Purbaya Akan Kirim Pegawai Bea Cukai ke Bandara Diduga Ilegal di Morowali
Purbaya heran mengapa bandara yang dikatakan memiliki izin namun tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait.
(Kompas.com) 28/11/25 14:25 53807
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik yang terjadi terkait bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kesalahan kebijakan dari otoritas pengawas bandara.
Purbaya heran mengapa bandara yang dikatakan memiliki izin namun tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
"Saya nggak ngerti kenapa nggak ada (Ditjen) Imigrasi dan Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ," katanya kepada awak media di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Berbayar belum mengetahui secara jelas Bagaimana kesalahan kebijakan tersebut. Namun menurutnya beroperasinya bandara yang dikelola oleh PT IMIP dimungkinkan karena adanya perlakuan khusus dari otoritas pengawas bandara.
Meski begitu, Menkeu Purbaya mengaku akan menurunkan personil nya untuk berkoordinasi dengan otoritas bandara yang dikelola oleh perusahaan kawasan Industri Morowali tersebut. Namun sebelum mengirimkan anak buahnya ke Sulawesi Tengah Ia juga tetap menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali.
“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu obyek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).
Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.
“Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang