JAKARTA - Caroline.id, platform jual beli mobil bekas bergaransi di bawah PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC), resmi mengumumkan Denny Sumargo sebagai brand ambassador lewat kampanye "Yang Pasti Pasti Aja".

Langkah ini datang di momen yang tidak biasa: pasar mobil bekas Indonesia tahun ini justru dibayangi krisis pasokan, bukan krisis pembeli.

Narasi "mobil baru turun, mobil bekas naik" yang berlaku sepanjang 2025 kini berbalik. Penjualan mobil baru Mei 2026 naik 14% year on year menjadi 69.219 unit, dengan kumulatif Januari–Mei mencapai 359.015 unit, tumbuh 12,8% dibanding periode sama 2025.

Sebaliknya, stok mobil bekas turun periode Januari–Mei 2026, karena siklus tukar-tambah masyarakat yang melambat.

Meski stok seret, mesin bisnis pemain besar tetap kencang. Caroline.id mencatat pendapatan kuartal I 2026 tumbuh 51% year on year, dengan kontribusi terhadap total revenue perusahaan naik dari 72,8% (2025) menjadi 82,7% (Q1 2026)

Kondisi ini menjelaskan kenapa persaingan antar-platform kini bergeser dari soal harga ke soal siapa yang paling bisa meyakinkan konsumen bahwa odometer dan riwayat kendaraan itu asli.

Densu dan Prinsip Kepercayaan Mobil Bekas

Kampanye ini lahir dari masalah klasik transaksi mobil bekas: kondisi kendaraan yang tidak jelas, harga sulit diverifikasi, dan minimnya perlindungan setelah transaksi selesai.

"Selama ini beli atau jual mobil bekas selalu bikin was-was. Kondisinya benar sesuai deskripsi tidak? Harganya fair tidak? Apakah ada jaminan kalau ternyata bermasalah belakangan? Lewat kampanye ini, semua pertanyaan itu kami jawab dengan satu kata: pasti!," jelas Jany Candra, CEO PT Autopedia Sukses Lestari Tbk.

Denny Sumargo dipilih karena citra publiknya yang identik dengan kejelasan sikap — modal sosial yang ia bangun lewat podcast yang rutin membedah isu kontroversial dengan pendekatan berbasis fakta.

"Saya orangnya tidak bisa abu-abu. Di podcast saya, orang percaya karena saya selalu bisa dipertanggungjawabkan," ujar Denny Sumargo.

Apa yang Ditawarkan Caroline.id ke Konsumen

Garansi 7G+ selama 1 tahun, mencakup mesin dan transmisi, AC dan sistem pengereman, kelistrikan, sistem penggerak dan kemudi, dengan klaim di bengkel rekanan resmi seluruh Indonesia

Jaminan Buyback 5 Hari — kendaraan bisa dikembalikan dan dibeli kembali jika kondisi aktual terbukti tidak sesuai deskripsi

Cek Harga Instan via Cartalog di situs resmi mereka — price engine yang menghasilkan estimasi harga berdasarkan data pasar terkini dalam hitungan detik

Layanan jual, beli, tukar tambah, hingga titip jual kendaraan

Jaringan 18 cabang di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Cimahi

Fitur Cartalog ini menjawab persoalan struktural yang selama ini mengganjal pasar bekas konvensional: price discovery yang buram, di mana harga jual-beli sering ditentukan lewat tawar-menawar tanpa acuan objektif.

JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan penyaluran 1,34 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) berhasil menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Inflasi dan harga beras secara nasional masih terjaga, salah satunya ditopang oleh penyaluran stok CBP yang bersumber dari hasil serapan produksi beras dalam negeri," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Bapanas menyatakan intervensi CBP 1,34 juta ton beras itu dilakukan melalui Perum Bulog selama Januari hingga Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Hal itu terdiri dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Januari dan Februari yang 221,05 ribu ton. Kemudian SPHP beras Maret sampai Juni yang 406,5 ribu ton.

Untuk program bantuan pangan alokasi Februari dan Maret telah difinalkan sampai akhir Juni. Realisasinya telah mencapai 33,14 juta keluarga penerima manfaat dengan total beras tersalurkan sebanyak 662,86 ribu ton.

Selebihnya CBP disalurkan untuk program golongan anggaran ASN di wilayah tertentu 40,72 ribu ton dan bencana alam 11,37 ribu ton.

