Bisnis.com, JAKARTA – Di kandang-kandang ayam petelur yang tersebar dari Blitar, Lampung, Kendal hingga Sidrap, ada harapan baru yang mulai tumbuh bersamaan dengan bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak hanya diproyeksikan menjadi mesin besar pemenuhan gizi nasional, tetapi juga diharapkan menjadi penyangga baru ekonomi peternak rakyat yang selama bertahun-tahun hidup di tengah gejolak harga pakan dan fluktuasi harga telur.

Pemerintah kini berusaha memastikan bahwa miliaran butir telur yang kelak masuk ke piring anak-anak sekolah Indonesia tidak berasal dari impor atau rantai pasok besar yang terpusat, melainkan dari kandang-kandang lokal di sekitar daerah penerima manfaat. Di balik kebijakan itu, tersimpan pertaruhan besar: apakah MBG mampu menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus solusi gizi nasional?

Ketika kebutuhan protein hewani menjadi perhatian utama dalam program tersebut, telur muncul sebagai komoditas strategis. Harganya relatif terjangkau, distribusinya luas, mudah diolah, dan memiliki kandungan gizi tinggi. Namun di sisi lain, meningkatnya kebutuhan telur dalam skala nasional juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan produksi, distribusi, stabilitas harga, hingga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis sejak awal dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat daerah.

Karena itu, BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengutamakan bahan pangan hasil produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur yang menjadi salah satu sumber protein utama dalam menu MBG.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ucapnya di Jakarta, Jumat (13/5/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan arah besar kebijakan pemerintah: rantai pasok pangan MBG tidak boleh terpusat hanya pada pemasok besar nasional. Pemerintah ingin uang yang berputar dari program itu juga menghidupkan ekonomi desa, koperasi peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.

Dengan cakupan penerima manfaat yang diproyeksikan mencapai puluhan juta orang, MBG akan membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah sangat besar setiap hari. Dalam konteks telur, kebutuhan nasional berpotensi melonjak signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi telur ayam ras nasional pada 2024 mencapai sekitar 6,5 juta ton. Sentra terbesar produksi telur berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, data Kementerian Pertanian menunjukkan konsumsi telur masyarakat Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, konsumsi telur nasional diperkirakan mencapai lebih dari 7 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya, sehingga pemerintah melihat ruang peningkatan konsumsi protein hewani masih sangat besar.

Dalam konteks itu, MBG dinilai dapat menjadi katalis baru peningkatan konsumsi protein masyarakat sekaligus menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak.

Dadan menjelaskan, bahkan jika mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau pemasok sendiri, sumber bahan pangan tetap diharapkan berasal dari produksi peternak di wilayah masing-masing.

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Kebijakan tersebut juga disebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar kebutuhan telur dalam Program MBG dipenuhi dari produksi dalam negeri.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," sambungnya.

Telur Sebagai Simbol Protein Murah dan Efektif

Di banyak negara, telur kerap disebut sebagai sumber protein paling murah dan paling mudah dijangkau. Kandungan proteinnya tinggi, mengandung vitamin penting, serta mudah diterima berbagai kelompok usia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebut telur sebagai salah satu sumber protein hewani paling efisien karena memiliki kandungan asam amino esensial lengkap. Satu butir telur ayam mengandung sekitar 6 gram protein dan berbagai mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin D, vitamin B12, kolin, hingga selenium.

Dalam konteks Indonesia, telur memiliki keunggulan lain: produksinya tersebar luas dan relatif dekat dengan pusat konsumsi.

Karena itu, pemerintah melihat telur sebagai komponen penting dalam menu MBG.

Dadan mengatakan Presiden juga meminta agar konsumsi telur lebih sering dimasukkan dalam menu program.

Namun, pemerintah tidak menetapkan satu pola menu nasional yang seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi.

"BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal," ucap Dadan.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat kondisi pangan setiap daerah berbeda-beda. Di wilayah pesisir misalnya, sumber protein bisa berasal dari ikan. Di daerah sentra peternakan ayam, telur dapat menjadi menu utama. Sementara di beberapa wilayah timur Indonesia, bahan pangan lokal seperti sagu dan umbi-umbian juga dapat menjadi bagian dari komposisi makanan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap MBG tidak mematikan keragaman pangan lokal. Sebaliknya, program itu diharapkan menjadi instrumen penguatan pangan berbasis daerah.

Menjaga Harga di Tingkat Peternak

Di luar isu gizi, Program MBG juga mulai dilihat sebagai instrumen stabilisasi harga produk peternakan.

Selama bertahun-tahun, peternak ayam petelur di Indonesia hidup dalam siklus fluktuasi harga yang tajam. Ketika produksi melimpah dan permintaan turun, harga telur di tingkat peternak bisa jatuh jauh di bawah biaya produksi. Situasi itu beberapa kali memicu protes peternak di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Indonesia saat ini sudah mencapai swasembada bahkan surplus untuk komoditas daging ayam dan telur.

Menurutnya, MBG justru dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga.

“Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sedang ekspor ke beberapa negara,” katanya.

Data Pinsar Petelur Nasional menunjukkan harga telur di tingkat peternak dalam beberapa tahun terakhir sering bergerak di bawah harga acuan pemerintah.

Kenaikan harga jagung sebagai bahan baku pakan juga menjadi tekanan berat bagi peternak rakyat. Biaya pakan sendiri menyumbang sekitar 70% dari total biaya produksi telur ayam ras.

Ketika harga jagung naik sementara harga telur jatuh, margin keuntungan peternak bisa terkikis bahkan berubah menjadi kerugian.

Karena itu, hadirnya permintaan besar dan relatif stabil dari program pemerintah dinilai bisa menciptakan kepastian pasar.

“Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air. Karena sebelum ada program ini, harga di tingkat peternak itu sangat fluktuatif," tuturnya.

Agung mengungkapkan Kementerian Pertanian bahkan sudah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memastikan penyerapan produk peternak lokal dilakukan oleh SPPG.

"Bahkan belakangan ini, baru saja kami juga kemarin mengadakan pertemuan dengan seluruh asosiasi, termasuk kami mengundang juga Deputi dari BGN, dan saya sudah bersurat langsung juga dengan Deputi Penyaluran dan Distribusi BGN untuk meminta agar SPPG-SPPG yang ada saat ini, pertama melakukan penyerapan khususnya dari peternak-peternak yang ada di sekitarnya," imbuhnya.

Berdasarkan data paparan “Proyeksi Neraca Pangan Sampai Dengan Juni 2026” dari Kementerian Pertanian, komoditas beras diperkirakan memiliki ketersediaan sebesar 31,880 juta ton, sementara kebutuhan nasional mencapai 15,486 juta ton. Dengan demikian, surplus beras diproyeksikan mencapai 16,394 juta ton dan dikategorikan dalam kondisi swasembada.

Selain beras, pemerintah juga mencatat surplus pada sejumlah komoditas strategis lainnya. Jagung diproyeksikan surplus 4,972 juta ton, gula konsumsi 863.000 ton, cabai besar 58.000 ton, dan cabai rawit 88.000 ton.

Untuk komoditas peternakan, daging ayam diperkirakan surplus 930.000 ton dan telur ayam surplus 524.000 ton. Pemerintah bahkan membuka peluang ekspor pada beberapa komoditas tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan setelah berhasil mencapai swasembada beras, kini Indonesia juga swasembada telur ayam ras, daging ayam serta jagung pakan.

Amran menyatakan bahwa Indonesia semakin memperkuat swasembada pangan nasional, khususnya pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok strategis berupa sumber karbohidrat dan protein. Capaian ini menegaskan bahwa produksi pangan dalam negeri telah mampu menopang kebutuhan konsumsi nasional tanpa ketergantungan pada impor.

"Pangan kita ini sudah swasembada pangan, protein dan karbohidrat. Jadi pangan yang dibutuhkan tubuh itu protein dan karbohidrat. Kita sudah swasembada hari ini," kata Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta pada Selasa (7/4/2026).

Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini menyebitkan berbagai pangan pokok strategis yang telah mencapai level swasembada antara lain beras, telur ayam ras, dan daging ayam serta jagung pakan. Keempat komoditas tersebut merupakan sumber karbohidrat dan protein serta pendukung produksi sumber protein hewani.

Pencapaian swasembada karbohidrat dan protein tersebut termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Sementara itu, untuk daging ayam ras dan telur ayam ras juga swasembada. Sepanjang 2025 tidak ada importasi karena produksi dalam negeri masih melampaui kebutuhan konsumsi nasional.

"Produksi daging ayam ras 4,29 juta ton dengan konsumsi setahun 4,12 juta ton. Untuk produksi telur ayam ras 6,54 juta ton dengan konsumsi setahun 6,47 juta ton," jelasnya.

Kondisi tanpa impor juga ada di jagung pakan. Setelah tahun 2024 sempat ada impor jagung pakan, sepanjang 2025 dipastikan tidak ada impor lagi. Produksi jagung pakan kadar air 14% sepanjang 2025 berada di 16,16 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 15,23 juta ton.

Amran menuturkan masih ada lagi beberapa pangan pokok strategis yang sudah tidak bergantung pada importasi. Bahkan dia menyebut Indonesia sudah menjadi eksportir bagi kebutuhan pasar global.

"Bawang merah, gula konsumsi, cabai, juga sudah. Bahkan ada yang ekspor, yakni minyak goreng. Kita termasuk ekspor terbesar dunia. Kita yang mensuplai dunia. Jadi semua ini sudah swasembada dan ditambah ikan, sudah ada pangan kita. Kalau yang belum itu kedelai, bawang putih, susu, daging," jelasnya.

Menurut Amran, visi swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto merupakan kunci utama dalam mengantisipasi krisis akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim.

"Untuk menangani krisis, kalau tidak ditangani dari sejak dilantik Bapak Presiden, tidak terjadi hari ini. Kita bisa berantakan hari ini. Empat tahun rencana awal swasembada, begitu presiden melihat ada geopolitik yang memanas, apapun caranya, satu tahun. Jadi, ini luar biasa satu tahun swasembada dan stok cadangan beras kita insya Allah bulan ini 5 juta ton," ungkapnya.

Adapun, berdasarkan laporan Bapanas, cadangan pangan pemerinah (CPP) Per 7 April 2026, dalam bentuk beras telah mencapai 4,6 juta ton dan telah melampaui rekor stok pada tahun sebelumnya yang pernah berada di angka 4,2 juta ton.

Sementara untuk stok CPP lainnya, Bapanas mencatat jagung pakan ada 177.000 ton, minyak goreng 122.000 kiloliter, dan gula konsumsi 48.000 ton. Kemudian daging sapi 8.000 ton, daging kerbau 3.000 ton, daging ayam ras 39 ton, dan telur ayam ras 7 ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak menyebut swasembada telur dan daging ayam sudah dilakukan secara terukur untuk memastikan kecukupan pasokan, sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Peternak Layer Nasional (PLN) Musbar Mesdi menilai semua persiapan untuk mencapai swasembada terhadap kedua komoditas ini telah dilakukan sejak 2024 silam.

Adapun, persiapan yang dimaksud mencakup regulasi hulu hingga hilir, pengendalian supply-demand, hingga kalkulasi kebutuhan Grand Parents Stock (GPS) untuk ayam pedaging dan ayam petelur.

Untuk itu, dia menyebut pasokan telur dan daging ayam selalu terjaga untuk kebutuhan MBG maupun masyarakat luas, sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.

“Lonjakan SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang akan hadir ke depan bisa terukur. Dan kami pelaku usaha mencoba menyesuaikan dan beradaptasi cepat karena ada support penuh dari pemerintah,” kata Musbar kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan meski swasembada telur dan ayam telah tercapai, harga kedua komoditas ini di tingkat konsumen tetap tinggi imbas biaya logistik yang mahal, biaya pakan yang terus naik, serta dominasi segelintir perusahaan besar.

Eliza menuturkan tantangan utama adalah distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga dan disparitas antar daerah.

“Mayoritas produksi ayam dan telur berada di Pulau Jawa. Ketika didistribusikan ke daerah lain, mengingat biaya logistik kita masih tinggi, harganya jadi mahal di konsumen,” kata Eliza kepada Bisnis.

Dia menyebut struktur pasar ayam dan telur yang oligopolistik juga ikut memengaruhi harga lantaran 2–3 perusahaan besar yang hampir menguasai 80% volume perdagangan. Perusahaan ini, lanjut dia, sangat menentukan harga di tingkat konsumen.

Menurut Eliza, kenaikan harga telur yang melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) terjadi karena biaya produksi naik, sementara penyesuaian HAP relatif lambat dibanding kenaikan harga riil di masyarakat.

Dia menjelaskan, komponen terbesar dalam biaya produksi telur adalah pakan dan DOC (Day Old Chick) dan pakan memakan 60% dari total biaya produksi. Sementara itu, rata-rata harga jagung pipil kering terus merangkak menjadi Rp6.400 per kilogram pada Oktober 2025.

Selain itu, Eliza juga menyoroti mekanisme pasar jagung yang cenderung tidak sehat dan rentan dikontrol pemain besar.

“Pabrik pakan skala besar [integrator] menyerap sebagian besar jagung lokal dan melakukan stok untuk mengamankan kelangsungan operasi mereka. Akibatnya, peternak mandiri kesulitan membeli jagung, dan jika ada, harganya relatif mahal. Ini jelas berpengaruh pada harga akhir,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Peternak menilai target swasembada telur dan daging ayam pada 2026 yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dapat tercapai untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan) Sugeng Wahyudi menilai target swasembada daging ayam relatif bisa dicapai dalam waktu dekat.

“Untuk mencapai target swasembada daging ayam menurut hemat kami bisa, mengacu pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Seperti saat ini misalnya, sampai akhir tahun ada stok kurang lebih 12% setara 400.000-an ton,” kata Sugeng kepadaBisnis, Kamis (11/12/2025).

Bahkan menurutnya, target pemerintah tidak berlebihan. “Saya kira masuk akal dan tidak susah target yang dicanangkan pemerintah terkait rencana swasembada di tahun 2026,” ujarnya.

Adapun, pemerintah mematok target produksi daging ayam sebesar 1,1 juta ton untuk dapat mencapai swasembada. Menurut Sugeng, pelaku usaha siap memenuhi kebutuhan tersebut selama perencanaan dilakukan secara matang.

Industri, sambung dia, telah memiliki kapasitas yang memadai mulai dari ketersediaan anak ayam (DOC) hingga sarana produksi lainnya. Meski demikian, Gopan menilai aspek pemerataan usaha patut menjadi perhatian pemerintah.

Pasalnya, Sugeng menyebut dominasi pelaku besar dalam budidaya ayam broiler yang saat ini mencapai 80%. Kondisi tersebut membuat peternak kecil kesulitan mendapatkan akses terhadap DOC.

Dia menilai, ketimpangan tersebut justru dapat membahayakan keberlanjutan industri, terlebih ketika pemerintah mendorong permintaan melalui program MBG yang akan digeber pada 2026 mendatang dan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

“Jika berlarut-larut maka akan ada ketimpangan, ini ironi. Jangan sampai justru menimbulkan gap antara yang besar dan yang kecil. Bahkan yang kecil akses untuk mendapatkan pendapatan dari sektor ini tertutup,” ujarnya.

Maka dari itu, Gopan meminta pemerintah menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 (Permentan 10/2024) yang mengatur pembagian porsi budidaya ayam broiler, yakni 50% untuk pelaku besar dan 50% untuk pelaku kecil atau UMKM.

Aturan tersebut dinilai penting untuk menciptakan struktur industri yang lebih berkeadilan dan memastikan peternak kecil tetap memiliki ruang ekonomi.

Namun, Sugeng menegaskan pelaku usaha mendukung penuh program swasembada pemerintah. “Kami dukung program swasembada daging ayam dan ini realistis, juga harus ada peningkatan kesejahteraan pelaku atau peternak,” terangnya.

Di samping itu, Sugeng mengungkap tantangan terbesar menuju swasembada terletak pada akses input produksi, terutama DOC dan harga bahan pakan seperti jagung. Biaya input yang tinggi akan berdampak langsung pada biaya produksi serta harga jual ayam di tingkat konsumen.

Untuk itu, Sugeng menyebut pemerintah harus memastikan harga-harga material pakan jagung tidak tinggi.

Fokus Genjot Telur-Daging Ayam

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan Presiden Prabowo akan menggalakkan swasembada telur dan daging ayam pada 2026. Langkah ini sekaligus untuk mendukung program MBG.Kendati begitu, pemerintah tetap mempertahankan swasembada beras dan jagung pada tahun depan.

“Tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan produksi swasembada telur dan ayam, dan sapi sebetulnya,” ujar Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Nantinya, pemerintah akan memfokuskan pada komoditas telur dan daging ayam di sentra produksi di luar Pulau Jawa. Hal ini mengingat selama ini pasokan telur dan ayam mayoritas dipasok dari Pulau Jawa.

“Itu [telur dan ayam] keinginan Presiden adalah supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu punya ketahanan pangan sendiri, khususnya untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua terkait kebutuhan MBG yang diprediksi nanti adashortage,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut dia, akan mengintegrasikan peternakan di 13 provinsi di luar Pulau Jawa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan peternak lokal untuk menggenjot produksi telur dan ayam dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia sudah mencapai swasembada telur dan ayam pada 2025, bahkan mengantongi surplus pada kedua komoditas ini.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan meski swasembada telur dan ayam telah tercapai, harga kedua komoditas ini di tingkat konsumen tetap tinggi akibat biaya logistik yang mahal, biaya pakan yang terus naik, serta dominasi segelintir perusahaan besar.

Eliza menuturkan, proyeksi kebutuhan ayam pada 2025 mencapai 3,86 juta ton, sedangkan potensi produksi mencapai 4,1 juta ton.

Senada, telur juga mencatatkan surplus. Sepanjang 2025, ungkap dia, kebutuhan telur sebanyak 6,2 juta ton dengan potensi produksi 6,5 juta ton.

Namun, Eliza menyebut tantangan utama adalah distribusi yang menyebabkan fluktuasi harga dan disparitas antar daerah.

“Mayoritas produksi ayam dan telur berada di Pulau Jawa. Ketika didistribusikan ke daerah lain, mengingat biaya logistik kita masih tinggi, harganya jadi mahal di konsumen,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dia juga menyebut struktur pasar ayam dan telur yang oligopolistik ikut memengaruhi harga. “Struktur pasar ayam dan telur oligopolistik, dikuasai 2-3 perusahaan besar yang hampir menguasai 80% volume perdagangan. Mereka sangat menentukan harga di tingkat konsumen,” ujarnya.

Selain itu, biaya produksi yang tinggi turut menekan harga di pasar. Faktor utama adalah pakan ayam, yang mayoritas berbahan jagung.

Sebagai gambaran, sruktur biaya pakan terdiri dari 50% jagung, 20% bungkil kedelai, 15% dedak/bekatul, 10% tepung ikan dan tepung tulang, serta 5% bahan lain-lain berupa premix, vitamin, dan mineral.

Adapun, penggunaan jagung meningkat karena impor gandum pakan turun hampir 70% pada semester I/2025 dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga jagung juga berdampak pada harga ayam karena jagung menjadi bahan baku utama pakan.

Core bahkan menyebut, jagung Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding jagung Amerika Serikat (AS). “Di AS, mereka menanam skala luas, menggunakan mesin, dan mendapat beberapa insentif pemerintah sehingga lebih efisien dibandingkan jagung Indonesia,” ujarnya.

Meski begitu, dia menilai kenaikan harga ayam dan telur bukan semata-mata karena program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah bergulir, lantaran belum menjangkau secara masif, sehingga kenaikan harga komoditas ini hanya di tingkat lokal.

Namun, jika harga kedua komoditas ini sudah naik secara nasional, maka terdapat faktor fundamental lain dan bukan hanya MBG yang menjadi akar permasalahan.

Menurut Eliza, kenaikan harga telur yang melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) terjadi karena biaya produksi naik, sementara penyesuaian HAP relatif lambat dibanding kenaikan harga riil di masyarakat.

Dia menjelaskan, komponen terbesar dalam biaya produksi telur adalah pakan dan DOC (Day Old Chick) dan pakan memakan 60% dari total biaya produksi. Sementara itu, rata-rata harga jagung pipil kering terus merangkak menjadi Rp6.400 per kilogram pada Oktober 2025.

Lebih lanjut, Eliza menyoroti mekanisme pasar jagung yang cenderung tidak sehat dan rentan dikontrol pemain besar.

“Pabrik pakan skala besar [integrator] menyerap sebagian besar jagung lokal dan melakukan stok untuk mengamankan kelangsungan operasi mereka. Akibatnya, peternak mandiri kesulitan membeli jagung, dan jika ada, harganya relatif mahal. Ini jelas berpengaruh pada harga akhir,” jelasnya.

Di samping itu, fluktuasi harga juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perlu adanya infrastruktur cold storage di sentra produksi ayam agar komoditas dapat disimpan lebih lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan swasembada telur dan daging ayam menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 mendatang. Hal ini seiring dengan berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakanPresiden Prabowo akan menggalakkan swasembada telur dan daging ayam. Kendati begitu, pemerintah tetap mempertahankan swasembada beras dan jagung pada 2026.

“Tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan produksi swasembada telur dan ayam, dan sapi sebetulnya,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Dalam hal ini, pemerintah memfokuskan pada telur dan daging ayam di sentra produksi di luar Pulau Jawa. Pasalnya, sambung Sudaryono, selama ini pasokan telur dan ayam mayoritas dipasok dari Pulau Jawa.

“Itu [telur dan ayam] keinginan Presiden adalah supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau, masing-masing provinsi itu punya ketahanan pangan sendiri, khususnya untuk menjawab kekhawatiran teman-teman semua terkait kebutuhan MBG yang diprediksi nanti adashortage,” terangnya.

Sudaryono menuturkan, pemerintah akan mengintegrasikan peternakan di 13 provinsi di luar Pulau Jawa dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dan peternak lokal untuk menggenjot produksi telur dan ayam dalam negeri.

Di samping itu, fokus di sektor pertanian lainnya adalah berupa swasembada gula dan garam, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun industri. Menurutnya, kedua komoditas ini menjadi kebutuhan yang besar bagi Indonesia.

Sudaryono menambahkan, pemerintah juga sudah mulai melakukan hilirisasi pertanian untuk 11 komoditas hortikultura dan perkebunan, seperti kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala lada, hingga gambir. Dia menyebut, sejumlah langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan semua produk perkebunan dan peternakan Indonesia.

“Presiden ingin mengembalikan semua produk komoditi perkebunan. Kita menduduki posisi puncak dalam percaturan perdagangan di dunia. Kelapa kita harus juara, kopi harus juara, kakao harus juara. Nomor satu semua. Kita harus ekspor lebih banyak,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menggelontorkan dana senilai Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur di seluruh Indonesia. Pembangunan itu sekaligus untuk mendukung program MBG.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur ini akan difokuskan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan pasokan ayam dan telur.

“Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai MBG. Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur tersebut akan mulai dibangun pada Januari 2026. Pada periode yang sama, anggaran jumbo itu mulai dikucurkan.

“Kami mulai sekarang pra-FS [feasibility study] arahannya beliau, kemudian insyaallah mudah-mudahan Januari sudah start [bangun peternakan]. Kami persiapan 1 bulan,” tutupnya.