APBN Cuma Menanggung 3%, Siapa Biayai Transisi Hijau Indonesia?
Pemerintah mengakui APBN tak cukup membiayai transisi energi menuju net zero emissions 2060. Investasi swasta menjadi kunci memenuhi kebutuhan Rp8.000 triliun.
(Bisnis.Com) 01/07/26 10:45 264783
Bisnis.com,JAKARTA — Target Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan anggaran negara. Pemerintah pun mengakui bahwa APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan transisi energi, sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting.
Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suryatman mengatakan, belanja terkait perubahan iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari APBN, atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.
Angka tersebut, menurut Herman, memang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Kendati begitu, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa ruang fiskal tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan.
Karena itu, pemerintah tidak lagi menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek hijau.
“Belanja publik harus dipandang sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 akan melampaui Rp8.000 triliun, sementara komitmen menuju ekonomi rendah karbon terus berjalan seiring target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari green sukuk, SDG bonds, blue bonds, blended finance, hingga pengembangan pasar karbon. Kendati begitu, instrumen pembiayaan saja dinilai tidak cukup.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyusun komitmen, melainkan mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di pasar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi realitas ekonomi yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.
Pengalaman mengikuti London Climate Action Week semakin mempertegas pandangannya. Gelombang panas ekstrem bahkan menyebabkan sistem pendingin ruangan sebuah gedung gagal bekerja hingga plafon ruangan runtuh dan peserta forum harus dipindahkan.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan.
“Keberlanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi kebutuhan strategis untuk membangun daya saing yang tangguh serta menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Kiki dalam forum yang sama.
Menurut OJK, membangun ekosistem pembiayaan menjadi kunci agar modal swasta bersedia masuk ke proyek-proyek transisi.
Karena itu, regulator memperkuat empat pilar utama, yakni penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan standar pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan pasar karbon Indonesia.
Bagi OJK, keberhasilan transisi tidak mungkin dicapai regulator sendirian. Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga pelaku usaha menjadi syarat utama agar sinyal kebijakan benar-benar berubah menjadi investasi nyata.
Di sisi investor negara, Danantara Indonesia juga mengakui kebutuhan investasi Indonesia terlalu besar jika hanya mengandalkan modal pemerintah.
Managing Director Finance Danantara Indonesia Arif Budiman mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Fakta tersebut, kata dia, terlalu besar untuk diabaikan investor global.
Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan aliran investasi dalam jumlah sangat besar.
“Walaupun Danantara besar menurut ukuran Indonesia, itu tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Karena itu, kami harus mampu menarik modal dari investor lain,” kata Arif dalam panel diskusi.
Karena itu, fungsi Danantara tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga mengundang investasi swasta melalui berbagai proyek prioritas. Salah satu contohnya adalah pengembangan proyek waste-to-energy yang dimulai di tiga kota dan kini diperluas menjadi 20 kota.
Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan regulasi, PLN memberikan kepastian pembelian listrik (offtake), sedangkan Danantara ikut menjadi investor.
Namun, Arif mengakui Indonesia masih membutuhkan mitra global yang membawa teknologi, pengalaman, dan modal agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan. Hingga kini sekitar 85 perusahaan telah diajak berdiskusi untuk mendukung pengembangan proyek tersebut.
Menurutnya, transisi energi juga tidak lagi semata-mata didorong oleh isu lingkungan. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi kepentingan strategis setiap negara.
Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai pilihan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan bagian dari menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Arif juga mengingatkan perusahaan tidak perlu memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban semata.
Mengutip studi World Economic Forum, Arif mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan berpotensi memperoleh biaya pendanaan 40 hingga 100 basis poin (bps) lebih murah, sementara perusahaan terbuka juga berpeluang memperoleh valuasi sekitar 10%—15% lebih tinggi.
“Yang penting lakukan hal yang benar, pahami ke mana arah dunia bergerak, lalu diversifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.
ESG Tak Lagi Sekadar Kepatuhan
Perubahan pendekatan terhadap ESG juga mulai terlihat di kalangan korporasi. Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan perusahaan kini tidak lagi menerapkan ESG sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.
Menurut Stefano, ada dua faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Pertama, tuntutan pasar global semakin tinggi.
Berbagai negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan bukti penerapan praktik ESG dalam rantai pasok. Tanpa penerapan ESG yang memadai, perusahaan berisiko kehilangan daya saing ekspor.
“Semakin cepat perusahaan melakukan transisi, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Stefano.
Faktor kedua adalah meningkatnya volatilitas ekonomi global. Perang, kenaikan harga energi fosil, dan gejolak nilai tukar membuat perusahaan mulai melihat energi terbarukan sebagai cara mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.
Di sisi pembiayaan, Stefano mengatakan perusahaan yang telah menerapkan ESG umumnya dipandang memiliki risiko kredit lebih rendah sehingga memiliki peluang memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan biaya dana yang lebih kompetitif. Hal itu membuat ESG perlahan bergeser dari sekadar cost center menjadi engine of growth bagi perusahaan.
Maybank sendiri menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mulai dari Sustainability-Linked Financing, ESG Deposit, green bond, hingga berbagai solusi pembiayaan transisi lainnya.
Dari perspektif Maybank, Stefano menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengambil inisiatif lebih cepat untuk melakukan transisi.
“Tugas kita bersama adalah mendorong semakin banyak perusahaan agar segera mengambil langkah tersebut,” pungkasnya.
#transisi-energi #net-zero-emissions #nze-2060 #apbn #investasi-transisi-energi #pembiayaan-hijau #investasi-hijau #kementerian-keuangan #ojk #danantara-indonesia #green-sukuk #sdg-bonds #blue-bonds #b