REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan program B50 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, implementasi pada kapal penyeberangan harus dilakukan secara bertahap, berbasis hasil uji ilmiah, serta mengutamakan keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyebut, operator penyeberangan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Meski demikian, sambung dia, penerapan B50 di sektor pelayaran memerlukan kehati-hatian karena karakteristik operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kapal beroperasi dalam kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan moda transportasi darat. Gangguan pada sistem bahan bakar yang mungkin masih dapat ditoleransi pada kendaraan darat, sambung Khoiri, dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar apabila terjadi saat kapal sedang berlayar.

Dia pun mengingatkan, regulasi internasional telah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan biofuel dengan kandungan campuran di atas 30 persen. Dalam ketentuan International Maritime Organization (IMO), menurut Khoiri, penggunaan bahan bakar jenis tersebut harus memenuhi persyaratan tambahan, termasuk memastikan kepatuhan mesin terhadap standar emisi maupun aspek keselamatan operasional.

Selain itu, sejumlah hasil penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan, penggunaan biodiesel berkadar tinggi berpotensi menyebabkan penurunan performa mesin. Hal itu diikuti peningkatan konsumsi bahan bakar, serta perubahan karakteristik bahan bakar yang memerlukan perhatian dalam pengoperasian mesin kapal.

Kajian juga mencatat, biodiesel memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami degradasi selama penyimpanan, lebih rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme, serta dapat meningkatkan pembentukan endapan (sludge). Khoiri menyebut, dalam sistem bahan bakar kapal, kondisi itu berpotensi mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban separator, dan menambah kebutuhan pemeliharaan.

Khoiri menilai, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menyebabkan suplai bahan bakar ke mesin terganggu, kapal dapat mengalami kehilangan tenaga penggerak (loss of propulsion). Dalam kondisi alur pelayaran yang sempit, arus kuat, atau saat proses sandar, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," kata Khoiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan kelapa sawit, PT Palma Serasih Tbk. (PSGO) menargetkan pertumbuhan produksi dan pendapatan pada 2026 seiring prospek industri sawit yang dinilai masih positif didorong kenaikan konsumsi domestik dan keberlanjutan program biodiesel.

Director & Corporate Secretary PGSO Astrida Niovita Bachtiar PSGO menargetkan produksi crude palm oil (CPO) atau mencapai 181.687 ton pada 2026, meningkat sekitar 30% dibandingkan realisasi 2025. Sementara itu, produksi tandan buah segar (TBS) inti dan plasma diproyeksikan mencapai 579.926 ton atau tumbuh 21% secara tahunan.

Adapun produksi palm kernel atau PK ditargetkan mencapai 28.933 ton, naik 34% dibandingkan posisi aktual tahun sebelumnya.

“Perseroan melihat masih terdapat ruang pertumbuhan produksi yang cukup besar seiring usia tanaman yang masih produktif dan peluang inovasi melalui mekanisasi serta integrasi teknologi,” ujar manajemen dalam paparannya, Jumat (22/5/2026).

Sejalan dengan kenaikan produksi, PSGO membidik penjualan neto sebesar Rp2,99 triliun pada 2026 atau naik 17% dibandingkan 2025.

Namun demikian, perseroan memperkirakan profitabilitas akan menghadapi tekanan. Laba bruto ditargetkan sebesar Rp762 miliar atau turun 8% secara tahunan. Sementara laba usaha diproyeksikan turun 24% menjadi Rp449 miliar dan laba bersih diperkirakan terkoreksi 22% menjadi Rp344 miliar.

Manajemen menjelaskan, tekanan laba dipengaruhi sejumlah tantangan operasional dan global yang diperkirakan masih membayangi industri sawit tahun depan.

Dari sisi peluang, PSGO menilai konsumsi minyak sawit masih akan meningkat, terutama didukung keberlanjutan kebijakan biodiesel B40 yang berpotensi meningkat menjadi B50. Selain itu, profil usia tanaman perseroan yang relatif muda dinilai menjadi faktor penopang produktivitas jangka panjang.

Di sisi lain, perseroan juga mencermati sejumlah tantangan operasional seperti perubahan iklim, keterbatasan tenaga kerja, hingga kenaikan harga material.

Adapun tantangan struktural meliputi keterbatasan lahan ekspansi dan perubahan regulasi yang semakin ketat. Sementara secara global, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, perang tarif, hingga kebijakan keberlanjutan di negara importir minyak sawit turut menjadi perhatian perseroan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, PSGO menyiapkan sejumlah strategi pada 2026. Perseroan akan fokus pada optimalisasi area tanam dan peningkatan yield atau produktivitas TBS per hektare.

Selain itu, manajemen juga menargetkan operational excellence di seluruh rantai operasi dengan kembali pada fundamental agronomi atau back to basic, disertai mekanisasi dan pengendalian biaya.

“Perseroan juga akan terus menjalankan program sustainability, memperkuat tata kelola dan manajemen risiko, melakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan teknologi baru ke dalam operasional,” paparnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan mandatori biodiesel yang berhasil mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Rhenald Kasali, mengatakan, kebijakan mandatori biodiesel memiliki potensi besar sebagai substitusi solar.

Hal itu didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri serta kesiapan teknologi pengolahan. "Program biodiesel memang efektif menekan impor solar dan memperbaiki neraca perdagangan energi melalui pengurangan impor solar secara signifikan. Program itu bisa menghemat devisa hingga 8-10 miliar dolar AS per tahun," katanya dikutip di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Rhenald berharap, tata kelola industri kelapa sawit yang baik guna mendukung keberlanjutan program biodiesel. Hal tersebut mencakup upaya pencegahan deforestasi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Dia menyebut, program biodiesel mampu meminimalkan potensi konflik antara kebutuhan pangan dan energi (trade-off fuel-food). "Perlu diingat, sawit bukan produk homogen untuk energi. Peningkatan alokasi crude palm oil (CPO) ke energi dapat mengurangi pasokan pangan yang memicu kesulitan bagi substitusi dapur, yaitu kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng," ucap Rhenald.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi), Tungkot Sipayung, mengatakan, pengembangan bioenergi melalui kebijakan mandatori biodiesel berkontribusi besar dalam menurunkan impor BBM berbasis fosil. Tungkot memerinci, Indonesia secara konsisten mengembangkan program mandatori biodiesel mulai dari B1 hingga B50 yang ditargetkan pada Juli 2026.

Program tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar hingga sekitar 50 persen. Penerapan biodiesel B40 telah menurunkan impor solar dari 8,3 juta kiloliter (kl) pada 2024 menjadi 5 juta kl pada 2025, atau berkurang 3,3 juta kl.

Dari sisi penghematan devisa impor, menurut Tungkot, kebijakan biodiesel tahun 2025 berhasil menghemat sebesar Rp 130,21 triliun dan mengurangi emisi mencapai 38,88 juta ton CO2 ekuivalen. Kemudian program B40 meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia kian menghadapi tekanan seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi global.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

Pungutan Ekspor Harus Dikaji

Di tengah ketidakpastian tersebut, kebijakan domestik berupa kenaikan pungutan ekspor justru dinilai berpotensi menambah beban sektor hulu, khususnya petani sawit.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak kenaikan tarif pungutan ekspor CPO dari 10% menjadi 12,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pembiayaan program peningkatan pencampuran biodiesel dari B40 menuju B50.

Namun demikian, SPKS menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada petani karena berpotensi menekan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat produsen. Ketua Umum SPKS Sabarudin menegaskan bahwa kenaikan pungutan ekspor akan berdampak langsung terhadap penurunan harga jual hasil kebun petani.

“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” ujar Sabarudin, Minggu (15/3/2026).

Menurut dia, dampak penurunan harga TBS bukan sekadar asumsi, melainkan telah didukung oleh kajian akademis. SPKS merujuk pada hasil riset Prananta Center Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap kenaikan pungutan ekspor sebesar 1% dapat menekan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram.

Dengan kenaikan tarif sebesar 2,5% seperti yang direncanakan pemerintah, maka penurunan harga TBS di tingkat petani diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram. Angka ini dinilai cukup signifikan, mengingat margin keuntungan petani pada dasarnya sudah relatif tipis.

“Penurunan harga diperkirakan berada pada kisaran Rp500 hingga Rp800 per kilogram,” katanya.

Tekanan terhadap harga TBS tersebut terjadi di saat yang kurang tepat. Pasalnya, petani sawit juga tengah menghadapi kenaikan biaya produksi, mulai dari harga pupuk hingga kebutuhan operasional kebun lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit ruang gerak petani dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Di sisi lain, konflik di Timur Tengah turut memperparah situasi melalui jalur yang berbeda, yakni kenaikan harga minyak dunia. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi ekspor, sehingga dapat menekan daya saing CPO Indonesia di pasar internasional. Dengan demikian, sektor sawit menghadapi tekanan ganda, baik dari sisi domestik maupun global.

Ancaman Kerugian Triliunan dan Risiko Daya Saing Ekspor

SPKS memperingatkan bahwa dampak kebijakan kenaikan pungutan ekspor tidak hanya dirasakan pada level individu petani, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala nasional.

Berdasarkan perhitungan organisasi tersebut, penurunan harga TBS secara agregat dapat menyebabkan kerugian petani sawit mencapai Rp85 miliar hingga Rp100 miliar per bulan.

Jika kondisi ini berlangsung secara konsisten, maka total kerugian dalam setahun dapat menembus kisaran Rp1,2 triliun. Nilai tersebut mencerminkan besarnya kontribusi sektor sawit rakyat terhadap perekonomian nasional sekaligus menunjukkan tingginya sensitivitas sektor ini terhadap kebijakan fiskal.

Menurut SPKS, tekanan berlapis yang dihadapi petani saat ini berisiko menurunkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada stabilitas pasokan bahan baku industri sawit nasional, termasuk untuk kebutuhan ekspor maupun program biodiesel dalam negeri.

“Kebijakan ini justru menambah beban petani yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya produksi,” ujar Sabarudin.

Lebih lanjut, SPKS menilai bahwa kebijakan peningkatan pungutan ekspor perlu dikaji secara lebih komprehensif agar tidak menimbulkan distorsi pada rantai nilai industri sawit. Meskipun tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mendukung program energi terbarukan melalui biodiesel, implementasinya dinilai tidak boleh mengorbankan sektor hulu.

Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, keseimbangan antara kepentingan hilirisasi dan perlindungan petani menjadi semakin krusial. Apalagi, konflik di Timur Tengah berpotensi memperpanjang volatilitas harga energi dan memperburuk kondisi perdagangan komoditas global.

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) menilai eskalasi konflik di Timur Tengah berisiko menekan kinerja ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) Indonesia.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan konflik di Timur Tengah berdampak ganda terhadap CPO, yakni mendorong kenaikan harga sekaligus menekan permintaan dari negara tujuan utama akibat perlambatan ekonomi, terutama di negara-negara Asia yang bergantung pada pasokan minyak dari Selat Hormuz.

“Ada dampak tidak langsung dari konflik ini terhadap perlambatan ekonomi dari negara-negara mitra kita, terutama di Asia yang terpengaruh oleh bergantung pada pasokan dari Selat Hormus untuk minyak, [seperti] China, India, bahkan juga Jepang, termasuk juga Singapura,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, kondisi ini membuat volume ekspor CPO berpotensi menurun, meski di sisi lain harga yang meningkat dapat menahan dampaknya sehingga secara keseluruhan bersifat relatif berimbang.

Selain faktor eksternal, Faisal menyebut tekanan juga datang dari dalam negeri, terutama terkait produktivitas yang cenderung menurun serta meningkatnya permintaan domestik.

“Untuk CPO, sekarang tingkat produktivitasnya agak menurun dan selain karena faktor global, juga ada faktor kebijakan yang menambah permintaan terhadap CPO di dalam negeri, misalnya program biodiesel, sehingga itu juga cenderung meningkatkan harga juga sebetulnya,” ujarnya.

Adapun di tengah kenaikan harga global, Faisal juga mengingatkan potensi risiko penyelundupan apabila terjadi disparitas harga yang signifikan antara pasar internasional dan domestik.

“Tapi kenaikan harga di tingkat global juga jangan lupa, ini ada risiko penyelundupan keluar juga kalau ada perbedaan harga yang cukup signifikan antara global dengan domestik, itu yang juga perlu diantisipasi,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen Core Insight bertajuk Awas Efek Domino Konflik Timur Tengah, eskalasi konflik Iran menjadi ancaman nyata yang akan mengguncang stabilitas ekonomi Asia. Terlebih, sekitar 80% perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke pasar Asia, sehingga gangguan pada jalur tersebut berisiko mendorong lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, penutupan Selat Hormuz juga berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur serta membatasi akses perdagangan dengan kawasan Timur Tengah.

“Dengan asumsi skenario harga minyak tembus US$105 per barel dan kurs Rp17.000, defisit APBN 2026 diperkirakan akan melampaui ambang batas legal di level 3,55% terhadap PDB. Pelemahan rupiah secara bersamaan akan semakin memperbesar tekanan terhadap fiskal,” demikian dokumen yang dikutip.

Dari perdagangan internasional, Indonesia juga berpotensi kehilangan nilai ekspor sebesar US$606,8 juta atau setara Rp10,3 triliun ke kawasan Teluk Persia apabila konflik berlangsung hingga enam pekan.

Selain dampak langsung tersebut, perekonomian domestik juga berisiko terdampak secara tidak langsung melalui perlambatan ekonomi pada mitra dagang utama seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan yang memiliki keterkaitan perdagangan kuat dengan Indonesia.

Untuk itu, Core menilai pemerintah harus menjaga rasio defisit anggaran agar tidak melampaui 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menurutnya, kedua program ini secara keseluruhan menyerap anggaran Rp418 triliun, sehingga menjadi komponen belanja pemerintah pusat yang paling relevan untuk dievaluasi.

Lebih lanjut, Core menilai pemerintah juga perlu memanfaatkan Agreement on Reciprocal Tariffs (ART) sebagai dasar untuk memperoleh skema harga minyak mentah yang lebih kompetitif dari AS.

“Rencana peningkatan impor dari AS untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Selat Hormuz berpotensi menaikkan biaya logistik, sehingga negosiasi kompensasi harga menjadi penting,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengingatkan potensi tertekannya ekspor minyak sawit mentah ataucrude palm oil(CPO) Indonesia seiring stagnasi produksi dalam lima tahun terakhir, di tengah meningkatnya konsumsi domestik, khususnya untuk program biodiesel.

Sekretaris Jenderal Gapki Muhamad Hadi Sugeng Wahyudiono mengatakan produksi sawit nasional dalam lima tahun terakhir cenderung tidak mengalami pertumbuhan signifikan.

“Ini ada fakta yang ada di tempat kita, produksi kita 5 tahun terakhir ini ya relatif tidak bergerak, so-so aja. Ini menandakan ya industri kita ini perlu ada treatment. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum [Eddy Martono] adalah melambatnya replanting, kita akuin, sehingga produksi kita tidak bergerak,” kata Sugeng dalam konferensi pers dan buka puasa bersama di Shangri-La, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Sugeng menjelaskan bahwa di tengah produksi yang stagnan, permintaan terhadap CPO justru terus meningkat, baik dari pasar domestik maupun ekspor. Bahkan, dia mengingatkan apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka ekspor berpotensi menjadi sektor yang dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Apabila ini terjadi dan terus-menerus saya khawatir nanti ekspor kita yang dikorbankan sehingga ujung-ujungnya ya manfaat kepada petani untuk PSR, kepada biodiesel dan sebagainya tentunya juga akan menjadi problem,” ujarnya.

Meski demikian, kinerja ekspor sawit Indonesia pada 2025 tercatat masih meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Gapki mencatat, total ekspor pada 2025 mencapai 32,34 juta ton, lebih tinggi 9,51% dari ekspor 2024 sebesar 29,53 juta ton. Adapun total ekspor sawit Indonesia pada 2025 mencapai 32,34 juta ton dengan nilai sekitar US$35,87 miliar atau setara sekitar Rp590,34 triliun, sementara stok akhir tercatat sekitar 2,07 juta ton.

Jika dirinci, peningkatan ekspor terbesar terjadi pada minyak sawit olahan yang naik menjadi 22,73 juta ton dari 20,45 juta ton pada tahun sebelumnya, diikuti olahan minyak inti sawit yang naik menjadi 1,56 juta ton dari 1,26 juta ton, oleokimia naik menjadi 5,07 juta ton dari 4,79 juta ton, dan CPO yang naik menjadi 2,96 juta ton dari 2,91 juta ton.

Namun, jika dilihat dalam tren lima tahun terakhir, ekspor sawit Indonesia justru menunjukkan kecenderungan menurun karena produksi tidak bertambah sementara konsumsi domestik terus meningkat.

“Memang di tahun ini meningkat [ekspor pada 2025], tetapi kalau 5 tahun terakhir terus menurun. Karena itu tadi produksi nggak bergerak, sementara konsumsi dalam negeri terus meningkat, sehingga ekspornya terkoreksi. Dan tahun ini relatif lebih baik,” terangnya.

Sugeng juga mencatat penurunan ekspor terjadi pada beberapa pasar utama, seperti India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

“Beberapa ekspor kita ke beberapa negara tujuan. Kita ambil 6 besar, yang 3 yang minus dan 3 yang positif. Kita minus ke India, ke EU dan kemudian ke USA,” ujarnya.

Apabila dirinci lebih jauh, peningkatan ekspor pada tahun 2025 dari tahun sebelumnya antara lain Afrika (+991 ribu ton), China (+644 ribu ton), Malaysia (+516 ribu ton), Bangladesh (+503 ribu ton), dan Pakistan (+214 ribu ton). Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India (-859 ribu ton), EU 27 (-97 ribu ton), dan AS (-15 ribu ton).

Sementara itu, Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan peningkatan produksi pada 2025 sebagian besar berasal dari kebun perusahaan yang telah melakukan program peremajaan ataureplanting.

“Di tahun 2025 produksi kita masih meningkat. Produksi kita meningkat 7%. Itu kita syukuri. Ini akibat dari replanting-replanting perusahaan yang memang sudah menghasilkan,” kata Eddy.

Sebaliknya, Eddy menuturkan peremajaan sawit di tingkat petani rakyat masih berjalan sangat lambat sehingga menjadi tantangan bagi industri dan pemerintah.

Menurut Eddy, dengan total produksi sekitar 56 juta ton sawit saat ini, Indonesia seharusnya mampu menghasilkan lebih banyak apabila program peremajaan sawit rakyat berjalan optimal.

“Apabila replanting-replanting PSR atau replanting rakyat ini bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan rencana. Ini jauh sekali pencapaiannya. Jadi bisa dikatakan juga tidak berjalan dengan baik. Nah ini yang menjadi PR kita bersama,” tuturnya.

Berdasarkan data industri, total produksi minyak sawit Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 56,55 juta ton, terdiri dari CPO sebesar 51,66 juta ton dan PKO sekitar 4,89 juta ton, atau meningkat sekitar 7,18% dibandingkan produksi tahun sebelumnya.

Di sisi lain, total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,85 juta ton di tahun 2024 menjadi 24,77 juta ton pada 2025. Konsumsi tersebut terbagi untuk kebutuhan pangan sebanyak 9,83 juta ton dan oleokimia sekitar 2,23 juta ton.

Adapun, peningkatan terbesar terjadi pada konsumsi biodiesel yang naik menjadi 12,70 juta ton atau 10,97% dari tahun sebelumnya sebesar 11,44 juta ton. Kenaikan biodiesel ini disebabkan oleh kenaikan bauran dari 35% (B35) menjadi 40% (B40).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan belum ada keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia meminta masyarakat tetap tenang menjelang hari raya.

IDXChannel- Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Fadhil Hasan mengatakan biodiesel kini menjadi bagian penting kebijakan energi lintas sektor.

Sebab, program biodiesel berbasis kelapa sawit ini menunjukkan kontribusi bagi ketahanan energi nasional sekaligus perekonomian Indonesia.

Menurut Fadhil, pemerintah telah menerbitkan Kebijakan Energi Nasional terbaru melalui PP No. 40 Tahun 2025 sebagai pengganti aturan lama. Regulasi ini disusun untuk menjawab tantangan turunnya produksi minyak, meningkatnya impor, serta kebutuhan energi yang terus naik seiring target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

“Biodiesel berperan strategis dalam swasembada energi. Sawit dan turunannya menjadi sumber energi terbarukan sekaligus mendukung ketahanan pangan,” ujarnya keterangannya Jumat (27/2/2026).

Sepanjang tahun lalu, realisasi biodiesel tercatat 14,2 juta kiloliter dan berhasil mengurangi impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter. Capaian tersebut dinilai memberi kontribusi langsung terhadap indeks ketahanan energi nasional.

Subkoordinator Pengawasan Usaha Bioenergi, Direktorat Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Herbert Wibert Victor menjelaskan biodiesel didistribusikan melalui skema pencampuran wajib (blending) di terminal sebelum disalurkan ke SPBU dan industri.

Adapun untuk 2026, kapasitas terpasang industri biodiesel mencapai 22 juta kiloliter dengan alokasi penyaluran sekitar 16,5 juta kiloliter. Realisasi 2025 sendiri telah mencapai hampir 15 juta kiloliter atau sekitar 96 persen dari target.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif berbasis selisih harga solar guna menjaga keberlanjutan program, termasuk untuk sektor PSO dan non-PSO.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal APROBI, Ernest Gunawan menyebut Indonesia kini menjadi salah satu pelaksana program biodiesel terbesar di dunia. Menurutnya, banyak negara menjadikan Indonesia sebagai rujukan karena sukses menjalankan mandat campuran hingga B40 secara nasional. “Kita sering disebut ‘big brother’ biodiesel. Skala kita paling besar di dunia,” ujarnya.

Dia menambahkan, program B40 saja telah melibatkan sekitar 1,9 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir serta menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp140 triliun pada 2025.

Aprobi menyatakan industri siap meningkatkan kapasitas menuju B50, namun implementasinya perlu hati-hati agar tidak mengganggu pasokan bahan baku dan kebutuhan pangan. “B40 saat ini sudah ideal dan berkelanjutan. Ke depan kita tetap optimistis, selama kebijakan disiapkan matang bersama sektor hulu,” kata Ernest.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana menaikkan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dari 10% menjadi 12,5% mulai Maret 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menopang pendanaan implementasi program biodiesel B40 yang akan diperluas secara nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan tambahan pungutan sebesar 2,5% berpotensi menekan harga CPO hingga 3%.

Kendati demikin, Gapki menilai dampak kenaikan PE CPO masih relatif terbatas dan tidak akan mengganggu kinerja ekspor secara signifikan.

“Kenaikan [pungutan ekspor CPO] 2,5% ini kemungkinan akan menekan harga CPO - 3% dan harga TBS [tandan buah segar] kurang lebih 7–8%. Kalau kenaikan tidak signifikan seharusnya kinerja ekspor tidak terganggu,” kata Eddy kepada Bisnis, dikutip Kamis (22/1/2026).

