JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pelaku usaha di Sumatra Selatan (Sumsel) mulai membuka ceruk ekspor baru melalui perdagangan dan hilirisasi kelapa. Komoditas tersebut kini secara rutin dikirim ke sejumlah negara Asia, termasuk Thailand yang selama ini dikenal sebagai salah satu produsen kelapa dunia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan perkembangan tersebut menunjukkan potensi besar komoditas kelapa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah sekaligus peluang peningkatan pendapatan petani.

Dia menilai, keberhasilan pengusaha binaan Program Sultan Muda Sumsel yang telah menembus pasar internasional perlu diikuti dengan dukungan pembiayaan yang lebih kuat.

"Kita tidak menyangka, negara seperti Thailand yang juga merupakan penghasil kelapa, justru sekarang menjadi tujuan ekspor kita. Karena itu, saya mengajak pimpinan OJK dan Bank Indonesia untuk turun langsung mendukung anak-anak muda ini. Inilah esensi penggerak ekonomi kita yang sebenarnya," katanya, saat meninjau aktivitas pengolahan dan ekspor kelapa di Dermaga Kelapa Musi II Palembang, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di lokasi tersebut, kelapa dari berbagai daerah di Sumsel dipilah dan diproses sesuai kebutuhan pasar ekspor, mulai dari kopra hingga kelapa bulat utuh.Aktivitas itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperluas akses pasar luar negeri.

Deru menambahkan, tantangan utama yang kini dihadapi pelaku usaha bukan lagi mencari pasar, melainkan memperbesar kapasitas usaha agar mampu memenuhi permintaan ekspor yang terus meningkat.Oleh karena itu, Pemprov Sumsel akan memperkuat sinergi untuk membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah.

"Dukungan pemerintah tidak hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan dan permodalan. Urusan perbankan, kita akan bimbing dan navigasi mereka agar skala usahanya bisa semakin besar," ujarnya.

Pengembangan hilirisasi kelapa dinilai dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah karena melibatkan petani, pelaku logistik, pengolahan, hingga eksportir dalam satu rantai pasok.

Dengan pasar ekspor yang terus berkembang, Deru optimistis kelapa dapat menjadi salah satu komoditas unggulan baru Sumsel yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat kinerja ekspor nonmigas daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun sebesar 0,06 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,49 persen, atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik sebesar 0,55 persen.

“Penurunan NTP ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petaninya naik 0,49 persen. Naiknya itu lebih rendah jika dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar oleh petani,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik, di Jakarta, Rabu.

Ateng menjelaskan, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani nasional (lt), antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Sementara itu, komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang dibayar petani (Ib), antara lain bawang merah, bensin, bawang putih, dan beras.

Berdasarkan subsektor NTP, Ateng menjelaskan hanya subsektor tanaman pangan (NTPP) yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,75 persen.

Sementara itu, sisanya mengalami penurunan, di antaranya subsektor hortikultura (NTPH) yang turun 0,42 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat (NTPR) turun 0,42 persen, dan subsektor peternakan (NTPT) turun 1,85 persen.

Kemudian, subsektor perikanan (NTNP) turun 0,21 persen, subsektor nelayan (NTPR) turun 0,01 persen, dan subsektor pembudidaya ikan (NTPi) turun 0,53 persen.

Selanjutnya, BPS juga melaporkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, serta eceran.Rata-rata harga beras di penggilingan pada Juni 2026 meningkat 0,97 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan meningkat sebesar 6,96 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, tingkat inflasi beras di tingkat grosir pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,82 persen secara bulanan dan sebesar 5,12 persen secara tahunan. Sementara di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 0,45 persen secara secara bulanan dan sebesar 3,98 persen secara tahunan.

Adapun, harga beras yang disampaikan BPS ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juni 2026 mencapai 127,65 atau turun 0,06 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, penurunan NTP terjadi karena harga hasil pertanian yang diterima petani meningkat lebih rendah dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.

"Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 127,65 atau turun tipis 0,06 persen dibanding Mei 2026," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (IT) sebesar 0,49 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (IB) naik sedikit lebih tinggi yakni 0,55 persen.

Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga yang diterima petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Secara subsektor, peternakan menjadi penyumbang terbesar penurunan NTP pada Mei 2026.

Nilai tukar petani subsektor peternakan menurun 1,85 persen.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada subsektor hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan juga mengalami penurunan NTP pada periode ini.

"Hanya subsektor tanaman pangan yang mengalami peningkatan NTP di bulan Juni," kata Ateng.

