JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen mulai berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Kebijakan ini dikhawatirkan akan membuat aplikator mencari sumber-sumber pendapatan lain dari jenis layanan yang belum tercakup dalam kebijakan tersebut.

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono Wibowo mengatakan, angkutan online sepenuhnya adalah bisnis dan berbeda dengan angkutan umum yang memiliki dimensi pelayanan dominan daripada keuntungan.

Menurut dia, mitra sebagaimana namanya, bukan aset bisnis aplikator dan driver juga bukan pegawainya.

Dengan begitu, ikatan antara aplikator dan mitra bukan ikatan kerja walau pada praktiknya seperti itu.

"Ketika pemerintah menetapkan proporsi bagi hasil, denga proporsi yang besar untuk mitra, maka aplikator sebagai entitas bisnis akan mencari alternatif lain agar pendapatan mereka tidak turun dan cash flow mereka tidak terganggu," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, langkah itu penting untuk aplikator demi mempertahankan kepercayaan investor di bursa saham.

Sony bilang, salah satu alternatif yang paling mungkin dilakukan aplikator adalah menaikan ongkos, baik ongkos dari jasa ojek maupun jasa delivery barang atau pengantaran termasuk makanan dan barang.

"Kenaikan ongkos ini akan dirasakan langsung pengguna, dan itu sudah mulai terjadi," imbuh dia.

Tambahan pemasukan tidak signifikan

Sementara itu, Sony bilang bagi pengemudi (driver online) proporsi potongan yang lebih besar tentu akan menambah pemasukan harian mereka, tapi tidak akan signifikan.

Demi menjaga profit, aplikator menaikan ongkos yang harus dibayar pengguna.

Namun ongkos naik akan mengurangi orang yang menggunakan jasa aplikasi sehingga pesanan berkurang dan jumlah order driver pun berkurang.

"Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup banyak pengangguran, jumlah driver cenderung terus bertambah," ucap dia.

Pedagang ritel was-was harga bakal naik

Di sisi lain, pedagang ritel yang bekerja sama dengan aplikator ojek online berharap aturan potongan komisi maksimal 8 persen tidak berdampak pada usaha mereka.

Aturan baru tersebut diharapkan tidak membuat aplikator menaikkan potongan yang ada di restoran dan toko ritel.

Ketika hal tersebut terjadi, besar kemungkinan harga akan menjadi lebih mahal bagi konsumen.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah berharap adanya penerapan potongan aplikator 8 persen tidak merembet pada pengenaan potongan di sektor ritel.

"Kami akan pantau agar jangan menaikkan dari ritel atau restoran," kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya juga akan berdiskusi dengan para pengelola marketplace agar tidak menaikkan komisi dari para restoran atau ritel yang berjualan di mall atau secara online.

Potongan komisi aplikator belum berlaku untuk semua sektor

Kebijakan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen memang belum berlaku untuk semua sektor.

Saat ini, potongan aplikator maksimal 8 persen memang baru diterapkan untuk layanan ojek online roda dua yang mengangkut penumpang.

Dengan aturan ini, mitra pengemudi motor sekarang bisa membawa pulang 92 persen dari total tarif perjalanan.

Sementara itu, perusahaan aplikasi mendapatkan paling besar 8 persen dari total tarif tersebut. Sebelumnya, aplikator dapat mengantongi potongan hingga 20 persen.

Skema bagi hasil antara pengemudi ojol dan platform sebelumnya mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) No 1001/2022.

Dalam aturan ini, pembagian antara pengemudi ojol dan platform sebesar 80 persen dan 20 persen.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 dan resmi berlaku mulai 1 Juli 2026.

Sementara itu, layanan pesan-antar makanan, kurir barang (logistik), dan taksi online roda empat masih menggunakan skema komisi lama.

Pemerintah menyatakan fokus awal kebijakan ini sengaja diarahkan ke ojol penumpang roda dua terlebih dahulu karena jumlah pengemudi dan penggunanya adalah yang paling besar.

