Bisnis.com,JAKARTA — Target Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan anggaran negara. Pemerintah pun mengakui bahwa APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan transisi energi, sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suryatman mengatakan, belanja terkait perubahan iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari APBN, atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

Angka tersebut, menurut Herman, memang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Kendati begitu, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa ruang fiskal tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, pemerintah tidak lagi menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek hijau.

“Belanja publik harus dipandang sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 akan melampaui Rp8.000 triliun, sementara komitmen menuju ekonomi rendah karbon terus berjalan seiring target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari green sukuk, SDG bonds, blue bonds, blended finance, hingga pengembangan pasar karbon. Kendati begitu, instrumen pembiayaan saja dinilai tidak cukup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyusun komitmen, melainkan mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi realitas ekonomi yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pengalaman mengikuti London Climate Action Week semakin mempertegas pandangannya. Gelombang panas ekstrem bahkan menyebabkan sistem pendingin ruangan sebuah gedung gagal bekerja hingga plafon ruangan runtuh dan peserta forum harus dipindahkan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi kebutuhan strategis untuk membangun daya saing yang tangguh serta menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Kiki dalam forum yang sama.

Menurut OJK, membangun ekosistem pembiayaan menjadi kunci agar modal swasta bersedia masuk ke proyek-proyek transisi.

Karena itu, regulator memperkuat empat pilar utama, yakni penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan standar pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan pasar karbon Indonesia.

Bagi OJK, keberhasilan transisi tidak mungkin dicapai regulator sendirian. Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga pelaku usaha menjadi syarat utama agar sinyal kebijakan benar-benar berubah menjadi investasi nyata.

Di sisi investor negara, Danantara Indonesia juga mengakui kebutuhan investasi Indonesia terlalu besar jika hanya mengandalkan modal pemerintah.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arif Budiman mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Fakta tersebut, kata dia, terlalu besar untuk diabaikan investor global.

Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan aliran investasi dalam jumlah sangat besar.

“Walaupun Danantara besar menurut ukuran Indonesia, itu tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Karena itu, kami harus mampu menarik modal dari investor lain,” kata Arif dalam panel diskusi.

Karena itu, fungsi Danantara tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga mengundang investasi swasta melalui berbagai proyek prioritas. Salah satu contohnya adalah pengembangan proyek waste-to-energy yang dimulai di tiga kota dan kini diperluas menjadi 20 kota.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan regulasi, PLN memberikan kepastian pembelian listrik (offtake), sedangkan Danantara ikut menjadi investor.

Namun, Arif mengakui Indonesia masih membutuhkan mitra global yang membawa teknologi, pengalaman, dan modal agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan. Hingga kini sekitar 85 perusahaan telah diajak berdiskusi untuk mendukung pengembangan proyek tersebut.

Menurutnya, transisi energi juga tidak lagi semata-mata didorong oleh isu lingkungan. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi kepentingan strategis setiap negara.

Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai pilihan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan bagian dari menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Arif juga mengingatkan perusahaan tidak perlu memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban semata.

Mengutip studi World Economic Forum, Arif mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan berpotensi memperoleh biaya pendanaan 40 hingga 100 basis poin (bps) lebih murah, sementara perusahaan terbuka juga berpeluang memperoleh valuasi sekitar 10%—15% lebih tinggi.

“Yang penting lakukan hal yang benar, pahami ke mana arah dunia bergerak, lalu diversifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

ESG Tak Lagi Sekadar Kepatuhan

Perubahan pendekatan terhadap ESG juga mulai terlihat di kalangan korporasi. Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan perusahaan kini tidak lagi menerapkan ESG sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.

Menurut Stefano, ada dua faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Pertama, tuntutan pasar global semakin tinggi.

Berbagai negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan bukti penerapan praktik ESG dalam rantai pasok. Tanpa penerapan ESG yang memadai, perusahaan berisiko kehilangan daya saing ekspor.

“Semakin cepat perusahaan melakukan transisi, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Stefano.

Faktor kedua adalah meningkatnya volatilitas ekonomi global. Perang, kenaikan harga energi fosil, dan gejolak nilai tukar membuat perusahaan mulai melihat energi terbarukan sebagai cara mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Di sisi pembiayaan, Stefano mengatakan perusahaan yang telah menerapkan ESG umumnya dipandang memiliki risiko kredit lebih rendah sehingga memiliki peluang memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan biaya dana yang lebih kompetitif. Hal itu membuat ESG perlahan bergeser dari sekadar cost center menjadi engine of growth bagi perusahaan.

Maybank sendiri menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mulai dari Sustainability-Linked Financing, ESG Deposit, green bond, hingga berbagai solusi pembiayaan transisi lainnya.

Dari perspektif Maybank, Stefano menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengambil inisiatif lebih cepat untuk melakukan transisi.

“Tugas kita bersama adalah mendorong semakin banyak perusahaan agar segera mengambil langkah tersebut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penjualan sementara Sukuk Tabungan seri ST016 mencapai Rp22,62 triliun hingga Rabu (3/6/2026).

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan, menerangkan hingga masa penawaran berakhir pukul 15.00 WIB (3/6), ST016 telah menjangkau sekitar 81.667 investor.

Hanya saja, Deni menyebut, data pemesanan tersebut masih akan melalui proses rekonsiliasi sebelum penetapan penjualan secara resmi pada Senin mendatang.

”Capaian tersebut merupakan pemesanan tertinggi untuk SBN Ritel yang telah ditawarkan sepanjang 2026,” kata Deni saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).

Menurut Deni, tingginya minat pemesanan produk tersebut menunjukkan bahwa SBN Ritel, khususnya instrumen syariah, tetap mendapatkan kepercayaan yang kuat dari publik di tengah kondisi volatil pasar keuangan global dan domestik.

Selain itu, daya tarik ST016 juga dinilai datang dari minimnya risiko, sesuai prinsip syariah, mudah diakses secara daring, hingga menawarkan imbal hasil yang kompetitif.

”Selain itu, ST016-T4 merupakan Green Sukuk yang hasil penjualannya akan dialokasikan untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Ke depan, pemerintah bersama Mitra Distribusi (Midis) dan stakeholder terkait, disebut akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam setiap penerbitan SBN Ritel, baik dari sisi desain produk, strategi pemasaran, edukasi investor, maupun penguatan kanal distribusi digital.

Pemerintah, katanya bakal terus mencermati perkembangan pasar dan kebutuhan pembiayaan APBN agar penerbitan SBN Ritel berikutnya tetap relevan dan kompetitif.

”Kami optimistis SBN Ritel masih akan menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat dalam rangka diversifikasi portofolio instrumen investasinya. Selain memberikan manfaat finansial, SBN Ritel juga membuka ruang partisipasi masyarkat dalam mendukung pembiayaan APBN dan pembangunan nasional,” tutupnya.

Di satu sisi, COO Bareksa Ni Putu Kurniasari, menerangkan realisasi penjualan ST016 di Bareksa telah melebihi target. ST016 disebut menjadi produk dengan minat tertinggi sepanjang tahun ini.

”Karena kuponnya lebih tinggi. Selain itu, karena BI Rate naik, investor sudah menghitung peluang kenaikan kupon saat penyesuaian kupon karena imbal hasilnya floating,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Sukuk Tabungan seri ST016 memasuki masa akhir penawaran pada hari ini, Rabu (3/6/2026). Penjualan ST016 dengan kuota Rp20 triliun tersebut akan berakhir pada pukul 12.00 WIB.

Instrumen ini sendiri terdiri dari 2 seri, yakni Sukuk Tabungan Seri ST016T2 (Tenor 2 Tahun) dan Green Sukuk Seri ST016T4 (Tenor 4 Tahun) yang mulai dibuka pada 8 Mei 2026 hingga 3 Juni 2026.

