JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat aplikator mencari sumber-sumber pendapatan lain dari jenis layanan yang belum tercakup dalam kebijakan tersebut.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, angkutan online sepenuhnya adalah bisnis dan berbeda dengan angkutan umum yang memiliki dimensi pelayanan dominan daripada keuntungan.

Menurut dia, mitra sebagaimana namanya, bukan aset bisnis aplikator dan driver juga bukan pegawainya.

Dengan begitu, ikatan antara aplikator dan mitra bukan ikatan kerja walau pada praktiknya seperti itu.

"Ketika pemerintah menetapkan proporsi bagi hasil, denga proporsi yang besar untuk mitra, maka aplikator sebagai entitas bisnis akan mencari alternatif lain agar pendapatan mereka tidak turun dan cash flow mereka tidak terganggu," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, langkah itu penting untuk aplikator demi mempertahankan kepercayaan investor di bursa saham.

Sony bilang, salah satu alternatif yang paling mungkin dilakukan aplikator adalah menaikan ongkos, baik ongkos dari jasa ojek maupun jasa delivery barang atau pengantaran termasuk makanan dan barang.

"Kenaikan ongkos ini akan dirasakan langsung pengguna, dan itu sudah mulai terjadi," imbuh dia.

Tambahan pemasukan tidak signifikan

Sementara itu, Sony bilang bagi pengemudi (driver online) proporsi potongan yang lebih besar tentu akan menambah pemasukan harian mereka, tapi tidak akan signifikan.

Demi menjaga profit, aplikator menaikan ongkos yang harus dibayar pengguna.

Namun ongkos naik akan mengurangi orang yang menggunakan jasa aplikasi sehingga pesanan berkurang dan jumlah order driver pun berkurang.

"Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup banyak pengangguran, jumlah driver cenderung terus bertambah," ucap dia.

Pedagang ritel was-was harga bakal naik

Di sisi lain, pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan para pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Potongan komisi aplikator belum berlaku untuk semua sektor

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

Dampak kebijakan belum terasa

Kendati demikian, salah satu pengemudi di Kota Bekasi mengaku belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut karena pendapatan mereka dinilai tidak mengalami peningkatan.

Salah satu pengemudi ojol Candra (44), mengatakan kebijakan komisi 8 persen belum memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi.

Menurut dia, masih ada berbagai potongan lain yang membuat penghasilan bersih tidak jauh berbeda dibanding saat komisi aplikator masih mencapai 20 persen.

"Menurut saya kebijakan ini justru sangat merugikan driver. Kami seperti dibohongi oleh sistem aplikasi," kata Candra.

Ia mencontohkan, dari tarif perjalanan Rp 15.000, pengemudi terlebih dahulu dipotong biaya administrasi aplikasi sebesar Rp 2.000 sehingga tersisa Rp 13.000.

Setelah itu masih dikenakan potongan komisi 8 persen dan biaya promo yang menurutnya dibebankan kepada pengemudi.

"Harusnya pendapatan kami sekitar Rp 11.912, tetapi masih dipotong lagi biaya promo sekitar Rp 1.500. Akhirnya saya hanya menerima sekitar Rp 10.212. Jadi, di mana manfaat potongan 8 persen itu bagi driver? Tidak ada," ujarnya.

Menurut Candra, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya.

Sebagai penbanding, saat komisi aplikator masih 20 persen, ia mengaku hanya menerima sekitar Rp 10.400 dari tarif Rp 15.000.

KOMPAS.com – Recruitment Pertamina 2026 resmi dibuka bagi lulusan baru atau fresh graduate yang ingin memulai karier di perusahaan energi milik negara.

Melalui program Internship Pertamina Group, tersedia lebih dari 400 posisi magang yang tersebar di 21 entitas Pertamina Group.

Pendaftaran program magang ini mulai dibuka pada Rabu (1/7/2026) dan hanya berlangsung hingga Minggu (5/7/2026).

Karena waktu pendaftaran cukup singkat, pelamar disarankan segera melengkapi berkas dan mengirim lamaran sebelum batas waktu berakhir.

Melalui akun Instagram @pertaminacareer, Pertamina mengumumkan bahwa kesempatan ini terbuka bagi para lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman profesional di berbagai bidang.

"Woww bangett 400+ posisi tersebar di 21+ entitas Pertamina Grup. Inilah saatnya Sobat untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman di dunia profesional bersama Pertamina!"

Program Internship Pertamina Group dirancang untuk memberikan pengalaman bekerja secara langsung di lingkungan Pertamina Group sekaligus menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi para peserta.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pertamina Career (@pertaminacareer)

Lowongan magang Pertamina 2026 tersedia di berbagai bidang

Program magang tahun ini membuka peluang di banyak fungsi pekerjaan, sehingga pelamar dari berbagai latar belakang pendidikan memiliki kesempatan untuk mendaftar.

Beberapa bidang yang tersedia antara lain:

• Keuangan
• Audit
• Executive
• Legal Counsel
• Human Capital
• Corporate Secretary
• HSSE
• Pertamina Digital Hub
• Enterprise IT
• SPPU
• Logistik & Infrastruktur
• Asset Management
• Manajemen Risiko
• Shared Services
• dan berbagai posisi lainnya.

Dengan banyaknya pilihan tersebut, recruitment Pertamina 2026 menjadi salah satu program magang terbesar yang dibuka BUMN pada pertengahan tahun ini.

DOK. PPN Ilustrasi Pertamina. Recruitmen Pertamina. Lowongan Magang Pertamina 2026.

Daftar 21 perusahaan dalam Pertamina Group

Peserta magang nantinya akan ditempatkan di berbagai perusahaan yang berada di bawah naungan Pertamina Group, yaitu:

• Pertamina
• Pertamina Patra Niaga
• Pertamina Hulu Energi
• Pertamina Hulu Rokan
• Pertamina Internasional EP
• Pertamina EP Cepu
• Pertamina Gas
• Pertamina Perta Arun Gas
• PGN MAS
• PGN Gagas
• Pertamina International Shipping
• Pertamina Marine Engineering
• Pertamina Trans Kontinental
• Pertamina Port and Logistics
• Pertamina Geothermal Energy
• Pertamina New & Renewable Energy
• Tugu Insurance
• Pertamina Nusantara Regas
• Pertamina Foundation
• Pertamina Training & Consulting (PTC)
• Patra Jasa

Cara daftar recruitment Pertamina 2026

Bagi yang berminat mengikuti program magang ini, berikut tahapan pendaftaran rekrutmen Pertamina:

• Buat akun di situs recruitment.pertamina.com, https://recruitment.pertamina.com/
• Lengkapi seluruh data diri hingga mencapai 100 persen
• Masuk ke menu Lowongan Kerja
• Pilih kategori Internship
• Tentukan posisi yang sesuai dengan minat dan kualifikasi, lalu kirim lamaran.

Pelamar disarankan memastikan seluruh data dan dokumen yang diunggah sudah benar agar proses seleksi berjalan lancar.

Rekrutmen Pertamina gratis, waspadai penipuan

Pertamina menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya. Masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Pertamina dan meminta pembayaran dengan alasan apa pun.

"Proses rekrutmen Pertamina Group sepenuhnya bebas biaya. Waspadalah terhadap informasi rekrutmen yang tidak resmi," ujar pihak Pertamina.

Informasi resmi hanya tersedia melalui situs recruitment.pertamina.com dan akun Instagram @pertaminacareer. Sementara itu, seluruh komunikasi terkait proses seleksi hanya dikirim melalui alamat email resmi recruitment@pertamina.com.

Apabila membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, pelamar dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Bagi lulusan baru yang ingin memperoleh pengalaman kerja di perusahaan BUMN, recruitment Pertamina 2026 ini menjadi kesempatan yang patut dimanfaatkan mengingat tersedia lebih dari 400 posisi magang di berbagai perusahaan dalam Pertamina Group.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Karantina Indonesia (Barantin) akan memperketat pengawasan karantina setelah otoritas China memblokir 19 perusahaan eksportir sarang burung walet asal Indonesia.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan, pengawasan akan diperkuat dengan memperbaiki tahapan quality control (QC) di dalam negeri agar produk ekspor memenuhi standar negara tujuan.

“ Saya pengen sebenarnya begini, jangan China yang suspend, biar di-suspend di Indonesia saja. Jadi China sudah terima nanti,” kata Abdul Kadir usai bertemu asosiasi eksportirwalet di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Abdul Kadir mengatakan, Barantin juga telah memblokir hingga membekukan sejumlah perusahaan eksportir sebagai bagian dari penegakan aturan karantina.

Menurut dia, langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah menangani pelanggaran sebelum produk dikirim ke luar negeri.

“Kalau di-suspend itu masih bisa dibuka tapi kalau dibekukan itu udah nggak bisa itu sudah nggak bisa beroperasi dia,” ujar Abdul Kadir.

Indonesia merupakan pemasok sarang burung walet terbesar di dunia. Sekitar 80 persen pasokan sarang burung walet dunia berasal dari Indonesia.

Industri ini melibatkan investasi besar sekaligus menyerap banyak tenaga kerja.

Abdul Kadir menilai tata kelola karantina perlu terus diperbaiki agar eksportir tidak menghadapi hambatan di negara tujuan.

“Tidak dipersulit, kalau daftar lama, tidak banyak penyelundupan, nah ini harus kita perbaiki semua di dalam,” tutur Abdul Kadir.

Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan, pemblokiran dilakukan karena produk dari 19 perusahaan tersebut mengandung kadar aluminium yang melebihi ketentuan.

Menurut Boedi, kandungan aluminium muncul karena sarang burung walet menempel pada dinding berbahan semen.

Masalah tersebut, kata dia, bisa diatasi dengan mengatur lokasi burung membuat sarang agar tidak menempel langsung pada tembok.

