Airlangga Pastikan Kebijakan EUDR Uni Eropa Mundur ke 2027
Kebijakan Antideforestasi atau EUDR Uni Eropa ditunda hingga 2027, seiring perjanjian IEU-CEPA.
(Bisnis.Com) 01/12/25 13:32 56451
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan UU Antideforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang dicanangkan Uni Eropa atas produk-produk perkebunan, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kakao, kopi dan lainnya, akan ditunda hingga 2027.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penundaan tersebut seiring dengan perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah disepakati pada September 2025.
“Dengan kerja sama Indonesia ini, EU mengundurkan lagi Undang-undang EU deforestasi kemarin sudah dibawa ke parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin 2025, Senin (1/12/2025).
Menurut Airlangga, kondisi ini menjadi kemenangan bagi Indonesia yang merupakan bagian darilike minded countryatau negara-negara sepemikiran yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR.
Adapun, perjanjian dagang EUDR saat ini dalam tahap legal drafting dengan penerjemahan ke 24 bahasa dan akan dibahas di parlemen Uni Eropa.
“Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan dan mereka semua mendukung IEU-CEPA tersebut karena ini akan menjadi salah satu strategi terbesar,” jelasnya.
Pasalnya, dengan perjanjian tersebut sebanyak 90% produk Indonesia akan dikenakan tarif 0% untuk ekspor ke Eropa dan sebaliknya.
“Di IEU-CEPA ini sudah upgrade juga perjanjian digital sehingga perjanjian EU dengan Singapura itu kalah advance dengan perjanjian Indonesia ini karena klasternya sudah masuk,” terangnya.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama 1 tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.
MengutipBloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.
Keputusan untuk mengamendemen regulasi antideforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.