Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penurunan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) emas pada periode pertama Juli 2026 terjadi akibat menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

HPE emas turun 5,36 persen ke 135.512,62 dolar AS per kilogram dari 143.190,64 dolar AS per kilogram pada periode kedua Juni 2026. HR emas juga turun menjadi 4.214,92 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.453,73 dolar AS per t oz. Selama periode pengumpulan data, HPE emas turun sebesar 5,36 persen.

"Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar AS dan meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan hal tersebut telah mendorong investor mengalihkan investasinya dari emas ke instrumen keuangan dengan potensi imbal hasil yang lebih menarik.

Selain itu, kebijakan suku bunga yang masih berada pada level tinggi turut menekan harga emas karena komoditas tersebut tidak memberikan imbal hasil berupa bunga maupun dividen.

Pada akhirnya, lanjut Tommy, investor cenderung beralih ke instrumen investasi berbunga yang menawarkan tingkat pengembalian lebih pasti.

Peralihan investasi ini kemudian berdampak pada melemahnya permintaan emas di pasar global. Sementara itu, pasokan emas yang tetap terjaga di tengah penurunan permintaan memicu koreksi harga emas di pasar internasional dan berdampak pada turunnya HPE serta HR emas.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan HPE dan HR emas merupakan hasil koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi, termasuk masukan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KENDARI - Ratusan warga memadati pelataran Eks MTQ Kendari, Sulawesi Tenggara , Selasa (30/6/2026), untuk mengikuti Gerakan Pangan Murah yang digelar DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam kegiatan bertema "Partai Perindo Selalu Hadir di Tengah dan Hati Masyarakat" itu, warga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ketua DPW Partai Perindo Sultra Ferry Irawan mengatakan, program tersebut merupakan bentuk komitmen Partai Perindo untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah tingginya harga sejumlah komoditas.



"Gerakan Pangan Murah ini merupakan salah satu program Partai Perindo untuk membantu masyarakat Sulawesi Tenggara mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Ferry.

Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dengan Bulog Sulawesi Tenggara dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari.

Ferry menambahkan, program Gerakan Pangan Murah tidak hanya dilaksanakan di Kota Kendari, tetapi juga akan digelar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Selain itu, DPW Partai Perindo Sultra juga berencana membagikan elpiji subsidi 3 kilogram sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui program tersebut, Partai Perindo berharap dapat terus hadir memberikan solusi bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi diprediksi menyumbang inflasi sebesar 0,25 persen, namun pihaknya optimis tingkat inflasi terjaga di kisaran 1,5-3,5 persen.

Ia menyampaikan, harga BBM nonsubsidi masih akan berfluktuasi sebagai dampak dari rambatan dinamika geopolitik global, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengalami kenaikan hingga Rp4 ribu per liter, sementara Dexlite dan Pertamina Dex mengalami penurunan sekitar Rp3 ribu per liter.

“Tentunya (harga BBM nonsubsidi) ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25 persen kepada inflasi,” kata Aida dalam konferensi pers daring “Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Juni 2026” di Jakarta, Kamis.

Selain kenaikan harga bahan bakar, ia juga menyoroti adanya potensi imported inflation akibat kenaikan harga komoditas global, misalnya pupuk, akibat ketegangan geopolitik yang masih berlanjut di sejumlah wilayah.

Namun, pihaknya optimis harga pupuk masih dapat terjaga karena stok produksi dalam negeri yang masih mencukupi kebutuhan para petani.

Di samping dinamika geopolitik, Aida menuturkan bahwa tingkat inflasi domestik juga dipengaruhi oleh cuaca yang saat ini memasuki musim kemarau yang dapat memberikan dampak terhadap harga-harga komoditas bergejolak (volatile food), termasuk pangan.

Untuk mengatasi inflasi pangan, ia menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

“Dengan hal itu semua, memang proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1 persen. Jadi paling tinggi (inflasi) kita (di level) 3,5 (persen). Ini masih dalam target-target tersebut,” tutur Aida S. Budiman.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyampaikan inflasi volatile food pada Mei 2026 mengalami lonjakan menjadi 6,24 persen year-on-year (yoy), sementara inflasi tahunan secara keseluruhan tercatat sebesar 3,08 persen yoy.

Ia mengatakan, dampak inflasi volatile food sangat terasa di beberapa daerah. Pihaknya mencatat, tingkat inflasi di 25 provinsi masih berada dalam rentang sasaran, tapi tingkat inflasi di 13 provinsi lainnya sudah mulai melewati batas.

“Seperti di Papua Barat (tingkat inflasi sebesar) 5,94 persen, kemudian di Aceh 5,12 persen, kemudian di Kalimantan Tengah juga 4,55 persen,” ucap Ricky.

Ia menyatakan, komoditas pangan merupakan penyumbang andil inflasi terbesar akibat adanya kenaikan harga hortikultura, cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit.

Pihaknya bersama 46 kantor perwakilan Bank Indonesia pun bersinergi dengan pemerintah daerah melalui TPIP, TPID, dan Program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) untuk menekan dampak inflasi tersebut.

“(Upaya) ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga pangan di berbagai daerah,” ujar Ricky Gozali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendukung usulan Perum Bulog menghadirkan program Beras Kita Premium untuk membantu menjaga stabilitas harga beras premium.

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Amran menyampaikan dukungan tersebut menanggapi rencana Bulog mengembangkan beras Kita Premium sebagai alternatif guna meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Amran, langkah tersebut merupakan inisiatif yang baik karena dapat memperluas pilihan beras berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi pangan.

"Oh itu (usulan program Beras Kita Premium dalam menstabilkan harga beras premium) bagus tuh. Bagus," katanya Amran.

Ia bahkan mendorong Bulog untuk memproduksi beras premium dalam jumlah lebih besar agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan nasional.

Amran menilai kehadiran produk beras premium dari Bulog berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

"Justru Bulog harus buat beras premium sebanyak banyaknya," ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, Amran tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai skema tersebut.

"Nanti kita diskusi besok. Kan kita ketemu lagi di (Kementerian) Pertanian besok," kata Amran singkat sebelum meninggalkan kompleks DPR RI.

Adapun Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/10).

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Rizal usai rapat.

Program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Rizal menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg. Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ucap Rizal.

Program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Selanjutnya masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) dan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk menjaga ketahanan pangan serta mengendalikan tingkat inflasi agar tetap berada pada rentang target 1,5-3,5 persen.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali menyatakan bahwa ketahanan pangan yang baik, termasuk dengan terjaganya stok dan harga komoditas pangan, dapat menekan kenaikan inflasi.

“Dengan tekanan harga yang tetap terkendali, daya beli masyarakat dapat terlindungi dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga," kata Ricky P. Gozali dalam seminar bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Emas" di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan pihaknya mendorong produktivitas, memperlancar distribusi, dan menjaga stabilitas harga pangan melalui implementasi GPIPS.

Sementara insentif KLM diharapkan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan hilirisasi pangan.

Ricky menyampaikan, ketidakpastian situasi global memberikan tantangan bagi pasokan pangan nasional, mulai dari volatilitas harga komoditas, pembatasan ekspor, hingga kenaikan biaya logistik dan impor.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun turut mendorong kenaikan harga pangan impor dan sarana produksi pertanian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan diperlukan inovasi pertanian dari sektor hulu untuk meredam inflasi harga pangan, mengingat komoditas volatile food sangat rentan terhadap perubahan musim dan cuaca.

Pihaknya pun telah mengembangkan sejumlah varietas padi unggulan dengan produktivitas di atas 10 ton per hektar yang tahan banjir, kekeringan, dan lahan asin untuk mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketersediaan varietas unggul yang tahan cuaca ekstrem diharapkan dapat menstabilkan pasokan komoditas pokok dan mencegah lonjakan harga," ujar Arif Satria.

Terkait pengelolaan pasokan, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yudhi Harsatriadi Sandyatma menyampaikan bahwa intervensi lapangan terus digencarkan melalui sinergi erat dengan BI dalam koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/D).

Hingga awal Juni 2026, Gerakan Pangan Murah (GPM) telah digelar lebih dari 5.200 kali di 36 provinsi. Selain itu, 2.890 Kios Pangan telah dioperasikan di seluruh Indonesia.

Dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi juga datang dari dunia usaha.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mulyadi Jayabaya menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mendorong penguatan rantai pasok domestik dan harmonisasi regulasi pusat-daerah yang selama ini dinilai menghambat investasi di sektor pangan.

“Kami datang membawa solusi, investasi, dan kesiapan untuk bergerak bersama,” ucap Mulyadi Jayabaya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan cold chain atau rantai pendingin menjadi langkah penting untuk menekan gejolak harga pangan hortikultura terutama cabai yang berulang setiap tahun.

Eliza mengatakan komoditas hortikultura seperti cabai memiliki karakteristik cepat rusak atau highly perishable sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang lebih kuat.

“Penguatan cold storage (ruang penyimpanan dingin) dan cold chain logistics (sistem logistik rantai dingin) memiliki urgensi tingkat tertinggi dalam memutus siklus fluktuasi harga hortikultura,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tanpa teknologi penyimpanan yang memadai, daya simpan cabai segar hanya bertahan beberapa hari sehingga harga mudah anjlok saat panen raya dan melonjak ketika pasokan menipis.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian pada 2023 mencatat kerugian pascapanen hortikultura di Indonesia mencapai sekitar 14 persen per tahun.

Ia menjelaskan pola tersebut membuat harga pangan hortikultura di Indonesia cenderung cepat naik, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan intensitas yang berbeda.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah pada awal Juni 2026 masih berada di kisaran Rp84.400 per kilogram (kg) di tingkat pedagang eceran nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit merah juga bergerak fluktuatif dari kisaran Rp54.700 per kg pada awal Mei menjadi lebih dari Rp84 ribu per kg menjelang Idul Adha.

“Ini fenomena klasik volatile food Indonesia yang cepat naiknya, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan variasi intensitas,” ujar dia.

​​​​​​​Eliza menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena komoditas seperti cabai ditanam mayoritas oleh petani skala kecil, memiliki umur simpan pendek, dan sangat sensitif terhadap cuaca serta hama penyakit.

Selain itu, sentra produksi yang ia nilai terkonsentrasi dan rantai distribusi yang panjang ke berbagai daerah turut meningkatkan risiko penyusutan pasokan selama pengiriman.

Menurut Eliza, kondisi hortikultura berbeda dengan beras yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam skala besar.

“Cabai berbeda dengan beras, karena ada CBP dan SPHP skala besar. Sementara cabai tidak memiliki buffer stock yang kuat,” katanya.

​​​​​​​​​​​​​​Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun dan mengembangkan cold chain nasional, termasuk untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Sementara itu, pemerintah melalui Perum Bulog tengah membangun 100 gudang pangan nasional untuk memperkuat penyimpanan dan penyerapan komoditas pangan di berbagai daerah.

Program tersebut ditujukan mendukung stabilisasi pasokan pangan dan penguatan infrastruktur pascapanen dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Eliza menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada beras dan jagung, tetapi juga diarahkan pada komoditas hortikultura yang lebih rentan mengalami gejolak harga akibat keterbatasan rantai pendingin seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Coldstorage yang terintegrasi di sentra produksi dan pasar induk dinilai dapat berfungsi sebagai penyangga pasokan karena mampu memperpanjang umur simpan hortikultura lebih lama saat produksi melimpah.

“Keberadaan cold storage terintegrasi di pasar induk dan sentra produksi akan berfungsi sebagai penyangga pasokan,” katanya.

Kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia pada 2022 juga menunjukkan penguatan sistem penyimpanan dan distribusi pangan dapat membantu mengurangi kehilangan pangan hortikultura secara signifikan.

WRI mencatat penggunaan peti selama pengangkutan mampu mengurangi kehilangan produk sayur dan buah hingga 87 persen.

Dengan demikian, pasokan dapat dikeluarkan kembali ke pasar saat terjadi penurunan produksi atau kenaikan permintaan, terutama pada periode hari besar dan cuaca ekstrem.

Selain rantai pendingin, Eliza juga menilai pemerintah perlu memperkuat sistem data dan prakiraan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam waktu nyata, prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta permintaan pasar.

“Perlu ada sistem data dan forecasting yang terintegrasi antara produksi real-time, prakiraan cuaca BMKG, dan permintaan pasar agar gejolak harga hortikultura tidak terus berulang setiap tahun,” kata Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 1,43 persen pada Mei 2026 dibandingkan April 2026 (month-to-month/mtm) karena naiknya harga angkutan udara serta harga pangan seperti minyak goreng, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, hingga beras.

"Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,06 pada Mei 2025 menjadi 111,83 pada Mei 2026," kata Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati dalam konferensi pers di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Herum mengatakan inflasi di Jatim bulan lalu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya bahan baku industri yang diperoleh dari impor, serta kenaikan harga berbagai produk berbahan plastik yang memberikan tekanan pada harga sejumlah komoditas mulai dari peralatan elektronik dan hingga air minum kemasan.

Selain itu, dinamika harga pangan juga mempengaruhi inflasi pada Mei yaitu terbatasnya pasokan pada sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, dan bawang sehingga mendorong terjadinya tekanan harga.

"Di sisi lain, pasokan daging dan telur ayam ras cenderung tercukupi walaupun permintaan menurun dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Secara rinci, untuk angkutan udara mengalami inflasi 5,04 persen dengan andil 0,07 persen, minyak goreng inflasi 3,96 persen dengan andil 0,05 persen, bawang merah inflasi 11,5 persen dengan andil 0,05 persen, cabai rawit inflasi 10,02 persen dengan andil 0,04 persen, dan cabai merah inflasi 31,93 persen dengan andil 0,04 persen.

Berikutnya, beras mengalami inflasi 0,67 persen dengan andil 0,03 persen, laptop/notebook inflasi 2,98 persen dengan andil 0,03 persen, bahan bakar rumah tangga inflasi 1,47 persen dengan andil 0,02 persen, dan air kemasan inflasi 1,3 persen dengan andil 0,02 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti emas perhiasan 3,09 persen, telur ayam ras 6,16 persen, daging ayam ras 2,4 persen, dan bawang putih 4,58 persen.

Dengan terjadinya inflasi pada Mei maka inflasi tahun ke tahun (yoy) Mei 2026 terhadap Mei 2025 tercatat sebesar 3,49 persen, sedangkan inflasi tahun kalender yaitu Mei 2026 terhadap Desember 2025 yaitu 1,43 persen.

Dari 11 kabupaten/kota di Jawa Timur keseluruhannya mengalami inflasi dengan tertinggi dialami Surabaya sebesar 0,37 persen dan terendah dialami Kota Probolinggo sebesar 0,03 persen sedangkan daerah lain seperti Madiun inflasi 0,35 persen, Kediri 0,35 persen, dan Bojonegoro 0,29 persen.

Kemudian Jember 0,19 persen, Tulungagung 0,19 persen, Malang 0,18 persen, Banyuwangi 0,18 persen, Gresik 0,17 persen, dan Sumenep 0,16 persen.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari dul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali meski dunia menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional.

"Kalau kita bicara kondisi harga pangan, kita harus bersyukur dengan situasi global dunia hari ini yang tidak menentu, tapi kondisi neraca pangan kita secara nasional masih cukup kuat," kata Maino dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah hari raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen.

Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif.

"Memang yang menjadi catatan kita bersama itu distribusi, karena sentra-sentra produksi belum merata di semua wilayah dan periode (panen) waktunya tentunya juga berbeda-beda antarwilayah," jelas Maino.

Dalam pantauan Bapanas, per 29 Mei atau 2 hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen. Misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram (kg) yang telah turun tipis 0,19 persen dari seminggu sebelumnya.

Sementara bawang merah Rp47.185 per kg dari HAP tertinggi Rp41.500 per kg. Cabai merah keriting Rp60.638 per kg dari HAP maksimal di Rp55.000 per kg.

Namun daging ayam ras di Rp38.385 per kg dan telur ayam ras Rp 29.469 per kg. Keduanya masih di bawah level HAP.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mengawasi harga pangan di tingkat konsumen, tetapi juga menjaga keseimbangan kepentingan produsen agar harga tetap menguntungkan petani dan pelaku usaha pangan dalam negeri.

"Semua harus kita lindungi, karena produsen kita juga harus mendapatkan harga yang wajar agar mereka tetap semangat berproduksi. Produksi juga penting karena selama ini kita bicara gejolak harga seolah-olah di tingkat konsumen saja," jelas Maino.

Intervensi dari pemerintah menyasar keduanya. Salah satunya komoditas beras, di tingkat produsen dilakukan melalui penyerapan panen dengan harga yang baik Rp6.500 per kg. Kemudian penyaluran beras SPHP untuk di tingkat konsumen.

Pada program SPHP beras, total realisasi sejak Januari sampai Mei 2026 telah mencapai 507 ribu ton. Terdiri 221 ribu ton di Januari dan Februari yang merupakan perpanjangan SPHP beras tahun 2025. Sementara 286 ribu ton merupakan realisasi Maret sampai Mei yang merupakan SPHP beras tahun 2026.

"Kemudian penyaluran jagung SPHP yang penting juga untuk para peternak karena hari ini situasinya harga pakan, komponen pakan sedang tinggi," tambah Maino.

Program intervensi pangan lainnya berupa bantuan pangan beras dan minyak goreng. Sampai akhir Mei, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan kepada 15,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target 33,2 juta KPM.

Intervensi lainnya yakni gerakan pangan murah (GPM). Yang mana hingga akhir Mei telah terlaksana 5.037 kali di 417 kabupaten/kota. Capaian itu jauh melebihi realisasi GPM Januari-Mei 2025 yang dicatat Bapanas di angka 3.482 kali.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat. Menurutnya porsi impor pangan pokok strategis saat ini hanya berkisar 4 hingga 5 persen.

Amran menyebut sekitar 96 persen kebutuhan pangan nasional dipenuhi dari produksi dalam negeri. Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan sektor pertanian nasional dalam menjaga pasokan pangan masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah berkomitmen terus menekan ketergantungan impor melalui percepatan produksi domestik.

Sejak tahun 2025, Indonesia menyetop impor beras umum dan jagung pakan. Komitmen tersebut dipastikan terus dilanjutkan pada tahun 2026 yang diupayakan dapat dilakukan bagi komoditas gula konsumsi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pengamat pertanian dan pangan, Khudori menilai pemenuhan bahan baku pangan yang saat ini sebagian masih didatangkan dari luar atau impor akan terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang saat ini tengah terjadi. Ia menerangkan, sejumlah komoditas pangan saat ini masih didatangkan dari impor.

Khudori mencontohkan, misalnya gandum sebagai bahan baku mie instan, roti, tepung terigu dan lain sebagainya, masih 100% impor, gula industri masih impor sekitar 3-3,5 juta ton per tahun.

Selain itu kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe yang dijual di pasar, lebih dari 80% impor. Bawang putih sebagai bumbu dapur yang umum digunakan seluruh dapur, 98% masih impor. Kemudian daging sapi hampir setengah kebutuhan nasional impor, susu sekitar 80 persen. Garam industri juga sepenuhnya masih impor.

Indonesia Impor Pangan hanya 5% dari 11 Komoditas



Menurutnya pelemahan nilai tukar menjadi shock tambahan bagi nasib harga jual produk akhir pangan, baik untuk masyarakat di kota maupun di desa. Konflik yang terjadi di timur tengah saat ini membuat importir harus mengeluarkan uang lebih besar untuk mendatangkan barang ke Indonesia maupun.

Sebab menurut Khudori konflik di Timur Tengah yang saat ini masih berlangsung menjadi shock pertama bagi harga pangan . Memberikan dampak terhadap biaya transportasi laut, premis asuransi pengiriman, hingga adanya tambahan biaya untuk ongkos logistik impor.

Sementara di satu sisi, importir perlu menukarkan dolar untuk membeli dan mendatangkan komoditas dari luar. Ketika harga dollar sedang menguat, maka perlu lebih banyak rupiah yang ditukarkan sebelum membeli komoditas tersebut.

Pemerintah Tambah Impor Sapi 180 Ribu Ekor Tahun Ini, Daging Beku Dikurangi



"Memang ketika rupiah mengalami depresiasi, pukulannya jadi dua kali karena barang impor dibayar dalam mata uang asing. Memang benar masyarakat desa tidak menggunakan dolar, tetapi dampak tidak langsung tetap kena," ujar Khudori saat dihubungi MNC Portal, Minggu (17/5/2026).

Khudori mengatakan, ada beberapa dampak yang dihadapi oleh sektor pertanian dari pelemahan nilai tukar dan konflik yang terus berlangsung di timur tengah. Seperti biaya belanja Bahan Bakar Minyak atau BBM alat mesin pertanian menjadi meningkat karena pemerintah menaikkan harga BBM industri mengikuti harga minyak dunia.

Belanja BBM yang meningkat tadi, kemudian membuat ongkos distribusi hasil pertanian juga ikut mengalami kenaikan. Sebab perusahaan perlu mempertimbangkan margin dan cash flow untuk menyikapi beban biaya operasi yang dikeluarkan.

"Kalau stabilitas nilai tukar lebih terjaga dan volatilitasnya tidak terlalu tinggi, itu sebenarnya bisa menjadi bantalan menghadapi gejolak di Timur Tengah. Itu menunjukkan fondasi ekonomi domestik kita perkuat," kata Khudori.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut penguatan dolar Amerika Serikat (AS) telah memicu penurunan harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas untuk periode kedua Mei 2026.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis. HPE emas ditetapkan sebesar 150.555,29 dolar AS per kilogram, turun 1,72 persen dari sebelumnya yang sebesar 153.194,87 dolar AS per kilogram. Kemudian, HR emas turun menjadi 4.682,80 dolar AS per troy ounce (t oz) dari 4.764,90 dolar AS per t oz.

"Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi oleh penguatan dolar AS. Kemudian, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang meningkatkan daya tarik aset berbunga dibandingkan emas sebagai aset (non-yield asset), turut memicu turunnya HPE dan HR emas," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana.

Tommy menjelaskan, selama periode pengumpulan data, harga emas turun sebesar 1,72 persen. Harga emas kini memasuki fase koreksi dan konsolidasi yang mendorong aksi ambil untung (profit taking) oleh investor setelah sempat menguat pada periode sebelumnya.

Penetapan HPE dan HR emas dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1343 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk periode 15-31 Mei 2026.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral (ESDM) yang mengacu pada London Bullion Market Association (LBMA).

Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026