"Stok kita hari ini tertinggi sepanjang sejarah, selama kita merdeka. Ini stoknya hari ini 5,1 juta ton. (Kemudian) FAO (Food and Agriculture Organization) baru mengeluarkan pengumuman, justru produksi kita melompat, estimasi di 2026 itu 38 juta ton," ucap Amran.

Dalam kalkulasinya jika total produksi beras setahun masih di kisaran 34 juta ton seperti tahun 2025, berarti ada surplus produksi terhadap tahun 2024 sekitar 4 juta ton.

Surplus 4 juta ton tersebut dapat berulang jika produksi beras di 2026 masih di kisaran 34 juta ton. Namun jika produksi 2026 berhasil sentuh 38 juta ton, maka surplus produksi dapat semakin meninggi.

"Kalau ini terjadi (prediksi FAO), artinya 8 juta ton surplus tambah 4 juta, itu (bisa sampai) 13 juta ton, sehingga kita bangun gudang cepat. Ada 100 gudang. Anggarannya Rp 5 triliun dan gudang yang bisa menyimpan 2 sampai 3 tahun beras," kata Amran.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras pada Juni 2026 secara tahunan (yoy) sebesar 3,98 persen. Angka itu mulai melandai 0,57 persen lebih rendah dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,55 persen.

Sementara secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi beras tercatat 0,45 persen, masih berada di bawah level 1 persen sehingga mencerminkan pergerakan harga yang relatif terkendali.

"Di tingkat eceran terjadi inflasi (beras) secara month to month sebesar 0,45 persen dan secara year on year terjadi inflasi di tingkat eceran sebesar 3,98 persen," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Secara historis, inflasi beras secara tahunan di Juni 2026 juga masih jauh lebih rendah dibandingkan kondisi Juni 2024 yang sempat mencapai 11,88 persen, serta hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2025 yang berada pada level 3,38 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga beras semakin terkendali dibandingkan periode dua tahun sebelumnya.

BPS pun mencatat inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 masih lebih stabil dibandingkan inflasi bawang merah dan bawang putih.

Bawang merah mengalami inflasi 6,52 persen dengan andil 0,04 persen. Sementara inflasi bawang putih 6,88 persen dengan andil 0,03 persen. Andil beras terhadap inflasi secara bulanan di Juni 2026 hanya 0,02 persen.

Untuk inflasi beras secara bulanan di Juni 2026 dengan 0,45 persen dapat pula menandakan tren harga beras di tingkat konsumen yang masih bergerak stabil. Hal ini karena tingkat inflasi beras secara bulanan belum pernah melebihi level 1 persen sejak Desember 2025.

Kala itu, inflasi beras Desember 2025 mulai bergerak positif setelah mengalami deflasi yang cukup dalam dengan 0,59 persen pada November 2025. Desember 2025 berada di 0,18 persen.

Lalu Januari sampai Juni 2026 secara berurutan antara lain 0,16 persen; 0,43 persen; 0,65 persen; 0,58 persen; 0,38 persen, dan terakhir di 0,45 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kehadiran Presiden Lukashenko ke Indonesia merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya berkunjung pada 2013.

Sebelumnya, Prabowo dan Lukashenko juga pernah bertemu pada Selasa, 15 Juli 2025. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Presiden Lukashenko, Ozyorny, yang terletak di luar ibu kota Minsk.

Kala itu, Prabowo dan Lukashenko bertemu selama tiga jam dalam suasana yang santai dan bersahabat ini mencerminkan kedekatan dan rasa hormat antara kedua pemimpin negara. Prabowo merupakan presiden kedua setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang datang ke kediaman Presiden Lukashenko setelah direstorasi.

Diketahui, Lukashenko tiba di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026). Pesawat yang membawa rombongan Presiden Lukashenko tiba melalui Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafri Sjamsoeddin yang mewakili Prabowo.

"Saya mewakili Presiden RI menyambut kehadiran Presiden Republik Belarus H.E. Alexander Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," tulis Sjafri yang dibagikan lewat akun media sosial Instagram miliknya @sjafrie.sjamsoeddin.

Sementara itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus. "Sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 defisit US$1,61 miliar. Sementara itu, secara kumulatif Januari-Mei 2026 masih tercatat surplus US$4,03 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan defisit berasal dari transaksi perdagangan sektor migas senilai US$3,76 miliar, sedangkan nonmigas surplus US$2,15 miliar.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Ateng dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Sementara itu, secara kumulatif, ada lima komoditas penyumbang defisit yakni mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus 12,74 miliar. Lalu, mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) minus US$6,23 miliar.

Kemudian, plastik dan barang dari plastik (HS 39) defisit US$3,74 miliar, Serelia (HS 10) minus US$1,62 miliar serta kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) minus US$1,56 miliar.

Berdasarkan negaranya, penyumbang defisit terbesar adalah China senilai US$10,73 miliar, Australia minus US$3,62 miliar dan Prancis minus US$1,29 miliar.

WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump menghasilkan lebih dari USD1,4 miliar atau Rp25 triliun pada tahun lalu dari transaksi bisnis di mata uang kripto. Itu berdasarkan laporan keuangan wajibnya untuk tahun 2025.

Dalam pengungkapan setebal 927 halaman, ia melaporkan royalti sebesar USD635 juta dari entitas bernama Celebration Coins, yang diduga berada di balik koin meme $TRUMP yang nilainya telah anjlok sejak ia meluncurkannya beberapa hari sebelum menjabat.

Ia juga melaporkan pendapatan lebih dari USD500 juta dari World Liberty Financial, sebuah perusahaan mata uang kripto yang didirikan oleh putra-putranya sendiri dan anak-anak utusan khususnya, Steve Witkoff.

Ia memperoleh jutaan dolar lebih banyak dari real estat dan barang-barang bertema Trump. Namun Gedung Putih membantah bahwa ia mengambil keuntungan dari jabatan presiden.

Pendapatan dari pengungkapan keuangan terbarunya—yang mencapai setidaknya USD2,2 miliar—jauh melampaui pendapatan sebelumnya untuk tahun 2024, ketika Trump mengungkapkan pendapatan lebih dari USD600 juta.

Namun Gedung Putih, yang berulang kali menekankan bahwa Trump telah menempatkan bisnisnya dalam sebuah perwalian yang dikelola oleh putra-putranya, sekali lagi membantah adanya konflik kepentingan.

Wakil sekretaris pers Gedung Putih, Anna Kelly, mengatakan presiden dengan bangga telah menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto dunia".

"Baik Presiden maupun keluarganya tidak pernah terlibat—atau akan pernah terlibat—dalam konflik kepentingan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan: "Semua tindakan Presiden Trump dan pemerintahannya dilakukan demi kepentingan terbaik rakyat Amerika—dan setiap yang disebut 'wartawan' yang mendorong sebaliknya hanya mendaur ulang narasi yang sama, usang, dan salah yang telah didorong oleh Demokrat dan media arus utama selama satu dekade."

Presiden sendiri juga telah menegaskan bahwa ia tidak tunduk pada undang-undang konflik kepentingan federal.

Trump pernah mengkritik mata uang kripto, dengan terkenal menyebut Bitcoin sebagai "penipuan" pada tahun 2021 dan "bencana yang akan segera terjadi".

Namun, selama kampanye presidennya tiga tahun kemudian, Trump mengatakan ia ingin menjadikan AS sebagai "ibu kota kripto planet ini". Salah satu tindakan pertamanya ketika kembali ke Gedung Putih tahun lalu adalah perintah eksekutif untuk "mendukung pertumbuhan yang bertanggung jawab" dari industri kripto.

Richard Painter, mantan kepala pengacara etika Gedung Putih di bawah George W. Bush, mengatakan kepada BBC bahwa "luar biasa" bahwa Trump telah menghasilkan $1 miliar dari kripto.

"Tentu saja itu adalah konflik kepentingan," katanya.

Will Walker-Arnott, direktur klien pribadi di Raymond James Wealth Management, mengatakan: "Pendekatannya, saya kira, berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya dalam hal menghasilkan uang.

"Jimmy Carter memasukkan pertanian kacangnya ke dalam perwalian buta dan George W. Bush menjual sahamnya di Texas Rangers sebelum menjadi presiden, tetapi Trump tampaknya beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dan tampaknya menghasilkan banyak uang melalui perusahaan kripto keluarganya ini."

Pengungkapan pada hari Selasa menunjukkan pendapatan kriptonya jauh melampaui pendapatan dari bisnis real estatnya, yang pertama kali melambungkan namanya.

Trump menghasilkan sekitar USD77 juta dari klub Mar-a-Lago dan USD122 juta dari klub golfnya di Doral, Florida.

Ia juga menghasilkan lebih dari USD30 juta masing-masing dari klub golf di Bedminster, New Jersey, dan Jupiter, Florida, serta Turnberry, Skotlandia.

Trump juga menghasilkan jutaan dolar dari usaha bisnis lainnya, menurut pengungkapan keuangan tersebut.

Ini termasuk USD4,7 juta dalam royalti dari Jam tangan bermerek Trump, bersama dengan Alkitab, sepatu olahraga, parfum, dan gitar bermerek Trump.

Ibu Negara Melania Trump juga mencantumkan pendapatannya dari tahun 2025 dalam pengungkapan tersebut. Ia menghasilkan USD10,7 juta dari "perjanjian lisensi" terkait dengan film dokumenter tentang dirinya yang dirilis tahun lalu.

Pendapatan lain sebesar USD6 juta tercantum untuknya dari penjualan NFT, yaitu gambar digital yang dijual secara online.

Presiden mencantumkan sekitar USD86,5 juta pendapatan dari penyelesaian berbagai tindakan hukum.

Ini termasuk USD16 juta dari gugatan terhadap ABC, USD16 juta dari CBS Broadcasting dan CBS Interactive, USD24,5 juta dari Meta, USD22 juta dari YouTube, dan USD8 juta dari X.

Namun Gedung Putih mengatakan sebagian besar uang itu dialokasikan untuk perpustakaan kepresidenan Trump di masa depan atau organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pemeliharaan situs taman di wilayah Washington DC.

Menurut daftar orang terkaya di dunia yang disusun oleh majalah Forbes, Trump memiliki kekayaan sekitar USD6 miliar - naik dari USD2,3 miliar pada tahun 2024. Indeks Miliarder Bloomberg menempatkan kekayaan bersih presiden sebesar USD7,6 miliar.

Setelah kembali ke Gedung Putih, Trump mengadopsi pendekatan yang ramah terhadap industri kripto, bahkan ketika perusahaan yang terkait dengan keluarganya menerbitkan token digital.

Kepala regulator keuangan, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), juga dipandang sebagai sekutu industri kripto.

Sejak menjabat pada April 2025, Paul Atkins telah menggeser lembaga tersebut dari pendekatan regulasi ketat melalui penegakan hukum yang diterapkan pendahulunya.

Juli lalu, presiden menandatangani Undang-Undang GENIUS, untuk "menjadikan Amerika sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam aset digital".

Dengan lebih dari 900 halaman, laporan tahunan Trump jauh lebih panjang daripada laporan pendahulunya. Misalnya, laporan keuangan Joe Biden untuk tahun terakhir masa jabatannya hanya sepanjang 11 halaman.

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan segera melakukan penyesuaian penerapan biodiesel B50 pada armada angkutan umum di bawah naungan organisasi tersebut sekaligus mendorong pemerintah memastikan ketersediaan solar agar operasional transportasi nasional tetap berjalan lancar.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penerapan B50 bukan lagi persoalan siap atau tidak siap, melainkan bagaimana pelaku usaha mampu beradaptasi melalui berbagai penyesuaian operasional.

"Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap, kita pasti harus menyesuaikan, itu satu. Dengan berbagai macam teknik operasional kan kita cukup pengalaman dari sejak zaman dulu," kata Adrianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan armada angkutan yang saat ini beroperasi memang belum dirancang secara khusus untuk menggunakan bahan bakar biodiesel B50 sehingga diperlukan proses penyesuaian secara bertahap di lapangan.

"Kendaraannya kan tidak disiapkan untuk B50. Tapi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Meski terus beradaptasi terhadap kebijakan energi nasional, Organda menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan pasokan solar tersedia secara merata di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar layanan angkutan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Masalah B50, kita lebih fokus bagaimana solar itu ada. Jadi di setiap rapat selalu kita minta, kita mohon solar itu ada di mana pun ada SPBU-nya setiap saat. Itu lebih penting dibandingkan harga, lebih penting dibandingkan B50 atau yang lebih tinggi lagi nanti," tegasnya.

Adrianto mengatakan kepastian distribusi solar menjadi faktor yang paling menentukan kelancaran operasional angkutan dibandingkan persoalan harga maupun peningkatan campuran biodiesel.

Ia menambahkan Organda secara konsisten menyampaikan kepada pemerintah dalam berbagai forum bahwa jaminan ketersediaan solar di seluruh daerah merupakan kebutuhan utama untuk menjaga kesinambungan layanan transportasi.

Menurutnya, kendala pasokan solar masih ditemukan di berbagai wilayah, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, hingga sejumlah daerah lainnya.

Karena itu, Organda berharap implementasi B50 dapat berjalan beriringan dengan penguatan distribusi bahan bakar agar pelayanan transportasi kepada masyarakat tetap optimal.

"Karena operasional konsekuensi teknis itu bukan kita kesampingkan, kita akan menyesuaikan. Kita akan menyesuaikan. Intinya cuma itu. Tapi kalau solarnya tidak ada kita tidak bisa apa-apa," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan penerapan biodiesel B50 memang memerlukan sejumlah penyesuaian dari sisi teknis karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar kendaraan Euro.

Ia menjelaskan kandungan fatty acid methyl ester (FAME) dalam biodiesel di berbagai negara umumnya berada di kisaran 12,5 persen, sedangkan Indonesia menerapkan campuran hingga 50 persen melalui program B50.

Menurutnya, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan tantangan teknis pada kendaraan yang menggunakan teknologi exhaust gas recirculation (EGR) maupun AdBlue, termasuk penumpukan sludge dan penyumbatan sistem silencer kendaraan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat pelaku usaha harus melakukan penyesuaian pola operasional, termasuk memperpendek masa pakai filter solar sehingga biaya perawatan armada meningkat.

Kurnia mengatakan Organda telah menyampaikan berbagai masukan terkait tantangan teknis tersebut kepada pemerintah sejak penerapan B20, B30, B40 hingga pemberlakuan mandatori B50 yang dimulai pada 1 Juli.

Meski menghadapi sejumlah penyesuaian teknis, Organda menegaskan tetap mendukung implementasi B50 sebagai bagian dari kebijakan energi nasional.

Organisasi itu berharap pemerintah terus memastikan pasokan solar tersedia secara berkelanjutan di seluruh Indonesia sehingga proses transisi menuju penggunaan biodiesel yang lebih tinggi dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) memperkuat sinergi untuk membangun budaya keselamatan transportasi melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMKAU).

Langkah tersebut diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan sekaligus mendorong terciptanya layanan angkutan umum yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Muiz Thohir mengatakan salah satu bentuk kolaborasi itu diwujudkan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis kepada para pengusaha angkutan agar penerapan SMKAU dapat dilakukan secara konsisten.

"Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kolaborasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Organda ataupun juga teman-teman di seluruh wilayah lakukan," kata Muiz dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6).

Menurut Muiz, setiap pelaku usaha tentu tidak menginginkan armada yang dioperasikan mengalami kecelakaan. Karena itu, berbagai langkah nyata perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko melalui penerapan sistem manajemen keselamatan.

Kementerian Perhubungan pun terus mendorong sosialisasi dan diseminasi pentingnya SMKAU kepada seluruh pelaku usaha agar budaya keselamatan semakin mengakar di sektor transportasi.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan SMKAU menjadi perhatian pemerintah dan diarahkan sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung pengembangan usaha angkutan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

"Bahkan ini juga arahan dari pimpinan (Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi) bagaimana pemenuhan terhadap sistem manajemen keselamatan umum itu sebagai persyaratan untuk pengembangan usaha," imbuhnya.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan Organda, Kementerian Perhubungan berharap penerapan budaya keselamatan terus meningkat sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penumpang, pengemudi, maupun seluruh pengguna jalan.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan organisasinya telah memulai sosialisasi SMKAU sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta Jasa Raharja untuk memperkuat budaya keselamatan di sektor transportasi.

Adrianto menjelaskan, sosialisasi perdana telah digelar di Medan, Sumatera Utara, dan akan dilanjutkan secara bertahap ke berbagai daerah hingga Pulau Jawa agar semakin banyak pelaku usaha memahami pentingnya penerapan SMKAU.

"Rencananya kita akan keliling yang kedua, ketiga, keempat terus kita akan jalankan. Pertama kemarin di Medan, kita akan turun terus ke bawah sampai ke Jawa. Mudah-mudahan terus mengumandangkan bagaimana sistem manajemen keselamatan itu perlu diadakan," katanya.

Menurut Adrianto, penerapan sistem manajemen keselamatan harus terus dikampanyekan sebagai tanggung jawab bersama sehingga budaya keselamatan menjadi bagian dari operasional perusahaan angkutan setiap hari.

Ia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama Organda. Karena itu, seluruh anggota didorong untuk memenuhi ketentuan keselamatan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggaraan angkutan umum.

Adrianto juga mengakui bahwa setiap kali terjadi kecelakaan lalu lintas, Organda sering menjadi pihak pertama yang dimintai penjelasan publik, meskipun kendaraan yang terlibat belum tentu merupakan anggota organisasi atau telah memenuhi persyaratan administrasi maupun operasional.

"Karena terus-menerus kalau sudah ada kecelakaan lalu lintas yang ditelepon (Organda), gimana anggotanya? Padahal yang ODOL (over dimension over loading), yang kecelakaan lalu lintas itu belum tentu anggota Organda," tegasnya.

Meski demikian, Organda berkomitmen akan terus membina para anggota melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi dengan pemerintah agar kualitas pelayanan serta keselamatan angkutan penumpang maupun barang terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mendukung upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menata sektor transportasi melalui regulasi berkeadilan guna menciptakan persaingan usaha sehat, meningkatkan kepastian berusaha, dan melindungi seluruh pelaku angkutan nasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organda Adrianto Djokosoetono mengatakan penataan sektor transportasi perlu terus diperkuat agar seluruh pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kesempatan berusaha yang setara.

"Karena terbukanya perusahaan asing untuk masuk di Indonesia ini yang Pak Muiz (Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir) sedang berjuang untuk atur. Betul ya Pak? Saya enggak nodong Pak. Saya cuma mau infokan ke teman-teman (Organda) aja. Bukan berarti Kemenhub diam aja, tapi sedang diatur," kata Adrianto dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda 2026 di Jakarta, Selasa (30/6), yang turut dihadiri Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Muiz Thohir dan pihak terkait lainnya.

Adrianto menilai berbagai tantangan persaingan antarmoda transportasi masih memerlukan penyempurnaan regulasi, termasuk penguatan penegakan aturan agar tercipta iklim usaha yang semakin sehat dan kompetitif.

Menurut Adrianto, perkembangan model bisnis transportasi harus diimbangi kebijakan yang adaptif sehingga seluruh pelaku usaha dapat berkembang dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan proses perizinan seluruh moda transportasi perlu diawasi secara konsisten untuk memastikan setiap penyelenggara layanan beroperasi sesuai regulasi dan prinsip persaingan yang adil.

Adrianto mengapresiasi upaya Kementerian Perhubungan yang tengah menyusun penyempurnaan regulasi guna menyesuaikan perkembangan industri transportasi nasional dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

"Pak Muiz sedang menggodok aturannya, saya tahu itu. Tapi kita masih tunggu Pak Muiz, pengaturannya belum selesai," ujar dia.

Menurut dia, Organda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan sehingga kebijakan yang disusun mampu menjawab tantangan industri angkutan di berbagai daerah.

Adrianto menegaskan tujuan utama penataan transportasi bukan sekadar memberikan pembatasan, melainkan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha yang mematuhi aturan.

Organda juga mendukung pengembangan transportasi yang lebih ramah lingkungan, termasuk mendorong tersedianya infrastruktur energi alternatif agar transisi menuju angkutan rendah emisi berjalan optimal.

Di samping itu, ia mengatakan Organda mendorong regulasi yang berkeadilan, perlindungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta pemberian insentif berkelanjutan bagi pelaku industri transportasi nasional.

Adrianto berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga terwujud sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkeadilan, aman, dan berdaya saing.

"Tentunya sinergi dengan pemerintah harus kita perkuat di zaman yang serba tidak menentu ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub Muiz Thohir menegaskan Organda merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun sektor transportasi darat yang semakin baik.

Menurut Muiz, pemerintah membutuhkan masukan, saran, dan pemikiran dari Organda karena pengembangan transportasi nasional memerlukan kolaborasi erat antara seluruh pemangku kepentingan.

Ia mengatakan jajaran pengurus Organda selama ini aktif berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha angkutan di lapangan.

Salah satu isu yang banyak dibahas ialah sejumlah regulasi yang dinilai masih menjadi kendala bagi pelaku usaha angkutan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Muiz menjelaskan sebagian persoalan regulasi menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, sedangkan sebagian lainnya bersifat lintas sektor sehingga memerlukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Ia mencontohkan proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Untuk membantu mengatasi kendala tersebut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Organda menyelenggarakan bimbingan teknis agar pelaku usaha lebih memahami proses perizinan melalui OSS.

Menurut Muiz, pemenuhan aspek perizinan dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi faktor penting agar pelaku usaha angkutan dapat beroperasi secara tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026