi ini, menurutnya, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, persepsi generasi muda terhadap bidang ini cenderung negatif yaitu dianggap sulit, membutuhkan waktu panjang, dan tidak menawarkan insentif menarik. Pemulia tanaman memang harus kuat di lapangan, punya dasar ilmu genetika dan statistik, dan yang penting idealisme tinggi. Sayangnya, insentif dan penghargaan bagi pemulia belum sepadan dengan kontribusinya.

"Untuk mempercepat kemajuan, pemerintah perlu membuka kembali formasi dosen pemulia, membuka program studi S1 untuk pemulia tanaman, serta memperluas kesempatan magang di industri benih agar lulusan siap kerja,” kata dia.

Selain itu, pemberian insentif kepada pemulia tanaman oleh pemerintah dan juga non pemerintah seperti Indonesian Breeder Award (IBA 2025) dapat mendorong semangat para pemulia untuk menghasilkan karya-karyanya. IBA 2025 yang akan digelar November 2025 adalah ajang pemberian penghargaan kepada individu atau lembaga yang melakukan pengembangan inovasi, varietas, teknologi pemuliaan atau sumber daya genetik yang berdampak luas bagi pertanian, petani dan ketahanan pangan nasional.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, tantangan lain adalah pendanaan riset yang tidak berkelanjutan.

Ketika pemuliaan tanaman tidak dapat berhenti karena memerlukan proses yang panjang, di sisi lain setiap tahun pemulia tanaman harus bersaing untuk mendapatkan dana baru. Hal itu membuat program tidak dapat berkelanjutan.

Hal yang sama disampaikan oleh pakar agribisnis yang juga Guru Besar IPB University Bayu Krisnamurthi. Dalam pertemuan dengan asosiasi perusahaan benih hortikultura Hortindo, dia menegaskan bahwa riset pemuliaan tanaman adalah investasi dan memiliki horizon jangka panjang. Karenanya mesti dibangun kondisi yang mendukung agar investasi tersebut masuk ke Indonesia.

Ketahanan pangan bukan sekadar kemampuan memproduksi cukup makanan, tetapi memastikan setiap rumah tangga dapat mengakses pangan bergizi dalam kondisi lingkungan yang terus berubah.

"Untuk itu, keberpihakan terhadap riset pemuliaan tanaman bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Kalau kita ingin kedaulatan pangan, kita harus menghargai pemulia sebagai pahlawan benih karena dari merekalah masa depan pangan Indonesia tumbuh," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, mendorong pemerintah daerah dan masyarakat desa memperkuat produksi pangan lokal guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebijakan ini tidak hanya memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui rantai pasok yang adil dan berkelanjutan.

Zulkifli menjelaskan, program makan bergizi dirancang untuk menjangkau 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kebutuhan pangan harian yang besar dari program tersebut, menurutnya, dapat menjadi peluang ekonomi bagi desa jika mampu menyediakan bahan pangan seperti telur, ikan, sayur, dan buah secara mandiri.

“Ada namanya makan bergizi, yang akan menerima manfaat 82 juta. Seorang saudara bayangkan, kalau 82 juta menerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari,” ujar tokoh yang akrab disapa Zulhas dalam sambutannya pada ESG Now Awards 2025 Republika di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (16/10/2025).

Ia menuturkan, masyarakat desa bisa mengambil peran penting dengan mengelola lahan dan ternak kecil secara produktif. Pemerintah, kata dia, tengah mempercepat kebijakan swasembada pangan agar setiap daerah mampu memenuhi kebutuhan gizi warganya sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian.

“Ibu-ibu bisa piara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik, kalau rata-rata IQ sekarang 70–80, nanti bisa 100, diukur. SDM kita menjadi kuat fisiknya, karena gizinya cukup dan cerdas,” tutur Zulhas.

Ia menambahkan, upaya memperkuat ekonomi desa sudah menunjukkan hasil positif dalam satu tahun terakhir. Nilai tukar petani, kata dia, meningkat dari 101–106 menjadi 124, sementara harga gabah naik dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Program koperasi Desa Merah Putih dan hilirisasi pangan menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan ini.

Menurut Zulhas, kemandirian pangan juga berperan besar dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Peningkatan gizi yang merata diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

Ia menegaskan, keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat sipil. Nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab sosial yang menjadi budaya bangsa, kata dia, perlu kembali menjadi pedoman dalam praktik ekonomi nasional.

Di tengah klaim penurunan stunting dan geliat program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan gizi di Indonesia justru menunjukkan kondisi yang kompleks, bahkan mengindikasikan kesenjangan status gizi kurang versus gizi lebih. Kondisi kekurangan gizi dan obesitas ini menuntut pendekatan dan solusi yang komprehensif.

Pasalnya, persoalan gizi di Indonesia saat ini tidak lagi bicara satu dimensi. Di tengah narasi penurunan angka stunting dan masifnya program MBG, ancaman kesenjangan status gizi tersebut justru muncul, terutama pada kelompok usia muda.