AS Jegal Kebijakan Pajak Karbon untuk Industri Maritim Dunia
AS menunda kebijakan pajak karbon maritim global, menunda pemungutan suara setahun. Trump menolak, khawatirkan biaya logistik naik 10%.
(Bisnis.Com) 18/10/25 02:47 7745
Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penerapan pajak karbon global untuk industri pelayaran kembali mundur setelah negara-negara anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) menunda pemungutan suara selama setahun.
Dikutip Bloomberg pada Jumat (17/10/2025), penundaan ini terjadi di tengah tekanan keras dari pemerintahan Donald Trump yang menentang kebijakan tersebut, dengan alasan akan menimbulkan “pajak global” bagi warga Amerika dan memicu lonjakan biaya logistik hingga 10%.
Keputusan itu menjadi pukulan bagi upaya global mengurangi emisi jelang KTT Iklim COP30 di Brasil pada November. Padahal, aturan tersebut telah disusun selama bertahun-tahun dan sempat mendapat dukungan luas pada April lalu.
“Kami kecewa karena negara-negara anggota belum mampu mencapai kesepakatan dalam pertemuan ini. Industri membutuhkan kejelasan agar dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk mendekarbonisasi sektor pelayaran, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam strategi gas rumah kaca IMO," ungkap Sekretaris Jenderal International Chamber of Shipping (ICS) Thomas Kazakos dikutip Bloomberg, Jumat (17/8/2025).
Jika disahkan, ini akan menjadi kebijakan biaya pertama di dunia untuk emisi karbon lintas sektor, sekaligus membuka jalan bagi penggunaan bahan bakar alternatif seperti amonia menggantikan minyak yang masih mendominasi kapal saat ini.
Penundaan keputusan diusulkan oleh Singapura dan didukung Arab Saudi, dua negara yang memiliki kepentingan besar di sektor energi dan pelayaran. Yunani, yang sebelumnya juga skeptis terhadap kebijakan tersebut, dilaporkan mempertimbangkan untuk abstain karena khawatir dampaknya terhadap industri maritim nasional.
Menurut International Chamber of Shipping (ICS), yang mewakili lebih dari 80% armada kapal dunia, ketidakpastian kebijakan ini dapat menghambat investasi menuju sektor pelayaran yang lebih hijau.
“Industri membutuhkan kejelasan agar dapat berinvestasi untuk dekarbonisasi sesuai target strategi gas rumah kaca IMO,” ujar Sekretaris Jenderal ICS, Thomas Kazakos.
Pemerintahan Trump bahkan mengancam akan mengambil langkah balasan, termasuk tarif pelabuhan, pembatasan visa, hingga sanksi terhadap pejabat negara yang mendukung aturan tersebut.
AS juga mendorong perubahan mekanisme adopsi aturan agar negara harus “secara eksplisit menyetujui” setelah pemungutan suara, bukan otomatis berlaku melalui sistem penerimaan diam-diam seperti sebelumnya — menambah satu lagi rintangan dalam proses ratifikasi.
Dengan keputusan ini, target IMO untuk mencapai nol emisi karbon pada pertengahan abad kian sulit diwujudkan. Terlebih, banyak perusahaan kini mulai menarik komitmen iklim mereka seiring tantangan biaya dan waktu yang semakin nyata.
#pajak-karbon #industri-maritim #kebijakan-pajak-karbon #emisi-karbon #imo #dekarbonisasi-pelayaran #biaya-logistik #bahan-bakar-alternatif #sektor-pelayaran #kebijakan-emisi #investasi-hijau #strategi