Bisnis.com, JAKARTA - Perlu pergeseran paradigma dan penetapan kriteria peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN lebih dari sekadar mencari keuntungan dan menyetor dividen ke induk, tetapi perlu diwajibkan untuk mengembangkan kinerja bisnis bersama para pelaku usaha di daerah-daerah beroperasinya BUMN.

Paradigma dan kriteria bukan saja penting untuk BUMN, tetapi juga untuk BUMD, BUMDes, serta KDMP atau Koperasi Desa Mearh Putih. Ulasan berikut berfokus pada BUMN, tetapi sebenarnya berlaku juga untuk badan-badan usaha tersbeut juga.

Sebagai agen pembangunan, sangat disayangkan bila wujud peran tersebut sebatas pada kegiatan amal atau filantropi seperti PKBL. Perlu diakui, beberapa BUMN telah berperan lebih dari itu. Misalnya, pembinaan UMKM dan akses pembiayaan dan pasar, yang diharapkan mampu meningkatkan kapasita susaha, kualitas produk, akses ke dalam rantai pasok, yang hasilnya berupa peningkatan kinerja UMKM, semakin besar untung, dan bertumbuh. Pembinaan-pembinaan tersebut seperti yang dilakukan dalam format SMEPP atau small medium enterprise partnership program, UMKM go digital, UMKM pangan, dan UMKM kreatif.

Pemberdayaan seperti itu tidak lagi memadai. Tuntutan saat ini berupa bagaimana mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi. BUMN dapat menjalankan peran besar untuk menjadikan UMKM bukan sekadar penerima bantuan. Mereka perlu menjadi bagian aktif sebagai penyedia barang dan jasa bersama-sama BUMN bersama-sama menumbuhkan dan memutar roda ekonomi nasional.

Oleh karena itu, perlu sebuah ukuran untuk memastikan BUMN memasukkan UMKM di tiap daerah tempat perusahaan milik negara tersebut beroperasi ke dalam rantai ekonomi sehingga UMKM berpartisipasi aktif dalam ekosistem bisnis secara nasional.

Memasukkan UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi secara terintegrasi menuntut perubahan peran BUMN secara mendasar. Yang saat ini berperan sebagai pendukung pengembangan UMKM, peran tersebut perlu bergeser menjadi integrator UMKM ke dalam sistem pembangunan bisnis dan ekonomi.

Dengan pendekatan tersebut, BUMN tidak lagi menempatkan UMKM sebagai pelengkap ekonomi, bukan sekedar berapa banyak UMKM yang dibantu. Lebih dari itu. BUMN dan UMKM bersama-sama membangun ekosistem ekonomi kolaboratif, atau sharing economy.

Bagaimana mengukur model ekonomi kolaboratif tersebut? Tentu tidak sekedar mengukur banyaknya kegiatan BUMN terkait UMKM. Mengukur jumlah binaan, jumlah pelatihan, jumlah peserta program, nilai dana disalurkan tidak lagi memadai. Mengukur tingkat omzet UMKM maupun tingkat pengembalian pinjaman yang disalurkan juga tidak cukup.

Mengapa semua ukuran tersebut tidak mencukupi? Karena ukuran-ukuran tersebut tidak mencerminkan kolaborasi atau sharing. Ukuran kolaborasi musti menunjukkan kinerja bersama antara UMKM dengan BUMN sebagai motor penggerak.

Ukuran atau metrik ekonomi kolaboratif antara BUMN dan UMKM perlu mengadopsi SMI, social mix index. Ukuran ini menggeser paradigma dari jumlah partisipasi binaan ke kualitas binaan, dari berapa banyak jumlah binaan ke seberapa bagus manfaat yang dirasakan bersama-sama antara perusahaan pembina dan binaannya.

Dengan VS adalah value share dari masing-masing anggota kolaborasi, yaitu BUMN selaku pembina kolaborasi dan para UMKM selaku binaan kolaborasi. VS dapat berupa RS atau revenue share, yang mencerminkan komposisi dari pendapatan seluruh anggota kolaborasi. VS juga dapat berupa PS, profit share, yang mencerminkan komposisi kinerja bersih seluruh anggota kolaborasi.

Simulasi berikut memberi gambaran tentang SMI dengan menggunakan RS. Total revenue share pembina kolaborasi dan para binaanya sama dengan satu atau 100%. Bayangkan sebuah BUMN tidak memiliki binaan. Dampaknya, 100% revenue hanya mencerminkan pendapatan dari BUMN itu sendiri. Dengan demikian, komponen paling kanan persamaan sama dengan satu. Hasil akhirnya, SMI sama dengan NOL. Ini berarti BUMN selaku mpembina tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi kolaboratif.

