Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China bertekad akan menerapkan tarif balasan terhadap Uni Eropa seiring dengan berlakunya kebijakan pajak karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa per 1 Januari 2026. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis (1/1/2026), Kementerian Perdagangan China mengemukakan bahwa regulasi tersebut tidak adil.

Mengutip Bloomberg, Kementerian Perdagangan China menyebut bahwa serangkaian proposal legislasi dan aturan implementasi CBAM yang diterbitkan Uni Eropa mencerminkan perlakuan tidak setara terhadap produk China. CBAM sendiri merupakan regulasi utama UE yang memberlakukan pungutan karbon pada produk-produk dengan intensitas emisi karbon tinggi yang masuk ke kawasan tersebut.

China menyoroti penetapan nilai baku intensitas karbon (default carbon-intensity values) yang dinilai terlalu tinggi terhadap produk-produk asal China. Bahkan, Uni Eropa disebut berencana menaikkan nilai acuan tersebut dalam tiga tahun ke depan.

Menurut China, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan biaya karbon di perbatasan ketika data terverifikasi tidak tersedia tidak sejalan dengan kondisi aktual maupun jalur pembangunan jangka panjang China.

“Penetapan ini merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap China,” demikian pernyataan kementerian.

China menegaskan akan mengambil langkah tegas untuk merespons pembatasan perdagangan yang dianggap merugikan, termasuk CBAM.

“Kami akan secara tegas mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menanggapi setiap pembatasan perdagangan yang tidak adil, guna menjaga kepentingan pembangunan China dan stabilitas rantai pasok global,” ujar Kementerian Perdagangan China.

CBAM dirancang untuk melindungi sektor-sektor industri intensif karbon di Uni Eropa dari persaingan yang dianggap tidak adil selama transisi hijau, khususnya dari negara-negara dengan regulasi iklim yang lebih longgar. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah mitra dagang karena dinilai berpotensi menjadi instrumen proteksionisme terselubung.

Kementerian Perdagangan China juga menyatakan penolakan terhadap rencana Uni Eropa memperluas cakupan CBAM ke sekitar 180 produk berbasis baja dan aluminium, termasuk mesin, kendaraan dan suku cadang otomotif, serta peralatan rumah tangga. Menurut Beijing, rencana tersebut “melampaui cakupan yang sah” dari upaya penanganan perubahan iklim.

Selain itu, China mengkritik langkah Uni Eropa yang belakangan menarik kembali rencana larangan efektif terhadap kendaraan bermesin pembakaran internal. Menurut China, pelonggaran standar regulasi hijau di dalam negeri Uni Eropa, sembari membangun hambatan perdagangan eksternal atas nama perlindungan lingkungan, mencerminkan standar ganda.

“Uni Eropa tengah mendorong bentuk baru proteksionisme perdagangan dengan dalih mencegah carbon leakage,” kata kementerian tersebut. Kebijakan ini dinilai berisiko meningkatkan biaya aksi iklim bagi negara berkembang dan “secara serius merusak kepercayaan internasional.”

China pun mendesak Uni Eropa untuk tetap menjaga keterbukaan pasar dan menghindari kebijakan yang berpotensi mengganggu kerja sama perdagangan global.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti tertundanya pengenaan pajak karbon yang telah tertuang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias HPP yang disahkan 2021.

BPK menyebutkan bahwa Kemenkeu telah mengungkapkan kepada auditornya soal kendala pelaksanaan pajak karbon tersebut. Ada empat kendala yang menurut versi Kemenkeu menghambat penerapan peta jalan pajak karbon.

Pertama, situasi perekonomian masih belum pulih yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perekonomian nasional menghadapi risiko global antara lain karena peningkatan harga komoditas energi dan pangan global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan ekonomi yang menyebabkan peningkatan inflasi domestik.

Kedua, penerapan pajak karbon di Indonesia berpotensi meningkatkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) yang pada akhirnya ditanggung oleh belanja APBN melalui skema subsidi dan kompensasi listrik.

Untuk itu, Pemerintah perlu merevisi terlebih dahulu PMK Nomor 178 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 174 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.

Ketiga, sesuai amanat UU HPP, Peta Jalan Pajak Karbon salah satunya harus memuat strategi penurunan emisi karbon untuk masing-masing sektor sesuai dengan target NDC dan NZE. Namun demikian, di dalam dokumen E-NDC terakhir belum terdapat strategi carbon pricing sebagai salah satu strategi untuk mencapai NDC tersebut.

Keempat, penerapan pajak karbon harus mempertimbangkan seluruh aspek terkait, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lain, pengembangan pasar karbon, pencapaian target NDC, kesiapan sektor dan institusi, serta kondisi ekonomi terkini.

Apa Itu Pajak Karbon?

Pajak karbon sendiri merupakan mekanisme lazim untuk menekan emisi karbon. Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum terkait pelaksanaan pajak karbon sekaligus bursa karbon.

Aturan terkait itu termaktub dalam UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Berdasarkan Pasal 13 beleid tersebut, pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Sementara tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Selanjutnya, pada Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon alias NEK, skema pajak karbon memiliki dua konsep.

Pertama, yakni Cap & Trade. Dalam skema ini, entitas yang mengemisi lebih besar dari cap membeli izin emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli sertifikat penurunan emisi (SPE/offset karbon).

Kedua, yaitu Cap & Tax. Dalam hal entitas tersebut tidak dapat membeli izin emisi (SIE) atau sertifikat penurunan emisi (SPE) atas emisi di atas cap seluruhnya maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.

Berkaca dari penerapan dua skema tersebut, maka penerapan kebijakan pajak karbon akan merangsang lahirnya perdagangan karbon. Singkatnya, pajak karbon akan mengungkit transaksi bursa karbon.

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana penerapan pajak karbon global untuk industri pelayaran kembali mundur setelah negara-negara anggota Organisasi Maritim Internasional (IMO) menunda pemungutan suara selama setahun.

Dikutip Bloomberg pada Jumat (17/10/2025), penundaan ini terjadi di tengah tekanan keras dari pemerintahan Donald Trump yang menentang kebijakan tersebut, dengan alasan akan menimbulkan “pajak global” bagi warga Amerika dan memicu lonjakan biaya logistik hingga 10%.

Keputusan itu menjadi pukulan bagi upaya global mengurangi emisi jelang KTT Iklim COP30 di Brasil pada November. Padahal, aturan tersebut telah disusun selama bertahun-tahun dan sempat mendapat dukungan luas pada April lalu.

“Kami kecewa karena negara-negara anggota belum mampu mencapai kesepakatan dalam pertemuan ini. Industri membutuhkan kejelasan agar dapat melakukan investasi yang diperlukan untuk mendekarbonisasi sektor pelayaran, sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam strategi gas rumah kaca IMO," ungkap Sekretaris Jenderal International Chamber of Shipping (ICS) Thomas Kazakos dikutip Bloomberg, Jumat (17/8/2025).

Jika disahkan, ini akan menjadi kebijakan biaya pertama di dunia untuk emisi karbon lintas sektor, sekaligus membuka jalan bagi penggunaan bahan bakar alternatif seperti amonia menggantikan minyak yang masih mendominasi kapal saat ini.

Penundaan keputusan diusulkan oleh Singapura dan didukung Arab Saudi, dua negara yang memiliki kepentingan besar di sektor energi dan pelayaran. Yunani, yang sebelumnya juga skeptis terhadap kebijakan tersebut, dilaporkan mempertimbangkan untuk abstain karena khawatir dampaknya terhadap industri maritim nasional.

Menurut International Chamber of Shipping (ICS), yang mewakili lebih dari 80% armada kapal dunia, ketidakpastian kebijakan ini dapat menghambat investasi menuju sektor pelayaran yang lebih hijau.

“Industri membutuhkan kejelasan agar dapat berinvestasi untuk dekarbonisasi sesuai target strategi gas rumah kaca IMO,” ujar Sekretaris Jenderal ICS, Thomas Kazakos.

Pemerintahan Trump bahkan mengancam akan mengambil langkah balasan, termasuk tarif pelabuhan, pembatasan visa, hingga sanksi terhadap pejabat negara yang mendukung aturan tersebut.

AS juga mendorong perubahan mekanisme adopsi aturan agar negara harus “secara eksplisit menyetujui” setelah pemungutan suara, bukan otomatis berlaku melalui sistem penerimaan diam-diam seperti sebelumnya — menambah satu lagi rintangan dalam proses ratifikasi.

Dengan keputusan ini, target IMO untuk mencapai nol emisi karbon pada pertengahan abad kian sulit diwujudkan. Terlebih, banyak perusahaan kini mulai menarik komitmen iklim mereka seiring tantangan biaya dan waktu yang semakin nyata.