Bisnis.com, JAKARTA — Simpanan pemerintah daerah alias pemda di perbankan justru membengkak ketika Menteri Keuangan Purbaya mengimbau pemda segera mengakselerasi penyerapan anggaran.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp713,4 triliun per Oktober 2025 atau setara 82,1% dari pagu.

Dana tersebut seluruhnya sudah berada di kas APBD, tetapi penggunaannya masih tertahan seperti yang tampak dari besarnya dana simpanan Pemda di perbankan.

Dia mencatat simpanan Pemda di perbankan terus meningkat sepanjang tahun. Simpanan itu tercatat Rp143 triliun pada Januari 2025; naik stabil hingga mencapai Rp244 triliun pada September 2025.

“Dana simpanan Pemda di perbankan masih tinggi ya ini karena belum belanja," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat (21/11/2025).

Pengajar di Universitas Indonesia ini pun meminta seluruh Pemda mempercepat realisasi belanja pada November dan Desember atau dua bulan akhir 2025, mengingat terdapat jeda (lag) sekitar satu bulan antara penyerapan anggaran dan pencatatan simpanan Pemda.

Dia merincikan bahwa dari seluruh komponen belanja daerah, hanya belanja pegawai yang berada pada jalur realisasi (on track). Hingga Oktober 2025, belanja pegawai tercatat Rp343,4 triliun, relatif sejalan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp345 triliun.

Kendati demikian, tiga pos belanja lainnya justru menunjukkan kontraksi tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja barang dan jasa turun menjadi Rp226,7 triliun dari Rp253,5 triliun.

Sementara belanja modal merosot menjadi Rp74,2 triliun dari Rp108,6 triliun. Adapun belanja lainnya juga anjlok menjadi Rp164,2 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu sebesar Rp227,5 triliun.

“Belanja APBD tahun ini Rp126,1 triliun lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi concern [perhatian] karena kita ingin uang yang sudah ditransfer itu seyogianya dibelanjakan oleh APBD,” ujar Suahasil

Padahal, sambungnya, APBN telah menunjukkan akselerasi belanja dibandingkan tahun lalu. Oleh sebab itu, diharapkan APBD bisa bergerak sejalan untuk memperkuat efek pengganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Suahasil, percepatan belanja daerah menjadi kunci agar transfer fiskal dari pusat tidak hanya berhenti sebagai saldo kas, tetapi benar-benar mengalir menjadi belanja produktif bagi masyarakat dan perekonomian. Belanja yang lebih cepat dinilai penting untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat dan aktivitas layanan publik di daerah.

Empat Arahan Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025.

Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan," demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD. Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanjaAPBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memastikan penyerapan anggaran kementerian maupun lembaga di pusat hingga transfer ke daerah (TKD) jelang akhir 2025.

Hal itu disampaikan Prabowo pada rapat khusus sebelum bertolak ke Australia dalam rangka pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Adapun data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 mencapai Rp839,4 triliun. Jumlah itu setara 59,42% dari target belanja daerah di APBD 2025 senilai Rp1.412,7 triliun.

Kalau membandingkannya dengan tahun lalu, kinerja penyerapan belanja daerah sampai 13 November 2025 jauh lebih lambat. Pasalnya, realisasi penyerapan belanja daerah pada periode November 2024 telah mencapai 73,5%. Sementara kalau membandingkannya sampai bulan Oktober 2024, realisasi tahun ini juga lebih rendah, karena pada waktu itu penyerapan belanja daerah telah mencapai 65%.

Realisasi belanja daerah sampai 13 November 2025 sebagian besar digunakan untuk menopang belanja pegawai senilai Rp353,7 triliun, belanja barang dan jasa senilai Rp236,2 triliun, belanja modal Rp79,2 triliun, dan belanja lainnya senilai Rp170,2 triliun.

Empat Arahan Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga telah menyurati seluruh kepala daerah di Indonesia terkait dengan realisasi belanja APBD yang lambat serta besarnya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan hingga akhir kuartal III/2025.

Melalui Surat Menteri Keuangan No.S-662/MK.08/2025 berjudul 'Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025', Purbaya menyebut pemerintah pusat telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran daerah.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74% dari pagu APBN 2025 yakni Rp919,9 triliun.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya pada surat tersebut, dikutip Bisnis, Senin (10/11/2025).

Purbaya lalu meminta para pemda melakukan empat hal berdasarkan hasil pemantauan dimaksud, sekaligus untuk mendorong perekonomian nasional 2025 agar bisa lebih baik.

Pertama, mempercepat penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek proyek pemda. "[Ketiga] memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah," tulis Purbaya.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala baik mingguan atau bulanan terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025. Dia meminta hasil monitoring itu bisa menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Tugas Menesesneg Prasetyo

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden telah memerintahkan Prasetyo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," ucap Teddy sebagaimana dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (11/11/2025).

Teddy menyebut Prabowo menunda jadwal penerbangannya ke Australia selama dua jam untuk memimpin rapat tersebut. Rapat tertutup itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa Prabowo memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Kepala Negara menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat tentang percepatan pelaksanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 kepada para pemimpin daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 tertanggal 20 Oktober 2025 itu Purbaya telah meminta para kepala daerah untuk memperkuat belanja pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Surat itu ia kirimkan kepada kepala daerah mempertimbangkan masih naiknya simpanan pemda di perbankan di tengah lambatnya kinerja belanja daerah. Padahal, pemerintah pusat ia sebut juga terus konsisten mencairkan anggaran transfer ke daerah (TKD).

"Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah," tulis Purbaya dalam isi surat yang ditandatanganinya itu sebagaimana dikutip Rabu (12/11/2025).

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Sementara itu, pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu hingga akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," tulis Purbaya dalam suratnya.

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Kemenkeu Terbitkan Pedoman TKD Akhir 2025

Setelah Purbaya mengirimkan surat itu kepada para kepala daerah, Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025 yang juga ditujukan kepada para kepala daerah bernomor S-73/PK/2025.

Untuk TKD yang digelontorkan dalama bentuk dana bagi hasil atau DBH, diharuskan menyampaikan laporan syarat salur mulai dari DBH Cukai Hasil Tembakau atau CHT, DBH Dana Reboisasi, hingga DBH Sawit paling lambat pada 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Dalam hal syarat salur DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit itu tidak kunjung disampaikan hingga batas waktu yang ditetapkan, Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dapat menghentikan sisa penyalurannya kepada kepala daerah.

Adapula ketentuan DAK nonfisik yang juga diberikan batas waktu, seperti penyampaian syarat salur Dana Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG ASND), Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND (Tamsil Guru ASND), dan Dana Tunjangan Khusus Guru ASND (TKG ASND) TA 2025 dengan rekomendasi dari Kemendikdasmen paling lambat 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal penyampaian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana dimaksud pada poin (1) tidak dapat dipenuhi, maka TPG ASND/Tamsil Guru ASND/TKG ASND TA 2025 tidak disalurkan," dikutip dari pedoman tersebut.

Tak terkecuali Dana Desa, para bupati atau wali kota juga diharuskan menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Bila tidak disampaikan syarat penyalurannya, maka akan dicatat menjadi sisa dana desa di rekening kas umum negara dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian juga ketentuan terkait Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal (DIF), hingga Hibah Kepada Daerah bisa tidak disalurkan bila tidak memenuhi persyaratan pelaporan dokumen penyalurannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

TKD Jadi Perhatian Khusus Prabowo

Setelah Purbaya menyurati para kepala daerah itu, termasuk dengan memberikan pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD pada akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyoroti secara khusus anggaran belanja pemerintah daerah, di tengah besarnya pencairan dana transfer ke daerah atau TKD dan banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, sejak 20 Oktober 2025, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025.

Terutama karena simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan, di tengah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Padahal, ia menyebut pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu pada akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyurati pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong mereka mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

“Dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di daerah,” ujar Purbaya dalam Surat Edaran Nomor S-662/MK.08/2025, dikutip di Jakarta, Senin.

Dalam surat itu, Purbaya menyoroti urgensi langkah penguatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan 2025 sekaligus mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang perlu dilakukan oleh pusat maupun daerah.

Sementara, dari pemantauan yang dilakukan per September 2025, realisasi belanja daerah dalam APBN 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Padahal, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 triliun atau 74 persen dari pagu.

Perbedaan kecepatan TKD dan penyerapan belanja membuat simpanan dana pemda di perbankan melonjak. Dari catatan terakhir ANTARA, dana simpanan pemda yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) mencapai Rp233,97 triliun per 30 September 2025.

Dengan hasil pemantauan itu, Purbaya menyampaikan empat arahan untuk pimpinan daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, memenuhi belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemda.

Ketiga, memanfaatkan dana simpanan pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan pemantauan secara berkala, baik mingguan atau bulanan, terhadap pelaksanaan belanja APBN dan pengelolaan dana pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025.

Pemantauan itu bakal menjadi basis evaluasi perbaikan untuk tahun anggaran 2026, agar kinerja fiskal pemda bisa sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025.

Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan," demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD. Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanjaAPBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

Belanja Maksimal

Di lain kesempatan, Purbaya juga telah meminta agar pemerintah daerah (Pemda) membelanjakan anggarannya secara maksimal, tidak hanya menumpuk uang di perbankan.

Purbaya merasa banyak pihak yang anggap dirinya punya sentimen negatif ke Pemda. Padahal, dia mengaku juga sudah meminta hal yang sama ke kementerian/lembaga.

Dengan demikian, sambungnya, kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengakselerasi belanja bisa sinkron sehingga bisa menggerakkan perekonomian.

"Jadi, kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi kerja yang benerlah, abisin itu duit," ucap Purbaya diikuti tawa dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan mengakui bahwa transfer ke daerah (TKD) turun sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026). Dia mengklaim tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan tersebut keluar sebelum dirinya belum jadi menteri keuangan.

Hanya saja, Purbaya menduga kebijakan pemotongan TKD besar-besaran pada tahun depan itu terjadi karena belanja Pemda selama ini yang kurang maksimal. Oleh sebab itu, dia meminta Pemda terlebih dahulu memperbaiki belanjanya.

Purbaya ingin melihat bukti terlebih dahulu. Jika belanja daerah sudah baik maka dia siap melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto agar kembali menaikkan TKD.

"Tanpa track record [rekam jejak], lets say [bilang lah] triwulan ke depan, saya pasti yang ngomong begitu digebuk duluan. Jadi bapak-bapak ibu-ibu [anggota DPD] tolong bicara dengan Pemda untuk diperbaiki semuanya supaya saya bisa membantu mereka juga. Kalau enggak, ya saya digebuk duluan," ungkapnya.

Protes Pemda

Sebelumnya, puluhan gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa (7/10/2025).

Gubernur Jambi Al Haris, selaku ketua umum Appsi, menjelaskan bahwa para kepala daerah menyatakan keluh kesah kepada Purbaya terkait pemotongan transfer ke daerah pada tahun depan.

"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026," ujar Al Haris usai pertemuan.

Dia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran Rp1.300 triliun pada tahun depan. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak tahu menahu terkait program tersebut.

Apalagi, sambungnya, masih banyak daerah yang pendapatan asli daerah (PAD) rendah. Al Haris khawatir daerah-daerah tersebut akan semakin kesulitan apabila dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang diterima juga semakin kecil.

"Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambahkan bahwa dana transfer ke daerah yang telah direncanakan pada tahun depan hanya akan cukup untuk belanja rutin pemerintah provinsi.

Sementara belanja infrastruktur seperti untuk pembangunan jalan hingga jembatan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, Sherly mengungkapkan bahwa semua gubernur dan wakil gubernur yang hadir satu suara meminta Purbaya mempertimbangkan ulang pemotongan dana transfer ke daerah pada 2026.

"Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," ungkapnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan permohonan maaf kepada Kepala Daerah terkait dengan polemik simpanan pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dia mengaku tidak ada sentimen kepada pemerintah daerah soal simpanan Pemda. Dia justru ingin Pemda mengenjot belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

"Saya bukannya sentimen sama daerah justru ingin mereka belanjakan lebih cepat. Supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung saya mohon maaf," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (3/11/2025).

Namun, dia tetap berpesan bahwa Pemda harus tetap bekerja dengan benar untuk belanja daerah.

"Tapi kerja yang bener lah. Habisin tuh duit. Kira-kira gitu," paparnya.

Dalam kesempatan ini, dia juga menegaskan pemerintah pusat akan mendorong belanja lebih cepat lagi untuk memastikan sektor riil memberikan kontribusi lebih signifikan ke ekonomi Indonesia. Inilah alasan mengapa kemarin dirinya ribut dengan Pemda.

"Kenapa kemarin saya ribut-ribut dengan daerah kaya ribut ya. Wih, daerah belanjain uangnya," ujar Purbaya.

Tidak hanya Pemda, Purbaya juga mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk membelanjakan anggarannya. Terkait dengan upayanya ini, dia memastikan dirinya tidak melakukan intervensi kepada K/L.

"Saya safari ke satu kementerian, kementerian lain, yang disebut sama orang lain akhirnya. Intervensi kebijakan pemerintah. Saya enggak intervensi kebijakan," kata Purbaya.

Purbaya mengaku dirinya mendatangi K/L untuk mengecek aliran belanja dan program mereka. Dia pun menawarkan bantuan untuk mendorong belanja K/L. Jangan sampai ada uang yang nganggur.

Dia menjelaskan uang nganggur ini membuat dirinya susah karena dia harus membayar bunga utang. Jika uang tersebut tidak dipakai, biaya bunga tetap berjalan.

Selain itu, ekonomi Tanah Air sedang sulit dan ini membutuhkan dorongan. Dia akui langkah-langkahnya ini membuat dirinya tidak disukai. Namun, ini hal yang harus dikerjakannya.

"Habis itu udah mulai menyebar di kementerian. Kayaknya ada pada sebel sama saya tuh. Emang tugas saya cuma itu kan? Kalau enggak kita susah juga. Kalau enggak itu (ekonominya) nggak balik tuh tadi," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa pemerintah pusat telah menelusuri dana mengendap milik pemerintah daerah (Pemda) di perbankan.

Dari penelusuran ini, Tito menemukan ada perbedaan waktu dalam penyampaian data simpanan Pemda ini. Patut diketahui, data simpanan Pemda di perbankan bersifat dinamis dari waktu ke waktu, sehingga perbedaan waktu saat data disampaikan mempengaruhi besarannya. Seperti diketahui, perbedaan data dana Pemda yang mengendap ini menimbulkan polemik antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi beda waktu antara sumber dari bank sentral, Bank Indonesia, seperti Jawa Barat itu ya. Itu beda waktunya yang singkat terbaca Rp 4,1 triliun," papar Tito setelah Kickoff KATALIS, di Gedung BI, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyangkal bahwa data BI yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada APBD yang mengendap di perbankan sebesar Rp 4,1 triliun.

Dalam contoh kasus Jawa Barat, Tito menjelaskan dari penelusurannya menemukan bahwa dana Pemda Jawa Barat hanya sebesar Rp 3,8 triliun dan sisanya Rp 300 miliar adalah dana milik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), seperti rumah sakit dan lainnya.

"Dan itu tidak dibawa kendali dari Provinsi. Nah, itu data itu ada data 31 Agustus, September," kata Tito.

Tito menyampaikan bahwa sisa uang Pemda Jawa Barat yang tersimpan di perbankan saat ini sebanyak Rp 2,7 triliun. Masalah perbedaan data ini disebabkan oleh dinamika waktu.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,33 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," jelas Tito.

Kondisi ini mungkin terjadi karena jumlah pemerintah daerah di Indonesia sangat banyak sekali, mencapai 512 Pemda.

"Jadi Rp 18 triliun dalam waktu 1 bulan berbeda itu sangat mungkin sekali," tambahnya.

Selain itu, Tito menemukan adanya kesalahan input oleh bank pembangunan daerah (BPD). Adapun, BPD yang melakukan kesalahan itu adalah BPD Kalimantan Selatan. Dalam data mereka disebutkan sebanyak Rp 5,1 triliun, ternyata setelah dicek tidak mencapai nilai tersebut.

"Nah setelah kita telusuri di Bank Indonesia masuk Rp 5,1 triliun. Di daerahnya, kita cek nggak segitu. Mereka anggarannya aja Rp 1,6 triliun naik BPD. Sisa 800 miliar. Kok bisa?" paparnya.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD, Bank Bangunan Daerah Kalsel, meng-input Rp 5,1 itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjar Baru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjar Baru," paparnya.

Kasus kesalahan input juga ditemukan di Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara. Menurut Tito, Pemda Talaud memiliki kode rekening sendiri dari Kemendagri. Sementara itu, kode rekening di BI berbeda. Padahal, kode rekening tersebut sama-sama 4 angka.

Ternyata, kode rekening Kabupaten Talaud tertukar dengan Kabupaten Barito Utara yang memiliki Rp 2,6 triliun.

"Itu daerah (Barito Utara) yang kaya dengan batubara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Sulwesi Utara Rp 2,6 triliun," tegasnya.

Tito pun telah mengonfirmasi ke Bupati Talaud dan Bupati tersebut menyangkal uang tersebut. Alih-alih marah, Bupati Talaud justru berharap uang Rp 2,6 triliun benar-benar menjadi milik daerahnya.

"Memang waktu saya ke Menado lucu juga Bupatinya. Saya tanya Pak Bupati, itu betul Pak punya Rp 2,6 triliun? Meskipun saya tahu, kami udah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar. Dia bukan menyatakan, 'Pak itu salah. Bukan'," ungkap Tito.

" Kalau bisa 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami. Bisa jadi kami punya uang kami beneran. Jadi salah input."

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ambil pusing dengan beberapa kepala daerah yang membantah data simpanan hingga Rp233 triliun di perbankan.

Sebagaimana diketahui, data simpanan pemda Rp233 triliun itu berasal dari Bank Indonesia (BI).

Sebelum disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (20/10/2025), Purbaya pernah menyampaikan data serupa dengan sekaligus perincian jenis simpanannya baik giro, tabungan maupun deposito.

Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu menyarankan, kepala daerah yang tidak terima atas data tersebut agar menyampaikannya langsung ke BI.

"Tanya saja ke BI, itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu per satu," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10/2025).

Purbaya lalu menyebut ada kepala daerah yang membantah menaruh uangnya di simpanan deposito. Padahal, berdasarkan data yang disampaikan olehnya pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), simpanan pemda di bank umum sampai dengan Agustus 2025 mencapai Rp254,3 triliun.

Secara terperinci, simpanan itu meliputi Rp185,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan serta Rp57,5 triliun di deposito.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account, checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi bunganya lebih rendah kan? Kenapa di giro kalau gitu, pasti nanti akan diperiksa BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] itu," ujar Purbaya.

Sebelumnya, BI menyebut simpanan kas daerah baik provinsi, kabupaten dan kota merupakan data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan," jelas Ramdan melalui siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Tanggapan Dedi Mulyadi

Salah satu kepala daerah yang merespons data BI itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dia memastikan tidak ada dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang disimpan di dalam deposito.

"Kondisi keuangan di Provinsi Jawa Barat. Hari ini uang yang tersedia di Provinsi Jawa Barat dan tersimpan di BJB atau Bank Jabar Banten itu sebesar Rp2.418.701.749.621 [Rp2,4 triliun] . Uang itu tersimpan dalam bentuk giro, bukan deposito," katanya, Selasa (21/10/2025).

Dedi pun menyampaikan bahwa dana Pemprov Jawa Barat yang disimpan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR) senilai Rp2,4 triliun. Data itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh Mendagri Tito pada Rakor Senin lalu, yang mana simpanan Pemprov Jabar senilai Rp4 triliun lebih sampai dengan akhir September 2025.

Sementara itu, Pemprov Jakarta, yang saat ini dipimpin Gubernur Pramono Anung mengakui bahwa dana tersimpan di perbankan mencapai Rp14,6 triliun.

Melalui keterangan tertulis, pihak Pemprov menyatakan bahwa mereka memiliki semangat yang sama dengan pemerintah pusat dalam mengelola anggaran.

"Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir," demikian dikutip dari keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata.

Michael menjelaskan bahwa sisa lebih penghitungan anggaran aliasn Silpa akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya. Hal itu seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan di dua bulan terakhir.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengungkapkan simpanan pemerintah daerah yang mengendap di bank kini hanya mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Hal ini diungkapkannya sesudah mendatangi Bank Indonesia (BI) pada Rabu (23/10/2025).

