Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai prospek eksporminyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tetap terbuka meski kawasan tersebut bersiap menerapkan regulasi antideforestasi pada produk impor yang tertuang dalamEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan kebutuhan pasar Eropa terhadap minyak sawit Indonesia masih cukup besar sehingga prospek ekspor tetap terbuka meski regulasi baru segera diterapkan.

“Eropa membutuhkan minyak sawit Indonesia,” kata Eddy kepadaBisnis, Minggu (28/6/2026).

Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada Januari–April 2026 mencapai US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton. Nilai ekspor tersebut meningkat 11,15%, sedangkan volumenya tumbuh 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Eddy, meningkatnya ekspor minyak sawit ke Uni Eropa pada awal tahun ini didorong oleh permintaan yang memang sedang bertumbuh, terutama dari sektor industri.

Meski demikian, Eddy mengakui implementasi EUDR masih menyisakan tantangan bagi industri sawit nasional, terutama pada perkebunan rakyat. Menurutnya, hambatan utama terletak pada aspek legalitas lahan.

Dia menjelaskan bahwa perusahaan perkebunan sawit telah membatasi ekspansi menyusul pemberlakuan moratorium pada 2011. Pemerintah bahkan tidak lagi memberikan izin baru maupun pembukaan lahan bagi perusahaan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, perkebunan sawit milik masyarakat belum memiliki aturan moratorium serupa.

“Hambatan untuk EUDR utamanya di sawit rakyat yaitu masalah legalitas. Kalau sawit perusahaan sudah ada moratorium sejak 2011, bahkan dengan Inpres No. 5 Tahun 2019 untuk perusahaan tidak ada izin baru dan pembukaan lahan, tetapi untuk masyarakat tidak ada aturan moratorium,” ujarnya.

Kendati demikian, Eddy optimistis ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih berpeluang meningkat apabila Indonesia mampu memenuhi ketentuan EUDR. Selain itu, penyelesaian perundinganIndonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement(IEU-CEPA) juga dinilai dapat menjadi pendorong peningkatan ekspor.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah terus berupaya menyiapkan berbagai langkah agar ekspor minyak sawit Indonesia memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam EUDR. “Pemerintah terus berusaha agar ekspor minyak sawit comply dengan EUDR,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa masih tumbuh positif pada awal 2026 meski kawasan tersebut bersiap menerapkanEuropean Union Deforestation Regulation(EUDR).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Johni Martha mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa selama Januari—April 2026 masih menunjukkan tren pertumbuhan.

“Kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa pada periode Januari—April 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor tercatat sebesar US$1,51 miliar dengan volume 1,70 juta ton, meningkat masing-masing 11,15% dan 12,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” kata Johni kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, Johni menegaskan Uni Eropa bukan merupakan tujuan utama ekspor sawit Indonesia. Pangsa pasar kawasan tersebut terhadap total ekspor minyak sawit nasional masih sekitar 9,13%.

Di sisi lain, menurutnya, salah satu produk yang diperkirakan paling terdampak implementasi EUDR adalah refined palm oil (HS 15119020). Produk tersebut merupakan komoditas turunan sawit utama yang diekspor Indonesia ke Uni Eropa dengan kontribusi mencapai 22,03% terhadap total ekspor sawit Indonesia ke kawasan tersebut pada 2025.

Selain refined palm oil, berbagai produk turunan sawit lain, termasuk produk oleokimia, juga harus memenuhi ketentuan EUDR, terutama terkait sistem ketertelusuran (traceability) dan pembuktian bahwa produk tidak berasal dari lahan hasil deforestasi.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah terus memperkuat keberlanjutan industri sawit nasional melalui pengembangan sistem ketertelusuran serta peningkatan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan.

“Di saat yang sama, pemerintah Indonesia terus melakukan dialog dan komunikasi dengan Uni Eropa untuk memastikan implementasi EUDR berlangsung secara transparan, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kondisi dan kepentingan negara produsen, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Johni menjelaskan Kemendag memandang implementasi EUDR secara berimbang. Di satu sisi, regulasi tersebut menjadi momentum memperkuat tata kelola industri sawit nasional melalui penguatan legalitas lahan, sistem ketertelusuran rantai pasok, sertifikasi, hingga perlindungan lingkungan. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Namun, di sisi lain, dia mengingatkan persyaratan dalam EUDR, sepertidue diligence, geolokasi,traceability, dan pembuktian bebas deforestasi, berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan beban administrasi bagi pelaku usaha.

Dia menilai tantangan tersebut akan lebih berat bagi petani kecil yang masih memiliki keterbatasan dalam aspek pendataan, teknologi, maupun pembiayaan.

“Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar implementasi EUDR selaras dengan prinsip perdagangan yang adil, berkelanjutkan, mempertimbangkan kondisi negara produsen, serta tidak menjadi hambatan terselubung yang menghambat akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa,” lanjutnya.

Adapun, untuk menjaga akses pasar tersebut, pemerintah terus mengintensifkan diplomasi melalui berbagai pertemuan bilateral, forum teknis, dan mekanisme kerja sama lainnya.

Dalam berbagai forum tersebut, Indonesia meminta Uni Eropa memberikan kejelasan teknis mengenai penerapan EUDR, menyediakan masa transisi yang memadai, serta mengakui sistem keberlanjutan yang telah dibangun Indonesia.

Selain itu, di dalam negeri, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaku usaha melalui pengembangan sistemtraceability, penguatan legalitas lahan, pendataan petani, peningkatan sertifikasi keberlanjutan, hingga penguatan kapasitas eksportir dan petani sawit.

Lebih lanjut, isu akses pasar sawit juga terus dibahas dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) sebagai upaya menciptakan perdagangan yang lebih terbuka, adil, dan saling menguntungkan.

Siapkan Strategi

Di tengah tantangan implementasi EUDR, Kemendag juga menyiapkan strategi diversifikasi pasar ekspor. Johni menyebut, kawasan Asia Timur, Asia Selatan, serta sebagian Afrika dan Timur Tengah menjadi tujuan alternatif yang paling prospektif.

Berdasarkan dataExport Potential Mapdari International Trade Centre (ITC), potensi ekspor kelapa sawit Indonesia yang belum tergarap untuk berbagai produk, termasuk HS 151190, mencapai lebih dari US$10 miliar.

Data menunjukkan, Pakistan menjadi pasar dengan potensi terbesar sekitar US$944 juta, disusul China sebesar US$691 juta, Bangladesh US$522 juta, dan India US$232 juta.

Menurut Johni, besarnya potensi tersebut menunjukkan negara-negara Asia dapat menjadi pasar alternatif yang menjanjikan bagi ekspor sawit Indonesia.

“Oleh karena itu, penguatan akses pasar, peningkatan promosi dagang, serta optimalisasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tersebut menjadi strategi untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, termasuk Uni Eropa,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sucofindo (Persero) berkolaborasi dengan Testing, Inspection, and Certification (TIC) Council untuk memperkuat layanan sertifikasi halal hingga Environmental, Social, and Governance (ESG).

Direktur Utama Sucofindo Sandry Pasambuna mengatakan perseroan terlibat dalam agenda TIC Summit 2026 di Brussels, Belgia.

Dia menjelaskan momentum tersebut menjadi upaya memperkuat kesiapan dalam mendukung kebutuhan pasar global, khususnya pada aspek halal, ESG, serta implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Kami terus memperkuat layanan sertifikasi dan assurance yang mendukung ekosistem halal global, meningkatkan sistem verifikasi dan traceability untuk implementasi EUDR, serta menghadirkan layanan TIC yang mampu membantu dunia usaha memenuhi tuntutan keberlanjutan dan kepatuhan global secara lebih terukur dan terpercaya,” kata Sandry dalam keterangannya, dikutip Jumat (22/5/2026).

Pada tahun ini, lanjutnya, pembahasan forum berfokus pada peran industri TIC dalam mendukung agenda keberlanjutan global, penguatan transparansi rantai pasok, transisi energi, hingga implementasi berbagai regulasi internasional yang terus berkembang.

Dia menambahkan bahwa partisipasi Sucofindo dalam forum internasional ini menjadi langkah strategis dalam memperluas kolaborasi global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem perdagangan dan industri berkelanjutan dunia.

Sucofindo juga turut mendukung kepengurusan baru TIC Council, termasuk penguatan peran global board member dalam mendorong kolaborasi serta pengembangan industri TIC.

Menurutnya, penguatan posisi di level internasional ini juga sejalan dengan transformasi Sucofindo menuju perusahaan TIC kelas dunia yang tidak hanya berperan sebagai conformity assessment body, tetapi juga strategic assurance partner dalam mendukung perdagangan global dan pembangunan berkelanjutan.

“Melalui penguatan kolaborasi internasional dan harmonisasi standar global, Sucofindo terus mendorong peningkatan daya saing nasional sekaligus mempertegas posisi Indonesia dalam ekosistem industri dan perdagangan dunia,” pungkasnya.

TIC Council merupakan asosiasi global industri Testing, Inspection, and Certification yang menjadi forum strategis bagi perusahaan TIC dunia dalam mendorong harmonisasi standar, kepatuhan, keamanan, keberlanjutan, dan penguatan kepercayaan dalam rantai perdagangan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke Uni Eropa akibat isu lingkungan dinilai belum akan mengguncang harga secara signifikan dalam jangka pendek, tetapi berisiko menekan nilai ekspor dan posisi Indonesia dalam jangka panjang.

Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Farras Farhan menilai penurunan ekspor ke kawasan Eropa saat ini bersifat sementara dan tidak akan berdampak besar terhadap harga, mengingat permintaan domestik masih kuat.

Selain itu, struktur pasar ekspor Indonesia juga tidak bergantung pada Eropa sebagai tujuan utama.

“Risikonya kecil, karena pengimpor terbesar bukan dari Eropa dan permintaan domestik masih besar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan pasokan juga cenderung terbatas karena banyak tanaman sawit memasuki fase peremajaan, sehingga menahan potensi kelebihan suplai.

Dengan kondisi tersebut, harga tandan buah segar (TBS) diperkirakan hanya berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi tetap memiliki prospek positif ke depan.

Meski demikian, tantangan struktural mulai terlihat dari sisi pasar global.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya menilai berkurangnya impor CPO di Uni Eropa bukan sekadar fenomena sementara, melainkan bagian dari pergeseran jangka panjang akibat penerapan regulasi keberlanjutan seperti aturan antideforestasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).

“Ini bukan fluktuasi sementara, tetapi transformasi pasar global yang menuntut standar keberlanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, kendala utama terletak pada kesiapan rantai pasok domestik, khususnya petani kecil yang belum memenuhi standar ketelusuran dan legalitas. Kondisi ini berpotensi menggerus nilai ekspor meskipun volume tetap terjaga.

Pasalnya, Uni Eropa merupakan pasar premium yang memberikan harga lebih tinggi dibandingkan pasar alternatif. Ketika akses ke pasar tersebut menyusut, ekspor berpotensi bergeser ke pasar nonpremium seperti India dan China dengan harga lebih rendah.

“Volume bisa tetap naik, tetapi nilainya bisa stagnan atau turun karena kehilangan premium pricing,” katanya.

Di sisi lain, pengalihan pengiriman ke pasar lain juga berisiko memicu tekanan harga akibat diskon yang diminta pembeli. Dampak ini akan paling terasa di tingkat petani melalui penurunan harga TBS, seiring dengan transmisi langsung dari harga global.

Afaqa menilai risiko kehilangan posisi strategis di pasar global cukup besar jika Indonesia tidak segera menyesuaikan standar keberlanjutan, terlebih dengan posisi Uni Eropa sebagai penentu tren global. Standar yang diterapkan oleh kawasan tersebut berpotensi diikuti negara lain.

Jika tidak diantisipasi, Afaqa memandang sebagian rantai pasok, terutama petani kecil, berisiko tersisih dari pasar global.

Sebaliknya, pelaku industri mulai merespons dengan mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO dan ISPO untuk menjaga akses pasar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) mengeluarkan skema akreditasi terbaru kepada lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendukung daya saing sawit nasional.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Y. Kristianto Widiwardono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan skema akreditasi ini mencakup seluruh rantai nilai industri kelapa sawit, mulai dari sektor perkebunan, industri hilir, hingga usaha bioenergi.

“Skema ini menjadi pengembangan penting karena mengintegrasikan penerapan standar secara menyeluruh dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi, sehingga mampu meningkatkan konsistensi, kredibilitas, dan pengakuan hasil sertifikasi di tingkat global,” kata Kristianto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa penguatan sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan pasar internasional, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasok kelapa sawit.

Ia menilai, hal ini juga sekaligus menyikapi permintaan pasar global, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menjadi tantangan bagi Indonesia.

EUDR mewajibkan setiap produk salah satunya kelapa sawit yang masuk ke pasar global, khususnya Uni Eropa, terbukti bebas dari deforestasi setelah tahun 2020.

Tantangan ini, lanjut Kristianto, menjadi krusial mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa negara sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan petani di berbagai daerah.

“Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya, baik di dalam negeri maupun di tingkat global,” ujar dia.

Namun demikian, Kristianto menegaskan bahwa EUDR juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan adalah ISPO, sebagai sistem sertifikasi nasional yang memastikan kegiatan usaha sawit berjalan sesuai prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

“Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, pemerintah memperluas cakupan ISPO dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri pengolahan dan usaha bioenergi,” kata Kristianto.

Sistem sertifikasi ISPO juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya untuk sektor usaha perkebunan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 untuk sektor industri hilir, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 untuk sektor usaha bioenergi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat langkah diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan EUDR melalui pendekatan diplomasi yang terukur.

Kebijakan EUDR, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai.

Namun demikian, tambahnya EUDR tidak berlaku untuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan oleh Uni Eropa.

Diskriminasi tersebut dapat dinilai sebagai alat Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi produsen minyak sawit seperti Indonesia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," katanya.

Dia menegaskan jika tidak disikapi dengan baik, hambatan non-tarif akan memberi dampak negatif kepada kinerja ekspor nasional hingga terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Faisal, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia, termasuk memastikan kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian dalam memenuhi standar EUDR.

Ditambahkannya, salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.

Untuk itu dia menekankan, kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka IEU-CEPA harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau Uni Eropa ingin memastikan komoditas yang masuk ke kawasan itu legal dan tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi, mereka harus membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa memenuhi standar tersebut," katanya.

Faisal menyatakan kebijakan EUDR dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, khususnya dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan produksi komoditas sebaiknya tidak lagi mengandalkan ekspansi lahan, melainkan melalui strategi intensifikasi.

Ia menegaskan bahwa diplomasi perdagangan yang kuat serta reformasi tata kelola sektor perkebunan bisa menjadi kunci agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing ekspor di tengah peningkatan tuntutan standar keberlanjutan global.

"Kita perlu meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dan untuk meningkatkan produktivitas perlu ada program alternatif atau strategi alternatif yaitu dengan intensifikasi, termasuk peremajaan," katanya.

Salah satu program strategis terkait peremajaan sektor perkebunan yang dimiliki Indonesia adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan oleh BPDP. Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Pada 2026 BPDP menargetkan percepatan penyaluran PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare, sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas, hingga dinamika regulasi global seperti EUDR.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa secara formal menyetujui penundaan selama satu tahun penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) pada Kamis (18/12/2025), setelah sehari sebelumnya memperoleh persetujuan Parlemen Eropa.

“Langkah ini merespons kekhawatiran yang disampaikan negara anggota dan para pemangku kepentingan terkait beban administratif serta kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan agar EUDR dapat berjalan efektif,” ujar Dewan Uni Eropa dalam pernyataan resminya. Persetujuan formal ini sekaligus menuntaskan tahapan hukum terakhir agar penundaan tersebut sah secara hukum.

Mengutip Reuters, EUDR merupakan regulasi pertama di dunia yang diterapkan untuk menekan deforestasi melalui pembatasan impor. Dalam aturan ini, Uni Eropa melarang impor sejumlah komoditas seperti kakao, minyak kelapa sawit, kedelai, kayu hingga daging sapi yang terindikasi memicu alih fungsi hutan. Regulasi tersebut mewajibkan eksportir asing menyerahkan pernyataan uji tuntas (due diligence) untuk membuktikan bahwa produk mereka tidak berkontribusi terhadap perusakan hutan.

Awalnya dijadwalkan berlaku mulai Desember 2024, EUDR dirancang sebagai pilar utama agenda hijau Uni Eropa. Brussel sebelumnya telah menunda implementasinya selama satu tahun, tetapi langkah tersebut belum meredakan penolakan dari kalangan industri dan mitra dagang, termasuk Brasil, Indonesia, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini menilai kepatuhan terhadap aturan EUDR akan meningkatkan biaya dan menekan ekspor mereka ke Eropa.

Berdasarkan regulasi Uni Eropa yang telah direvisi, perusahaan besar kini diwajibkan mematuhi EUDR mulai 30 Desember 2026. Sementara itu, perusahaan kecil dengan omzet di bawah 10 juta euro yang memproduksi komoditas terdampak akan menyusul mulai 30 Juni 2027.

Uni Eropa mengusulkan penundaan kedua kalinya pada September lalu dengan alasan kekhawatiran atas kesiapan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan regulasi tersebut.

Di sisi lain, perusahaan-perusahaan pangan global seperti Nestlé, Ferrero, dan Olam Agri sebelumnya memperingatkan bahwa penundaan lebih lanjut berisiko memperparah kerusakan hutan di tingkat global.

Kebijakan EUDR sendiri ditujukan untuk menghentikan sekitar 10% deforestasi dunia yang dipicu oleh konsumsi Uni Eropa terhadap barang impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa pada Rabu menyetujui kesepakatan untuk menunda pemberlakuan undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun hingga Desember 2026. Keputusan ini meloloskan salah satu tahapan hukum terakhir sebelum penundaan tersebut resmi menjadi undang-undang.

Mengutip Reuters, parlemen menyetujui penundaan dengan dukungan 405 anggota dalam pemungutan suara tersebut, sementara 242 menolak dan 8 lainnya abstain.

Meski demikian, penundaan ini masih memerlukan persetujuan formal dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diperkirakan akan mengesahkan kesepakatan tersebut tanpa perubahan dalam pekan ini.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Negosiator Uni Eropa akhirnya sepakat menunda penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun atau menjadi Desember 2026, sekaligus melonggarkan sejumlah persyaratan yang selama ini menuai kritik karena dianggap terlalu birokratis dan berpotensi menghambat arus perdagangan.

Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa yang mewakili negara-negara anggota mencapai kesepakatan awal mengenai amandemen EUDR dalam sebuah pertemuan di Brussel, Belgia pada Kamis (4/12/2025).

Mengutip Bloomberg, penundaan yang disetujui para negosiator itu dua kali lebih lama daripada usulan awal Komisi Eropa. Amandemen EUDR juga menghilangkan kebutuhan masa tenggang tambahan enam bulan yang sebelumnya diminta oleh lembaga eksekutif UE tersebut.

Regulasi EUDR dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang terkait dengan impor komoditas utama ke kawasan tersebut, mulai dari kedelai, kopi, daging sapi hingga kakao dan minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai penolakan luas dari berbagai negara produsen serta pelaku industri di Eropa. Gelombang penolakan pun membuat para pembuat kebijakan Uni Eropa berada di bawah tekanan untuk merevisi. Aturan EUDR sebelum revisi sendiri mulanya direncanakan berlaku pada akhir tahun ini.

“Tujuan [amandemen] adalah menyederhanakan penerapan aturan yang ada dan menunda pemberlakuannya agar para pelaku usaha, pedagang, serta otoritas memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan,” demikian pernyataan Dewan Uni Eropa.

Kesepakatan sementara ini masih harus mendapatkan persetujuan resmi dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota sebelum kemudian diterbitkan dalam EU Official Journal untuk dapat berlaku sebagai hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis Uni Eropa akan menunda implementasi Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) hingga 2027.

Sebagai informasi, EUDR bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang diimpor ke atau diekspor dari pasar UE tidak lagi berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi hutan secara global.

Menurutnya, penundaan EUDR akan terbuka setelah disepakatinya perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada 23 September lalu.

"Dengan kerjasama Indonesia ini (I-EU CEPA), EU mengundurkan lagi undang-undang EUDR yang kemarin sudah dibawa ke Parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027," ujar Airlangga saat Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Airlangga menyebut, apabila usulan ini diputuskan, maka akan menguntungkan bagi Indonesia dan sejumlah negara lain yang menentang pengimplementasian aturan ini.

Sebab, sejak pertama kali diuraikan pada 2019, regulasi tersebut telah menimbulkan banyak kekhawatiran dan pertentangan dari berbagai kalangan dan negara karena proses pembahasannya dinilai tidak melibatkan negara-negara penghasil dari komoditas yang diatur dalam ketetapan EUDR tersebut, yakni kayu (timber), sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan cattle.

Selain itu, EUDR juga tidak memperhatikan kondisi kemampuan setempat, seperti petani kecil, peraturan negara produsen yang berdaulat, seperti ketentuan skema sertifikasi sawit yang berkelanjutan, hingga ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.

"Ini juga kemenangan Indonesia karena Indonesia adalah like-minded country yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR," ucapnya.

Sebagai informasi, EUDR awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada akhir tahun 2024, tetapi ditunda selama satu tahun atas permintaan Komisi untuk memberi perusahaan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kewajiban kepatuhannya.

Pada September 2025, Komisi Eropa mempertimbangkan untuk mengusulkan penundaan satu tahun yang kedua karena kekhawatiran bahwa sistem IT yang ada saat ini tidak akan memadai untuk menangani beban data yang dibuat oleh regulasi baru tersebut.

Namun, pada Oktober, proposal resmi Komisi mempertahankan rencana untuk memberlakukan EUDR pada akhir tahun ini, tetapi memperkenalkan masa tenggang penegakan selama enam bulan, dan memberi perusahaan kecil hingga akhir 2026 untuk mulai mematuhi regulasi tersebut.

Kini, Dewan UE mengusulkan penundaan implementasi EUDR secara signifikan, dengan menetapkan batas waktu baru pada akhir 2026 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2027 untuk perusahaan kecil.

Penentuan akhir nasib EUDR ini akan diputuskan minggu depan sebelum tanggal implementasi regulasi, yakni 30 Desember.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan kebijakan UU Antideforestasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) yang dicanangkan Uni Eropa atas produk-produk perkebunan, termasuk minyak kelapa sawit (CPO), kakao, kopi dan lainnya, akan ditunda hingga 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penundaan tersebut seiring dengan perjanjian perdagangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah disepakati pada September 2025.

“Dengan kerja sama Indonesia ini, EU mengundurkan lagi Undang-undang EU deforestasi kemarin sudah dibawa ke parlemen dan diusulkan mundur sampai 2027,” kata Airlangga dalam agenda Rapimnas Kadin 2025, Senin (1/12/2025).

Menurut Airlangga, kondisi ini menjadi kemenangan bagi Indonesia yang merupakan bagian darilike minded countryatau negara-negara sepemikiran yang memimpin untuk memperbaiki undang-undang dari EUDR.

Adapun, perjanjian dagang EUDR saat ini dalam tahap legal drafting dengan penerjemahan ke 24 bahasa dan akan dibahas di parlemen Uni Eropa.

“Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan dan mereka semua mendukung IEU-CEPA tersebut karena ini akan menjadi salah satu strategi terbesar,” jelasnya.

Pasalnya, dengan perjanjian tersebut sebanyak 90% produk Indonesia akan dikenakan tarif 0% untuk ekspor ke Eropa dan sebaliknya.

“Di IEU-CEPA ini sudah upgrade juga perjanjian digital sehingga perjanjian EU dengan Singapura itu kalah advance dengan perjanjian Indonesia ini karena klasternya sudah masuk,” terangnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama 1 tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

MengutipBloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamendemen regulasi antideforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa (UE) menyetujui usulan penundaan penerapan regulasi antideforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) selama satu tahun bagi perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut.

Mengutip Bloomberg, persetujuan ini menjadi salah satu perubahan kebijakan signifikan yang mencerminkan upaya pelonggaran persyaratan EUDR, setelah regulasi tersebut memicu protes dari berbagai mitra dagang utama UE.

Keputusan untuk mengamandemen Regulasi Deforestasi blok tersebut dicapai dalam pemungutan suara yang diikuti anggota parlemen di Strasbourg, Prancis, pada Rabu (26/11/2025). Penundaan yang disetujui sejalan dengan posisi yang telah disepakati negara-negara anggota dalam pertemuan pekan lalu.

Penundaan ini juga dua kali lebih panjang daripada usulan awal Komisi Eropa, yakni selama enam bulan. Penundaan sekaligus menghapus kebutuhan masa tenggang tambahan selama enam bulan yang sebelumnya diajukan oleh otoritas eksekutif UE.

Regulasi EUDR pada dasarnya dirancang untuk menekan praktik deforestasi yang berkaitan dengan impor komoditas ke kawasan Uni Eropa. Beberapa produk yang disasar mencakup kedelai, kopi, kakao, daging sapi hingga minyak sawit.

Namun, regulasi ini menuai kritik, baik dari negara-negara anggota maupun mitra dagang UE karena dianggap menimbulkan beban administratif berlebihan dan ketidaksiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratannya.

Adapun untuk tahap selanjutnya, perwakilan negara-negara anggota dan parlemen akan melakukan perundingan guna merumuskan bentuk final dari regulasi tersebut. Jika tidak diamandemen hingga akhir tahun, regulasi dalam bentuk saat ini akan tetap berlaku pada akhir Desember 2025, sehingga mendorong kebutuhan mendesak untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sementara itu, amandemen akan membuat implementasi EUDR ditunda hingga Desember 2026 untuk korporasi besar dan Juni 2027 untuk perusahaan skala kecil.