Di sisi lain, BPS mencatat penurunan juga pada sektor perikanan meski tipis.

Hal ini terlihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Juni 2026 turun 0,01 persen dibandingkan Mei 2026.

Penurunan tersebut kata dia, terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima nelayan hanya sebesar 0,76 persen, lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan yang mencapai 0,77 persen.

Dengan kata lain, biaya yang harus dikeluarkan nelayan meningkat lebih cepat dibandingkan tambahan pendapatan yang mereka peroleh dari hasil tangkapan.

Dia menyebut komoditas yang mendorong kenaikan harga yang diterima nelayan antara lain ikan cakalang, layang, tongkol, dan juga ikan kembung.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani (NTP) nasional pada Mei 2026 turun 0,06% secara bulanan menjadi 127,65. Penurunan tersebut terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya yang harus mereka keluarkan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan indeks harga yang diterima petani (It) pada Mei 2026 naik 0,49%. Namun, kenaikan tersebut masih lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani (Ib), sehingga menyebabkan NTP mengalami penurunan.

"Indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,49%, lebih rendah dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayarkan petani sehingga berpengaruh terhadap penurunan NTP," ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ateng, komoditas yang menjadi pendorong utama kenaikan harga di tingkat petani antara lain karet, gabah, bawang merah, dan jagung.

Berdasarkan subsektor, hanya tanaman pangan yang mencatat peningkatan NTP pada Mei 2026. Sementara itu, subsektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Di sektor perikanan, BPS juga mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) turun tipis sebesar 0,01% secara bulanan.

Ateng menjelaskan penurunan NTN terjadi karena indeks harga yang diterima nelayan meningkat 0,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayarkan nelayan sebesar 0,77%.

Adapun, komoditas yang paling berkontribusi terhadap kenaikan harga yang diterima nelayan meliputi ikan cakalang, layang, tongkol, dan kembung.

Meski mengalami penurunan tipis pada Mei 2026, posisi NTP yang masih berada di atas level 100 menunjukkan daya tukar petani secara umum tetap lebih baik dibandingkan kondisi tahun dasar.

Namun, laju kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan peningkatan harga hasil pertanian menjadi tantangan yang perlu diwaspadai karena berpotensi menekan pendapatan riil petani apabila tren tersebut berlanjut pada bulan-bulan berikutnya.

JAKARTA - Komoditas perkebunan di Indonesia masih memiliki potensi besar untuk digenjot pengembangannya. Terbukti berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman perkebunan rakyat mencapai 164,24 atau tertinggi di seluruh subsektor lainnya.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) Ali Jamil mengatakan, sektor perkebunan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Berkaca pada sejarah, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan justru mampu bertahan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

"Jangan menganggap perkebunan sebagai sektor yang rendah. Saat krisis 1998, masyarakat yang memiliki tanaman perkebunan masih bisa bertahan. Artinya, sektor ini memiliki daya tahan ekonomi yang sangat kuat," ujar Ali dalam FGD Perkebunan: Kondisi Sosial Ekonomi Pekebun dan Hilirisasi Perkebunan Rakyat yang digelar DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) bersama Pemuda Tani HKTI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data BPS, subsektor perkebunan dijalankan oleh 10,87 juta rumah tangga usaha pertanian (potret makro perkebunan). "Maka, penting memberdayakan, melindungi dan membimbing petani. Butuh kerja keras karena memang lebih dari 90 persen pelaku usaha perkebunan adalah petani rakyat sehingga perlu penguatan. Komoditas perkebunan kita potensinya sangat besar, luasannya, hasil produktivitasnya bagus. Permasalahan krusialnya adalah hasilnya masih didominasi raw material, rantai pasok belum terintegrasi dengan baik," ungkapnya.

Dalam forum yang sama, Mudi, Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menyampaikan kekhawatirannya di tengah besarnya potensi komoditas perkebunan. Sejumlah komoditas strategis masih menghadapi tantangan regulasi yang menekan, salah satunya tembakau.

"Tembakau adalah satu-satunya tanaman andalan petani saat musim kemarau. Kontribusinya sangat besar bagi penerimaan negara, menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Tapi, bertubi-tubi ancaman aturan di tingkat nasional yang mau mematikan sumber penghidupan petani, mulai dari penyeragaman kemasan rokok, pembatasan kadar nikotin dan tar, sampai pelarangan bahan tambahan. Bagaimana bisa hilirisasi tembakau terwujud kalau tidak ada perlindungan?" ujar Mudi.

Sebelumnya, Ketua Harian DPN HKTI Andi Muhammad Syakir menekankan sektor perkebunan merupakan salah satu lokomotif ekonomi nasional. Sehingga, diperlukan fokus pengembangan masing-masing varian komoditas dari hulu ke hilir.

Menurut Syakir, sektor perkebunan memiliki spektrum luas. Dia menyarankan dalam upaya mengakselerasi hilirisasi bidang perkebunan perlu dilakukan secara bertahap. "Komoditas perkebunan memberikan kontribusi besar. Upaya pengembangan hilirisasinya jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa tapi harus presisi. Pendekatannya harus fokus, per satu-satu jenis komoditas" katanya.

Sekjen Pemuda Tani DPN HKTI Suroyo mengatakan setelah pemerintah berfokus pada swasembada pangan sepanjang 2025, kini saatnya sektor perkebunan menjadi perhatian bersama.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa komoditas perkebunan ini harus didorong, dikuatkan. Bukan berarti harus selalu impor, tapi bagaimana memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dalam negeri, meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, sekaligus memperbesar ekspor komoditas strategis unggulan," kata Suroyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Rabu (1/7/2026) untuk mengumumkan sejumlah indikator ekonomi terbaru, mulai dari perkembangan inflasi Juni 2026 hingga neraca perdagangan Indonesia periode Mei 2026.

Selain perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menjadi acuan inflasi nasional, BPS juga akan menyampaikan perkembangan ekspor dan impor Indonesia yang menunjukkan posisi neraca perdagangan Mei 2026. Adapun konferensi pers akan dimulai pukul 11.00 WIB.

Dalam konferensi pers yang sama, BPS juga akan menyampaikan sejumlah indikator sektoral yang menggambarkan kondisi berbagai sektor ekonomi nasional.

Adapun data yang akan dipublikasikan meliputi perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), perkembangan pariwisata, perkembangan transportasi, perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), serta perkembangan luas panen dan produksi jagung maupun luas panen dan produksi padi.

BPS juga akan memperbarui data luas panen dan produksi padi maupun jagung yang menjadi acuan dalam memantau kondisi produksi pangan nasional.

Inflasi Diproyeksi Naik

Hasil BIG Consensus Insights yang diselenggarakan DataIndonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group (BIG), menunjukkan median proyeksi inflasi Juni 2026 mencapai 0,41% secara bulanan (month-to-month/MtM). Sementara itu, inflasi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) diperkirakan sebesar 1,86%, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/YoY) diproyeksikan mencapai 3,29%.

Survei tersebut menghimpun proyeksi dari 20 ekonom dan analis, dengan 11 responden telah menyampaikan estimasinya.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2025 yang tercatat 0,19% secara bulanan dan 1,87% secara tahunan. Angka itu juga melampaui inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan.

Di antara para responden, Ekonom Bahana Sekuritas Purbiantoro Lintang Nugroho memberikan proyeksi inflasi paling tinggi, yakni 0,57% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan. Sebaliknya, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan inflasi lebih rendah, yakni 0,20% secara bulanan dan 3,10% secara tahunan.

Mayoritas ekonom menilai tekanan inflasi pada Juni berasal dari kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, harga pangan yang bergejolak (volatile food), serta penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Tekanan dari sisi nilai tukar juga tercermin pada proyeksi inflasi inti. Berdasarkan BIG Consensus Insights, median inflasi inti Juni 2026 diperkirakan mencapai 0,16% secara bulanan atau 2,63% secara tahunan.

Survei BIG Consensus Insights juga menunjukkan ekspektasi inflasi hingga akhir tahun cenderung meningkat. Sebanyak 70% ekonom memperkirakan inflasi pada akhir 2026 akan berada di atas asumsi inflasi dalam APBN 2026 sebesar 2,5%, sedangkan 30% responden meyakini inflasi masih akan berada sesuai dengan target pemerintah.

Neraca Dagang Diproyeksi Defisit

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memperkirakan neraca perdagangan RI akan mencatatkan defisit, sekaligus mengakhiri rekor surplus 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Berdasarkan data performa neraca dagang beberapa bulan sebelumnya, tren penyempitan surplus diketahui terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pada April 2026, neraca dagang kembali mencatatkan surplus ke-72 kalinya secara beruntun. Namun, nilainya mengecil bahkan sampai enam tahun terakhir yaitu US$89,1 juta.

David memprakirakan neraca dagang mencatatkan defisit sebesar US$1,04 miliar. Hal ini tidak lepas dari efek penurunan ekspor maupun impor secara bulanan karena hari kerja Mei yang lebih sedikit dari April 2026.

David mencatat bahwa harga komoditas ekspor unggulan Indonesia naik seperti batu bara dan logam, sedangkan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) stagnan. Namun demikian, ekspor diprakirakan cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor.

"Namun, indikasi awal dari data negara-negara lain yang menjadi importir utama produk-produk Indonesia, ekspor cenderung turun lebih dalam dibandingkan impor, terutama untuk ekspor ke Malaysia, Thailand, dan China," jelas David kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

David memproyeksikan ekspor pada dua bulan lalu turun baik secara bulanan maupun tahunan yakni 15,44% (MoM) dan 13,07% (YoY). Sementara itu, impor secara tahunan naik 10,50% (YoY) meski turun 10,98% (MoM).

Berbeda dengan David, Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Myrdal Gunarto memproyeksikan neraca dagang Indonesia masih akan membukukan surplus, bahkan meningkat pesat dari bulan sebelumnya ke US$2,19 miliar.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang memproyeksikan kenaikan surplus yang lebih moderat dibandingkan April 2026, yakni ke US$738 juta atau US$0,74 miliar.

"Kondisi ini menunjukkan resiliensi eksternal yang kuat, di mana performa volume ekspor mampu meredam dampak melambatnya pertumbuhan ekspor ke level 20,54% (YoY) akibat mulainya tren normalisasi atau koreksi harga komoditas unggulan seperti CPO dan batubara di pasar global. Sementara kenaikan impor diperkirakan mencapai 34,91% (YoY)," terangnya kepada Bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menilai kebijakan pemerintah menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram telah meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

"Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan," kata Ketua Umum Adkasi Siswanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Siswanto, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan hal itu dalam pertemuan antara jajaran Adkasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adkasi mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram, yang meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di berbagai daerah.

Kebijakan penyerapan gabah tersebut menjadi salah satu terobosan paling nyata dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.

Ia mengatakan berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani saat ini merasakan perubahan yang signifikan sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, penyederhanaan pupuk bersubsidi, serta berbagai program peningkatan produksi pertanian.

Ia mengaku berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri 10 provinsi, pihaknya memperoleh banyak laporan positif mengenai sektor pertanian.

"Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani," ujarnya.

Menurut Siswanto, keberhasilan pemerintah menjaga HPP gabah pada level Rp6.500 per kilogram telah menciptakan keseimbangan yang baik antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang kini dinilai semakin mudah diakses petani dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi," jelasnya.

Adkasi menilai berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap sektor pertanian. Di berbagai daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.

"Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional," kata Siswanto.

Selain memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program pertanian, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, termasuk pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit.

Menurut Siswanto, forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.

"Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Adkasi juga mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan yang aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan baru.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.

Amran memastikan berbagai masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti bersama seluruh jajaran Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penyempurnaan program pembangunan sektor pertanian nasional.

Menurutnya, program ketahanan pangan tidak dapat dijalankan pemerintah pusat sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, DPRD, petani, serta pelaku usaha pertanian.

Ia optimistis target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama memperkuat produksi, distribusi, dan pengembangan sektor pertanian nasional.

Amran menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama yang berperan menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan pangan nasional.

Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG —Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyambut positif rencana implementasi B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Sebagai informasi, B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis sawit (FAME) dan 50% solar fosil.Program ini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit dalam negeri.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan penerapan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

“Kita mendukung. Dengan B50, Indonesia diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghentikan, impor solar,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Menurut Deru, kebijakan tersebut akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik, khususnya kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan Sumsel.

Dia menegaskan bahwa manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan perkebunan besar, tetapi juga jutaan petani sawit swadaya yang menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.

“Karena sawit itu juga milik masyarakat, bukan hanya milik perusahaan besar saja,” katanya.

Deru berharap peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit akan mendorong permintaan bahan baku dalam negeri sehingga berdampak positif terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Mudah-mudahan akan terjadi peningkatan harga yang lebih baik,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumsel pada 2024 mencapai sekitar 1,23 juta hektare dengan produksi sekitar 3,9 juta ton.

Capaian tersebut menempatkan Sumsel sebagai salah satu sentra produksi sawit terbesar di Indonesia, serta berada di jajaran tiga besar produsen sawit di Pulau Sumatra setelah Riau dan Sumatra Utara.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Leni Ismawati (18) berhasil wujudkan mimpinya sejak Sekolah dasar (SD) untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada ( UGM ). Tanpa mengikuti bimbel tambahan ia lolos jurusan Akuntansi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) .

Leni merupakan anak tunggal dari pasangan Semojo (50) dan Erni (37). Perjalanan Leni menuju kampus biru tidaklah mudah. Sejak memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di SMA 1 Wonosari, yang berjarak cukup jauh dari rumah, membuatnya harus tinggal di kos sendiri. Namun, hal inilah yang membuatnya dapat hidup mandiri dan membagi waktu dengan lebih baik.

Belajar Mandiri Tanpa Bimbel

Berbeda dengan teman-teman sekolahnya yang mengikuti bimbingan belajar tambahan, karena keterbatasan ekonomi,Leni memilih untuk belajar mandiri. Leni menemukan waktu belajar efektif untuknya yaitu saat dini hari, ia secara rutin bangun pukul 02.00 dini hari untuk belajar. Kegigihannya berbuah manis, ia berhasil mendapat peringkat kedua eligible yang menjadi modal untuk melanjutkan pendidikannya.

Ketertarikan Leni pada bidang ekonomi telah tumbuh sejak pertama kali menginjakkan kaki di bangku SMA. Minat tersebut diperdalam dengan mengambil mata pelajaran peminatan ekonomi, yang kemudian secara spesifik mempelajari akuntansi di kelas 12.

“Semenjak kelas 12, saya mulai mendalami akuntansi serta bagaimana prospek karier ke depan. Hal tersebut akhirnya membuat saya merasa bidang ini sangat tepat bagi saya,” katanya, dikutip dari laman UGM, Selasa (30/6/2026).

Aktif di Organisasi dan Berprestasi Sejak SD hingga SMA

Prestasinya dalam hal akademik tidak diragukan lagi, sedari menempuh pendidikan SD, Leni rutin mendapat peringkat satu hingga mendapatkan title lulusan terbaik saat SMP.

Ia juga menyambangi berbagai kegiatan seperti Rohani Islam (Rohis), Palang Merah Remaja (PMR), hingga keikutsertaan dalam Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Kapanewon Wonosari. Saat SMA, Ia sempat mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Ekonomi hingga tingkat Kabupaten.

Dukungan Orang Tua Jadi Kunci Kesuksesan

Orang tua Leni sehari-harinya mengurus sawah dan ternak dengan penghasilan yang tidak tetap. Untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari, Erni mengaku sering mencari tambahan dengan menjadi buruh tani kepada tetangganya. Namun, keterbatasan ini bukan halangan untuk pendidikan putrinya.

Erni mengatakan dirinya selalu mengutamakan pendidikan anaknya. Hal ini karena dirinya yang hanya lulusan SMP dan suaminya yang hanya lulusan SD. Bahkan ia mengaku menyesal tidak bisa melanjutkan pendidikannya.

Ditambah dari keluarganya dan suaminya belum ada yang melanjutkan pendidikan hingga kuliah. Rasa bangga terhadap Leni turut menyertai pencapaian yang didapatkannya. “Saya selalu mendorong anak saya untuk sekolah, bagaimanapun caranya untuk biaya nanti bisa dicari. Saya tidak ingin dia menyesal seperti orang tuanya,” tutur Erni.

Dukungan penuh yang diberikan kedua orang tuanya, membuat Leni lebih berani dalam melangkah. “Ibu sempat berpesan agar jangan takut mengejar mimpi. Hal itulah yang akhirnya membuat saya berani mencoba mendaftar di jurusan Akuntansi UGM,” ujar Leni.

Erni mengungkap bahwa sejak kecil Leni sudah diajarkan untuk selalu prihatin karena bukan dari keluarga berada yang bisa mengadakan segala sesuatu secara instan. Ia menanamkan pemahaman bahwa setiap keinginan harus dicapai melalui usaha dan kerja keras, termasuk membiasakan Leni menabung dari uang sakunya jika ingin membeli kebutuhan pribadi.

Ia juga memantau pendidikan agama serta pergaulannya agar ia tidak terjerumus ke dalam lingkungan yang membawa dampak negatif. “Saya sengaja tidak memanjakannya sedari kecil, selain karena kondisi ekonomi, saya juga khawatir Leni akan kesulitan menghadapi masa depannya nanti,” ungkapnya.

Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri terus berlangsung sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah guna menjaga harga, memperkuat cadangan, serta ketahanan pangan nasional.

“Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

Mengenai hal tersebut, Rizal menegaskan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Rizal menyampaikan pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

Ia menyebutkan hingga 29 Juni 2026 realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri yang dilakukan BUMN pangan tersebut telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi perusahaan dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah," ucap Rizal.

"Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.

Bulog menegaskan keberadaannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.

"Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," kata dia.

Ke depan, tambah Rizal, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026