Dedi mengatakan jumlah ini terus berkurang dari posisi sebelumnya Rp 3,8 triliun pada akhir September 2025. Jumlah ini berkurang karena pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyalurkan dana ini untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Rp 3,8 triliun ini hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja bayar pegawai outsourcing," katanya dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (23/10/2025).

Adapun dari hasil pengecekan data di BI, Dedi menuturkan bahwa simpanan Pemda tidak mencapai Rp 4,17 triliun. Dia menjelaskan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun yang disimpan dalam bentuk giro. Kemudian, sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

Setidaknya ada 3 kepala daerah yang merespons temuan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal duit pemerintah daerah (pemda) Rp234 triliun mengendap di bank.

Purbaya mengantongi angka tersebut dari data Bank Indonesia (BI) per September 2025. Menurutnya, jumlah duit nganggur itu bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

"Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini (2025) masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi, jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," imbuh Purbaya.

Apalagi, Purbaya melihat sebagian daerah menempatkan uangnya pada bank-bank di Jakarta. Hal tersebut diklaim membuat ekonomi lokal di daerah masing-masing tidak bergerak.

Pemda yang paling banyak menyimpan uang di bank adalah Provinsi DKI Jakarta, yakni senilai Rp14,68 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak membantah data yang diungkap Purbaya.

"Beliau (Purbaya) menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi lonjakan di akhir tahun," jelas Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan dana Rp14,68 triliun milik DKI Jakarta bakal digunakan untuk pembayaran sejumlah kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi.

"Bahkan, Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan (Purbaya), 'Tambah dong Rp10 triliun, yang mau ditransfer, segera ditransfer'. Jadi, kami bukan mengatakan enggak (membantah temuan Purbaya), tapi memang betul, 1.000 persen betul. Tetapi itulah yang kita persiapkan untuk akan kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir November dan Desember ini," tegasnya.

Di lain sisi, Sumatra Utara menempati urutan delapan dalam daftar provinsi dengan uang terbanyak mengendap di bank. Jumlahnya per September 2025 tembus Rp3,11 triliun.

Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menepis klaim tersebut. Menurutnya, dana Pemda Sumut hanya ada dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang saldonya sebesar Rp990 miliar.

Ia menegaskan RKUD itu ada di Bank Sumut dan informasinya bisa diakses masyarakat umum. Kendati demikian, Bobby tak menutup peluang untuk mengecek ulang temuan pemerintah pusat.

"Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri (Menkeu Purbaya). Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum dan saat ini tercatat Rp990 miliar," tuturnya di Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/10).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampai terlibat adu argumen di publik dengan Purbaya. Orang nomor satu di Jabar itu bahkan merilis beberapa video pernyataan di Instagram @dedimulyadi71 hanya untuk membantah klaim pemerintah pusat.

Ia awalnya melakukan cross check ke Bank BJB, tempat di mana Pemda Jabar menyimpan kasnya selama ini. Dedi menegaskan tidak ada uang nganggur atau deposito Rp4,17 triliun selayaknya temuan Purbaya.

"Saya sudah cek (ke Bank BJB), tidak ada yang disimpan (Rp4,17 triliun) dalam bentuk deposito," kata Dedi dalam rilis resminya, Selasa (21/10).

"Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," tegas Politikus Partai Gerindra itu.

Bahkan, Dedi menantang balik Purbaya untuk membuka data secara transparan agar tak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

Purbaya pun balik merespons dengan menegaskan data uang pemda yang mengendap berasal dari data Bank Indonesia (BI). Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Dedi mengecek langsung ke bank sentral. Ia khawatir Dedi Mulyadi selama ini dikibuli oleh para anak buahnya di Pemprov Jabar.

"Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia (Dedi Mulyadi) mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari, setiap berapa minggu sekali, seperti itu datanya," balas Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM akhirnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga BI pada Rabu (22/10) untuk mengecek temuan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman, di mana menurutnya uang pemda alias RKUD hanya Rp2,62 triliun di Bank BJB.

Herman juga menegaskan tidak ada simpanan selain di Bank BJB. Mendengar klaim tersebut, Dedi mengancam bakal memecat Herman jika data yang diungkapkan ternyata berbeda dengan milik BI.

"Ada gak duit Rp4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di 30 September (2025), ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya, dalam bentuk deposito BLUD. Jadi, uang yang diendapkan itu tidak ada karena uang yang Rp3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, belanja bayar air, belanja para pegawai outsourcing," tuturnya dalam Instagram @dedimulyadi71 usai bertemu BI.

"Jadi, saya merasa gak enak nih. Soalnya, tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada ... Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi di dana deposito untuk diambil bunganya," tegas Dedi.

Terpisah, Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pihaknya memperoleh data simpanan perbankan dari laporan yang disampaikan seluruh kantor bank. BI lalu melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan pihak bank. Kemudian, data tersebut dibuka kepada masyarakat.

"Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor," kata Denny dalam keterangan resmi, Rabu (22/10).

"Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia," imbuhnya.

[Gambas:Photo CNN]

1. Provinsi DKI Jakarta - Rp14,68 triliun2. Provinsi Jawa Timur - Rp6,84 triliun3. Kota Banjarbaru - Rp5,17 triliun4. Provinsi Kalimantan Utara - Rp4,71 triliun5. Provinsi Jawa Barat - Rp4,17 triliun6. Kabupaten Bojonegoro - Rp3,61 triliun7. Kabupaten Kutai Barat - Rp3,21 triliun8. Provinsi Sumatera Utara - Rp3,11 triliun9. Kabupaten Kepulauan Talaud - Rp2,62 triliun10. Kabupaten Mimika - Rp2,49 triliun11. Kabupaten Badung - Rp2,27 triliun12. Kabupaten Tanah Bumbu - Rp2,11 triliun13. Provinsi Bangka Belitung - Rp2,10 triliun14. Provinsi Jawa Tengah - Rp1,99 triliun15. Kabupaten Balangan - Rp1,86 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menjelaskan soal dana pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 4,17 triliun. Menurutnya, angka yang dikutip dari data BI tersebut mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2025, sehingga nilainya tidak sesuai dengan kondisi terkini.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutip besaran dana pemerintah daerah (Pemda) Rp 4,17 triliun yang mengendap di perbankan dari BI. Ini diungkapkan Purbaya dalam rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 Oktober 2025.

Dari data Rp 4,17 triliun yang dikonfirmasi ke BI, dia mengungkapkan data simpanan pemerintah provinsi hanya mencapai Rp 3,8 triliun dalam bentuk giro. Sisanya merupakan deposito Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan ini menjadi kewenangan BLUD masing-masing.

Dari simpanan Pemprov Rp 3,8 triliun, dia menuturkan tidak ada yang mengendap. Uang tersebut dipakai untuk membayar semua kebutuhan operasional pemerintah daerah dan pembayaran proyek.

"Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada karena uangnya Rp 3,8 triliun hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, belanja bayar listrik, bayar air, belanja para pegawai outsourcing," kata Dedi yang akrab dipanggil KDM di Instagram @dedimulyadi71, usai mendatangi kantor pusat Bank Indonesia (BI), dikutip Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, data riil saat ini simpanan Pemda mencapai Rp 2,3 triliun per 21 Oktober 2025. Dia pun memastikan tidak ada upaya pemerintah daerah mengendapkan dana APBD di deposito untuk diambil bunganya.

Dia pun menegaskan pencairan anggaran untuk membayar tagihan proyek dan operasional lainnya dilakukan tiap hari. Menurutnya, keuangan pemerintah daerah bersifat dinamis, selalu ada uang keluar dan uang masuk. Oleh karena itu, tidak mungkin jumlahnya akan selalu mengendap Rp 3,8 triliun.

KDM pun menegaskan penjelasan dan konfirmasi data yang dilakukannya adalah bagian dari transparansi publik. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak ada pengendapan dana baik sebelum pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 17 Oktober 2025 di Kementerian Dalam Negeri dan saat ini.

KDM menyambangi kantor Bank Indonesia pusat kemarin, di Jakarta, Rabu (22/10/2025). Dari Instagram miliknya, KDM tampak menumpang motor agar bisa sampai tepat waktu ke BI.