Sukuk Tabungan ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi memiliki fasilitas early redemption (pencairan lebih awal) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua seri Sukuk Tabungan tersebut menawarkan tingkat imbalan/kupon mengambang (floating with floor). Tingkat imbalan pertama (floor) instrumen ini sebesar 6,05% (BI rate + 130 bps) per tahun untuk ST016T2 (tenor 2 tahun) dan 6,25% (BI rate + 150 bps) per tahun untuk ST016T4 (Tenor 4 tahun).

Fitur floating with floor yang diuntungkan oleh kenaikan suku bunga membuat produk ini diserbu investor.

Tujuan penerbitan ST016T2 dan Green Sukuk Seri ST016T4 adalah untuk memperluas basis investor dalam negeri dengan menyediakan alternatif investasi yang menguntungkan dan berdampak, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2026, mendukung perencanaan finansial sekaligus berkontribusi bagi generasi mendatang.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Deni Ridwan, menerangkan pihaknya telah menambahkan kuota senilai Rp5 triliun dari penjualan produk ini menjadi Rp20 triliun. Di tengah kondisi pasar surat utang yang lesu, ST016 memiliki keunggulan tersendiri berupa imbal hasil floating with floor.

”Dalam kondisi pasar keuangan yang cukup dinamis, ST016 yang memiliki fitur floating with floor menjadi pilihan yang menarik untuk diversifikasi portofolio investasi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Melansir data Bibit pada Selasa (2/6/2026) pukul 10.20 WIB, ST016-T2 kini telah tersisa 0,6% dari target atau sekitar Rp76 miliar. Sementara ST016-T4 kini telah tersisa 11,6% atau sekitar Rp809,63 miliar dari target.

Realisasi penjualan sejauh ini juga mencerminkan peningkatan kuota yang diberikan DJPPR kepada produk ini. Dengan sisa penjualan 0,6% atau Rp76 miliar, produk ST016-T2 kini menggenggam kuota penuh senilai sekitar Rp12,66 triliun.

Sementara produk ST016-T4 dengan sisa penjualan 11,6% atau Rp809,63 miliar, berarti memiliki target penuh senilai Rp6,97 triliun. Dengan kata lain, ST016 secara total telah ludes terjual sekitar Rp18,76 triliun pada hari ini.

Bibit memprediksi imbal hasil yang ditawarkan oleh ST016-T2 bakal terkerek menjadi 6,55% dari level 6,05% dan menjadi 6,75% bagi ST016-T4 dari level 6,25% selepas kenaikan suku bunga 50 bps oleh Bank Indonesia.

Perhitungan imbal hasil ini didasarkan pada besaran BI Rate ditambah spread tetap ST016. Dalam komentarnya, Bibit menerangkan bahwa imbal hasil baru akan berlaku mulai pembagian kupon 10 September 2026 jika BI Rate ditahan di level 5,25% hingga 6 Agustus 2026.

Pemerintah resmi menghadirkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel terbaru, yaitu Sukuk Tabungan seri ST016. Instrumen investasi ini ditawarkan bagi individu Warga Negara Indonesia dengan modal awal mulai dari Rp1 juta.

Langkah ini diambil di tengah pergeseran tren investasi masyarakat yang mulai berburu instrumen aman dan berbasis syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan akhir 2025, nilai transaksi investor syariah melonjak 104 persen mencapai Rp11,2 triliun.

"Tren investasi di masyarakat mulai mengalami pergeseran di tengah dinamika global yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Para investor mulai berburu instrumen investasi yang menguntungkan sekaligus risiko yang minim dan prinsip etis seperti syariah," bunyi keterangan tertulis, Selasa (26/5).

Penerbitan ST016 juga bertujuan untuk memperluas basis investor dalam negeri serta mendukung pembiayaan APBN 2026. Pemerintah membuka masa penawaran instrumen ini mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

Masyarakat dapat memilih dua seri yang tersedia, yaitu ST016T2 dengan tenor dua tahun dan ST016T4 dengan tenor empat tahun. Seri ST016T4 mengusung konsep Green Sukuk yang ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan.

"Tujuan penerbitan ST016T2 dan Green Sukuk Seri ST016T4 adalah untuk memperluas basis investor dalam negeri dengan menyediakan alternatif investasi," imbuh rilis resmi.

Kedua seri tersebut menawarkan tingkat imbalan mengambang dengan batas minimal atau floating with floor. Imbalan minimal untuk ST016T2 ditetapkan sebesar 6,05 persen, sedangkan untuk ST016T4 sebesar 6,25 persen per tahun.

Sistem kupon ini membuat keuntungan investor bisa naik jika suku bunga acuan BI meningkat. Namun, besaran imbalan tidak akan turun lebih rendah dari batas minimal yang telah ditentukan sejak awal.

Meskipun tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, ST016 dilengkapi dengan fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo atau early redemption. Fasilitas ini memberikan fleksibilitas likuiditas bagi para investor sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sukuk Tabungan ini ditawarkan melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana domestik dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder," sebut keterangan resmi.

Dari sisi keamanan, produk keuangan ini dikategorikan memiliki risiko gagal bayar yang sangat minimal. Pembayaran nilai pokok beserta imbalan setiap bulannya dijamin penuh oleh Undang-Undang dan alokasi dananya disediakan dalam APBN.

Risiko pasar terkait fluktuasi harga juga tidak memengaruhi instrumen ini karena nilai pokoknya tetap hingga jatuh tempo. Karakteristik tersebut membuat ST016 cocok bagi investor yang mengutamakan stabilitas nilai aset.

Pemesanan Sukuk Tabungan ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem elektronik SBN Online yang disediakan mitra distribusi. Salah satu akses kemudahan yang tersedia adalah melalui pemanfaatan fitur investasi pada aplikasi BRImo milik BRI.

"Bagi nasabah yang sudah memiliki akun SBN, cukup membuka aplikasi BRImo, pilih menu Investasi, pilih SBN, lalu masukkan nominal pemesanan," jelas keterangan resmi.

Bagi masyarakat yang belum memiliki akun SBN, registrasi awal dapat dilakukan di kantor cabang terdekat untuk mendapatkan Single Investor Identification. Setelah proses administrasi tersebut selesai, pemesanan dan pembayaran menggunakan kode billing dapat langsung diproses melalui aplikasi.

Informasi selengkapnya mengenai ST016T2 dan ST016T4 dapat diakses melalui tautan berikut.

Bisnis.com, JAKARTA - Tren investasi di masyarakat mulai mengalami pergeseran di tengah dinamika global yang berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Para investor mulai berburu instrumen investasi yang menguntungkan sekaligus berisiko rendah dan berprinsip etis seperti syariah.

Kekuatan investasi syariah di Indonesia terlihat berdasarkan Laporan Statistik Pasar Modal Syariah yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2025, di mana nilai transaksi investor syariah melonjak hingga 104% dengan nilai mencapai Rp11,2 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan kapitalisasi pasar modal syariah yang kini menyentuh Rp8.900 triliun.

Instrumen investasi syariah dapat diperoleh melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk ST016 yang baru dirilis. ST016 menjadi alternatif investasi syariah bagi individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Instrumen ini sendiri terdiri dari 2 seri, yakni Sukuk Tabungan Seri ST016T2 (Tenor 2 Tahun) dan Green Sukuk Seri ST016T4 (Tenor 4 Tahun) yang mulai dibuka pada 8 Mei 2026 hingga 3 Juni 2026. Adapun Sukuk Tabungan ini ditawarkan melalui Mitra Distribusi di Pasar Perdana domestik dan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi memiliki fasilitas early redemption (pencairan lebih awal) sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua seri Sukuk Tabungan tersebut menawarkan tingkat imbalan/kupon mengambang (floating with floor). Tingkat imbalan pertama (floor) instrumen ini sebesar 6,05% (BI rate + 130 bps) per tahun untuk ST016T2 (tenor 2 tahun) dan 6,25% (BI rate + 150 bps) per tahun untuk ST016T4 (Tenor 4 tahun) kepada investor individu Warga Negara Indonesia.

Tujuan penerbitan ST016T2 danGreen SukukSeri ST016T4 adalah untuk memperluas basis investor dalam negeri dengan menyediakan alternatif investasi yang, menguntungkan dan berdampak, mendukung pengembangan pasar keuangan syariah, memenuhi sebagian pembiayaan APBN 2026, mendukung perencanaan finansial sekaligus berkontribusi bagi generasi mendatang.

Berikut Keuntungan Berinvestasi di ST016T2 dan ST016T4

1. Risiko Rendah

SBSN Ritel memiliki kredibilitas tinggi karena kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.

2. Imbal Hasil Menarik

Floating with Floor sampai dengan jatuh tempo dan dibayar tiap bulan. Kupon akan naik jika suku bunga acuan naik, tetapi tidak akan turun di bawah batas minimum (floor) yang telah ditentukan. Besaran kupon di atas rata-rata tingkat suku bunga deposito Bank BUMN.

3. Mudah Diakses

Pembelian dan penjualan dapat dilakukan melalui sistem elektronik (online) SBN Online.

4. Terjangkau

Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun dapat dilakukan pencairan lebih awal pada masa early redemption.

Risiko dan Hal yang Perlu Dipahami Sukuk Tabungan

1. Risiko Gagal Bayar (Default Risk)

ST016T2 dan ST016T4 minim risiko gagal bayar, mengingat berdasarkan Undang-Undang SUN bahwa negara menjamin pembayaran kupon dan pokok Surat Utang Negara, termasuk ST016T2 dan ST016T4 sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.

2. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

ST016T2 dan ST016T4 tidak memiliki risiko likuiditas tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dapat dilakukan pencairan lebih awal pada masa early redemption pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga investor dapat melakukan pencairan sebelum jatuh tempo.

3. Risiko Tingkat Bunga (Market Risk)

ST016T2 dan ST016T4 tidak memiliki risiko tingkat bunga karena nilai pokok tidak berubah seiring dengan perubahan tingkat bunga di pasar dan tingkat kupon ST016T2 dan ST016T4 bersifat tetap sampai dengan jatuh tempo.

Cara Pemesanan ST016T2 dan ST016T4

Kedua jenis Sukuk Tabungan ini dapat dipesan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Bagi nasabah yang sudah memiliki akun SBN, cukup membuka aplikasi BRImo, memilih menu Investasi, memilih SBN, lalu memasukkan nominal pemesanan (minimal Rp1 juta) dan melakukan pembayaran melalui kode billing yang diterbitkan.

Sementara bagi yang belum pernah membeli SBN, nasabah dapat melakukan registrasi terlebih dahulu di kantor cabang BRI terdekat untuk mendapatkan Single Investor Identification (SID) dan rekening surat berharga.

Dengan ST016, kembangkan aset melalui instrumen syariah dengan potensi imbal hasil hingga 6,25% per tahun, sekaligus berkontribusi untuk pembangunan negeri. Segera pesan ST016 melalui BRImo sebelum masa penawaran berakhir.

Jadi, tunggu apalagi? Ayo segera lakukan pemesanan ST016 melalui BRI. Informasi selengkapnya bisa langsung cek dibbri.id/st016.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, bakal menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara dengan target indikatif Rp12 triliun, Selasa (19/5/2026).

Melansir laman resmi, DJPPR bakal menggelar lelang Sukuk terhadap dua seri, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) yang mewakili Sukuk bertenor pendek dan Project Based Sukuk (PBS) yang mewakili tenor panjang.

SPNS ditawarkan dalam tiga seri, yaitu SPNS13072026 (reopening), SPNS23112026 (reopening), dan SPNS03022027 (reopening). Ketiga seri itu memiliki imbal hasil diskonto dan memiliki maturity yield masing-masing 2, 6, dan 9 bulan.

Sementara itu, PBS diterbitkan dalam 5 seri, yaitu PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBSG002 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS038 (reopening). Kelima seri itu memiliki imbal hasil yang berkisar pada level 5,0—6,87% per tahun.

PBS040 menawarkan imbal hasil termungil dalam penerbitan kali ini, yaitu sebesar 5,0% per tahun. Seri ini, memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 November 2030.

Sebaliknya, PBS038 menawarkan imbal hasil tertinggi sebesar 6,87% per tahun dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049. PBS038 sekaligus menjadi produk dengan tenggat jatuh tempo terpanjang.

Sebaliknya, produk dengan tenggat jatuh tempo terpendek pada seri PBS digenggam oleh PBS030 yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028. Produk ini menawarkan imbal hasil senilai 5,87% per tahun.

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR turut menawarkan seri Green Sukuk PBSG002 dengan imbalan senilai 5,62%.

”Pemerintah akan melakukan lelang Sukuk Negara pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Seri SBSN yang akan dilelang adalah seri SPNS dan PBS untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026. Target indikatif Rp12 triliun dengan maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (18/5/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menargetkan penghimpunan dana Rp15 triliun dari penerbitan Sukuk Tabungan seri ST016 yang berlangsung pada 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

Instrumen investasi syariah ritel tersebut ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun, termasuk seri Green Sukuk yang diarahkan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan ST016 menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan jaminan penuh dari negara.

“Pada ST016, pemerintah menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif, serta memberikan kepastian dan keamanan bagi investor karena merupakan instrumen yang diterbitkan dan dijamin oleh negara,” ujar Deni, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan, ST016 menggunakan skema kupon floating with floor, sehingga investor tetap memperoleh tingkat imbal hasil minimal yang menarik sekaligus memiliki peluang kenaikan imbal hasil apabila suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat.

Pemerintah menetapkan kupon minimal untuk ST016 tenor 2 tahun (ST016T2) sebesar 6,05% per tahun. Sementara itu, ST016 tenor 4 tahun (ST016T4) yang merupakan Green Sukuk menawarkan kupon minimal 6,25% per tahun.

Menurut Deni, kehadiran seri Green Sukuk pada tenor 4 tahun memberikan nilai tambah bagi investor karena selain memperoleh manfaat finansial, investor juga dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Melalui underlying penerbitan ST016-T4, investor turut mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan,” katanya.

Adapun pemerintah membidik penjualan ST016 sebesar Rp15 triliun selama masa penawaran berlangsung. Dana yang dihimpun dari instrumen tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor syariah domestik.

Kemenkeu menetapkan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Adapun maksimum pembelian mencapai Rp5 miliar untuk ST016T2 dan Rp10 miliar untuk ST016T4.

Melalui penjualan secara online, akses investasi surat berharga syariah negara (SBSN) ritel menjadi lebih mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Penawaran Sukuk Tabungan seri ST016 mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Melalui instrumen investasi syariah tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp1 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST016 mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Melalui instrumen investasi syariah tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp1 juta.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menawarkan dua seri dalam penerbitan kali ini, yakni Sukuk Tabungan seri ST016T2 dengan tenor 2 tahun dan Green Sukuk seri ST016T4 dengan tenor 4 tahun.

ST016T2 menawarkan imbal hasil mengambang dengan batas minimal (floating with floor) sebesar 6,05% per tahun atau BI Rate ditambah 130 basis poin. Sementara itu, ST016T4 menawarkan kupon minimal 6,25% per tahun atau BI Rate ditambah 150 basis poin.

Pemerintah menetapkan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Adapun maksimum pembelian mencapai Rp5 miliar untuk ST016T2 dan Rp10 miliar untuk ST016T4.

Melalui penjualan secara online, pemerintah berharap akses investasi surat berharga syariah negara (SBSN) ritel menjadi lebih mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

“Melalui Sukuk Tabungan Seri ST016T2 dan Green Sukuk Seri ST016T4, Pemerintah turut memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi membangun negeri,” tulis pemerintah dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek dalam APBN 2026, termasuk proyek hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Cara Memesan ST016 Mulai Rp1 Juta

Pemesanan Sukuk Tabungan ST016 dilakukan secara online melalui sistem elektronik mitra distribusi yang terhubung dengan platform e-SBN Kementerian Keuangan.

