JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana kenaikan tarif transportasi publik kembali mencuat seiring pembahasan penyesuaian tarif oleh TransJakarta.

Namun, kebijakan tersebut belum diikuti oleh moda transportasi lain, termasuk KRL Commuter Line.

Pihak KAI Commuter memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan terkait penyesuaian tarif KRL. Perusahaan masih mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh regulator.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menegaskan bahwa tarif KRL sepenuhnya mengikuti keputusan pemerintah sebagai regulator transportasi.

“Untuk tarif, kami mengikuti penetapan yang ditentukan oleh regulator. Saat ini belum ada pembahasan terkait penyesuaian tarif KRL,” ujar Karina kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Sebagai informasi, tarif KRL di wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 masih mengacu pada skema progresif yang dirancang untuk menjaga keterjangkauan sekaligus menyesuaikan dengan jarak tempuh perjalanan.

Pada skema ini, penumpang dikenakan tarif awal untuk jarak tertentu, kemudian bertambah secara bertahap sesuai jarak berikutnya.

Untuk perjalanan hingga 25 kilometer pertama, tarif dasar berkisar antara Rp 3.000 hingga Rp 5.000, tergantung pada kebijakan terbaru yang berlaku.

Setelah melewati jarak tersebut, penumpang akan dikenakan tambahan sekitar Rp 1.000 untuk setiap kelipatan 10 kilometer berikutnya.

Sementara itu, tarif layanan bus Transjakarta yang sampai saat ini masih seharga Rp 3.500 sejak 2005.

Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, kajian tersebut telah dilakukan dan keputusan akhir nantinya berada di tangan pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta.

“Kami sudah melakukan kajian terkait dengan kenaikan tarif yang saat ini masih di Rp 3.500 dari tahun 2005. Jadi kira-kira 21 tahun (tidak naik),” ucap Welfizon dalam paparan rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Akhir tahun lalu, Pemerintah Provinsi Jakarta juga tengah mempertimbangkan penyesuaian tarif layanan bus TransJakarta.

Doc Transjakarta Modifikasi Rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan/p

Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyampaikan bahwa tarif yang saat ini masih berada di level Rp 3.500 berpotensi mengalami kenaikan.

Menurut Pramono, wacana tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai masukan yang diterima dari masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah usulan tarif baru yang muncul berada pada kisaran yang lebih tinggi.

“Saya mendengar rata-rata usulan dari masyarakat, termasuk yang masuk melalui media saya, berada di kisaran Rp5.000 sampai Rp7.000,” ujar Pramono Oktober 2025.

Sebagai informasi tambahan, dalam operasionalnya, TransJakarta menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG) dan Solar, yang jelas memiliki keterkaitan erat dengan krisis energi dan tantangan transisi energi di Indonesia.

Berbeda halnya dengan KRL yang menggunakan energi listrik atau yang dikenal dengan kabel aliran atas (LAA).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter menyampaikan bahwa rencana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL) senilai Rp500 masih dalam kajian dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, sejatinya wacana kenaikan tarif bukanlah hal baru. Namun, dirinya menekankan bahwa hal tersebut masih dalam kajian intensif bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

“Jadi kalaupun nanti apa pun hasil dari kajian, tentunya ini tetap akan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi fokus utama kita sekarang adalah peningkatan pelayanan dulu,” ujarnya dalam konferensi pers di Hall Stasiun Juanda, Rabu (11/3/2026).

Sekalinya ada penyesuaian tarif pun, menurutnya hal tersebut akan disampaikan oleh pemerintah.

Mengingat, operasional KRL turut menggunakan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, Direktur Utama KCI Mochamad Purnomosidi menuturkan terdapat sejumlah opsi untuk mengarahkan subsidi menjadi tepat sasaran dan demi menekan subsidi pemerintah yang sudah semakin besar dan terbatas.

Kenaikan tarif KRL atau pengoperasian kereta prioritas menjadi dua pilihan yang masuk dalam agenda utama KCI tahun 2026.

