Pemerintah Kucurkan Rp1,7 Triliun per Tahun untuk Subsidi KRL Jabodetabek
Pemerintah subsidi 60% tiket KRL Jabodetabek, kucurkan Rp1,7 triliun per tahun, meringankan beban biaya transportasi masyarakat.
(Bisnis.Com) 04/11/25 16:27 27196
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya, untuk membayar subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.
“Pemerintah menyubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sekitar Rp 1,7 triliun per tahun,” tuturnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).
Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.
Sepanjang tahun ini hingga Oktober 2025, Kemenhub mencatat KRL Jabodetabek telah melayani 280 juta penumpang.
Stasiun Tanah Abang Baru sendiri telah mulai beroperasi sejak Juni 2025 dan melayani empat lintas utama KRL yaitu Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri–Tangerang, dan Manggarai–Bogor–Cikarang (termasuk Bekasi).
Saat ini, stasiun tersebut melayani lebih dari 210.000 penumpang naik-turun dan transit per hari, atau sekitar 63 juta penumpang selama Januari–Oktober 2025, setara dengan 22% dari total penumpang KRL Jabodetabek.
Adapun, KAI melalui KAI Commuter tercatat menjalankan 1.141 frekuensi perjalanan Commuter Line setiap hari, terdiri dari 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, 14 perjalanan Commuter Line Merak, dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa subsidi melalui kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) tersebut merupakan wujud kehadiran negara untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat.
“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, pajak, kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran [korupsi],” tegasnya.
Setiap tahunnya, pemerintah mengucurkan anggaran dari kas negara untuk beragam jenis kereta dan kapal.
Dalam periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12% per tahun dari semula sebesar Rp5,68 triliun pada 2021, menjadi Rp7,97 triliun pada 2024.
Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan hanya akan mencapai Rp7,95 triliun. Meski tidak capai pagu, belanja pemerintah tersebut tetap meningkat yang didorong oleh peningkatan anggaran subsidi mendukung LRT Jabodebek.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
#subsidi-krl #krl-jabodetabek #subsidi-kereta #anggaran-subsidi #tarif-krl #penumpang-krl #stasiun-tanah-abang #commuter-line #subsidi-pso #anggaran-pemerintah #transportasi-publik #biaya-transportasi #n-a