Terdapat empat tahapan pemesanan, yakni registrasi, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi kepemilikan.

Pada tahap pertama, calon investor perlu mendaftar pada platform mitra distribusi dengan menyiapkan data identitas seperti KTP dan NPWP. Investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID), rekening surat berharga, dan rekening dana akan dibantu proses pembukaannya.

Setelah registrasi selesai, investor dapat memilih seri ST016 yang diinginkan beserta nominal pembelian minimal Rp1 juta.

Tahap berikutnya adalah pembayaran sesuai kode billing yang diterbitkan sistem. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, investor akan memperoleh konfirmasi kepemilikan sukuk secara elektronik.

Pemerintah menetapkan tanggal setelmen atau penerbitan pada 10 Juni 2026. Adapun pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 10 tiap bulan dengan pembayaran pertama pada 10 Juli 2026.

Instrumen ST016 bersifat non-tradable atau tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Meski demikian, investor tetap dapat mencairkan sebagian dana sebelum jatuh tempo melalui fasilitas early redemption sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk ST016T2, jatuh tempo ditetapkan pada 10 Juni 2028, sedangkan ST016T4 jatuh tempo pada 10 Mei 2030.

Berikut Daftar Mitra Distribusi ST016

Bank Umum

1. PT Bank Central Asia Tbk

10. PT Bank OCBC NISP Tbk

2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

11. PT Bank Panin Tbk

3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

12. PT Bank Permata Tbk

4. PT Bank DBS Indonesia

13. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

5. PT Bank HSBC Indonesia

14. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

15. PT Bank UOB Indonesia

7. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

16. PT Bank SMC Indonesia Tbk

8. PT Bank Mega Tbk

17. Standard Chartered Bank

9. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

18. PT Bank Victoria International

Bank Umum Syariah

19. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

20. PT Bank Muamalat Tbk

Perusahaan Efek

21. PT BNI Sekuritas

25. PT Bahana Sekuritas

22. PT BRI Danareksa Sekuritas

26. PT Binaartha Sekuritas

23. PT Mandiri Sekuritas

27. PT Panin Sekuritas Tbk

24. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

28. PT Phillip Sekuritas Indonesia

Perusahaan Efek Khusus (APERD Financial Technology)

29. PT Bareksa Portal Investasi

31. PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)

30. PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

32. PT Bibit Tumbuh Bersama

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Instrumen sukuk, khususnya skema Green Waqf Sukuk (GWS), dinilai berpotensi menjadi alternatif pendanaan yang efektif untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia.

Kepala Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi UIII, Luthfi Hamidi, menilai tantangan utama pengembangan energi surya nasional bukan semata keterbatasan dana, melainkan desain pembiayaan yang belum menyentuh komunitas.

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi bertajuk Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya yang digelar di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

“Masalahnya bukan hanya kekurangan dana, tapi desain pembiayaan kita memang belum menjangkau komunitas. Ini yang menciptakan gap besar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pendekatan pembiayaan yang selama ini bersifat top-down masih bergantung pada proyek berbasis APBN, sehingga belum optimal menjangkau desa, koperasi, maupun komunitas lokal.

Selain itu, terdapat sejumlah kendala lain seperti ekosistem pembiayaan yang terfragmentasi, belum adanya roadmap nasional yang terukur, serta keterbatasan sumber daya manusia teknis di tingkat lokal.

Luthfi menekankan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Dalam simulasi, proyek PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi sekitar Rp17 miliar dengan umur proyek 20 tahun. Proyek ini diperkirakan menghasilkan listrik sekitar 1.577 MWh per tahun dengan biaya listrik (levelized cost of electricity/LCOE) sekitar Rp618 per kWh—lebih rendah dibandingkan tarif listrik konvensional.

Secara finansial, proyek ini dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp788 juta per tahun dengan potensi surplus Rp533 juta, terutama dalam skema berbasis hibah. Namun, dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership/PPP), proyek masih tergolong borderline bankable dengan tingkat pengembalian sekitar 7%.

Artinya, proyek memerlukan kombinasi pembiayaan, seperti 30% subsidi dan 70% investasi, agar lebih menarik bagi investor.

“Dalam beberapa skema, proyeknya masih borderline secara komersial. Karena itu, kombinasi pembiayaan menjadi penting,” kata Luthfi.

Meski demikian, dari sisi risiko pembiayaan, proyek dinilai cukup aman. Dalam skema pembiayaan melalui lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), rasio kemampuan bayar utang (debt service coverage ratio/DSCR) mencapai sekitar 1,78.

Sejalan dengan itu, perwakilan MOSAIC, Hidayat Tri Sutardjo, menilai pelibatan masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan energi menjadi kunci untuk memperluas dampak ekonomi.

“Ketika masyarakat memiliki dan mengelola energinya sendiri, dampaknya bukan hanya pada akses listrik, tetapi juga pada pergerakan ekonomi di tingkat lokal,” katanya.

Dalam forum tersebut, salah satu pendekatan yang disorot adalah skema blended finance syariah, yakni integrasi berbagai sumber pembiayaan mulai dari sukuk negara, sukuk korporasi, hingga dana sosial seperti zakat dan wakaf.

Potensi dana sosial syariah di Indonesia dinilai sangat besar, dengan estimasi zakat mencapai Rp327 triliun per tahun dan wakaf sekitar Rp180 triliun. Integrasi sumber dana ini dinilai dapat membantu menutup kesenjangan pembiayaan energi terbarukan.

Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, menegaskan pentingnya peran KNEKS dalam mengorkestrasi integrasi berbagai instrumen tersebut.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang diusulkan adalah Green Waqf Sukuk, pengembangan dari Cash Waqf Linked Sukuk yang mengarahkan imbal hasil sukuk untuk mendukung proyek energi hijau seperti PLTS berbasis komunitas.

Selain aspek finansial, proyek PLTS berbasis komunitas juga dinilai memiliki dampak sosial yang signifikan. Satu unit PLTS 1 MW diperkirakan dapat melayani sekitar 900 rumah tangga dan 79 UMKM.

Nilai social return on investment (SROI) mencapai 1,75 kali dari investasi awal, yang berarti setiap Rp1 yang diinvestasikan dapat menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp1,75.

Dengan potensi tersebut, pemanfaatan sukuk—khususnya Green Waqf Sukuk—dinilai tidak hanya relevan untuk mempercepat transisi energi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat lokal.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp15 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 21 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp33,55 triliun.

Serapan terbesar berasal dari instrumen green sukuk yaitu seri PBSG002 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp4,15 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,46882 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2033.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS03022027 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,39 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,46000 persen dengan jatuh tempo 3 Februari 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,95 triliun dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp5,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,91945 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), diserap dana sebesar Rp1,85 triliun dari penawaran masuk Rp2,38 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,09874 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Untuk seri PBS034 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,55991 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,45 triliun dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp8,47 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,75157 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Pemerintah memenangkan jumlah yang sama dari kedua seri, yakni SPNS01062026 (pembukaan kembali) dan SPNS12102026 (pembukaan kembali), dengan nilai Rp1 triliun.

Seri SPNS01062026 mencatatkan penawaran masuk Rp4,19 triliun dengan imbal hasil 4,87190 persen dan jatuh tempo 1 Juni 2026.

Sementara seri SPNS12102026 menerima penawaran masuk Rp1,62 triliun dengan imbal hasil 5,24000 persen dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menawarkan instrumen green sukuk dengan seri PBSG002 pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Selasa (21/4).

Dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat, penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan green sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Secara keseluruhan, seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS).

Rinciannya yaitu SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038.

Seluruh seri yang dilelang merupakan pembukaan kembali (reopening), dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Lelang dibuka pada Selasa, 21 April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price) dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang SBSN.

Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui dealer utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Adapun underlying asset SBSN berasal dari barang milik negara (BMN) serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026