Bisnis.com, DENPASAR –Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2025 menjadi sekitar Rp431 miliar.
Juru Bicara Pemprov NTB Akhsanul Khalik menjelaskan sebagian kalangan menilai kondisi tersebut sebagai cerminan buruknya kinerja belanja daerah dan indikasi adanya persoalan serius dalam pelaksanaan APBD.
"Pandangan tersebut tentu patut dihargai sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dari perspektif tata kelola keuangan publik, kesimpulan tersebut perlu dilihat secara lebih utuh agar tidak terjebak pada penilaian yang hanya bertumpu pada angka," jelasnya dikutip dari siaran pers, Selasa (23/6/2026).
Dia menjelaskan secara konseptual, Silpa merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.
Dalam konteks APBD Provinsi NTB Tahun 2025, penyebab dominan tingginya Silpa bukanlah karena program pembangunan gagal dilaksanakan atau anggaran tidak dimanfaatkan. Justru sebaliknya, sebagian besar kegiatan telah selesai secara fisik dan target pelaksanaan telah tercapai.

"Persoalan muncul karena pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan hingga penutupan tahun anggaran akibat kendala administratif pada sejumlah perangkat daerah. Dengan kata lain, akar persoalannya terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," jelas Aka.
Menurutnya penting membedakan antara kinerja pembangunan, kinerja penyerapan anggaran, dan kinerja administrasi keuangan. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak identik. Sebuah proyek dapat selesai tepat waktu, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan memenuhi target fisik, namun pembayaran kepada penyedia belum dapat dilakukan karena dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Dalam kondisi demikian, pembangunan telah terlaksana, sedangkan yang memerlukan pembenahan adalah proses administrasi dan tata kelola keuangannya. Karena itu, menyimpulkan bahwa Silpa yang tinggi identik dengan buruknya kinerja pemerintah merupakan penyederhanaan yang kurang tepat.
Penilaian terhadap keberhasilan APBD semestinya tidak hanya didasarkan pada besarnya angka penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program, manfaat yang dihasilkan, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah.
Akhsanul Khalik juga menjelaskan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap. Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
"Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap prosedur bukanlah bentuk kegagalan, melainkan wujud tanggung jawab dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Ancaman penurunan pendapatan daerah memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak lebih awal.

Pemprov Kalsel memastikan akan menggelar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan pos belanja daerah sebagai langkah antisipatif menjaga kesehatan fiskal, menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra menyatakan pihaknya tidak ingin terlena meskipun kondisi fiskal Kalsel saat ini masih berada di jalur aman dan belum ada tekanan mendesak pada komposisi belanja pegawai.

"Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).

Selanjutnya, Galuh menjelaskan proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia tengah menunjukkan tren yang patut diwaspadai.

Jika penerimaan daerah mengalami kontraksi, proporsi belanja pegawai terhadap total APBD berpotensi merangkak naik dan menabrak batas ambang yang ditetapkan regulasi.

Tak pelak, Pemprov Kalsel akan menggandeng Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memetakan ulang prioritas pembangunan.

Anggaran akan diarahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat, bukan sekadar mengisi daftar kegiatan rutin.

"Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah," kata Galuh.

Di sisi belanja program, Pemprov Kalsel sekaligus akan mengkaji kebutuhan riil sumber daya aparatur dan efektivitas kinerja pegawai dalam menopang program pembangunan.

Menurut Galuh, efisiensi belanja dan optimalisasi kinerja dinilai tidak bisa dilepaskan satu sama lain.

"Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun," jelasnya.

Adapun, dia berharap hasil pembahasan antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada keberlangsungan pembangunan daerah.

"Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenalkan skema pendanaan infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC) sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Skema tersebut diharapkan dapat memacu kemandirian daerah.

Plt Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan langkah tersebut diresmikan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, pemerintah daerah (Pemda) kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Dida dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Dida menyampaikan secara umum P3NK berjalan dalam satu siklus yang dimulai dari perencanaan, penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemda, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah (UPTD/BLUD), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dida melanjutkan sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah sehingga Pemda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Ia menekankan melalui sosialisasi skema LVC yang dilakukan diharapkan dapat mendorong kesiapan Pemda dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikannya secara nyata.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

JAKARTA - Pemerintah Pusat memberikan pembatasan belanja pegawai pemerintah daerah maksimal 30% dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Hal ini tertuang dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) akan diatur melalui Undang-Undang APBN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap pemerintah daerah tidak melakukan pengurangan terhadap PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) untuk mengimplikasikan program tersebut.

"Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30 persen belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa rapat bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB telah menghasilkan solusi yang konkret untuk meredam keresahan di daerah dan kalangan PPPK.

Ia menegaskan bahwa masa transisi pembatasan belanja pegawai maksimal 30% akan diperpanjang dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).

"Saya tahu bahwa banyak daerah saat ini mengkhawatirkan kemungkinan melanggar Pasal 146 UU HKPD, dan ada beberapa daerah yang bahkan merencanakan menghentikan PPPK," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan program pembangunan bagi daerah dengan rasio belanja pegawai tinggi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Legislator PDIP Soroti Ancaman PHK PPPK Akibat Pembatasan Belanja Pemda



"Artinya meskipun belanja pegawai tinggi, kegiatan pembangunan dan program untuk masyarakat tetap berjalan, di-backup oleh pemerintah pusat. Ini akan menenangkan masyarakat," paparnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dukungan penuh terhadap kerangka solusi yang telah dirumuskan bersama. Ia memastikan aturan yang baru akan memberikan kepastian hukum bagi pekerjaan di daerah.

"Kementerian Keuangan akan memastikan instrumen Undang-Undang APBN dapat memberikan kepastian hukum bagi daerah dan kepastian kerja bagi PPPK, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal nasional," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, ketiga kementerian akan menerbitkan edaran bersama kepada pemerintah daerah dalam waktu dekat sebagai panduan teknis. Selain itu akan disusun pula kerangka kebijakan rekrutmen aparatur sipil negara ke depan yang lebih terkalibrasi dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan organisasi pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran transfer ke daerah (TKD) untuk menjaga aktivitas ekonomi di wilayah serta memastikan layanan publik tetap berjalan.

Hingga Maret 2026, realisasi TKD mencapai Rp204,8 triliun atau sekitar 29,5 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen.

Menurut Purbaya, percepatan penyaluran ini dilakukan agar belanja daerah dapat segera mendorong perekonomian di tingkat lokal.

Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan utama pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, operasional pemerintahan, hingga pembiayaan layanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi dalam penyaluran dana serta tambahan alokasi bagi sejumlah daerah, termasuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini diambil agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sebagian TKD yang belum tersalurkan karena menunggu pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah.

“Kita monitor kondisi daerah dari bulan ke bulan. Kalau ada yang perlu dibantu, kita akan turun tangan,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap belanja daerah dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada kuartal I/2026 mencapai 13,97%, menjadi capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode tiga bulan pertama.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan posisi belanja daerah yang mencapai 13,97% tersebut menunjukkan percepatan realisasi anggaran pada awal tahun.

“Posisi belanja daerah DKI Jakarta mencapai 13,97% pada tiga bulan pertama 2026. Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir yang bisa dicapai,” ujarnya di Jakarta Budget Talks, Jumat (17/4/2026).

Sebagai perbandingan, realisasi belanja pada kuartal I beberapa tahun terakhir berada di bawah angka tersebut, yakni 9,96% pada 2022, 9,86% pada 2023, 10,31% pada 2024, dan 13,19% pada 2025.

Meski begitu, percepatan belanja tersebut turut memberi tekanan pada pengelolaan kas daerah. Michael menyebut realisasi pendapatan hingga kuartal I/2026 tercatat sebesar 13,39%, lebih rendah dibandingkan realisasi belanja.

“Akibatnya kami di sektor keuangan terpuntal-puntal. Realisasi pendapatan hanya 13,39%, belanjanya 13,97% jadi kami harus putar otak agar cash flow terjaga,” katanya.

Menurutnya, percepatan pengadaan barang dan jasa pada awal tahun yang didorong oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta membantu mempercepat penyerapan anggaran.

“Berkat arahan Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk percepatan pengadaan barang/jasa di depan, itu sangat membantu kita,” ujar Michael.

Dia optimistis pola realisasi APBD tahun ini tidak lagi berbentuk “stik hoki”—yang biasanya melonjak di akhir tahun—melainkan lebih merata sepanjang tahun.

“Saya yakin tahun ini kalau kondisinya masih seperti ini tidak lagi menjadi stik hoki, tetapi jadi kurva S pencapaian yang bisa kita lakukan. Ini perubahan yang menurut saya signifikan,” katanya.

Di sisi lain, hingga 31 Maret 2026 pendapatan daerah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp9,57 triliun dari target Rp71,45 triliun. Dari total target pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,67 triliun, realisasi kuartal I/2026 mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Ketua Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herwati menjelaskan dari total target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp57,67 triliun, realisasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp8,74 triliun atau sekitar 15,16%.

Dia merinci, komponen pajak dan retribusi daerah menyumbang 87,45% dari total realisasi PAD, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru mencapai 0,31%. Sementara itu, realisasi lain-lain PAD yang sah seperti BLUD non-retribusi, jasa giro, dan pemanfaatan aset mencapai 23,39%.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang ditargetkan sebesar Rp11,16 triliun baru terealisasi Rp0,83 triliun atau sekitar 7,40%.

Adapun penerimaan pajak daerah hingga Maret 2026 tercatat sebesar Rp7,41 triliun, turun 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp7,72 triliun. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi periode libur panjang pada Maret yang berlangsung sekitar dua minggu.

Michael menambahkan meskipun terdapat tekanan pada sisi kas daerah, aktivitas ekonomi Jakarta tetap berjalan normal. “Kalau dilihat dari data, DKI hidup, DKI bisa beroperasi secara normal meski dengan kondisi sekarang. Tentunya kita harus lakukan efisiensi,” katanya.

Di tengah dinamika penerimaan pajak, aktivitas ekonomi Jakarta tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21%, sementara indeks keyakinan konsumen pada Maret 2026 berada di level 145,5.

Selain itu, penjualan riil pada Februari 2026 tumbuh 4,92% secara tahunan, mobilitas penumpang transportasi publik TransJakarta, MRT, dan LRT pada kuartal I/2026 mencapai 112 juta penumpang, serta jumlah wisatawan nusantara pada Februari 2026 mencapai 8,12 juta orang atau naik 2,26% secara tahunan.

Jakarta juga masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 16,61%, dengan inflasi tahunan tercatat sebesar 3,37% pada Maret 2026.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepala daerah di 27 kabupaten/kota memberikan porsi yang optimal dalam alokasi anggaran infrastruktur di APBD 2027 mendatang.

Dedi mengatakan kebijakan ini harus diterapkan guna menyelaraskan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun konektifitas dan pemerataan di seluruh daerah. “Iya, itu kebijakan kita. Karena kan provinsi dan kabupaten/kota harus selaras dalam kebijakan,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya APBD provinsi harus linear dengan APBD kabupaten/kota guna membangun kesamaan visi pembangunan. Dedi mengakui jika saat ini kondisi anggaran tengah memprihatinkan di tengah pemotongan transfer keuangan daerah, sehingga kerap menjadi alasan daerah untuk menahan belanja publik.

“Sudah deh, kita sama-sama prihatin. Bupati wali kota, sama saja gubernur juga tengah prihatin. Tapi jangan ngomong, anggaran kurang, sama saja,” ujarnya.

Alokasi 7,5% sendiri direncanakan akan dikejar dari target pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan. “Maka ketaaan bupati wali kota menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tuturnya.

Karena itu KDM—panggilan akrabnya berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap kabupaten kota agar penyelarasan ini terwujud. Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase kabupaten kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau enggak 7,5% maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” tegasnya.

Di sisi lain, langkah ini diyakini KDM bisa mewujudkan konektifitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. Saat ini anggaran desa mengalami penurunan, sehingga provinsi dan kabupaten kota harus turut menyelesaikan masalah yang dialami masyarakat desa.

“Kita tahu anggaran desa mengalami penurunan, sehingga kita harus mencoba untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh masyarakat desa. Jangan sampai masyarakat desa mengalami ketertinggalan layanan infrastruktur pemerintah. Mereka berhak untuk mendapat hidup dan infrastruktur yang layak seperti pusat kota,” papar KDM.

KDM memastikan rencana ini tidak akan terganggu dengan adanya penurunan TKD bahkan dana bagi hasil yang belum dibayarkan. “Apa pun yang dialami oleh provinsi tidak akan menyurutkan kami untuk terus bekerja, melayani masyarakat, dan meningkatkan anggaran layanan publik kita. Tidak akan pernah terkurangi, bahkan terus meningkat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri Tahun 2026 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin, guna menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang adaptif dan berkelanjutan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan Kepri yang dinilai impresif di tingkat nasional.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri pada 2025 mencapai 7,89 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat keempat nasional, dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,54 persen,” kata Bima.

Ia juga menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang mencapai 17,36 persen, serta tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07 persen pada 2020 menjadi 4,85 persen pada 2025.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri tercatat sebesar 80,53 atau termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Dari sisi fiskal, Bima menyebut Kepri memiliki kapasitas yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dibandingkan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia mengingatkan agar realisasi belanja daerah dapat lebih dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Ia menambahkan, tantangan ke depan tidak ringan seiring dinamika global seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga potensi kenaikan harga energi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, terdapat empat kunci menuju negara maju, yakni konsistensi visi pembangunan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.

Bima juga menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, khususnya dalam program hilirisasi dan pembangunan infrastruktur yang kini diperkuat dengan fokus kesejahteraan masyarakat.

“Kekompakan adalah kunci untuk mempertahankan capaian yang sudah baik ini,” tegasnya.

Dalam arahannya, ia juga menyoroti penguatan implementasi program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang harus didukung tata kelola optimal mulai dari rantai pasok hingga distribusi kepada penerima manfaat seperti pelajar, ibu hamil, dan balita.

Selain itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dinilai penting dalam memperkuat ekonomi lokal yang terintegrasi dengan program MBG, terutama dalam penyediaan bahan pangan.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus terintegrasi dan berkelanjutan.

“Tema dan prioritas RKPD 2027 harus menjadi arah nyata pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kepri berkomitmen memperluas beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu, serta memperkuat pendidikan vokasi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pada sektor kesehatan, pemerintah akan mendorong program beasiswa kedokteran, peningkatan fasilitas rumah sakit, serta penguatan jaminan kesehatan daerah.

Di bidang ekonomi, fokus diarahkan pada penguatan UMKM, subsidi margin bunga nol persen, serta dukungan bagi petani dan nelayan.

Bima menegaskan, Musrenbang tidak boleh menjadi sekadar agenda formalitas, melainkan harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dan menghasilkan perencanaan yang selaras antara pusat dan daerah.

“Perencanaan pembangunan harus membuka ruang inovasi agar mampu menjawab tantangan ke depan,” katanya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah, program listrik desa “Kepri Terang”, penyediaan air bersih, serta penataan kawasan permukiman.

Ansar juga menyoroti capaian pembangunan daerah, di antaranya penurunan prevalensi stunting menjadi 15 persen serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 98,43 persen, sehingga Kepri meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kategori pratama.

Di sektor budaya, Pemprov Kepri terus mendorong revitalisasi Pulau Penyengat sebagai pusat sejarah bahasa Melayu, termasuk pembangunan museum dan monumen bahasa nasional.

Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, anggota DPD RI H. Dharma Setiawan, serta unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pada akhir kegiatan, Pemprov Kepri juga menyerahkan penghargaan kepada kabupaten/kota atas capaian kinerja dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengisyaratkan adanya potensi pengurangan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2027.

Langkah ini kemungkinan diambil untuk menjadi opsi menjaga stabilitas fiskal dan memenuhi mandat mandatori belanja daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman mengungkapkan bahwa wacana merumahkan tenaga PPPK tersebut telah menjadi pembahasan di tingkat legislatif, khususnya Komisi II DPR RI. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas keterbatasan ruang fiskal daerah.

"Tahun depan ada kemungkinan [merumahkan PPPK], karena sudah dirapatkan di Komisi II DPR RI," ujarnya kepada wartawan di Makassar, Kamis (26/3/2026).

Menurutnya, penyesuaian jumlah tenaga PPPK ini berkaitan erat dengan target efisiensi belanja pegawai. Berdasarkan ketentuan regulasi, pemerintah daerah diharuskan menekan porsi belanja pegawai agar tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan pada 2027 yaitu 30%.

Kondisi ini dianggap bisa mempengaruhi komponen belanja secara keseluruhan, salah satunya memicu peningkatan belanja infrastruktur agar mendekati angka ideal 40%.

Jufri mengakui bahwa setiap kebijakan memiliki dampak negatif, termasuk potensi meningkatnya angka pengangguran. Namun, dia menekankan bahwa pengambil kebijakan harus memilih alternatif yang memberikan manfaat paling luas bagi pembangunan daerah.

"Setiap kebijakan itu pasti ada plus-minusnya dengan memperhitungkan alternatif mana yang paling luas manfaatnya dan paling kecil risikonya. Kalau nanti dipilih untuk merumahkan PPPK, itu berarti kebijakan tersebut yang paling dianggap tepat untuk kondisi saat ini," jelasnya.

Saat ini jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sulsel sekitar 1.500 orang. Pihaknya tengah melakukan perhitungan mendalam dan sedang menyisir data untuk menentukan langkah yang paling minim risiko secara sosial maupun operasional.

Sebagai langkah mitigasi bagi para tenaga PPPK yang masih memenuhi syarat secara administratif dan usia, Pemprov mendorong mereka untuk ikut serta dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"PPPK yang masih bersyarat untuk jadi PNS, silakan mendaftar CPNS," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti perkembangan isu terkait Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud yang disorot publik karena menggunakan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar.

Pernyataan itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (28/2/2026). Budi menekankan setiap perencanaan belanja daerah harus dilakukan secara tepat dan terstruktur.

"Itu memang cukup ramai di media sosial dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya. Dalam konteks belanja daerah, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang, sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang terpenting adalah proses pengadaannya," kata Budi dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi mulai dari mekanisme pemilihan vendor hingga penentuan harga.

"Jadi memang pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi," ujarnya.

Oleh karena itu, setiap mekanisme harus dilihat secara komprehensif. Budi mengingatkan pentingnya pembelian barang di Kaltim sesuai kebutuhan sehingga pengeluaran dana tidak sia-sia agar bermanfaat bagi masyarakat.

Budi mengingatkan agar postur belanja sesuai perencanaan dengan mengedepankan mekanisme sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk juga soal kebutuhan, apakah barang dan jasa yang kita belanjakan atau pengadaannya, baik di kementerian/lembaga, maupun di pemerintah daerah, harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai juga butuhnya A, belanjanya B," jelasnya.

Mobil dinas gubernur Kaltim yang disorot adalah jenis sport utility vehicle (SUV) hybrid 3.000 cc. Setelah ramai diperbincangkan publik, pihak Pemprov Kaltim melalui Sekretaris Daerah Sri Wahyuni mengatakan pengadaan barang dilakukan dengan pertimbangan yang matang

Menurutnya, mobil tersebut memiliki spesifikasi mesin yang sesuai menunjang kinerja gubernur saat melakukan perjalanan ke daerah-daerah pelosok Kalimantan Timur karena kondisi medan jalan yang tidak bisa dijangkau kendaraan biasa.