Menurut Eddy, tekanan harga CPO di level tersebut masih dapat ditoleransi oleh pelaku usaha. Sebab, dia menyebut kebutuhan dana untuk menjaga keberlanjutan program biodiesel menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menaikkan pungutan.

“[Harga CPO yang tertekan] 3% seharusnya tidak terlalu besar, karena memang pemerintah membutuhkan dana ini untuk kelanjutan program biodiesel,” ujarnya.

Adapun terkait dampak ke harga TBS di tingkat petani, Eddy menilai meski harganya tertekan 7–8%, harga TBS tidak otomatis turun di bawah level sebelumnya.

“Maksudnya tertekan belum tentu turun, sebab kalau harga naik kemudian tertekan 7–8% bisa jadi dibandingkan harga sebelumnya sama walaupun sudah tertekan 7–8%,” jelasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan kenaikan PE CPO merupakan upaya mendukung keberlanjutan program mandatori biodiesel sepanjang tahun ini.

Untuk diketahui, pemerintah akan mengimplementasikan B40 pada 2026. Selanjutnya, implementasi B50 ditargetkan dimulai pada semester II/2026 mendatang.

Selain itu, kenaikan pungutan ekspor tersebut sekaligus menjaga keberlanjutan pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“PE [CPO] naik menjadi 12,5% per Maret 2026. Kebijakan biodiesel masih B40 untuk tahun ini. Namun kajian untuk B50 tetap disiapkan,” ujar Haryo kepada Bisnis, Minggu (18/1/2026) malam.

Bisnis.com, NUSA BALI — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut ekspor kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia berpotensi menurun akibat penerapan program biodiesel 50 (B50) yang ditargetkan berlaku pada semester II/2026.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan Baginda Siagian menuturkan kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel bakal meningkat tajam seiring penerapan B50 pada 2026. Pada tahun depan, kebutuhan biodiesel dalam negeri diproyeksikan mencapai 18,99 juta kiloliter, naik dari 14,75 juta kiloliter pada 2025.

Di sisi lain, data pertumbuhan produksi CPO menunjukkan cenderung stagnan dibandingkan pertumbuhan kebutuhan dalam negeri yang berdampak pada ekspor CPO yang terus menurun. Bahkan, dampak dari implementasi B50 terhadap total ekspor turun sekitar 11–12% dibandingkan ekspor 2024/2025.

Secara terperinci, ekspor CPO diproyeksikan turun dari 29,33 juta ton pada 2025 menjadi 26,63 juta ton pada tahun depan.

“Alternatif salah satunya mungkin ekspor kita akan berkurang [karena mandatory B50]. Karena tidak akan mungkin kita memotong kebutuhan dalam negeri, minyak goreng misalnya nggak akan mungkin,” kata Baginda saat ditemui di sela-sela acara 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Apalagi, Baginda menambahkan industri kelapa sawit juga tengah berada dalam ancaman. Apabila kebun sawit rakyat tidak dilakukan peremajaan dan/atau intensifikasi, maka mulai 2025 akan terjadi penurunan produksi hingga 2045 yang diproyeksikan produksi CPO hanya sebesar 44,34 juta ton dengan produktivitas sebesar 3,1 juta ton per hektare per tahun.

Dia menuturkan saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan kebutuhan domestik terpenuhi, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri, sebelum mengalokasikan sisanya untuk ekspor.

“Kita butuh kebutuhan nasional dalam negeri sekitar misalnya 41–42 juta ton minyak sawit, [sedangkan] produksi kita kan masih ada 51–52 [juta ton], misalnya. Nggak mungkin kita mengorbankan yang kebutuhan nasional itu kan. Paling kita terpengaruh nanti ekspor,” lanjutnya.

Baginda menyampaikan, penurunan ekspor CPO akan berdampak langsung pada pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Jika pungutan berkurang, maka program biodiesel B50 juga berisiko terganggu karena sumber pendanaan subsidi akan menipis.

“Karena tadi HIP [harga indeks pasar] itu membayar subsidi itu,” imbuhnya.

Adapun untuk mengantisipasi hal tersebut, Kementan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merumuskan formula fleksibel agar kebijakan mandatori B50 dapat berjalan tanpa menekan ekspor atau menaikkan harga di dalam negeri.

Namun, meski permintaan domestik meningkat, Baginda menegaskan harga minyak goreng di dalam negeri masih bisa dikendalikan.

Bisnis.com, BALI — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskanIndonesia akan mulai mengimplementasikan biofuel atau program bahan bakar ramah lingkungan berbasis nabati pada semester II/2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan hilirisasi sawit dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis minyak kelapa sawit.Pasalnya, dia menyampaikanhilirisasi menjadi kunci utama dalam memperkuat industri nasional.

“Program biodiesel kita merupakan salah satu yang terbesar di dunia dalam hal penggunaan bahan bakar nabati, dan pemerintah akan mulai menerapkan biofueling tahun depan, pada semester kedua,” kata Airlangga dalam 21st Indonesian Palm Oil Conference and 2026 Price Outlook (IPOC) di BICC, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).

Menurut Airlangga, minyak kelapa sawit tetap menjadi salah satu pilar ekonomi terpenting Indonesia. Sepanjang Januari–September 2025, ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,55 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“India dan China terus menjadi pembeli terbesar, sementara Jepang dan Selandia Baru menjadi pasar yang berkembang untuk produk non-minyak,” ujarnya.

Airlangga menuturkan, harga rata-rata minyak sawit mentah (CPO) dan minyak sawit segar masih bertahan di kisaran Rp3.000 per kilogram. Menurutnya, harga tersebut memberikan dampak positif bagi produsen kecil di sektor perkebunan.

Adapun untuk menjaga daya saing dan keberlanjutan industri, Airlangga menyampaikan pemerintah juga memperkuat implementasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar produksi sawit nasional selaras dengan standar lingkungan global.

Dalam hal ini, pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi ISPO yang menghubungkan data kualifikasi, sertifikasi, dan perdagangan. Nantinya, sistem ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secarareal-time.

Selain itu, sambung dia, pemerintah menargetkan penggunaan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar alternatif.

“Emisi gas rumah kaca kita telah berkurang sekitar 41,46 juta ton CO₂ ekuivalen. Kami juga sedang mempersiapkan pemanfaatan limbah sawit untuk irigasi berkelanjutan dan bahan bakar, dan diharapkan dalam dua hingga tiga tahun ke depan produk ini dapat terealisasi,” terangnya.

Menurut Airlangga, Indonesia boleh berhenti hanya pada ekspor bahan mentah, melainkan juga harus melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

“Kami ingin meningkatkan produksi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah akan meningkatkan campuran biofuel dari B40 menjadi B50, sehingga membutuhkan lahan sawit. Adapun saat ini, pemerintah tengah mengkaji cara menambah pasokan sawit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia membutuhkan satu juta lahan hektare tebu baru untuk pencampuran E10 pada bahan bakar minyak (BBM) bensinseiring dengan rencana pemerintah yang akan menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

“Kalau tambah 10% saja, maka kita perlu sejuta kebun tebu. Dan di mana tanah nanti untuk metanol akan ditanam orang singkong? Nggak akan ada lagi tanah kosong,” Kata Zulhasdalam Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurut Zulhas, kebijakan pemerintah dalam mencampur BBM dengan E10 akan menguntungkan para petani singkong. Dia memperkirakan, potensi keuntungan dari menanam singkong adalah sebesar Rp80 juta per tahun untuk 1 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek positif disematkan oleh mayoritas sekuritas terhadap saham-saham emiten perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, di tengah kebutuhan tinggi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk biodiesel.

Di pasar global, harga komoditas unggulan seperti CPO juga berada dalam tren positif. Harga minyak sawit untuk kontrak pengiriman Maret di Bursa Malaysia Derivatives berdasarkan data Bloomberg, Rabu (7/1/2026) naik hingga 0,9% menjadi 4.024 ringgit per ton.