Meski demikian, hingga kini otoritas China belum mencabut pemblokiran terhadap 19 perusahaan tersebut.

Boedi menyebut persoalan itu menjadi isu paling mendesak bagi industri sarang burung walet.

“Pemerintah China masih ngotot belum buka suspend itu,” kata dia.

Boedi mengatakan, pemblokiran tersebut belum memengaruhi volume ekspor Indonesia. Importir di China masih membeli produk dari perusahaan lain yang tidak terkena sanksi.

Menurut dia, saat ini terdapat sekitar 50 perusahaan Indonesia yang mengekspor sarang burung walet ke China.

“Pembeli perusahaan yang tersuspend dia ambil dari perusahaan yang tidak tersuspend,” tutur Boedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan secara efektif kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi toko online mulai 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pemerintah memberikan masa persiapan selama satu bulan sejak kebijakan tersebut resmi diimplementasikan agar marketplace yang ditunjuk dapat menyesuaikan sistem pemungutan pajak.

"Nah tentu penunjukan empat marketplace pertama dan utama ini initial policy yang kami sampaikan nanti akan berlaku mulai efektif 1 Agustus, masih ada persiapan satu bulan," ujar Bimo dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

Pada tahap awal, Kemenkeu telah menunjuk empat platform e-commerce, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli untuk mengumpulkan PPh Pasal 22 ke pedagang yang memiliki toko online di masing-masing platform.

Bimo menjelaskan, empat marketplace tersebut dipilih setelah pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kesiapan sistem, besarnya skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme escrow account, hingga kesiapan masing-masing platform dalam menjalankan pemungutan pajak.

Kendati demikian, penunjukan tersebut bukan bersifat final. DJP membuka peluang menunjuk marketplace lain ke depannya apabila dinilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi, ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ucapnya.

Bimo menyebut, pemerintah memulai kebijakan ini dari marketplace dalam negeri yang dinilai telah memiliki tingkat kematangan (maturity level) dan digitalisasi yang memadai setelah berkembang selama lebih dari satu dekade.

Di sisi lain, dia mengungkapkan DJP sebelumnya telah lebih dulu menunjuk ratusan perusahaan digital luar negeri sebagai pemungut pajak.

"Marketplace luar negeri itu sudah ada sekitar 240 yang aktif, dari total 271 yang kita tunjuk sebagai pemungut. Jadi kami memang mengutamakan bagaimana maturity level, bagaimana kesiapan, bagaimana level digitalisasi yang ada di dalam negeri," kata dia.

Bimo mengungkapkan, mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang.

Pihak marketplace akan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik. Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, diharapkan proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) menuntaskan transformasi sistem Information Technology (IT) sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Transformasi ini merupakan agenda strategis BSI selama satu tahun terakhir yang dijalankan dengan dukungan dan supervisi aktif Danantara, sehingga perseroan siap memasuki fase pertumbuhan berikutnya.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Ia mengungkap BSI memiliki potensi tumbuh sangat besar.

“Sekarang BSI berdampingan dengan bank besar karena sudah masuk 5 besar bank di Indonesia. Ekspektasi nasabah adalah layanan, sistem harus sama dengan bank besar. Untuk itu, kami berupaya menyediakan layanan setara sesuai ekspektasi nasabah,” ujar Anggoro saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Transformasi ini juga akan menjadi langkah BSI mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Selama proses transformasi, Danantara aktif memberikan arahan strategis, supervisi, serta memastikan implementasi transformasi berjalan sesuai prinsip tata kelola dan manajemen risiko. Semua persiapan dilakukan sangat matang.

Anggoro menyebut dalam satu tahun terakhir, BSI mencatat pertumbuhan signifikan dari dual licence yakni bank syariah dan bank emas.

“Bank emas menjadi engine baru kami menggaet segmen yang selama ini belum dapat kami jangkau,” paparnya.

Jumlah nasabah meningkat menjadi lebih dari 24 juta per April 2026, menyusul licence Bank Emas pada Februari 2025 dan kenaikan status BSI menjadi Persero pada awal 2026. Status tersebut memperkuat posisi BSI sebagai bagian dari ekosistem strategis BUMN.

Migrasi core banking dari R10 ke R24 yang rampung pada pertengahan Mei 2026 menjadi salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi. Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi itu meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk.

Saat ini availability all channell BSI 99,99 persen sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10 persen. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” pungkasnya.

Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, BSI terus memperkuat layanan digital melalui BYOND by BSI untuk segmen ritel dan BEWIZE by BSI bagi nasabah institusi/wholesale.

Hingga Mei 2026, layanan mobile banking BSI telah digunakan lebih dari 10 juta pengguna dengan nilai transaksi melampaui Rp 450 triliun, sementara BEWIZE terus mencatat pertumbuhan pengguna dan transaksi sebagai penggerak bisnis wholesale.

"Dengan dukungan ekosistem yang semakin kuat bersama Danantara, transformasi teknologi yang telah selesai, serta model bisnis yang terus berkembang, BSI optimistis mampu menjadi motor penggerak ekonomi syariah nasional sekaligus menghadirkan layanan keuangan yang semakin modern, inklusif, dan kompetitif," kata Anggoro.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis tersebut tercermin pada kinerja keuangan BSI yang tetap solid. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp 3,39 triliun atau tumbuh 16,73 persen (YOY). Total aset mencapai Rp 444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp 335 triliun dengan kualitas terjaga.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 baru mencapai sekitar 45 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu finalisasi sebelum diumumkan secara resmi.

"(Realisasi) Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski belum mencapai separuh target tahunan, Bimo mengatakan penerimaan pajak masih mencatat pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak hingga Juni diperkirakan berada di atas 23 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Bimo belum mengungkapkan nilai nominal penerimaan pajak karena proses finalisasi masih berlangsung.

"Pemerintah akan menyampaikan angkanya dalam konferensi pers APBN Kita," ujarnya.

Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Jika mengacu pada realisasi sekitar 45 persen yang disampaikan DJP, penerimaan pajak hingga akhir Juni diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.061 triliun. Nilai tersebut masih berupa estimasi dan menunggu pengumuman resmi Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN Kita.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "DJP Akui Penerimaan Pajak Belum Tembus 50% Target APBN 2026", Klik untuk baca: https://nasional.kontan.co.id/news/djp-akui-penerimaan-pajak-belum-tembus-50-target-apbn-2026?source=home_headline.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KOMPAS.com – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memastikan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, tidak mengganggu operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno Hatta Yudistiawan mengatakan aktivitas penerbangan masih berlangsung normal sejak kebakaran terjadi pada Selasa (30/6/2026).

"Hingga saat ini kondisi operasional di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan normal. Aktivitas take off maupun landing pesawat berlangsung seperti biasa," kata Yudistiawan di Tangerang, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, aktivitas penumpang dan operasional bandara juga tetap berjalan lancar.

Lokasi kebakaran berada sekitar 12 kilometer dari ujung barat landasan pacu Bandara Soekarno Hatta.

Asap pekat masih terlihat menyelimuti kawasan TPA Jatiwaringin. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi jalur penerbangan.

"Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdampak," ujar Yudistiawan.

BNPB kerahkan helikopter water bombing

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau kebakaran yang hingga Rabu pagi masih berpotensi meluas.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan jajarannya melakukan asesmen lanjutan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta memperkuat upaya pemadaman.

Hasil asesmen sementara menunjukkan proses pemadaman terkendala material yang terbakar didominasi sampah dan bahan mudah terbakar.

Titik api juga berada di tumpukan sampah yang cukup tinggi sehingga sulit dijangkau petugas.

Embusan angin yang kencang dan cuaca panas mempercepat penyebaran api ke berbagai arah.

Untuk mempercepat penanganan, BNPB mengerahkan dua helikopter water bombing guna mendukung pemadaman dari udara.

"Kita datangkan dua helikopter water bombing (pengebom air) dan jika diperlukan lakukan operasi modifikasi cuaca," kata Suharyanto.

Pemadaman dari darat juga terus dilakukan dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran dari berbagai instansi.

Petugas memusatkan upaya pemadaman di area yang masih dapat dijangkau untuk menahan penyebaran api.

KOMPAS.com – Investasi di sektor kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terus mendorong aktivitas manufaktur di Asia. Pada saat yang sama, sektor manufaktur zona euro menutup kuartal II 2026 dengan kinerja terbaik sejak awal 2022.

Survei S&P Global yang dirilis Rabu (1/7/2026) menunjukkan pemulihan manufaktur global masih berlanjut meski ketegangan di Timur Tengah sempat mengganggu rantai pasok.

Tekanan biaya produksi mulai mereda. Meski begitu, harga bahan baku masih relatif tinggi akibat keterbatasan pasokan dan keterlambatan pengiriman. Kondisi ini menunjukkan dampak gangguan energi akibat konflik di Timur Tengah masih membayangi industri.

S&P Global menjelaskan sebagian besar respons survei dikumpulkan sebelum nota kesepahaman gencatan senjata Amerika Serikat (AS) dan Iran ditandatangani pada 17 Juni.

Dampak penuh terhadap rantai pasok dan biaya energi belum sepenuhnya tercermin dalam data Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI).

Data resmi juga menunjukkan inflasi zona euro turun menjadi 2,8 persen pada Juni. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, tetapi masih berada di atas target 2 persen Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB).

"Tingkat inflasi di zona euro turun secara signifikan pada bulan Juni," kata ekonom Commerzbank Ralph Solveen.

"Alasan utamanya adalah harga minyak turun secara signifikan selama bulan lalu karena pembukaan kembali sebagian Selat Hormuz," lanjutnya.

Sebelumnya, pada 11 Juni, ECB menaikkan suku bunga setelah lonjakan harga energi akibat perang mendorong inflasi melampaui 3 persen.

PMI manufaktur zona euro versi S&P Global berada di level 51,4 pada Juni, turun dari 51,6 pada Mei.

Meski menjadi level terendah dalam empat bulan, indeks tersebut tetap berada di atas angka 50 yang menandakan ekspansi selama lima bulan berturut turut. Angka itu juga sedikit lebih tinggi dibandingkan estimasi awal sebesar 51,3.

Aktivitas pabrik di Jerman meningkat tipis. Prancis mencatat pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan. Inggris masih mengalami perlambatan meski produksi sempat terdorong aksi penimbunan stok menjelang kenaikan harga.

Permintaan chip dorong manufaktur Asia

S&P Global menilai investasi AI menjadi pendorong utama pertumbuhan manufaktur di Asia.

Permintaan terhadap cip semikonduktor, peralatan pusat data, dan berbagai produk teknologi meningkat tajam. Kondisi tersebut menopang pertumbuhan ekonomi kawasan di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan ketidakpastian perdagangan global.

China, Jepang, dan Korea Selatan sama sama mencatat ekspansi manufaktur pada Juni. Permintaan terhadap cip, komputer, dan produk berbasis AI menjadi penopang utama. Sejumlah perusahaan juga meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan dan kenaikan harga akibat konflik di Timur Tengah.

PMI manufaktur China versi RatingDog mencapai 51,7 pada Juni. Angka itu sedikit lebih rendah dibandingkan 51,8 pada Mei, tetapi melampaui perkiraan analis sebesar 51,6. Aktivitas manufaktur China juga telah berekspansi selama tujuh bulan berturut turut.

Hasil tersebut sejalan dengan survei resmi pemerintah China yang dirilis sehari sebelumnya. Data itu menunjukkan aktivitas pabrik kembali meningkat berkat kuatnya permintaan ekspor.

PMI manufaktur Jepang naik menjadi 54,8 dari 54,5 pada Mei. Kenaikan tersebut menandai ekspansi selama enam bulan berturut turut, dengan pertumbuhan pesanan baru menjadi yang tercepat dalam lebih dari dua tahun.

Meski begitu, inflasi biaya bahan baku di Jepang masih berada di level tertinggi dalam hampir empat tahun. Kondisi tersebut berpotensi menekan margin perusahaan sekaligus memicu tekanan inflasi yang lebih luas.

Korea Selatan juga mencatat ekspansi manufaktur selama tujuh bulan berturut turut. Laju pertumbuhannya melambat akibat melemahnya permintaan ekspor.

"Perusahaan sering melaporkan bahwa kenaikan harga bahan baku, bersamaan dengan kesulitan dalam pengadaan dan penerimaan input karena keterlambatan dan kekurangan, membebani kinerja sektor," kata ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti.

Aktivitas manufaktur di negara Asia lain juga membaik. PMI Filipina naik menjadi 50,9 dari 50,8, sedangkan Malaysia kembali masuk ke zona ekspansi dengan indeks 50,7 dari sebelumnya 49,9.

Taiwan dan Vietnam turut mencatat peningkatan aktivitas manufaktur.

India menjadi pengecualian. Aktivitas manufaktur negara itu tumbuh dengan laju paling lambat kedua dalam empat tahun akibat melemahnya permintaan ekspor dari Eropa.

KOMPAS.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah platform perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace sepakat untuk sementara tidak menaikkan biaya layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kesepakatan tersebut diambil sambil menuntaskan integrasi sistem antara pemerintah dan marketplace.

"Platform dan Kementerian UMKM, sepakat untuk kami hold terlebih dahulu dan kami integrasikan sistem ini supaya cepat," ujar Maman dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Maman, pemerintah kini memprioritaskan integrasi platform SAPA UMKM milik Kementerian UMKM dengan sistem yang dimiliki masing masing marketplace.

Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil (UMK) di platform digital.

Proses integrasi dilakukan bersama sejumlah marketplace besar, yakni Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada, dan Blibli.

Maman menegaskan pemerintah ingin memastikan pelaku UMK memperoleh manfaat dari regulasi baru sebelum membahas kebijakan lain yang berpotensi menambah beban biaya bagi penjual.

Tunggu integrasi SAPA UMKM

Kementerian UMKM telah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Salah satu ketentuannya mengatur perubahan jenis maupun besaran biaya kemitraan bisnis digital sebelum masa perjanjian berakhir hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dan pelaku UMK.

Aturan tersebut mendefinisikan biaya layanan sebagai biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lain yang dikenakan kepada UMK atas penggunaan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE pada setiap transaksi.

Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga mengatur potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria.

Sebelumnya, Maman menyampaikan seluruh marketplace telah menyatakan kesiapan menjalankan ketentuan tersebut.

Meski begitu, pelaksanaannya masih menunggu rampungnya integrasi sistem dengan SAPA UMKM agar identifikasi pelaku usaha yang berhak menerima insentif berlangsung secara otomatis dan tepat sasaran.

KOMPAS.com - Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Senin (29/6/2026), Bank Mandiri mempertegas komitmennya dengan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Indonesia.

Komitmen itu diwujudkan melalui ekosistem inklusi keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman layanan keuangan yang mudah, aman, dan nyaman hingga ke kelompok yang terkendala akses.

Penguatan jaringan Mandiri Agen, pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pengembangan kapasitas usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi pilar utama hadirnya akses keuangan yang membuka peluang kesejahteraan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, keberhasilan pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring kemampuan perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

"Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, kata Henry, Bank Mandiri terus menguatkan ekosistem layanan yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.

“Dengan demikian, penguatan layanan ini dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia," terangnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bersandi saham BMRI itu membangun ekosistem inklusi keuangan yang saling terhubung dalam sinergi terintegrasi.

Pembangunan ekosistem itu dimulai dari perluasan akses perbankan, penyediaan pembiayaan produktif, pemberdayaan pekerja migran, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Henry mengatakan, Bank Mandiri mendefinisikan inklusi keuangan sebagai bentuk nyata dari kenyamanan layanan.

Sebab, kemudahan dan keamanan bertransaksi menjadi bermakna ketika dirasakan bukan hanya oleh nasabah di kota besar, tetapi juga keluarga, pekerja migran, dan pelaku usaha kecil di seluruh negeri.

Semangat itu sejalan dengan penilaian Customer Experience 100 (CX100) yang diinisiasi Danantara. Penilaian ini menempatkan kemudahan, keamanan, dan kedekatan layanan sebagai standar kualitas badan usaha milik negara (BUMN).

Bagi Bank Mandiri, kenyamanan seperti ini bukan sesuatu yang diklaim, melainkan dibuktikan setiap hari oleh masyarakat yang terus memilih layanannya. Semangat itulah yang menjadi inti dari Nyaman Bersama Mandiri.

Capaian Bank Mandiri di akar rumput

Hingga akhir 2025, Bank Mandiri didukung 111.035 Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah untuk memperluas akses perbankan hingga pelosok negeri.

Jaringan tersebut memfasilitasi pembukaan sekitar 3,5 juta rekening baru, melayani 963.000 debitur KUR, dan mendukung pengelolaan 531 koperasi desa dan kecamatan.

Di sisi pembiayaan, sepanjang 2025, bank berlogo pita emas tersebut menyalurkan KUR sebesar Rp 40,99 triliun kepada 355.658 UMKM atau 106,5 persen dari target yang ditetapkan.

Kemudian, sebanyak Rp 25,13 triliun atau 61,54 persen dari total penyaluran masuk ke sektor produksi, dengan pertanian sebagai penerima terbesar, diikuti jasa produksi, industri pengolahan, dan perikanan.

Henry mengatakan, penyaluran pembiayaan produktif itu merupakan bagian dari strategi Bank Mandiri dalam menciptakan akselerasi yang bertumbuh.

Akselerasi itu diciptakan dengan menopang sektor-sektor ekonomi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain menopang ekonomi domestik, Bank Mandiri juga mendukung kesejahteraan PMI melalui program Kelompok Belajar (Pokjar) yang menjangkau 21.074 PMI aktif di berbagai negara tujuan kerja.

Program tersebut memberikan edukasi literasi keuangan, akses layanan perbankan formal, serta kemudahan remitansi melalui Mandiri International Remittance di Malaysia.

Bank Mandiri memandang pemberdayaan PMI sebagai wujud peran mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja migran dan menopang ketahanan ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Pembiayaan dengan pendampingan

Untuk melengkapi akses pembiayaan, sepanjang 2025, sebanyak 17.600 UMKM mendapat pendampingan melalui Rumah BUMN.

Kemudian, program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) melahirkan 20 finalis wirausaha terbaik dari upaya mencetak generasi pengusaha masa depan.

Berbagai inisiatif itu dirancang saling melengkapi sehingga masyarakat memperoleh akses layanan keuangan dan pembiayaan.

Tak hanya itu, masyarakat juga mendapatkan pendampingan dan peluang peningkatan kapasitas usaha secara konsisten.

Henry menegaskan, keseluruhan program itu merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan keunggulan yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem sosial dan ekonomi yang berdampak luas.

"Kami percaya pertumbuhan Bank Mandiri akan semakin bermakna ketika manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” ucapnya.

Dia menegaskan, Bank Mandiri akan terus bertumbuh melalui perluasan akses keuangan, pembiayaan produktif, pemberdayaan PMI, dan penguatan kapasitas UMKM.

“Kami ingin terus berkontribusi membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan lestari," tuturnya.

Lewat berbagai inisiatif tersebut, Bank Mandiri terus mempertegas perannya sebagai ekosistem penggerak ekonomi negeri.

Dalam hal ini, Bank Mandiri menghubungkan masyarakat dengan akses keuangan, pembiayaan, dan pemberdayaan dalam satu kesatuan yang saling mendukung.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata, sekaligus memastikan pengalaman layanan yang nyaman dapat dirasakan secara setara di seluruh lapisan masyarakat.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan gangguan pada sistem Coretax mulai teratasi setelah menjalani serangkaian perbaikan dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pembenahan difokuskan pada fitur case management yang sebelumnya mengalami perlambatan dan kendala operasional.

"Coretax terus kami perbarui dan perbaiki. Jadi case management yang memang agak melambat dan ada problem itu secara internal kami selesaikan dari Jumat, Sabtu, Minggu lalu. Hari ini sudah mulai oke lagi," kata Bimo di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan hasil pembaruan tersebut akan lebih dulu diuji oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum disampaikan kepada publik.

“Jadi kami persiapkan betul, dan nanti minggu depan Pak Menteri pasti akan menyampaikan kepada media terkait dengan perbaikan Coretax,” ujarnya.

DJP ubah algoritma dan tampilan Coretax

Selain memperbaiki gangguan operasional, DJP juga membenahi efisiensi algoritma yang sebelumnya dikembangkan vendor.

Bimo mengatakan pengembangan source code kini dilakukan secara internal oleh DJP. Langkah itu ditempuh agar sistem lebih mudah disempurnakan sesuai kebutuhan.

DJP juga menyederhanakan tampilan antarmuka atau user interface Coretax agar lebih mudah digunakan.

Meski begitu, Bimo mengakui perubahan tersebut memerlukan masa penyesuaian bagi pengguna yang telah terbiasa dengan tampilan lama.

“User interface-nya juga sudah kami ubah secara lebih simple. Tentu pasti ada penyesuaian dari yang kemarin biasa menggunakan user interface yang lama, ini dengan user interface baru yang jauh lebih simple dan lebih mudah dipahami,” katanya.

Tim khusus tangani pengembangan

Bimo menambahkan pengembangan Coretax selanjutnya akan ditangani oleh tim khusus Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PESIAP).

Menurut dia, tim tersebut nantinya akan dilebur ke dalam dua direktorat di lingkungan DJP.

"Tim khusus itu nanti akan melebur ke dua direktorat. Direktorat Transformasi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan juga Direktorat Transformasi Proses Bisnis," katanya.

KETIKA Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen pada 18 Juni 2026, perhatian publik langsung tertuju pada dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, inflasi, dan suku bunga kredit.

Hal ini wajar karena kenaikan suku bunga selalu menjadi instrumen moneter yang paling mudah diamati masyarakat.

Namun, jika dicermati lebih dalam, keputusan yang sesungguhnya menarik bukan hanya kenaikan BI-Rate itu sendiri, melainkan bagaimana Bank Indonesia secara bersamaan tetap mempertahankan, bahkan memperkuat kebijakan makroprudensial yang bersifat longgar.

Pada saat suku bunga dinaikkan, Bank Indonesia justru terus mendorong pertumbuhan kredit melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), meningkatkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN), memperluas sumber likuiditas perbankan, dan menjaga agar pembiayaan kepada sektor riil tetap tumbuh.

Sekilas, kebijakan ini tampak paradoks. Mengapa bank sentral menaikkan suku bunga yang cenderung menahan aktivitas ekonomi, tetapi pada saat yang sama mendorong ekspansi kredit?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menunjukkan bagaimana peran bank sentral modern telah berubah secara fundamental dibandingkan dua dekade lalu.

Jika dahulu tugas utama bank sentral hanya menjaga inflasi, kini bank sentral juga dituntut menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks inilah kebijakan makroprudensial menjadi sangat penting.

Secara teoritis, kebijakan makroprudensial lahir sebagai respons terhadap krisis keuangan global 2008.

Sebelum krisis, banyak ekonom percaya bahwa inflasi yang rendah merupakan indikator utama stabilitas ekonomi.

Namun, krisis membuktikan bahwa inflasi yang terkendali tidak selalu berarti sistem keuangan sehat. Kredit dapat tumbuh terlalu cepat, harga aset dapat mengalami gelembung, dan risiko sistemik dapat menumpuk tanpa tercermin dalam indikator inflasi.

Pengalaman tersebut melahirkan paradigma baru dalam ekonomi moneter. Menurut teori stabilitas keuangan yang dikembangkan oleh Claudio Borio dan para ekonom Bank for International Settlements (BIS), bank sentral perlu memperhatikan siklus keuangan selain siklus bisnis.

Dengan kata lain, menjaga inflasi saja tidak cukup. Stabilitas sistem keuangan juga harus menjadi bagian dari tujuan kebijakan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia tahun 2026, tantangan yang dihadapi memang tidak sederhana. Ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang telah mengganggu rantai pasok dunia dan meningkatkan tekanan inflasi global.

Pada saat yang sama, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tetap tinggi sehingga menarik arus modal internasional kembali ke negara maju. Situasi tersebut menyebabkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Untuk menghadapi tekanan tersebut, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,75 persen sebagai langkah stabilisasi nilai tukar dan pengendalian inflasi.

Namun, BI menyadari bahwa kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi berupa potensi perlambatan kredit dan investasi.

Oleh karena itu, kebijakan moneter yang lebih ketat kemudian diimbangi dengan kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif.

Di sinilah terlihat strategi policy mix yang menjadi ciri khas Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

BI menggunakan dua instrumen berbeda untuk mencapai dua tujuan berbeda. Suku bunga digunakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sedangkan kebijakan makroprudensial digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Hingga awal Juni 2026, total insentif KLM yang diberikan kepada perbankan telah mencapai Rp 418,1 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk mendorong pembiayaan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri pengolahan, hilirisasi, konstruksi, perumahan, ekonomi kreatif, UMKM, serta sektor berkelanjutan.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada jumlah kredit, tetapi juga arah penyaluran kredit. Dengan kata lain, kualitas kredit menjadi perhatian yang sama pentingnya dengan kuantitas kredit.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer.

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal, tetapi juga oleh peningkatan produktivitas dan kapasitas produksi.

Oleh karena itu, pembiayaan yang mengalir ke sektor produktif akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan dibandingkan kredit yang hanya mendorong konsumsi jangka pendek.

Data yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan bahwa strategi tersebut mulai menghasilkan dampak positif.

Pertumbuhan kredit perbankan pada Mei 2026 mencapai 11,51 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 9,98 persen. Bahkan, kredit investasi tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 21,95 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih melakukan ekspansi meskipun suku bunga kebijakan meningkat.

Dari perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini merupakan sinyal menggembirakan. Kredit investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Jika kredit investasi terus tumbuh, kapasitas produksi nasional juga berpotensi meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian. Pertama, tingginya pertumbuhan kredit belum tentu mencerminkan peningkatan kualitas intermediasi keuangan.

Pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah siapa yang menikmati pertumbuhan kredit tersebut.

Apakah kredit benar-benar mengalir ke UMKM dan sektor produktif yang membutuhkan pembiayaan, atau justru masih terkonsentrasi pada kelompok usaha besar yang selama ini memiliki akses perbankan yang lebih baik?

Pertanyaan ini penting karena berbagai studi ekonomi menunjukkan bahwa ketimpangan akses pembiayaan dapat mengurangi efektivitas kebijakan kredit dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif.

Jika sebagian besar kredit hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka manfaat pertumbuhan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dan tidak merata.

Kedua, keputusan Bank Indonesia menaikkan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) dari maksimum 35 persen menjadi 40 persen juga perlu dicermati secara kritis.

Dari sisi pertumbuhan, kebijakan ini tentu memberikan ruang yang lebih besar bagi perbankan untuk memperoleh sumber pendanaan baru dari luar negeri. Dengan meningkatnya kapasitas pendanaan, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit juga akan meningkat.

Namun, dari perspektif stabilitas keuangan, kebijakan ini mengandung risiko yang tidak kecil. Ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber pembiayaan luar negeri dapat meningkatkan kerentanan sistem keuangan terhadap gejolak global, terutama ketika ketidakpastian internasional masih tinggi.

Pengalaman krisis Asia 1997 memberikan pelajaran bahwa pembiayaan luar negeri yang berlebihan dapat menjadi sumber kerentanan ketika terjadi pembalikan arus modal secara tiba-tiba.

Di sinilah tantangan terbesar kebijakan makroprudensial Indonesia saat ini. Bank Indonesia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan. Tugas ini tidak mudah karena kedua tujuan tersebut sering kali saling bertentangan.

Jika kebijakan terlalu berhati-hati, kredit akan tumbuh lambat dan ekonomi kehilangan momentum. Sebaliknya, jika kebijakan terlalu ekspansif, risiko keuangan dapat meningkat dan menciptakan masalah di masa depan.

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan makroprudensial tidak dapat diukur hanya dari tingginya pertumbuhan kredit, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas kredit, kesehatan perbankan, dan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untungnya, hingga saat ini indikator perbankan Indonesia masih menunjukkan kondisi yang cukup kuat.

Pada April 2026, rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23,97 persen, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah sebesar 2,17 persen secara bruto dan 0,84 secara neto.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perbankan masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mendukung pembiayaan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas.

Pada akhirnya, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tahun 2026 menunjukkan bahwa bank sentral tidak lagi sekadar menjadi penjaga inflasi.

Bank Indonesia kini berperan sebagai pengelola keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

Kenaikan BI-Rate memang penting untuk menjaga rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan makroprudensial digunakan untuk memastikan bahwa sektor riil tetap memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai.

Ke depan, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi kredit tumbuh, tetapi juga oleh sejauh mana kredit tersebut mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor-sektor strategis, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dengan kata lain, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menjaga stabilitas, melainkan memastikan bahwa stabilitas tersebut benar-benar menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.