Belanja Daerah Seret, Realisasi Kurang dari 60% sampai 13 November 2025
Realisasi belanja daerah hingga 13 November 2025 hanya 59,42% dari target. Presiden Prabowo instruksikan percepatan penyerapan anggaran jelang akhir tahun.
(Bisnis.Com) 14/11/25 11:48 38422
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian maupun lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025.
Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Adapun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 mencapai Rp839,4 triliun. Jumlah itu setara 59,42% dari target belanja daerah di APBD 2025 senilai Rp1.412,7 triliun.
Kalau membandingkannya dengan tahun lalu, kinerja penyerapan belanja daerah sampai 13 November 2025 jauh lebih lambat. Pasalnya, realisasi penyerapan belanja daerah pada periode November 2024 telah mencapai 73,5%. Sementara kalau membandingkannya sampai bulan Oktober 2024, realisasi tahun ini juga lebih rendah, karena pada waktu itu penyerapan belanja daerah telah mencapai 65%.
Realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 sebagian besar digunakan untuk menopang belanja pegawai senilai Rp353,7 triliun, belanja barang dan jasa senilai Rp236,2 triliun, belanja modal Rp79,2 triliun, dan belanja lainnya senilai Rp170,2 triliun.
Empat Arahan Purbaya
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025.
Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul \'Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025\', Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah.
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.
"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025).
Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik.
Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. "[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah," tulis Purbaya.
Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.
Tugas Menesesneg Prasetyo
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.
"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).
Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut. Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.
"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.
#belanja-daerah #realisasi-belanja #penyerapan-anggaran #transfer-ke-daerah #apbd-2025 #prabowo-subianto #menteri-keuangan #simpanan-pemda #belanja-pegawai #belanja-barang-jasa #belanja-modal #percepat