"Kasihan pemerintah lah, kan begitu. Nah kami lagi cari-cari apakah tarifnya kami naikkan atau mungkin nanti ada kereta yang prioritas begitu," ujarnya saat ditemui di Commuterline Hall, Senin (9/3/2026).

Misalnya, menghidupkan kembali skema perjalanan kereta yang berhenti hanya pada stasiun-stasiun tertentu dengan demand yang tinggi.

KRL prioritas alias komersial juga akan dipatok dengan harga yang lebih tinggi untuk menutup atau mengurangi subsidi dari pemerintah, tanpa mengganggu operasional KRL yang sudah ada.

Meski demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan adanya opsi selain kenaikan tarif dan pengoperasian KRL prioritas untuk menekan subsidi.

Purnomosidi menyampaikan, saat ini rencana tersebut masih dalam kajian bersama Kementerian Perhubungan dan belum dapat dipastikan kapan implementasinya. Namun, dirinya memastikan solusi dari isu tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Itu lagi kami godok, karena tidak segampang itu. Kami perlu diskusi dengan YLKI dan izin Kemenhub. Targetnya bisa tahun ini," tambahnya.

Sebelumnya pun dalam dokumen Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 yang lalu tercantum rencana kebijakan subsidi KRL berdasarkan NIK. Pasalnya subsidi APBN 2025 ialah Rp7,96 triliun atau naik 0,9% dibandingkan dengan anggaran 2024 yang tercatat senilai Rp7,88 triliun.

Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO kereta diperkirakan akan mencapai Rp7,95 triliun. Kemudian pada 2026 subsidi pemerintah untuk kereta direncanakan mencapai Rp9 triliun.

Saat ini, masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas bisnis PT Kereta Api Indonesia (Persero) yakni PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI memastikan tarif kereta rel listrik (KRL) tidak akan mengalami kenaikan sepanjang tahun ini.

Direktur Utama KCI, Mochamad Purnomosidi menjelaskan bahwa hingga saat ini rencana mengerek tarif KRL itu masih dalam tahapan pengkajian.

"Sementara kita belum [berencana menaikkan] ya. Kita masih melakukan evaluasi dan melakukan kajian dengan para konsultan dan dengan pemerintah," kata Purnomo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Kendati demikian, Purnomo memberi sinyal bahwa rencana untuk menyesuaikan tarif KRL memang telah ada. Hal itu dilakukan dalam rangka mengurangi beban subsidi yang saat ini ditanggung pemerintah.

"Jadi belum ada rilis rencana kapan, karena ternyata begitu dibahas kemudian dipresentasikan cukup ketat juga diskusinya. Jadi akhirnya masih akan dilakukan peninjauan dari sisi yang lain," pungkasnya.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya untuk membayar subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek pada 2025.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Pemerintah menyubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sekitar Rp1,7 triliun per tahun,” tuturnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menggodok anggaran subsidi untuk tarif layanan kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Surabaya-Pasuruan (Supas) yang akan diperpanjang hingga Stasiun Probolinggo.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, Arif Anwar mendukung upaya KAI Commuter dalam mempersiapkan perpanjangan relasi layanan Commuter Line Supas menuju Kota Probolinggo.

“Saat ini kami terus mengawal proses persiapan operasional KA ini agar dapat dioperasikan sesuai target,” kata Arif dalam siaran pers, Jumat (16/1/2026).

Dia menambahkan Kemenhub telah melakukan koordinasi dengan pihak KAI Commuter selaku operator untuk segera memenuhi kelengkapan pelayanan penumpang yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami akan pantau secara langsung di lapangan terkait dengan progres pemenuhan kelengkapan sesuai peraturan yang berlaku di stasiun-stasiun yang akan melayani KA Commuter ini, dan jika sudah terpenuhi seluruhnya maka kami akan mendorong pihak operator untuk segera mengajukan izin operasi,” ujarnya.

DJKA, lanjutnya, akan mengucurkan subsidi Public Service Obligation (PSO) pada layanan KA Commuter untuk memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, DJKA bersama dengan KAI Commuter juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Probolinggo untuk mewujudkan integrasi transportasi lokal sebagai transportasi lanjutan menuju pusat kota dan kawasan wisata.

“Kami mohon dukungan agar rangkaian proses persiapan operasional layanan KA ini dapat berjalan lancar sehingga KA ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang ingin bepergian dari Surabaya menuju Probolinggo maupun sebaliknya,” ujarnya.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan saat ini rata-rata volume pengguna Commuter Line Supas sebanyak 4.417 orang per hari atau 130.000-140.000 orang per bulan. Perpanjangan Commuter Line Supas menuju Kota Probolinggo diharapkan akan mendongkrak okupansi layanan kereta ini.

“Dengan adanya penambahan lintas layanan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di wilayah Jawa Timur,” kata Karina.

Karina menuturkan perpanjangan rute layanan ini akan dilakukan pada operasional Commuter Line Supas. Lintas pelayanan Commuter Line akan diperpanjang hingga Stasiun Probolinggo, dengan jarak tempuh dari 63 km menjadi 101 km.

Menurutnya, langkah strategis ini juga diambil Pemerintah dan KAI Commuter untuk meningkatkan jangkauan layanan KA Lokal PSO yang saat ini perjalanannya berakhir di Stasiun Pasuruan.

Lebih lanjut Karina menambahkan bahwa Commuter Line Supas yang saat ini melayani relasi Surabaya – Pasuruan nantinya menjadi Surabaya – Pasuruan – Probolinggo. Rencana ini juga dilakukan sebagai dukungan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung sektor pariwisata, serta mendorong perekonomian masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengucurkan anggaran senilai Rp1,7 triliun setiap tahunnya, untuk membayar subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mengeluarkan dana sebesar 40% dari biaya yang seharusnya dibayar setiap kali naik KRL di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

“Pemerintah menyubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sekitar Rp 1,7 triliun per tahun,” tuturnya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa (4/11/2025).

Mengambil contoh tarif termurah, yakni Rp3.000 per perjalanan, artinya biaya sebenarnya tanpa subsidi untuk rute tersebut adalah Rp7.500. Dengan demikian, masyarakat hemat Rp4.500 per perjalanan.

Sepanjang tahun ini hingga Oktober 2025, Kemenhub mencatat KRL Jabodetabek telah melayani 280 juta penumpang.

Stasiun Tanah Abang Baru sendiri telah mulai beroperasi sejak Juni 2025 dan melayani empat lintas utama KRL yaitu Kampung Bandan, Rangkasbitung, Duri–Tangerang, dan Manggarai–Bogor–Cikarang (termasuk Bekasi).

Saat ini, stasiun tersebut melayani lebih dari 210.000 penumpang naik-turun dan transit per hari, atau sekitar 63 juta penumpang selama Januari–Oktober 2025, setara dengan 22% dari total penumpang KRL Jabodetabek.

Adapun, KAI melalui KAI Commuter tercatat menjalankan 1.141 frekuensi perjalanan Commuter Line setiap hari, terdiri dari 1.063 perjalanan Commuter Line Jabodetabek, 14 perjalanan Commuter Line Merak, dan 64 perjalanan Commuter Line Basoetta.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa subsidi melalui kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) tersebut merupakan wujud kehadiran negara untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat.

“Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat, pajak, kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran [korupsi],” tegasnya.

Setiap tahunnya, pemerintah mengucurkan anggaran dari kas negara untuk beragam jenis kereta dan kapal.

Dalam periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi PSO mengalami peningkatan rata-rata 12% per tahun dari semula sebesar Rp5,68 triliun pada 2021, menjadi Rp7,97 triliun pada 2024.

Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi PSO diperkirakan hanya akan mencapai Rp7,95 triliun. Meski tidak capai pagu, belanja pemerintah tersebut tetap meningkat yang didorong oleh peningkatan anggaran subsidi mendukung LRT Jabodebek.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi PSO kepada masyarakat melalui BUMN yang mendapatkan penugasan untuk menjamin pelayanan produk atau jasa yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

BUMN yang mendapat penugasan terkait PSO adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.