Kementan Sebut Ekspor CPO Indonesia Berisiko Turun pada 2026 Akibat B50
Ekspor CPO Indonesia diprediksi turun akibat program B50 pada 2026, dengan kebutuhan domestik meningkat dan produksi stagnan, memengaruhi pungutan ekspor.
(Bisnis.Com) 13/11/25 15:16 37512
Bisnis.com, NUSA BALI — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia berpotensi menurun akibat penerapan program biodiesel 50 (B50) yang ditargetkan berlaku pada semester II/2026.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menuturkan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel bakal meningkat tajam seiring penerapan B50 pada 2026. Pada tahun depan, kebutuhan biodiesel dalam negeri diproyeksikan mencapai 18,99 juta kiloliter, naik dari 14,75 juta kiloliter pada 2025.
Di sisi lain, data pertumbuhan produksi CPO menunjukkan cenderung stagnan dibandingkan pertumbuhan kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada ekspor CPO yang terus menurun. Bahkan, dampak dari implementasi B50 terhadap total ekspor turun sekitar 11–12% dibandingkan ekspor 2024/2025.
Secara terperinci, ekspor CPO diproyeksikan turun dari 29,33 juta ton pada 2025 menjadi 26,63 juta ton pada tahun depan.
“Alternatif salah satunya mungkin ekspor kita akan berkurang [karena mandatory B50]. Karena tidak akan mungkin kita memotong kebutuhan dalam negeri, minyak goreng misalnya nggak akan mungkin,” kata Baginda saat ditemui di sela-sela acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Apalagi, Baginda menambahkan industri kelapa sawit juga tengah berada dalam ancaman. Apabila kebun sawit rakyat tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi, maka mulai 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga 2045 yang diproyeksikan produksi CPO hanya sebesar 44,34 juta ton dengan produktivitas sebesar 3,1 juta ton per hektare per tahun.
Dia menuturkan saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan kebutuhan domestik terpenuhi, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri, sebelum mengalokasikan sisanya untuk ekspor.
“Kita butuh kebutuhan nasional dalam negeri sekitar misalnya 41–42 juta ton minyak sawit, [sedangkan] produksi kita kan masih ada 51–52 [juta ton], misalnya. Nggak mungkin kita mengorbankan yang kebutuhan nasional itu kan. Paling kita terpengaruh nanti ekspor,” lanjutnya.
Baginda menyampaikan, penurunan ekspor CPO akan berdampak langsung pada pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Jika pungutan berkurang, maka program biodiesel B50 juga berisiko terganggu karena sumber pendanaan subsidi akan menipis.
“Karena tadi HIP [harga indeks pasar] itu membayar subsidi itu,” imbuhnya.
Adapun untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan formula fleksibel agar kebijakan mandatori B50 dapat berjalan tanpa menekan ekspor atau menaikkan harga di dalam negeri.
Namun, meski permintaan domestik meningkat, Baginda menegaskan harga minyak goreng di dalam negeri masih bisa dikendalikan.
#ekspor-cpo #kelapa-sawit #biodiesel-b50 #produksi-cpo #kebutuhan-minyak-sawit #penurunan-ekspor #program-biodiesel #minyak-goreng #industri-kelapa-sawit #peremajaan-kebun-sawit #kebutuhan-domestik #pu