RI Bidik Swasembada Telur & Daging Ayam, Pengusaha Wanti-Wanti Hal Ini
Pemerintah menargetkan swasembada telur dan daging ayam pada 2026. Pengusaha mendukung, namun menyoroti ketimpangan akses bagi peternak kecil dan biaya input tinggi.
(Bisnis.Com) 11/12/25 18:21 69595
Bisnis.com, JAKARTA — Peternak menilai target swasembada telur dan daging ayam pada 2026 yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dapat tercapai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menilai target swasembada daging ayam relatif bisa dicapai dalam waktu dekat.
“Untuk mencapai target swasembada daging ayam menurut hemat kami bisa, mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Seperti saat ini misalnya, sampai akhir tahun ada stok kurang lebih 12% setara 400.000-an ton,” kata Sugeng kepadaBisnis, Kamis (11/12/2025).
Bahkan menurutnya, target pemerintah tidak berlebihan. “Saya kira masuk akal dan tidak susah target yang dicanangkan pemerintah terkait rencana swasembada di tahun 2026,” ujarnya.
Adapun, pemerintah mematok target produksi daging ayam sebesar 1,1 juta ton untuk dapat mencapai swasembada. Menurut Sugeng, pelaku usaha siap memenuhi kebutuhan tersebut selama perencanaan dilakukan secara matang.
Industri, sambung dia, telah memiliki kapasitas yang memadai mulai dari ketersediaan anak ayam (DOC) hingga sarana produksi lainnya. Meski demikian, Gopan menilai aspek pemerataan usaha patut menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, Sugeng menyebut dominasi pelaku besar dalam budidaya ayam broiler yang saat ini mencapai 80%. Kondisi tersebut membuat peternak kecil kesulitan mendapatkan akses terhadap DOC.
Dia menilai, ketimpangan tersebut justru dapat membahayakan keberlanjutan industri, terlebih ketika pemerintah mendorong permintaan melalui program MBG yang akan digeber pada 2026 mendatang dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
“Jika berlarut-larut maka akan ada ketimpangan, ini ironi. Jangan sampai justru menimbulkan gap antara yang besar dan yang kecil. Bahkan yang kecil akses untuk mendapatkan pendapatan dari sektor ini tertutup,” ujarnya.
Maka dari itu, Gopan meminta pemerintah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 (Permentan 10/2024) yang mengatur pembagian porsi budidaya ayam broiler, yakni 50% untuk pelaku besar dan 50% untuk pelaku kecil atau UMKM.
Aturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan struktur industri yang lebih berkeadilan dan memastikan peternak kecil tetap memiliki ruang ekonomi.
Namun, Sugeng menegaskan pelaku usaha mendukung penuh program swasembada pemerintah. “Kami dukung program swasembada daging ayam dan ini realistis, juga harus ada peningkatan kesejahteraan pelaku atau peternak,” terangnya.
Di samping itu, Sugeng mengungkap tantangan terbesar menuju swasembada terletak pada akses input produksi, terutama DOC dan harga bahan pakan seperti jagung. Biaya input yang tinggi akan berdampak langsung pada biaya produksi serta harga jual ayam di tingkat konsumen.
Untuk itu, Sugeng menyebut pemerintah harus memastikan harga-harga material pakan jagung tidak tinggi.
Fokus Genjot Telur-Daging Ayam
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo akan menggalakkan swasembada telur dan daging ayam pada 2026. Langkah ini sekaligus untuk mendukung program MBG.Kendati begitu, pemerintah tetap mempertahankan swasembada beras dan jagung pada tahun depan.
“Tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan produksi swasembada telur dan ayam, dan sapi sebetulnya,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).
Nantinya, pemerintah akan memfokuskan pada komoditas telur dan daging ayam di sentra produksi di luar Pulau Jawa. Hal ini mengingat selama ini pasokan telur dan ayam mayoritas dipasok dari Pulau Jawa.
“Itu [telur dan ayam] keinginan Presiden adalah supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu punya ketahanan pangan sendiri, khususnya untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua terkait kebutuhan MBG yang diprediksi nanti adashortage,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut dia, akan mengintegrasikan peternakan di 13 provinsi di luar Pulau Jawa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan peternak lokal untuk menggenjot produksi telur dan ayam dalam negeri.
#swasembada-telur #swasembada-daging-ayam #swasembada-2026 #program-mbg #peternak-ayam-nasional #produksi-daging-ayam #industri-ayam-broiler #ketimpangan-peternak #peraturan-menteri-pertanian #harga-pa