Dampak kebijakan belum terasa

Kendati demikian, salah satu pengemudi di Kota Bekasi mengaku belum merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut karena pendapatan mereka dinilai tidak mengalami peningkatan.

Salah satu pengemudi ojol Candra (44), mengatakan kebijakan komisi 8 persen belum memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi.

Menurut dia, masih ada berbagai potongan lain yang membuat penghasilan bersih tidak jauh berbeda dibanding saat komisi aplikator masih mencapai 20 persen.

"Menurut saya kebijakan ini justru sangat merugikan driver. Kami seperti dibohongi oleh sistem aplikasi," kata Candra.

Ia mencontohkan, dari tarif perjalanan Rp 15.000, pengemudi terlebih dahulu dipotong biaya administrasi aplikasi sebesar Rp 2.000 sehingga tersisa Rp 13.000.

Setelah itu masih dikenakan potongan komisi 8 persen dan biaya promo yang menurutnya dibebankan kepada pengemudi.

"Harusnya pendapatan kami sekitar Rp 11.912, tetapi masih dipotong lagi biaya promo sekitar Rp 1.500. Akhirnya saya hanya menerima sekitar Rp 10.212. Jadi, di mana manfaat potongan 8 persen itu bagi driver? Tidak ada," ujarnya.

Menurut Candra, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dibanding sebelumnya.

Sebagai penbanding, saat komisi aplikator masih 20 persen, ia mengaku hanya menerima sekitar Rp 10.400 dari tarif Rp 15.000.

JAKARTA, KOMPAS.com — Grab Indonesia akan mulai menerapkan skema bagi hasil sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua (GrabBike) mulai 1 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mencerminkan upaya memperkuat pemerataan manfaat ekonomi digital bagi mitra pengemudi, dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi online dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan implementasi kebijakan bagi hasil 8 persen menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah dan semangat ekonomi kerakyatan.

“Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan bagi hasil sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, yaitu GrabBike, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026," kata Neneng dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

"Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan Grab Indonesia terhadap arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto serta sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital agar memberikan manfaat yang lebih luas dan nyata bagi masyarakat,” lanjut Neneng.

Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut membutuhkan berbagai penyesuaian karena harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, konsumen, dan keberlanjutan industri.

“Implementasi kebijakan ini tidak mudah. Karena itu, akan dilakukan berbagai penyesuaian dengan penuh pertimbangan untuk memastikan layanan tetap terjangkau bagi masyarakat, keberlanjutan ekosistem tetap terjaga, serta peluang pendapatan Mitra Pengemudi dapat terus dipertahankan,” katanya.

Neneng menambahkan, selama lebih dari satu dekade Grab telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Perusahaan mengklaim berkontribusi terhadap sekitar 50 persen industri ride-hailing dan layanan pengantaran online, menciptakan 4,6 juta peluang kerja melalui digitalisasi UMKM, serta menyalurkan program dukungan bagi mitra pengemudi melalui inisiatif Grab untuk Indonesia dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar.

“Ke depan, Grab akan terus memperkuat komitmennya untuk Indonesia dan berkontribusi dalam membangun layanan transportasi online nasional yang inklusif, andal, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tegas Neneng.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan inisiatif kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikator ojol roda dua menjadi maksimal 8 persen pada Mei 2026 lalu.

Kebijakan tersebut menandai perubahan besar dalam tata kelola industri transportasi daring nasional, karena sebelumnya perusahaan aplikasi dapat mengenakan potongan komisi hingga 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Dengan aturan baru ini, mitra pengemudi berhak menerima sedikitnya 92 persen dari pendapatan yang diperoleh dari layanan transportasi penumpang roda dua.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, ketika pemerintah menyatakan akan memperbaiki skema pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pembatasan komisi maksimal 8 persen bertujuan meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra pengemudi ojol di Indonesia.

Melalui skema baru tersebut, porsi pendapatan yang diterima pengemudi menjadi lebih besar sehingga diharapkan mampu memperkuat daya beli, memberikan perlindungan ekonomi yang lebih baik, serta menciptakan hubungan yang lebih berkeadilan antara platform digital dan mitra pengemudi.