REPUBLIKA.CO.ID, PALU – Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengatakan, penerbangan perdana Sriwijaya Air di Bandara Maleo Morowali, Sulawesi Tengah, merupakan momentum penting dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyampaikan, penerbangan tersebut merupakan jawaban atas harapan masyarakat Morowali dan Morowali Utara yang selama ini menginginkan akses transportasi udara yang lebih mudah dan terjangkau.

“Ini adalah doa masyarakat Morowali dan Morowali Utara yang hari ini terjawab. Dengan hadirnya Sriwijaya Air, akses transportasi udara kita semakin baik dan semakin terjangkau,” katanya dalam keterangannya di Palu, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan, peresmian pendaratan (landing) dan lepas landas (take off) perdana pesawat Sriwijaya Air di Bandara Maleo Morowali menjadi tonggak penting dalam meningkatkan pelayanan transportasi udara yang lebih terjangkau, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut dia, konektivitas udara yang semakin terbuka akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya masyarakat kerap mengeluhkan harga tiket pesawat yang mencapai hingga Rp 2 juta. Namun, dengan masuknya Sriwijaya Air, harga tiket kini dapat ditekan hingga sekitar Rp 900 ribu.

“Alhamdulillah, Sriwijaya mampu menekan harga tiket menjadi sekitar Rp900 ribu. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, pemerintah daerah juga mendorong penambahan rute penerbangan guna memperluas konektivitas wilayah.

Menurut dia, Morowali Utara mengusulkan rute langsung menuju Manado, sementara pihaknya mengusulkan penerbangan ke Palu serta penambahan jadwal ke Kendari.

"Untuk informasi, nanti Morowali Utara minta ada penerbangan sampai Manado. Nah, saya juga meminta ada penerbangan sampai Palu dan ditambah nanti akan ada penerbangan ke Kendari," ujarnya.

Ia mengatakan, pengembangan rute tersebut penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung arus investasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pihaknya tidak pernah mengizinkan Bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi bandara internasional.

Pernyataan ini Luhut sampaikan saat menjelaskan seluk beluk kawasan IMIP yang kembali menjadi perhatian publik setelah disorot Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

“Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di morowali atau weda bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Luhut mengakui, izin pembangunan bandara di kawasan industri pengolahan nikel itu diputuskan dalam rapat yang ia pimpin sendiri bersama sejumlah instansi terkait.

Adapun Luhut pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) yang turut terlibat dalam suksesi pembangunan IMIP.

Menurutnya, izin pembangunan bandara diterbitkan sebagai bentuk fasilitas kepada para investor.

Tindakan itu, kata dia, biasa dilakukan di negara seperti Vietnam dan Thailand.

“Jika mereka berinvestasi USD 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” ujar Luhut.

Purnawirawan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) itu mengatakan, bandara IMIP itu hanya melayani penerbangan domestik sehingga tidak memerlukan penjagaan petugas Imigrasi serta Bea dan Cukai.

“Memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” kata Luhut.

Bandara Morowali Disorot Menhan Sjafrie

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara.

Sjafrie yang juga pensiunan Jenderal Kopassus itu menilai operasi bandara tanpa penjagaan Imigrasi dan Bea Cukai itu bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.

Kementerian Pertahanan lalu mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara (AU) untuk menjaga bandara tersebut.

Beberapa waktu kemudian, terungkap bahwa status bandara internasional bandara IMIP itu telah dicabut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Keputusan itu diterbitkan pada 13 Oktober lalu atau sebelum persoalan “negara dalam negara” bandara IMIP menjadi sorotan.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Nursyamsi

Beberapa hari terakhir, Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menarik perhatian publik. Perbincangan tentang bandara yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi topik pembicaraan masyarakat dari warung kopi hingga para pejabat.

Bandara IMIP dicap sebagai bandara “gelap” lantaran dinilai tak memiliki perangkat memadai dan beroperasi seenaknya. Benarkah demikian? Ini penjelasannya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada Agustus 2025 terkait penetapan tiga bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara. Bandara itu yakni Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan status khusus tersebut, Bandara IMIP bisa melayani penerbangan langsung dari luar negeri maupun sebaliknya. Namun, sebelum melaksanakan penerbangan langsung internasional tersebut, Bandara IMIP wajib memenuhi ketentuan seperti berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, termasuk tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan di bandara tersebut.

Rupanya, hingga Oktober 2025 atau tiga bulan setelah mendapat status bandara khusus, IMIP tak mampu memenuhi syarat-syarat lanjutan sebagai bandara internasional. Alhasil, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status bandara khusus IMIP lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 pada 13 Oktober 2025.

Dengan begitu, Bandara IMIP belum melayani satu pun penerbangan internasional selama periode tersebut lantaran belum mengantongi persyaratan yang berlaku. Oleh karenanya, Bandara IMIP terikat pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang menyatakan pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearance) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance), dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Dengan demikian, penerbangan dari dan ke Bandara IMIP yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri. Di bandara internasional ini dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh instansi yang membidangi urusan Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan (CIQ).

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandara entry point tersebut, pesawat dapat melanjutkan penerbangan domestik ke Bandara IMIP. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Pesawat udara asing tidak bisa melakukan penerbangan langsung dari luar wilayah Indonesia ke Bandara IMIP karena dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia dan dapat dikenai tindakan pengusiran hingga force down oleh TNI AU. Begitu pula dengan pesawat udara asing yang akan meninggalkan Bandara IMIP menuju negara tujuan. Pesawat tersebut harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu keluar (exit point) penerbangan luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh CIQ sebelum meninggalkan Indonesia.

Apabila ada pesawat asing yang “bandel” melakukan penerbangan langsung dari Bandara IMIP ke luar wilayah Indonesia, AirNav Indonesia akan mengarahkan pesawat tersebut untuk terbang melalui bandara exit point terlebih dahulu, serta melaporkan kepada TNI AU dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pesawat udara asing yang melanggar ketentuan izin terbang (Flight Clearance) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhammad Nursyamsi

Beberapa hari terakhir, Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menarik perhatian publik. Perbincangan tentang bandara yang berada di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah itu menjadi topik pembicaraan masyarakat dari warung kopi hingga para pejabat.

Bandara IMIP dicap sebagai bandara “gelap” lantaran dinilai tak memiliki perangkat memadai dan beroperasi seenaknya. Benarkah demikian? Ini penjelasannya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi sempat mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada Agustus 2025 terkait penetapan tiga bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara. Bandara itu yakni Bandar Udara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Bandar Udara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan Bandar Udara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan status khusus tersebut, Bandara IMIP bisa melayani penerbangan langsung dari luar negeri maupun sebaliknya. Namun, sebelum melaksanakan penerbangan langsung internasional tersebut, Bandara IMIP wajib memenuhi ketentuan seperti berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, termasuk tersedianya personel dan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan di bandara tersebut.

Rupanya, hingga Oktober 2025 atau tiga bulan setelah mendapat status bandara khusus, IMIP tak mampu memenuhi syarat-syarat lanjutan sebagai bandara internasional. Alhasil, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status bandara khusus IMIP lewat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 pada 13 Oktober 2025.

Dengan begitu, Bandara IMIP belum melayani satu pun penerbangan internasional selama periode tersebut lantaran belum mengantongi persyaratan yang berlaku. Oleh karenanya, Bandara IMIP terikat pada Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia yang menyatakan pelaksanaan penerbangan yang dilakukan oleh pesawat udara asing wajib memiliki Izin Terbang (Flight Clearance) yang diterbitkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (Diplomatic Clearance), Mabes TNI (Security Clearance), dan Kementerian Perhubungan (Flight Approval).

Dengan demikian, penerbangan dari dan ke Bandara IMIP yang berasal dari luar negeri harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu masuk (entry point) penerbangan luar negeri. Di bandara internasional ini dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh instansi yang membidangi urusan Kepabeanan, Keimigrasian, dan Kekarantinaan (CIQ).

Setelah dilakukan pemeriksaan di bandara entry point tersebut, pesawat dapat melanjutkan penerbangan domestik ke Bandara IMIP. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Pasal 70 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Pesawat udara asing tidak bisa melakukan penerbangan langsung dari luar wilayah Indonesia ke Bandara IMIP karena dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan wilayah Indonesia dan dapat dikenai tindakan pengusiran hingga force down oleh TNI AU. Begitu pula dengan pesawat udara asing yang akan meninggalkan Bandara IMIP menuju negara tujuan. Pesawat tersebut harus terlebih dahulu melalui bandara internasional sebagai pintu keluar (exit point) penerbangan luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan penumpang, barang, dan kargo oleh CIQ sebelum meninggalkan Indonesia.

Apabila ada pesawat asing yang “bandel” melakukan penerbangan langsung dari Bandara IMIP ke luar wilayah Indonesia, AirNav Indonesia akan mengarahkan pesawat tersebut untuk terbang melalui bandara exit point terlebih dahulu, serta melaporkan kepada TNI AU dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, pesawat udara asing yang melanggar ketentuan izin terbang (Flight Clearance) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan dan denda administratif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik yang terjadi terkait bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kesalahan kebijakan dari otoritas pengawas bandara.

Purbaya heran mengapa bandara yang dikatakan memiliki izin namun tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Saya nggak ngerti kenapa nggak ada (Ditjen) Imigrasi dan Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ," katanya kepada awak media di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Dia belum mengetahui secara jelas Bagaimana kesalahan kebijakan tersebut.

Namun, menurutnya, beroperasinya bandara yang dikelola oleh PT IMIP dimungkinkan karena adanya perlakuan khusus dari otoritas pengawas bandara.

Meski begitu, Menkeu Purbaya mengaku akan menurunkan personil nya untuk berkoordinasi dengan otoritas bandara yang dikelola oleh perusahaan kawasan Industri Morowali tersebut. Namun sebelum mengirimkan anak buahnya ke Sulawesi Tengah Ia juga tetap menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali.

“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu obyek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.

“Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik yang terjadi terkait bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kesalahan kebijakan dari otoritas pengawas bandara.

Purbaya heran mengapa bandara yang dikatakan memiliki izin namun tidak dikoordinasikan dengan otoritas terkait seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Saya nggak ngerti kenapa nggak ada (Ditjen) Imigrasi dan Bea Cukai. Mungkin ada kesalahan kebijakan di situ," katanya kepada awak media di DPR RI, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Berbayar belum mengetahui secara jelas Bagaimana kesalahan kebijakan tersebut. Namun menurutnya beroperasinya bandara yang dikelola oleh PT IMIP dimungkinkan karena adanya perlakuan khusus dari otoritas pengawas bandara.

Meski begitu, Menkeu Purbaya mengaku akan menurunkan personil nya untuk berkoordinasi dengan otoritas bandara yang dikelola oleh perusahaan kawasan Industri Morowali tersebut. Namun sebelum mengirimkan anak buahnya ke Sulawesi Tengah Ia juga tetap menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.

Langkah ini diambil usai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut ada bandara tidak mempunyai perangkat negara di Morowali.

“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara (tersebut) sebagai salah satu obyek vital nasional,” kata Kapuspen Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Freddy memastikan bahwa TNI mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara.

“Saat ini, TNI telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan Pemda setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara yang beroperasi di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan,” ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap mengirim petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menjalankan operasional kepabeanan dan cukai di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Purbaya menilai terdapat kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali yang menjadi sumber awal polemik.

Dia pun mempertanyakan ketiadaan petugas imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut.

Maka dari itu, dia berpendapat perlu ada intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki permasalahan Bandara IMIP Morowali.

Dalam konteks itu, Purbaya yakin bisa mengatasi masalah kepabeanan dan cukai di Bandara IMIP Morowali bila memiliki akses berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

Namun, hingga sejauh ini, dia mengaku belum menerima arahan untuk mengambil peran dalam kasus Bandara IMIP Morowali.

“Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah memastikan bahwa Bandara IMIP Morowali di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan telah terdaftar di pemerintah.

Kepastian ini disampaikan menyusul polemik yang menyebut bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran otoritas negara.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyatakan Bandara IMIP Morowali sudah tercatat di Kemenhub dan berstatus resmi.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah untuk menegakkan aturan terhadap berbagai aktivitas di bandara tersebut.

Salah satunya terkait penambangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, melalui rekaman suara diterima di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada dugaan aktivitas penambangan ilegal.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai satgas dan sebagai Menteri ESDM, adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil.

Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto soal Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Bahlil berfokus pada dugaan aktivitas pertambangan ilegal di lokasi itu. Ia menegaskan pemerintah tetap akan memproses secara hukum jika ada aktivitas tambang ilegal di sekitar bandara itu.

"Arahan Bapak Presiden kepada kami, sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11).

Saat ditanya soal dugaan bandara ilegal di lokasi pertambangan nikel itu, ia tak mau bicara banyak. Menurutnya, hal itu bukan kewenangan Kementerian ESDM.

"Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya, tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan daripada menteri teknis," kata Bahlil.

Mulanya, bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi sorotan. Pihak perusahaan akhirnya berkomentar usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan ada bandara di Morowali yang tak punya perangkat negara.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara mereka yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah, secara resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kisruh tersebut. Ia menyarankan agar masalah tudingan bandara ilegal itu ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP," ucapnya dalam keterangan resmi IMIP.

Selain Bandara IMIP, ada lapangan udara lain di Morowali. Ini merujuk pada Bandar Udara Maleo yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Bandara Maleo atau Bungku disebut sebagai fasilitas penerbangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan dibangun dengan APBN/APBD. Bandara itu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan berstatus bandara umum dengan fasilitas runway 1.400 meter serta terminal sipil.

Aparat negara pun diklaim hadir penuh di bandara yang diresmikan Jokowi itu, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya buka suara soal Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport diduga ilegal.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan Bandara IMIP sudah mempunyai izin dan terdaftar sebagai bandara khusus di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Terdaftar, itu sudah terdaftar. Enggak mungkin bandara enggak terdaftar. Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada," kata Suntana saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11), dikutip dari detikfinance.

Lebih lanjut, Suntana juga membantah kabar tak ada petugas keamanan dari negara di bandara IMIP yang menyebabkan tidak ada pengawasan dari negara.

Ia mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap operasional bandara dan sudah ada pihak keamanan dari lintas sektor yang ditempatkan di sana.

"Terkait Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada otoritas bandara di sana. Jadi kita udah turun ke sana," tambahnya.

Sebelumnya, Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau IMIP Private Airport menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut ada bandara di Indonesia yang tidak mempunyai perangkat negara sama sekali.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sudah buka suara terkait pengelolaan bandara miliknya yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara tersebut secara resmi telah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedy dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Meski begitu, Dedy enggan menjelaskannya lebih lanjut dan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini kami menyarankan rekan media untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Badan otoritas bandara wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional bandara Imip," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari isu keberadaan bandara diduga ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara itu dilabeli ilegal karena dituding tidak memiliki perangkat negara. Sejumlah pihak menyoroti nihilnya keberadaan petugas Direktorat Jenderal Imigrasi hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai di lapangan udara tersebut.

"Kelihatannya seperti itu (bandara di Morowali tidak ada petugas Bea Cukai). Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak," kata Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Purbaya mendengar ada izin khusus sehingga bandara tersebut pada akhirnya disebut-sebut tidak memerlukan petugas Bea Cukai. Akan tetapi, ia menegaskan hal tersebut mesti dikonfirmasi pihak terkait, di mana bukan kewenangan Kementerian Keuangan.

Sang Bendahara Negara hanya menegaskan dirinya siap, jika bandara di Morowali itu memang butuh petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Kalau mau dikasih, ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak, kok. (Ditjen) Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi, pada dasarnya seperti itu. Kita siap, begitu ditugaskan, kita kirim orang (petugas Bea Cukai) ke sana," tuturnya.

Mulanya, bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu tertuduh. Pihak perusahaan akhirnya berkomentar usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan ada bandara di Morowali yang tak punya perangkat negara.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara mereka yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah, secara resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kisruh tersebut. Ia menyarankan agar masalah tudingan bandara ilegal itu ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP," ucapnya dalam keterangan resmi IMIP.

Selain Bandara IMIP, ada lapangan udara lain di Morowali. Ini merujuk pada Bandar Udara Maleo yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Bandara Maleo atau Bungku disebut sebagai fasilitas penerbangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan dibangun dengan APBN/APBD. Bandara itu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan berstatus bandara umum dengan fasilitas runway 1.400 meter serta terminal sipil.

Aparat negara pun diklaim hadir penuh di bandara yang diresmikan Jokowi itu, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengomentari isu keberadaan bandara ilegal yang diklaim berada di Morowali, Sulawesi Tengah.

Bandara itu dilabeli ilegal karena dituding tidak memiliki perangkat negara. Sejumlah pihak menyoroti nihilnya keberadaan petugas Direktorat Jenderal Imigrasi hingga Direktorat Jenderal Bea Cukai di lapangan udara tersebut.

"Kelihatannya seperti itu (bandara di Morowali tidak ada petugas Bea Cukai). Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya, harusnya ada apa enggak," kata Purbaya usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11).

Purbaya mendengar ada izin khusus sehingga bandara tersebut pada akhirnya disebut-sebut tidak memerlukan petugas Bea Cukai. Akan tetapi, ia menegaskan hal tersebut mesti dikonfirmasi pihak terkait, di mana bukan kewenangan Kementerian Keuangan.

Sang Bendahara Negara hanya menegaskan dirinya siap, jika bandara di Morowali itu memang butuh petugas Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

"Kalau mau dikasih, ya kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak, kok. (Ditjen) Imigrasi juga katanya ditelepon mau ngasih. Jadi, pada dasarnya seperti itu. Kita siap, begitu ditugaskan, kita kirim orang (petugas Bea Cukai) ke sana," tuturnya.

Mulanya, bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu tertuduh. Pihak perusahaan akhirnya berkomentar usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengeluarkan pernyataan ada bandara di Morowali yang tak punya perangkat negara.

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan bandara mereka yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah, secara resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Namun, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait kisruh tersebut. Ia menyarankan agar masalah tudingan bandara ilegal itu ditanyakan lebih lanjut ke pihak berwenang.

"Terkait hal ini, kami menyarankan rekan media untuk mengonfirmasi kepada Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar selaku pengawas operasional Bandara IMIP," ucapnya dalam keterangan resmi IMIP.

Selain Bandara IMIP, ada lapangan udara lain di Morowali. Ini merujuk pada Bandar Udara Maleo yang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019 lalu.

Bandara Maleo atau Bungku disebut sebagai fasilitas penerbangan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali dan dibangun dengan APBN/APBD. Bandara itu dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan berstatus bandara umum dengan fasilitas runway 1.400 meter serta terminal sipil.

Aparat negara pun diklaim hadir penuh di bandara yang diresmikan Jokowi itu, mulai dari pihak Imigrasi, Bea Cukai, hingga TNI/Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara mengenai polemik Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjelaskan status bandara tersebut yang menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari terakhir.

“Itu terdaftar, tidak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Tidak ilegal, itu ada izinnya,” ujar Suntana saat konferensi pers Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 dan Kesiapan Nataru 2025 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Suntana menyampaikan sejumlah kementerian dan lembaga terkait pun telah mengirimkan personel ke bandara tersebut. Ia memastikan tim dari Kementerian Perhubungan juga telah berada di bandara IMIP tersebut.

“Kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel di sana, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari otoritas bandara di sana, termasuk (karantina) hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” ucap Suntana.

Suntana memastikan pemerintah tetap melakukan sistem pengawasan di bandara IMIP. Ia menyebut pengiriman personel merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan di bandara khusus tersebut.

“Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang cara mengontrol sudah ada. Sistem pengawasan tetap dilaksanakan, kan pengawasan itu dengan cara macam-macam. Nah kemarin itu ditempatkan lagi beberapa petugas di sana,” kata Suntana.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara khusus menyoroti adanya “anomali” dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Ia menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.

Sjafrie menegaskan negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka maupun Morowali. Apalagi, ada kabar di Morowali, hasil tambang diangkut melalui pesawat.

Selama ini, kegiatan itu bisa berlangsung bebas karena Bea Cukai maupun Imigrasi tidak bisa masuk kawasan Bandara IMIP. Setelah berlangsung latihan TNI, Sjafrie berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ucap Sjafrie, menyiratkan perlunya mengontrol lalu lintas barang dan penumpang di Bandara IMIP yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer.