REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Purbaya menyoroti efisiensi kerja Satgas BLBI.

"Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (asesmen). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat," kata Purbaya dalam acara temu media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Ia menilai kinerja Satgas BLBI selama ini belum optimal dalam memberikan hasil yang signifikan bagi negara. "Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu," tuturnya.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah masih harus melakukan asesmen lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir. "Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," ujarnya menambahkan.

Adapun Satgas BLBI dibentuk untuk menangani dan memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional pada masa krisis keuangan 1998. Sejak dibentuk, masa tugas Satgas BLBI telah beberapa kali diperpanjang.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 30 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Kepres Nomor 6 Tahun 2021, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024. Meski demikian, terdapat wacana untuk memperpanjang lagi masa tugas Satgas BLBI hingga 2025, mengingat masih banyak hak tagih negara dari obligor dan debitur yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, ada pula pembahasan mengenai kemungkinan untuk mengakhiri masa kerja Satgas BLBI dan menggantinya dengan pembentukan komite khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong perpanjangan dan peningkatan efektivitas kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bank-bank Himbara. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan akses pembiayaan serta memperkuat daya saing ekonomi di daerah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, implementasi peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan hapus buku dan hapus tagih perlu diperpanjang agar dapat membantu perbankan menyalurkan kembali pembiayaan baru kepada pelaku UMKM yang masih produktif.

“Secara khusus kami berharap pelaksanaan dan efektivitas peraturan pemerintah terkait hapus buku dan hapus tagih bagi pembiayaan UMKM di bank-bank Himbara dapat diperpanjang dan ditingkatkan efektivitasnya,” ujar Mahendra dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Mahendra menjelaskan, pertumbuhan kredit UMKM di perbankan mengalami perlambatan, dengan porsi yang menurun hingga sekitar 19 persen dari total kredit per Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi permintaan dan kapasitas penyaluran pembiayaan di masyarakat.

Ia menilai, kelompok menengah ke bawah perlu diperkuat agar kontribusi ekonominya semakin besar dan memiliki akses keuangan yang lebih baik. Salah satu langkah yang dinilai efektif ialah optimalisasi pelaksanaan kebijakan hapus buku dan hapus tagih bagi debitur UMKM yang sudah tidak dapat melanjutkan pembiayaan.

“Langkah pemerintah sebenarnya sudah baik dalam memberikan akses penghapusan buku dan tagih bagi pembiayaan UMKM yang tidak bisa diteruskan. Namun pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan karena capaian sejauh ini masih jauh dari target. Kami sudah sampaikan kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan agar kebijakan tersebut diperkuat dan dilanjutkan,” kata Mahendra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) memberikan tanggapan terkait putusan pengadilan atas kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum mantan pejabat perusahaan. Dalam siaran resmi perusahaan, TASPEN menegaskan bahwa dana peserta tetap aman, dikelola secara profesional, serta dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan seluruh manfaat bagi peserta juga terus disalurkan dengan berpedoman pada prinsip 5T TASPEN yakni Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

Diketahui, Mantan Direktur Utama PT TASPEN (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dinyatakan terlibat dalam kasus investasi fiktif. Dia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Atas putusan itu, TASPEN menyatakan menghormati putusan pengadilan sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perusahaan menyayangkan adanya tindakan oknum yang tidak sejalan dengan nilai integritas perusahaan yang terjadi pada masa lalu dan menjadikan hal ini sebagai pembelajaran penting.

Sejak periode kepemimpinan saat ini, TASPEN telah melakukan langkah-langkah sistemik untuk memperkuat tata kelola, antara lain pengendalian internal dan tata kelola investasi, termasuk penguatan manajemen risiko dan audit internal, serta optimalisasi peran Komite Investasi. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN untuk memastikan setiap proses investasi berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Transparansi (Transparency),

Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandirian (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Komitmen ini sejalan dengan visi TASPEN untuk menjadi Perusahaan Asuransi Sosial dan Dana Pensiun yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan guna

memberikan pelayanan terbaik bagi peserta serta meningkatkan kinerja perusahaan.

TASPEN menjalankan pengelolaan investasi dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle), berbasis Liability Driven Investment (LDI), dan berorientasi pada keamanan serta keberlanjutan hasil. "Komposisi portofolio TASPEN difokuskan pada instrumen yang likuid, aman, dan memberikan hasil optimal sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan resmi TASPEN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dioperasikan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Ia mengaku enggan jika APBN menanggung beban utang proyek tersebut.

Purbaya mengatakan, sebenarnya ia belum dihubungi oleh pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengenai ide tersebut. Namun, ia menekankan bahwa semestinya KCIC yang berada di bawah naungan BPI Danantara punya manajemen pembiayaan sendiri.

Diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan hasil konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan perusahaan China. PSBI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang dikelola BPI Danantara.

“Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage (mengelola utang proyek KCJB) dari situ,” kata Purbaya yang hadir secara virtual dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Purbaya menegaskan, tidak semua perusahaan pelat merah harus terbantu penyelesaian beban utangnya dengan uang negara/APBN.

“Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah),” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan Honda Scoopy Kuromi Edition, varian terbaru dari skutik ikonik mereka yang tampil dengan nuansa karakter Sanrio. Model ini merupakan edisi terbatas (limited edition) dan dijual dengan harga Rp24.696.500 on the road Jakarta, atau naik sekitar Rp1 juta dibanding varian Scoopy Prestige yang menjadi basisnya.

Scoopy Kuromi tampil dengan balutan stiker khusus bergambar karakter Kuromi, kelinci berwarna putih dengan gaya gothic-cute (kawaii) khas Sanrio. Stiker tersebut menghiasi bodi motor dari sisi samping, depan, hingga spakbor, menghadirkan kesan playful, tapi tetap elegan.

“Scoopy bukan sekadar alat mobilitas, tetapi juga bagian dari lifestyle dan kreativitas penggunanya. Melalui edisi Kuromi ini, kami ingin memenuhi keinginan konsumen muda yang mencintai Scoopy sekaligus karakter Sanrio,” ujar General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Muhib mengatakan, pihaknya melihat Kuromi ini sebagai sebuah karakter yang banyak diminati oleh anak muda para pengguna Scoopy di Indonesia. Maka itu, produk ini ditujukan untuk remaja mulai usia 18 tahun sampai 24 tahun.

"Kami berharap bisa memenuhi keinginan mereka yang tidak hanya mencintai Scoopy tapi juga mencintai Kuromi-nya," kata dia.

Regina, salah seorang pengunjung di pop up booth Honda Scoopy Kuromi di Sarinah, mengaku tertarik mampir karena desainnya yang lucu dan menarik. Apalagi ia bisa berfoto juga dengan motornya.

"Saya sebenarnya suka warna pink, tapi warna ungu ini masih masuk sih. Lucu. Kalau bisa berikutnya ada yang versi Melody, temannya Kuromi yang identik dengan warna pink," kata Regina.

Namun Regina tampaknya harus bersabar. Sebab, AHM belum berencana untuk meluncurkan Scoopy dengan karakter lain dalam waktu dekat.

"Sementara kami fokus dengan yang ini dulu ya. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya apakah kita coba karakter-karakter yang lain. Sementara, kami fokus dengan karakter ini," kata Muhib menegaskan.

Sertifikat resmi

Selain tampilan tematik, Scoopy Kuromi juga mendapatkan sertifikat resmi dari Sanrio, menandakan produk kolaborasi ini adalah edisi original dan sah secara lisensi. Konsumen akan menerima stiker legal line dan sertifikat bernomor seri sebagai bukti eksklusivitas.

Untuk pilihan warna, AHM menghadirkan dua opsi, putih dan hitam, yang dipajang di Sarinah dan Margo City Depok mulai 10–12 Oktober 2025. Setelah itu, Scoopy Kuromi akan melanjutkan roadshow nasional ke sejumlah kota besar, di antaranya Central Park Jakarta dan Summarecon Mall Bekasi (15–19 Oktober), serta berlanjut hingga 10 November 2025.

Meskipun dijual terbatas, AHM memastikan Scoopy Kuromi tetap mempertahankan fitur dan performa seperti varian standar, termasuk mesin 110cc eSP yang efisien serta layanan purna jual dan paket servis yang sama.

“Kami tidak berorientasi pada volume penjualan, tetapi pada kepuasan konsumen yang ingin mengekspresikan gaya hidupnya melalui Scoopy Kuromi,” ujar Muhib.