REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) bersama PT Jakarta OSES Energi (JOE) mendorong penguatan tata kelola Participating Interest (PI) atau hak partisipasi 10 persen di sektor minyak dan gas bumi. Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan dan Kepastian Hukum Pengelolaan Participating Interest 10 Persen Sesuai Ketentuan Perundang-undangan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dalam forum tersebut, Direktur Pengawasan BLU, BUMD, dan BUMDesa BPKP Heru Tarsila memaparkan hasil pengawasan terhadap 688 BUMD pada tahun buku 2024.

Sebanyak 121 BUMD atau 17,59 persen masuk kategori zona merah karena mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut dengan total kerugian mencapai Rp1,19 triliun.

"Sebanyak 341 BUMD berada di zona kuning dengan kondisi keuangan yang fluktuatif, sedangkan 226 BUMD berhasil masuk zona hijau dengan total laba bersih mencapai Rp3,36 triliun," ujar Heru.

Menurut Heru, lemahnya penerapan Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja banyak BUMD. Karena itu, BPKP merekomendasikan penguatan komitmen kepala daerah sebagai pemegang saham, peningkatan independensi satuan pengawas internal, penerapan sistem antikecurangan, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan PI 10 persen.

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Harun Hidayat mengatakan, kebijakan PI 10 persen seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan tata kelola, perbedaan persepsi antarpemangku kepentingan, hingga kerentanan terhadap praktik korupsi.

"Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab pengelolaan PI 10 persen berujung pada persoalan hukum. Banyak perkara korupsi berawal dari rusaknya tata kelola dan hubungan antarpihak yang semula bekerja sama," ujar Harun.

KPK mengidentifikasi tiga persoalan utama dalam implementasi PI 10 persen. Pertama, masih adanya perbedaan persepsi mengenai waktu pelaksanaan, penerimaan PI, hingga mekanisme pembagian wilayah lintas reservoir (cross border reservoir). Kedua, lemahnya tata kelola yang mencakup koordinasi, pengawasan, regulasi, transparansi, akuntabilitas, serta strategi bisnis BUMD.

"Ketiga, berbagai celah tersebut membuka ruang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan PI 10 persen," kata Harun.

Selain itu, KPK memetakan 11 isu strategis, antara lain akuntabilitas laporan produksi migas, ketidaksesuaian laba bersih kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan penerimaan PI, transparansi komunikasi antara BUMD dan KKKS, mekanisme pembentukan BUMD, hingga pembagian porsi kepemilikan saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk memperkuat tata kelola, KPK merekomendasikan penguatan kelembagaan BUMD, sinkronisasi pengelolaan keuangan, digitalisasi sistem informasi PI, serta pengawasan berlapis melalui audit internal dan eksternal.

Sementara itu, Jaksa Ahli Utama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung Idris F. Sihite menilai pengelolaan PI 10 persen memerlukan pedoman hukum yang lebih jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.

Idris mengusulkan ADPMET menyusun pedoman mengenai aktivitas yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam pengelolaan PI dengan melibatkan auditor keuangan, auditor hukum, BPKP, dan Kejaksaan.

"Kalau memang ada hal-hal yang masih menimbulkan tafsir, libatkan auditor keuangan maupun auditor hukum. Yang penting pengelola BUMD bisa fokus mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan tanpa dibayangi persoalan hukum," kata Idris.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) mendorong penyempurnaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2025 mengenai hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang masih menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Sekretaris Jenderal ADPMET Andang Bachtiar mengatakan, hingga kini realisasi PI 10 persen masih jauh dari harapan. Dari sekitar 79 blok migas yang seharusnya memberikan hak partisipasi kepada BUMD, baru sekitar 13 blok yang telah terealisasi.

"Dari sekitar 79 blok migas yang seharusnya memberikan PI 10 persen, baru sekitar 13 yang berhasil direalisasikan. Artinya masih banyak hambatan, baik dalam proses negosiasi maupun implementasinya. Ini yang harus kita perbaiki bersama," ujar Andang dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan ADPMET bersama PT Jakarta Offshore Energi (JOE) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menurut Andang, tujuan utama pemberian PI 10 persen bukan semata meningkatkan penerimaan daerah. Kebijakan tersebut juga bertujuan memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengelolaan blok migas, termasuk memperoleh akses terhadap informasi produksi, anggaran, dan proses bisnis.

Andang menilai masih terdapat sejumlah ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir sehingga dapat memicu persoalan hukum ketika diterapkan di lapangan.

"Yang perlu diperbaiki bukan karena regulasinya membuka ruang korupsi, tetapi karena masih terdapat pasal-pasal yang multitafsir sehingga dapat memunculkan perbedaan penafsiran ketika diimplementasikan," kata Andang.

Ia menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari daerah penghasil migas, BUMD pemegang PI 10 persen, maupun BUMD yang masih berproses memperoleh hak tersebut. Hasil diskusi diharapkan menjadi bahan penyusunan naskah akademik untuk penyempurnaan regulasi.

"Harapan kami lahir rekomendasi yang bisa menjadi naskah akademik sebagai dasar penyempurnaan regulasi agar implementasi PI 10 persen berjalan lebih efektif," ujar Andang.

Direktur PT Jakarta Offshore Energi (JOE) Astar Simorangkir mengatakan, BUMD yang telah mengelola PI 10 persen masih menghadapi berbagai tantangan karena aturan pelaksanaan dinilai belum mengatur mekanisme secara rinci.

"Persoalannya, aturan yang ada belum secara spesifik mengatur bagaimana implementasinya di lapangan. Akibatnya masih ada sejumlah area abu-abu yang dapat menimbulkan persoalan hukum ketika dilakukan pemeriksaan," kata Astar.

Menurut Astar, sejumlah ketentuan, termasuk mengenai batas maksimal PI 10 persen, masih memerlukan penegasan agar tidak memunculkan perbedaan interpretasi. Ia berharap rekomendasi dari FGD dapat memperkuat tata kelola sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Kami ingin seluruh pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama sehingga tata kelola PI 10 persen semakin akuntabel, profesional, dan memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun negara," ujar Astar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anak usaha PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Jakarta OSES Energi (PT JOE), menggandeng Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) untuk memperkuat tata kelola participating interest (PI) 10 persen di sektor migas daerah. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Jumat (22/5/2026).

PT JOE merupakan BUMD DKI Jakarta yang mendapat mandat pengelolaan PI 10 persen Wilayah Kerja SES. Direktur PT JOE Astar Simorangkir mengatakan, kolaborasi itu bertujuan memperkuat kapasitas perusahaan daerah pengelola PI 10 persen agar lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas perusahaan pemegang PI 10 persen, membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong keberlanjutan bisnis perusahaan daerah pengelola PI,” ujar Astar dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Menurut Astar, kerja sama tersebut mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola pengelolaan PI 10 persen, hingga pengembangan kolaborasi antarpengelola PI di berbagai daerah.

Selain itu, kedua pihak juga akan memperkuat pemahaman terkait pengelolaan participating interest di sektor migas.

Dalam ajang IPA Convex 2026, PT JOE juga memaparkan sejumlah program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dijalankan di Pulau Sabira dan wilayah Kepulauan Seribu lainnya.

Program tersebut merupakan bagian dari pengelolaan PI 10 persen Wilayah Kerja SES di DKI Jakarta.

“Fokusnya tidak hanya pada aspek bisnis dan operasional, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak aktivitas industri,” kata Astar.

Dalam sesi tersebut, perwakilan masyarakat Pulau Sabira turut hadir memperkenalkan produk UMKM binaan kepada pengunjung IPA Convex 2026.

Ketua RT 04 Pulau Sabira Siti Fatimah dan Sekretaris RT 01 Pulau Sabira Rohaenah membawa sejumlah produk UMKM hasil pendampingan program TJSL PT JOE.

Astar mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam ajang tersebut menjadi upaya memperluas akses promosi dan pengembangan ekonomi lokal.