Contoh kedua, bila BUMN berhasil membina satu UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN pembina dan pendapatan UMKM binaan adalah 90% dibanding 10%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan adalah 0.82, sehingga SMI menjadi 0,18. Sekarang lebih ekstrim lagi. BUMN pembina berhasil membangun kolaborasi dengan sepuluh UMKM sehingga perbandingan pendapatan BUMN dan binaannya adalah 60%, 20%, 5%, 4%, 3% 2%, dan lima UMKM lainnya masing-masing memiliki bagian pendapatan sebesar 1,2%. Kalau dihitung, komponen paling kanan dalam persamaan sebesar 0,41, maka SMI sebesar 0,59.

Begitu selanjutnya, semakin banyak binaan dan semakin merata pangsa pendapatan anggota kolaborasi maka SMI semakin tinggi menuju SATU, yang berarti semakin besar peran BUMN tesebut dalam membangun ekonomi kolaboratif.

Pola hasil hitungan SMI berlaku juga bila penghitungan menggunakan VS selain revenuew share. Misalnya menggunakan profit share. Tanpa membina, SMI BUMN sama dengan NOL. Semakin banyak binaan dan semakin merata hasilnya, SMI semakin tinggi menuju satu.

Ada beberapa manfaat penting penggunaan SMI dalam konteks nasional. Pertama, mengurangi ketimpangan nasional dengan cara mendorong UMKM naik kelas. Kedua, semakin banyak UMKM naik kelas maka resiliensi atau ketahanan nasional semakin kuat. Ketiga, tuntutan alokasi investasi terhadap BUMN bisa ditekan karena kebutuhan investasi bisa dialihkan dan melibatkan swasta atau UMKM binaan. Dampak dari turunnya kebutuhan investasi tersebut adalah, BUMN bisa fokus investasi ke usaha-usaha yang strategis secara nasional.

Seperti disampaikan di awal, pendekatan penggunaan SMI ini perlu diadopsi oleh BUMD, BUMDes, bahkan koperasi, termasuk KDMP. Masing-masing badan usaha tersebut bergerak sesuai teritori masing-masing, dari tingkat nasional sampai desa. Penerapan SMI mendorong setiap badan usaha tersebut untuk menghidupi UMKM yang sudah ada masyarakat, bukan mematikan atau kanibalisme, dengan membangun kolaborasi yang produktif.

Bila pengelola dan pengambil keputusan badan usaha, baik BUMN, BUMD, BUMDes, maupun KDMP sudah yakin bahwa SMI mampu meningkatkan ekonomi kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan nasional, langkah strategis yang perlu diambil adalah mengadopsi SMI ke dalam IKU, indikator kinerja umata, atau KPI, key performance indicator, untuk memastikan setiap badan usaha tersebut memberi prioritas terhadap pembangunan ekonomi kolaboratif untuk ketahanan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Mandiri menegaskan komitmennya dalam memberikan nilai tambah secara langsung kepada masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi perusahaan.

Sepanjang 2025, Bank Mandiri merealisasikan lebih dari 1.174 penyaluran program TJSL yang menjangkau 12 wilayah kerja di seluruh Indonesia. Ini mencerminkan skala dan konsistensi Bank Mandiri dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan TJSL Bank Mandiri dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks, sekaligus merespons dinamika global yang menuntut peran aktif sektor keuangan dalam mendorong keberlanjutan.

Bank Mandiri memandang TJSL bukan semata kewajiban korporasi, melainkan fondasi dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, TJSL merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peran perusahaan sebagai agen pembangunan. TJSL dijalankan dengan pendekatan sinergi yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, kepentingan bisnis, kebutuhan masyarakat, dan agenda pembangunan nasional saling terhubung. “Dengan pendekatan ini, TJSL tak hanya memberikan manfaat jangka pendek, juga memperkuat keberlanjutan perusahaan,” ujar Riduan, dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Dalam pelaksanaannya, TJSL Bank Mandiri dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, hukum dan tata kelola. Keempat pilar ini menjadi kerangka kerja pelaksanaan TJSL agar program berjalan secara terarah dan akuntabel.

Pilar sosial menjadi fokus terbesar pelaksanaan TJSL Bank Mandiri sepanjang 2025, dengan realisasi anggaran mencapai Rp 142,5 miliar. Melalui pilar ini, Bank Mandiri berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Khususnya, kelompok rentan, melalui program di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kebencanaan, serta penguatan ketahanan sosial. Sepanjang 2025, Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 371 ribu paket bantuan sosial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, Bank Mandiri merealisasikan pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan di sejumlah titik, pengadaan ambulans untuk memperkuat layanan kesehatan, serta bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana alam.

Program percepatan penurunan stunting turut menjadi bagian dari fokus pilar sosial, sejalan dengan agenda prioritas nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Pada pilar lingkungan, Bank Mandiri merealisasikan anggaran Rp 79,2 miliar untuk mendukung pelestarian lingkungan dan penyediaan infrastruktur dasar.

Program pada pilar ini mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas umum, penyediaan sanitasi, akses air bersih, serta penguatan fasilitas sosial dan keagamaan di berbagai daerah. Bank Mandiri juga mendukung pembangunan jalan umum dan saluran irigasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Upaya di pilar lingkungan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri mendukung mitigasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan memperkuat infrastruktur dasar yang ramah lingkungan, Bank Mandiri berharap dapat berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Melalui pilar ekonomi, Bank Mandiri mendorong akselerasi yang bertumbuh dengan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Pada 2025, realisasi anggaran pilar ekonomi mencapai Rp 28 miliar, yang difokuskan pada penguatan UMKM, peningkatan literasi dan kapasitas usaha, serta dukungan terhadap mobilitas masyarakat.

Bank Mandiri menyelenggarakan ratusan pelatihan UMKM untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan usaha di berbagai daerah.

Bank Mandiri juga menyalurkan bantuan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta menghadirkan solusi ekonomi berbasis lingkungan, termasuk pengadaan sarana pendukung kebersihan perairan. Program rumah tidak layak huni turut dijalankan sebagai bagian dari kontribusi Bank Mandiri meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

“Melalui pilar ekonomi, kami berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. TJSL menjadi bagian dari upaya kami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Riduan.

Sementara itu, pilar hukum dan tata kelola dijalankan untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan TJSL.

Dengan realisasi anggaran sebesar Rp1,2 miliar, Bank Mandiri memastikan pelaporan program TJSL dilakukan secara terbuka melalui sustainability report serta publikasi kegiatan yang akuntabel. Pendekatan tata kelola yang kuat menjadi landasan dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

Capaian TJSL Bank Mandiri sepanjang 2025 juga tecermin dari berbagai penghargaan nasional yang diraih.

Pengakuan tersebut menjadi bukti atas konsistensi dan kualitas pelaksanaan program, sekaligus mempertegas posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan.

Riduan menambahkan, keberhasilan TJSL tidak terlepas dari kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi yang terintegrasi dengan pemerintah, komunitas, dan mitra strategis memungkinkan program TJSL lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat strategi TJSL dengan mengedepankan inovasi, digitalisasi, serta penguatan dampak program.

Seluruh inisiatif TJSL akan terus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, ketahanan ekonomi, serta pembangunan berwawasan lingkungan.

“Kami percaya keunggulan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui komitmen yang konsisten dan kolaborasi yang kuat. Bank Mandiri akan terus menjadikan TJSL sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk menciptakan nilai bersama bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Riduan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengharapkan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perusahaan kebanggaan nasional sekaligus motor pembangunan dan modernisasi Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat menutup sambutannya dalam peresmian proyek perluasan kilang RDMP Balikpapan kemarin, Senin (12/1/2026).

“Pertamina harus kembali menjadi national champion kebanggaan seluruh bangsa. Pertamina harus kembali menjadi Agent of Development, Agent of Modernization,” ujar Prabowo.

Presiden mengingatkan sejarah peran strategis Pertamina pada masa awal pembangunan nasional, khususnya di bawah kepemimpinan Ibnu Sutowo. Menurutnya, saat itu Pertamina tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan energi, tetapi juga menjadi agen perubahan dan penggerak kemajuan teknologi.

Dia mencontohkan lahirnya unit Advanced Technology di tubuh Pertamina yang dipimpin insinyur muda atau Presiden Ke-3 RI B.J. Habibie sepulang dari Jerman. Unit tersebut kemudian berkembang menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga melahirkan industri strategis nasional seperti IPTN yang kini menjadi PT Dirgantara Indonesia (PTDI), serta PT PAL.

Ketua umum Partai Gerindra itu juga menyinggung inisiatif Pertamina pada masa lalu yang bahkan telah merintis konsep food estate di Sumatra Selatan. Namun, ia menilai terdapat pihak-pihak yang tidak patriotik dan justru menggagalkan upaya kemandirian nasional, sehingga Indonesia menjadi bergantung pada impor berbagai komoditas strategis.

“Kita dibuat tergantung impor beras, impor garam. Negara tiga perempatnya laut, impor ikan? Luar biasa,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sejatinya memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar. Karena itu, ia meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pertamina untuk segera memperluas eksplorasi dan mempermudah perizinan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan sektor hulu migas.

“Saya minta ESDM segera perluas eksplorasi, segera mempermudah mereka yang mau eksplorasi. Jaga terus kepercayaan rakyat, teruskan prestasi ini,” tegas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BNI berpartisipasi dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

"BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel," ujar Putrama dalam keterangan resmi, Rabu (24/12/2025).

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. "Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama," ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan