Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) menyambut rencana pemerintah mengimplementasikan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi tembus hingga 40 tahun.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Eka Jaya menjelaskan bahwa aturan tersebut diyakini bakal mendorong laju penyerapan rumah subsidi. Sehingga mendorong realisasi program 3 Juta Rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi intinya gini, dengan perpanjangan 40 tahun itu kan otomatis membuat saluran konsumen itu makin besar, makin banyak,” jelasnya kepada Bisnis, Jumat (26/6/2026).

Bambang memberikan gambaran, dengan perpanjangan tenor ini besaran cicilan rumah dapat ditekan hingga Rp900.000 per bulan. Sehingga, masyarakat desil rendah dapat ikut mengakses penyerapan rumah subsidi FLPP.

Sebagai gambaran, tambah Bambang, saat ini masyarakat yang meminjam pokok sekitar Rp200 juta dengan tenor selama 20 tahun setiap bulannya dibebankan biaya angsuran sekitar Rp1,3 juta hingga Rp1,4 juta.

“Kalau untuk 30 tahun, itu sekitar Rp1,1 juta nah kalau KPR hingga 40 tahun, itu bisa sekitar Rp900.000-an per bulannya angsurannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) resmi menyetujui pelonggaran masa tenor pembiayaan pembelian rumah atau kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) subsidi hingga 40 tahun.

Upaya tersebut diputuskan dalam rangka mendorong tingkat keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak. Kebijakan ini sekaligus menjadi upaya menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa skema perpanjangan tenor ini dijalankan dalam rangka mengeksekusi direktif Presiden Prabowo Subianto.

"Kita [Komite Tapera] konsisten sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk suku bunga rumah subsidi tapak tetap 5%, rumah susun subsidi 6% dengan tenor bisa 40 tahun," kata Maruarar di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (24/6/2026) sore.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti besutan begawan properti Ciputra, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) membuka peluang untuk merevisi target kinerja tahun 2026 seiring meningkatnya tekanan terhadap industri properti serta kenaikan BI Rate yang signifikan sepanjang tahun ini.

Bank Indonesia (BI) pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 18 Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%.

Dengan kenaikan ini, total pengetatan kebijakan moneter, termasuk kenaikan darurat atau off cycle sebesar 25 bps pada 9 Juni 2026, telah mencapai 100 bps atau menjadi yang tertinggi sejak April 2025.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengakui bahwa tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi sektor properti.

Menurutnya, karakteristik produk properti sebagai barang bernilai besar atau big ticket item yang membuat keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan psikologis konsumen.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, khususnya segmen pembeli rumah yang masih mendominasi pasar. Harun menyebut lebih dari 80% konsumen Ciputra saat ini merupakan pembeli untuk kebutuhan sendiri (end-user), bukan investor.

Selain itu, sekitar 70% transaksi pembelian produk Ciputra masih mengandalkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga sensitivitas terhadap pergerakan suku bunga menjadi cukup tinggi.

Melihat kondisi saat ini, Harun mengindikasikan peluang merevisi target marketing sales cukup terbuka, kendati belum menyebutkan secara gamblang besaran revisi target tersebut,

"Rasa-rasanya akan revisi," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Rabu (24/6/2026).

Sejauh ini, dia juga menilai sejumlah faktor eksternal saat ini belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan penjualan properti. Mulai dari ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi nilai tukar dolar AS, tren kenaikan suku bunga, perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga maraknya kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

"Properti itu big ticket item, bukan seperti beli baju atau celana yang nilainya kecil. Untuk membeli properti, terutama dengan fasilitas KPR, konsumen akan sangat berhati-hati dan membutuhkan suasana yang mendukung," imbuhnya.

Meski demikian, Harun juga menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari siklus bisnis yang lazim terjadi di industri properti.

"Kita melihatnya ini sebagai siklus yang memang harus diikuti. Semua industri memiliki siklusnya masing-masing," ujar Harun.

Andalkan Pendapatan Berulang

Di tengah ketidakpastian pasar properti, Ciputra terus memperkuat sumber pendapatan berulang (recurring income) sebagai penopang kinerja jangka panjang. Saat ini, kontribusi segmen tersebut mencapai sekitar 26% dari total pendapatan perusahaan.

Namun, Harun menegaskan peningkatan porsi recurring income tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan investasi besar dan waktu pembangunan yang panjang.

"Proyek recurring income biasanya membutuhkan waktu pembangunan sekitar tiga tahun dan capex yang besar. Karena itu harus dipertimbangkan secara matang," jelasnya.

Saat ini, sumber pendapatan berulang terbesar Ciputra berasal dari pusat perbelanjaan (mal), disusul hotel, lapangan golf di Surabaya, perkantoran, apartemen sewa, hingga rumah sakit Ciputra.

Strategi memperbesar porsi pendapatan berulang dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penjualan properti yang cenderung bersifat siklikal dan sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

CTRA mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha Rp2,55 triliun per kuartal I/2026 atau mengalami penurunan 6,37% secara tahunan alias year on year (YoY) dari Rp 2,73 triliun di kuartal I/2025. Segmen penjualan neto dari kaveling, rumah hunian, dan ruko menyumbang Rp 1,94 triliun.

Penjualan apartemen menyumbang Rp 11,9 miliar dan penjualan kantor Rp 9,1 miliar. Sementara, segmen pendapatan usaha berkontribusi total Rp 586,93 miliar. Ciputra Development sendiri mengantongi laba bersih Rp 518,3 miliar per 31 Maret 2026, atau turun 21,51% YoY.

Bisnis.com, JAKARTA — Baru saja para pejuang hunian sempat bernapas lega menikmati tren suku bunga rendah selama enam bulan terakhir, peta perhitungan mendadak berubah.

Angka cicilan yang semula tampak rasional di atas kertas, kini kembali memaksa mereka mengernyitkan dahi. Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin langsung mengirimkan sinyal siaga.

Di benak banyak orang, ancaman meroketnya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak lagi sekadar kekhawatiran di atas kertas, melainkan sebuah hitung mundur.

Transisi ini datang pada momentum yang ironis. Tepat ketika deretan perbankan berlomba memikat nasabah lewat tawaran bunga promo yang ramah di kantong, kenaikan BI Rate mendadak mengubah lanskap.

Peluang mendapatkan cicilan ringan yang sempat terbuka lebar, kini dibayangi potensi pembengkakan biaya pinjaman. Walaupun efek domino kebijakan moneter ke suku bunga kredit biasanya memakan waktu jeda tiga hingga enam bulan, kepanikan kecil telanjur menjalar.

Para calon pembeli rumah hingga nasabah lama yang tengah waswas menanti datangnya masa bunga floating, kini kembali duduk menghadap kalkulator untuk menghitung ulang sisa daya tahan finansial mereka.

Keresahan itu salah satunya bersemayam di benak Erika. Sebagai karyawan swasta yang sedang mengarungi tahun-tahun awal cicilan KPR berskema bunga berjenjang, dia sadar posisinya saat ini sedang berada di ujung ketenangan sementara.

"Kalau dibilang khawatir, pasti sih. Tapi kebetulan cicilan KPR saya bunga berjenjang, jadi untuk saat ini kenaikan BI Rate belum terasa. Tapi bakal berasa banget kalau bunganya mulai naik sesuai tahapannya, mungkin jadi berat," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Bagi Erika, ancaman itu bersifat berlapis. Naiknya suku bunga hanyalah satu dari sekian tekanan inflasi yang menggerogoti dapur rumah tangganya.

Meroketnya harga bahan bakar minyak, beras, hingga berbagai kebutuhan pokok harian kian menjepit ruang gerak dompetnya. Gaji yang tumbuh stagnan dipaksa berdamai dengan biaya hidup yang berlari kencang.

Demi menyiasati badai sebelum tiba, dia mulai melirik pintu penyelamat klasik yaitu mencari sumber penghasilan tambahan di luar jam kantor.

"Mau tidak mau perlu ada side job untuk menambah pemasukan. Harapannya tentu BI Rate bisa turun lagi ke depan, tapi mungkin itu juga tidak mudah karena kondisi ekonomi dan rupiah masih menghadapi tekanan," katanya.

Erika juga bilang bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental. Dia berpesan kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk mengambil KPR bahwa mengikat leher dengan utang berdurasi belasan hingga puluhan tahun di tengah iklim suku bunga yang mendidih adalah keputusan besar yang pantang diambil secara tergesa-gesa.

Baginya, kalkulasi KPR bukan sekadar perkara sanggup membayar uang muka dan cicilan bulan pertama.

Jauh di atas itu, ada ketahanan krisis yang wajib dipetakan yakni stabilitas pendapatan harian, proyeksi inflasi keluarga, hingga ketersediaan dana darurat jika skenario terburuk mendadak hadir.

Erika melihat kenaikan BI Rate memang krusial, tetapi kunci utamanya tetaplah pada kesehatan raga finansial sang debitur itu sendiri.

"KPR itu benar-benar komitmen jangka panjang. Sebelum memutuskan ambil KPR, orang harus menghitung kondisi keuangannya dengan sangat detail karena cicilan rumah bisa berjalan belasan sampai puluhan tahun," ujarnya.

Penyakit kronis para calon pembeli rumah, menurut pengamatan Erika, terletak pada ilusi keterjangkauan di garis start.

Begitu kunci diserahterimakan, pengeluaran baru justru bermunculan, mulai dari ongkos hidup dasar, dinamika kebutuhan anak, hingga bantalan dana darurat yang kerap terlupakan.

"Kalau perencanaan keuangannya sudah matang dan kemampuan bayar masih aman, menurut saya keputusan membeli rumah tetap bisa dijalankan," pungkasnya.

Memilih Menunggu

Pada titik ekstrem yang lain, ada kelompok masyarakat yang memilih memarkir mimpiannya rapat-rapat. Reza adalah representasi dari barisan ini.

Ketimbang memaksakan diri mencetak sertifikat hak milik, dia memilih berdamai dengan status sebagai pengontrak rumah. Di atas kertas, ongkos menebus rumah idaman saat ini terlampau jauh meninggalkan kurva kemampuannya.

Dilema Reza makin pelik saat dipertemukan dengan realitas tata ruang. Rumah dengan harga yang masuk akal nyaris selalu terlempar ke kawasan penyangga yang berjarak puluhan kilometer dari tempatnya bekerja.

Membeli rumah murah di pinggiran sama saja dengan menukar uang cicilan dengan biaya transportasi harian yang bengkak, serta mengorbankan waktu yang habis terbuang di jalan.

"Kalau rumahnya murah biasanya jauh dari tempat kerja, tetap harus hitung lagi biaya transportasi dan waktu yang habis di jalan. Jadi belum tentu lebih ringan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengaku sempat mengutak-atik berbagai skenario pembiayaan, termasuk melirik KPR Syariah demi menghindari fluktuasi bunga.

Namun pada akhirnya, dia sadar bahwa hulu persoalannya bukan terletak pada jenis akadnya, melainkan pada kapasitas kantong jangka panjang.

Di tengah lanskap ketenagakerjaan yang sedang rapuh dihantam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, mengambil utang bernilai raksasa terasa seperti keberanian yang terlalu dipaksakan.

"Yang dikhawatirkan bukan hanya soal bunga, kalau di tengah jalan terjadi PHK dan saya kehilangan penghasilan, bingung bayar cicilan rumah gimana, itu yang membuat saya masih memilih mengontrak," ceritanya.

Menyewa rumah diakui Reza bukanlah jawaban ideal untuk hari tua. Akan tetapi, bagi dirinya hari ini, tidur tenang tanpa kejaran utang jauh lebih berharga ketimbang memaksakan diri memiliki atap yang berpotensi meruntuhkan stabilitas hidupnya sendiri.

Bank Tahan Penyesuaian Suku Bunga

Di seberang meja, pihak perbankan mencoba meredam eskalasi kecemasan tersebut. Mereka mengirimkan sinyal penenang bahwa grafik BI Rate bukanlah saklar otomatis yang langsung menyalakan kenaikan bunga kredit pada detik yang sama.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menjelaskan, pergerakan suku bunga acuan memang menjadi kompas pertimbangan.

Meski begitu, menaikkan bunga KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) membutuhkan kalibrasi matang yang melibatkan respons pasar dan kondisi likuiditas internal bank.

"Penyesuaian suku bunga KPR BCA, baik fixed maupun floating, tidak dilakukan serta merta karena tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kondisi internal bank," ujar Hera kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

BCA juga menyodorkan ragam opsi pengaman lewat skema bunga tetap atau fixed rate berdurasi panjang hingga model berjenjang.

Skema ini dinilai ampuh menjadi jangkar bagi nasabah untuk mengukur napas finansial mereka di masa depan, sekaligus memangkas risiko jantungan akibat manuver bunga mengambang.

Di saat yang sama, perseroan terus menyesuaikan produknya dengan memperkuat kolaborasi bersama para mitra ekosistem perumahan.

Nada serupa disuarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Corporate Secretary BTN Ramon Armando memandang kenaikan BI Rate merupakan langkah preventif sekaligus bijak atau pre-emptive and prudent dari bank sentral demi memagari rupiah, menahan laju inflasi, dan merawat kepercayaan pasar di tengah guncangan global.

Ramon tidak menampik bahwa kebijakan itu secara logis akan memengaruhi biaya dana dan harga jual kredit perbankan.

Akan tetapi, BTN memastikan proses transmisi tersebut akan dikelola secara sangat hati-hati dengan memasang tiga saringan utama yakni ketahanan likuiditas, daya beli masyarakat, serta urgensi ketersediaan rumah bagi publik.

"BTN menilai transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan akan tetap dikelola secara terukur, dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas, daya beli masyarakat, serta kebutuhan pembiayaan sektor perumahan," kata Ramon kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Demi mengamankan roda pertumbuhan kredit hingga akhir tahun, BTN memilih bermanuver di kolam yang permintaannya paling tahan banting yaitu perumahan subsidi dan nonsubsidi.

JAKARTA - Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan kepada perbankan untuk menahan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Pemerintah justru meminta industri perbankan meningkatkan efisiensi agar penyaluran kredit tetap terjaga.

"Oh tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya," kata Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (19/6/2026).

Menurut Rosan, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal di tengah kenaikan suku bunga. Karena itu, efisiensi dan produktivitas industri perbankan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ia mengatakan kinerja industri perbankan nasional sejauh ini masih menunjukkan tren positif. Dalam periode 2025 hingga 2026, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan tercatat rata-rata mencapai 15%.

"Kalau dilihat memang dalam perjalanan setahun ini dari 2025 sampai 2026, lending perbankan kita itu naik average 15%," ujar Rosan.

Selain pertumbuhan kredit, likuiditas perbankan juga dinilai tetap terjaga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih berada pada level dua digit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan Himbara disebut masih rendah, yakni berkisar 0,9%-1,8%.

Rosan menilai kondisi tersebut menjadi modal bagi perbankan untuk tetap menjaga penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski suku bunga mengalami kenaikan.

"Nah justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,5% guna menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi. Kenaikan BI Rate akan bertransmisi ke kenaikan berbagai kredit bank, mulai dari kredit perumahan (KPR), kredit modal, hingga kredit konsumtif, seperti kredit tanpa agunan (KTA).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan regulasi mengenai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun akan rampung dan mulai dieksekusi pada tahun ini.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa langkah taktis tersebut diambil guna memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pembiayaan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Sampai saat ini, perumusan beleid anyar tersebut memasuki tahapan finalisasi bersama para pemangku kepentingan.

“Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi tetapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar. Itu pasti jalan. Harus segera tahun ini, gak boleh lama-lama,” ujar Maruarar saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (17/6/2026).

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan bahwa perpanjangan jangka waktu kredit hingga empat dekade tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden. Fokus utama regulasi tersebut adalah menekan besaran cicilan bulanan agar tidak membebani daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam proses pematangannya, Kementerian PKP terus mengintensifkan koordinasi bersama BP Tapera selaku badan pengelola, jajaran perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dia melanjutkan pembahasan lintas sektoral yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Ketenagakerjaan pun dijadwalkan dalam waktu dekat.

Melalui integrasi skema pembiayaan bersama Tapera dan kesiapan likuiditas perbankan, struktur insentif jangka panjang ini diharapkan dapat memangkas kesenjangan backlog perumahan secara signifikan.

“Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik. Memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah,” pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah akan mendorong pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor yang lebih panjang sampai 40 tahun.

Janji itu disampaikan Presiden Prabowo pada perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dia mengaku prihatin bahwa kelompok buruh menghabiskan 30% dari penghasilannya setiap bulan untuk mengontrak tempat tinggal.

Prabowo mengaku ingin agar kelompok buruh, utamanya seperti nelayan dan petani bisa menyicil KPR dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, alokasi untuk tempat tinggal dari penghasilan setiap bulan bisa ditekan.

"Kalau bisa 20 tahun. Kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun. Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana. Betul? Petani dan nelayan enggak mungkin lari ke mana-mana," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diproyeksikan bakal naik dalam waktu dekat seiring dengan keputusan Bank Indonesia kembali mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,50%.

Ketua Umum The Housing and Urban Development (The Hud) Institute, Zulfi Syarif Koto menjelaskan bahwa keputusan bank sentral menaikkan BI Rate ibakal diikuti oleh kenaikan suku bunga KPR setidaknya pada satu hingga dua bulan mendatang.

"Dampaknya langsung ke psikologi dan cicilan. KPR itu produk harga uang. BI Rate naik 25 bps, bunga KPR bank biasanya ikut naik 15-25 bps dalam 1 sampai 2 bulan," ujarnya ketika dihubungi, Kamis (11/6/2026).

Zulfi memberikan ilustrasi bahwa kenaikan suku bunga ini berpotensi meningkatkan cicilan sekitar Rp150.000 sampai Rp200.000 per bulan untuk pinjaman KPR senilai Rp1 miliar dengan tenor 20 tahun.

Bagi calon pembeli rumah kelas menengah yang rasio cicilan yang sudah menyentuh batas aman 30% dari pendapatan bulanan, Zulfi memperkirakan tambahan beban tersebut bakal mengoreksi rencana finansial mereka secara signifikan.

Dia menilai kondisi tersebut dapat membuat debitur dengan sensitivitas tinggi menunda pembayaran uang tanda jadi atau booking fee properti hingga 6 sampai 9 bulan ke depan.

Dari sisi produk, The Hud Institute memproyeksikan pertumbuhan penjualan rumah tapak nonsubsidi pada rentang harga Rp800 juta hingga Rp2,5 miliar, serta apartemen kelas menengah bernilai Rp1 miliar hingga Rp3 miliar bakal melambat sekitar 20% sampai 30% hingga kuartal IV/2026.

Segmen rumah tapak menengah menjadi lini paling rentan karena dihuni oleh pekerja muda yang umumnya mengandalkan KPR, sehingga kenaikan bunga akan langsung mengganggu keterjangkauan (affordability) mereka.

“Calon pembeli banyak yang bilang tahan dulu, tunggu BI Rate turun. Jadi penjualan rumah tapak nonsubsidi harga Rp800 juta–Rp2,5 miliar dan apartemen Rp1 miliar–Rp3 miliar akan melambat 20–30% sampai kuartal empat,” pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) menempuh langkah di luar kebiasaan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Keputusan mengerek BI Rate itu diambil dalam RDG Mingguan pada Selasa (9/6/2026).

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan intervensi kebijakan ini dieksekusi guna merespons tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang melampaui proyeksi awal bank sentral.

Perry mengungkapkan bahwa bank sentral secara rutin melakukan evaluasi mingguan terhadap bauran kebijakan moneter yang telah diputuskan pada RDG bulanan. Sebagai catatan, pada RDG terakhir periode 19–20 Mei, BI telah mengerek suku bunga sebesar 50 bps.

"Dalam berbagai evaluasi hari ini, kita melihat kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu. Oleh karena itu, kita lakukan langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah," ujar Perry di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (9/6/2026).

Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah

Denpasar (ANTARA) -

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengucurkan Rp53,6 miliar Kredit Program Perumahan (KPP) hingga Maret 2026 di Bali guna mendukung target pemerintah mempercepat penyediaan tiga juta rumah secara nasional.

“Program itu sudah diserap 179 debitur KPP,” kata Kepala Kantor Wilayah BTN Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Bagus Hendri Setiawan di Denpasar, Bali, Senin.

Program KPP yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2025 itu disalurkan dalam dua skema yaitu penyediaan rumah dengan sasaran pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan.

Plafon kredit yang disediakan Rp500 juta hingga Rp5 miliar dengan suku bunga 5,99 persen.

Kredit itu dapat digunakan debitur untuk pengadaan tanah, membeli bahan bangunan dan pengadaan barang/jasa.

Skema kedua yaitu pelaku UMKM perorangan dengan usaha yang sudah berjalan minimal enam bulan dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta.

Suku bunga yang diberikan mencapai 6 persen selama lima tahun untuk renovasi, pembangunan atau pembelian rumah.

Ia berharap dinamika global tidak berdampak signifikan terhadap KPP karena sebagian besar komponen masih bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Meski begitu, ia mengakui beberapa komponen industri konstruksi perumahan seperti besi dan baja terdampak.

“Kami berharap program tiga juta rumah bisa terserap karena rate tidak berubah, angsuran terjangkau dan harga ditentukan pemerintah sehingga pengembang tidak bisa menaikkan harga rumah semaunya juga,” imbuhnya.

Sementara itu, kinerja kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi selama triwulan I-2026 juga menunjukkan tren positif di tengah dinamika global yang mencapai Rp1,64 triliun atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan.

Secara akumulatif, bank BUMN itu telah menyalurkan KPR subsidi sebanyak 13.244 unit di Bali dan menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung akses kepemilikan rumah masyarakat di Pulau Dewata.

Di sisi lain, untuk menambah geliat sektor pariwisata di Bali, pihaknya juga memperluas layanan digital yang memperkuat sektor perumahan sekaligus memperluas ekosistem pendukung sektor properti dan ekonomi daerah yaitu melalui bale, aplikasi super app perbankan digital BTN.

"Melalui bale, kami dukung kemudahan wisatawan mulai pembayaran, perjalanan, hingga mendukung pelaku usaha lokal agar semakin nyaman dan mudah bertransaksi," imbuh pemimpin muda itu.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) menurun dari 3,0 persen pada kuartal I 2025 menjadi 2,8 persen pada kuartal I 2026.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan, kualitas kredit konsumer BTN secara umum terkendali dan terus membaik di tengah pertumbuhan kredit dan dinamika ekonomi masyarakat.

“BTN tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kredit, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut tetap terjaga secara optimal,” kata Setiyo Wibowo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

Ia menyatakan hingga akhir Maret 2026, rasio NPL secara keseluruhan berhasil ditekan menjadi 3,1 persen pada kuartal I 2026, lebih baik dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 3,3 persen.

Setiyo mengatakan, perbaikan kualitas pembiayaan tersebut merupakan hasil dari berbagai inisiatif transformasi yang dilakukan perseroan dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah upaya perbaikan tersebut, lanjut dia, antara lain penguatan proses underwriting, peningkatan kualitas verifikasi, digitalisasi proses kredit, pemanfaatan data analytics, hingga penguatan pengelolaan portofolio pascapencairan kredit.

Transformasi lainnya adalah pengembangan BTN Loan Factory sebagai pusat pemrosesan kredit terintegrasi yang mengonsolidasikan proses kredit konsumer secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital, data analytics, decision engine, dan workflow automation.

Setiyo menyampaikan, transformasi tersebut memperkuat standardisasi proses kredit, meningkatkan kualitas verifikasi dan analisis, serta mempercepat proses pengambilan keputusan kredit.

Dengan proses yang semakin terdigitalisasi dan tersentralisasi, pihaknya dapat menjaga kualitas kredit baru secara lebih konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat.

Analis pasar modal Bahana Sekuritas Razqi M. Kurniawan menilai perbaikan kinerja pembiayaan BTN pada kuartal I tahun ini merupakan salah satu pencapaian penting dari operasional loan factory tersebut.

Dalam kajian hasil site visit yang diterbitkan pada April lalu, ia mengungkapkan bahwa kualitas kredit berdasarkan tahun pembukuan menunjukkan tren yang semakin sehat.

Kredit yang dibukukan dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan tingkat risiko yang jauh lebih terkendali dibandingkan portofolio lama, sehingga memperkuat fondasi kualitas aset perseroan ke depannya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah. Pengembang NavaPark BSD City mencatat mayoritas pembeli rumah premium justru tetap menggunakan fasilitas KPR sebagai strategi pengelolaan keuangan dan likuiditas.

Head of Marketing & Business Development NavaPark Wanto Ngali mengatakan, sekitar 60 persen pembeli hunian premium di kawasan tersebut menggunakan KPR meski memiliki kemampuan finansial untuk membeli secara tunai.

“Yang menggunakan KPR bahkan mencapai hampir 60 persen,” ujar Wanto saat peluncuran Island Villa di NavaPark BSD City, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, keputusan menggunakan KPR lebih banyak didorong pertimbangan menjaga arus kas dan fleksibilitas keuangan, terutama bagi pembeli yang memiliki usaha atau portofolio investasi dalam jumlah besar.

“Kami melihat banyak pembeli tetap membutuhkan cash flow untuk perusahaan atau bisnis yang mereka jalankan. Jadi bukan karena tidak mampu membeli secara tunai,” katanya.

Fenomena tersebut terlihat pada sejumlah proyek premium NavaPark yang menyasar kelompok ultra-high-net-worth individual (UHNWI). Meski memiliki aset besar, banyak konsumen tetap memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Wanto menjelaskan sebagian besar pembeli merupakan penghuni lama NavaPark yang melakukan peningkatan kelas hunian seiring pertumbuhan bisnis dan aset yang dimiliki.

“Untuk Villa Line yang sudah terjual habis, banyak pembelinya berasal dari klaster sebelumnya di NavaPark. Seiring perkembangan usaha mereka, kebutuhan terhadap rumah yang lebih besar juga meningkat,” ujarnya.

Terbaru, NavaPark bersama Hongkong Land meluncurkan Island Villa yang terdiri atas 35 unit, yakni 30 unit tipe Premium dan lima unit tipe Signature. Harga yang ditawarkan berkisar Rp80 miliar hingga Rp140 miliar per unit.

Meski baru dipasarkan secara terbatas, pengembang mengklaim respons pasar cukup positif. Dari 12 unit tahap awal yang ditawarkan, enam unit telah terjual, termasuk tiga unit tipe Signature yang merupakan produk dengan harga tertinggi di klaster tersebut.

Menurut pengembang, tren penggunaan KPR di segmen rumah premium menunjukkan bahwa pembeli kelas atas kini semakin memperhatikan efisiensi pengelolaan aset dan likuiditas dibandingkan melakukan pembayaran tunai untuk seluruh kebutuhan properti.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana meneken aturan baru terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang dapat dicicil dengan jangka waktu atau tenor hingga 40 tahun.

Gagasan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di acara May Day pada 1 Mei 2026. Aturan ini bergulir sebagai instrumen strategis guna meningkatkan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengakses hunian layak.

Dalam perkembangan terbarunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait masih secara intensif menggodok aturan tersebut.

Dia menjelaskan Kementerian PKP masih membahas kelayakan aturan tersebut bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengembang, hingga industri perbankan selaku pengguyur pembiayaan.

"Kami berencana [bahas] minggu depan, tadi saya berbicara dengan Menteri Keuangan, kami akan rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Ibu Kiki juga dari OJK, dan juga Pak Yassierli Menteri Ketenagakerjaan, untuk bicara soal terutama untuk membuat regulasi soal tenor menjadi 40 tahun. Karena itulah niat baik dari Presiden Prabowo, sehingga nanti bisa cicilannya jauh lebih rendah," ungkap Maruarar saat ditemui di Kantor BRI Jakarta, dikutip Rabu (27/5/2026).

Saat dimintai konfirmasi mengenai kapan beleid tersebut akan terbit, dia enggan memerinci. Hanya saja, Maruarar memberi sinyal bahwa aturan tersebut akan rampung dalam waktu dekat.

"Kami tengah godok regulasinya, secepatnya [rampung]. Kami kan harus mementingkan kebaikan rakyat ya. Tentu, tetapi tata kelolaannya itu kami minta gambaran dahulu dari komisioner Tapera," jelasnya.

Sebagai gambaran, saat ini besaran rata-rata cicilan bulanan rumah subsidi FLPP untuk rumah seharga Rp166 juta dengan tenor 20 tahun berkisar Rp1,05 juta.

Besaran cicilan bulanan tersebut dinilai masih menjadi hambatan utama yang mengganjal daya beli kelompok buruh, petani, hingga pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan upah minimum provinsi (UMP).

Namun, lewat perpanjangan masa angsuran hingga 40 tahun, estimasi kewajiban setor bulanan bagi para debitur MBR diproyeksikan bakal mengalami penurunan signifikan. Angka cicilan tersebut diperkirakan bisa menyusut hingga menyentuh kisaran Rp773.000 per bulan.

“Kalau cicilan bisa turun menjadi sekitar Rp773.000 per bulan, maka peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah akan semakin besar,” jelas Ara.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerapan jangka waktu kredit sepanjang empat dekade ini sama sekali tidak bersifat mengikat melainkan bersifat opsional.

Opsi ini memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk menyesuaikan portofolio angsuran dengan profil pendapatan masing-masing.

Sosok yang akrab disapa Ara itu optimistis implementasi kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan daya serap pasar hunian, tetapi turut menggerakkan rantai pasok sektor perumahan nasional sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.

“Kementerian PKP menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menghadirkan kebijakan perumahan yang berpihak kepada rakyat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.

Tanggapan Perbankan hingga Pengembang

Menanggapi wacana ekspansi jangka waktu kredit tersebut, kalangan perbankan menilai kebijakan ini perlu disikapi dengan manajemen risiko yang adaptif.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi menjelaskan bahwa opsi tenor panjang ini bertindak sebagai alternatif pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Hery lantas berpandangan bahwa aturan tersebut tidak meningkatkan risiko pembiayaan.

"Enggak [meningkatkan risiko pembiayaan]. Jadi mungkin pemerintah akan memberikan tenor yang lebih panjang, tetapi kan tidak mainly semua pakai 40 tahun ya. Ada yang sesuai kebutuhan lah. Jadi nanti ada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 25 tahun,” ujarnya.

Hery melanjutkan banyak nasabah KPR dalam praktiknya justru melunasi kewajiban mereka jauh lebih cepat dari batas waktu perjanjian awal.

“Dan kadang-kadang kalau saya melihat ya pengalaman selama ini kalau KPR di bank itu walaupun kami kasih 25 tahun, 20 tahun, rata-rata bahkan ada 10 tahun sudah lunas," tambah Hery.

Sementara itu, pelaku usaha memandang kehadiran gagasan perpanjangan tenor hingga 40 tahun sebagai langkah progresif yang memecah kebuntuan regulasi pembiayaan.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Maria Nelly Suryani menilai opsi tersebut bakal membuka jalan baru bagi penyerapan hunian di kalangan MBR yang sebelumnya sulit mengakses pembiayaan perbankan.

Maria mengatakan perpanjangan batas waktu hingga 40 tahun diproyeksikan mampu mendongkrak keterjangkauan finansial bagi kelompok masyarakat yang berada pada dua desil kesejahteraan terbawah.

"Jadi jika 40 tahun perluasan itu limit KPR itu benar dijalankan, maka limit dari angsuran per bulan itu akan bisa dijangkau oleh masyarakat dengan penghasilan Rp2,3 juta hingga Rp2,5 juta. Begitu masa tenor diperpanjang menjadi 40 maka angsurannya turun kepada Rp773.000 sekian. Sehingga bank selalu mensyaratkan [cicilan maksimal] sepertiga [dari pendapatan] maka ini bisa di jangkau," Maria memerinci.

Kebijakan ini dinilai krusial mengingat saat ini pemerintah juga memperbanyak kuota rumah subsidi yang ditetapkan hingga 350.000 unit. Dengan kebijakan tersebut, kuota suplai diharapkan dapat lebih besar diserap masyarakat.

"Mengingat sekarang kami kelebihan stok kuota FLPP [mencapai 350.000 unit]. Nah ini akan menjadi satu daya serap tambahan setelah pemerintah menetapkan masa tenor 40 tahun ini," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) mulai mencermati dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) terhadap pasar properti, terutama terkait potensi penyesuaian bunga kredit pemilikan rumah (KPR) oleh perbankan dalam beberapa bulan mendatang.

Kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dinilai berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat, mengingat mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih mengandalkan fasilitas KPR.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan perseroan masih melakukan asesmen terhadap dampak penuh kenaikan BI Rate tersebut. Menurutnya, penyesuaian bunga KPR maupun kredit pemilikan apartemen (KPA) oleh perbankan umumnya tidak terjadi secara langsung.

Perseroan menyebut hingga saat ini belum terdapat perubahan signifikan pada bunga KPR untuk produk-produk yang dipasarkan. Meski demikian, dampak kenaikan suku bunga diperkirakan baru akan terlihat dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Dampaknya mungkin baru terlihat satu sampai dua bulan ke depan. Kita coba akan sesuaikan dengan harga produk-produk yang ada,” katanya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Di tengah ketidakpastian suku bunga dan pelemahan nilai tukar rupiah, pengembang kawasan Alam Sutera tersebut kini lebih selektif menentukan fokus produk yang dipasarkan. Perseroan menilai segmen rumah dengan harga Rp1 miliar hingga Rp3 miliar masih menjadi pasar yang potensial.

“Kita coba konsentrasi ke produk Rp1 miliar sampai Rp3 miliar karena market-nya masih cukup banyak menyerap,” jelasnya.

ASRI juga mengakui adanya potensi kenaikan harga material akibat pelemahan rupiah dan dinamika geopolitik global. Kendati demikian, sebagian kenaikan biaya tersebut dinilai masih dapat diteruskan kepada konsumen, meski berpotensi menekan margin keuntungan.

Pada 2026, ASRI menargetkan marketing sales sebesar Rp2,8 triliun. Penjualan masih didominasi segmen rumah tapak yang menyumbang sekitar 70%-80% dari total target, sedangkan sisanya berasal dari produk komersial seperti lahan kavling dan ruko.

Dalam lima tahun terakhir, porsi pembelian menggunakan KPR tercatat berada di kisaran 50%-70%. Khusus pada kuartal I/2026, sekitar 70% pembeli rumah menggunakan fasilitas KPR karena transaksi produk komersial relatif lebih sedikit.

Perseroan juga memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mendorong penjualan rumah stok atau inventory yang dapat diserahterimakan hingga akhir 2026. Namun, insentif tersebut hanya berlaku untuk rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar sehingga tidak mencakup segmen hunian premium perseroan.

Sementara itu, Direktur MTLA Olivia Surodjo menilai kenaikan BI Rate menjadi 5,25% akan memengaruhi bunga KPR, meski efeknya diperkirakan baru terasa dalam tiga hingga enam bulan mendatang.

“Dengan kenaikan suku bunga agresif BI, tentu berpengaruh bagi sektor properti, terutama pada suku bunga KPR. Namun, kami melihat kenaikan suku bunga KPR dengan kenaikan BI Rate ke 5,25% masih cukup terkendali,” ujarnya.

MTLA mengungkapkan lebih dari 80% pembeli hunian di proyek-proyek Metland merupakan pembeli rumah pertama yang menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat pergerakan suku bunga menjadi faktor penting yang memengaruhi minat beli masyarakat, khususnya pada segmen rumah tapak menengah.

Meski demikian, perseroan tetap optimistis mengejar target marketing sales tahun ini melalui strategi pemasaran yang adaptif dan penyediaan produk sesuai kebutuhan pasar.

“MTLA terus memantau perkembangan pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Saat ini MTLA masih mengejar target marketing sales tahun 2026 melalui strategi pemasaran yang adaptif dan produk yang sesuai kebutuhan pasar,” tulis manajemen.

Untuk menjaga momentum penjualan pada kuartal II/2026, MTLA mengandalkan sejumlah strategi, termasuk memanfaatkan insentif PPN DTP serta memperkuat kerja sama dengan perbankan agar konsumen tetap memperoleh akses pembiayaan yang kompetitif.

Selain itu, perseroan tetap fokus mengembangkan proyek berjalan dan meluncurkan produk baru yang menyasar kebutuhan pasar saat ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Adrian Djie mengatakan kenaikan BI Rate berisiko memicu kenaikan bunga KPR yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap properti.

“Kenaikan BI Rate berisiko mendorong kenaikan suku bunga KPR, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap properti,” ujarnya.

Selain memengaruhi sisi permintaan, kenaikan suku bunga juga dinilai dapat meningkatkan biaya pendanaan atau cost of debt emiten properti, khususnya perusahaan dengan eksposur utang yang cukup besar. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menekan margin dan pertumbuhan laba bersih.

Di tengah tren suku bunga tinggi, Kiwoom menilai emiten properti dengan basis pendapatan berulang atau recurring income akan lebih defensif dibandingkan emiten yang sangat bergantung pada marketing sales.

Pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, hingga sewa properti dinilai mampu memberikan visibilitas arus kas yang lebih stabil di tengah risiko perlambatan pasar properti residensial.

“Dalam kondisi suku bunga yang lebih tinggi, kami cenderung lebih positif terhadap emiten properti dengan basis pendapatan berulang dibandingkan emiten yang lebih bergantung pada marketing sales,” jelasnya.

Salah satu saham yang dinilai menarik dicermati adalah PWON. Secara teknikal, Kiwoom menilai saham PWON telah memasuki area oversold berdasarkan indikator Relative Strength Index (RSI).

Dia mengatakan apabila terjadi technical rebound, saham PWON berpeluang bergerak menuju area target jangka pendek di kisaran level 310.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,25% dinilai berpotensi menekan sektor properti, terutama dari sisi psikologis konsumen dan kenaikan biaya kredit pemilikan rumah (KPR). Meski demikian, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) tetap optimistis mampu menjaga kinerja penjualan tahun ini.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir berpotensi memengaruhi kecepatan masyarakat dalam mengambil keputusan membeli hunian.

“Secara umum, kenaikan suku bunga akan memberikan dampak terhadap sektor properti, terutama dari sisi psikologis konsumen dan kenaikan biaya pembiayaan KPR. Dalam jangka pendek, hal ini dapat memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan pembelian, khususnya untuk segmen yang sensitif terhadap cicilan bulanan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (25/5/2026).

Meski demikian, Hermawan menilai fundamental perseroan masih cukup kuat untuk menghadapi tekanan suku bunga tinggi. Hal itu ditopang oleh landbank yang besar, portofolio produk yang beragam, kondisi keuangan yang sehat, serta pengembangan kawasan terpadu yang terus berkembang.

BSDE juga masih mencermati dampak kenaikan suku bunga terhadap target marketing sales tahun ini. Hingga kuartal I/2026, perseroan telah membukukan marketing sales sebesar Rp2,54 triliun atau sekitar 25% dari target sepanjang tahun ini.

“Kami akan terus memantau perkembangan suku bunga dan kondisi pasar. Saat ini kami masih melihat permintaan tetap terjaga, meskipun kami mengantisipasi potensi penyesuaian laju penjualan pada segmen tertentu apabila suku bunga tinggi berlangsung lebih lama,” lanjutnya.

Hermawan mengungkapkan mayoritas pembelian hunian BSDE masih mengandalkan fasilitas KPR. Secara historis, sekitar 90% transaksi penjualan hunian perseroan menggunakan pembiayaan perbankan.

Besarnya ketergantungan pada KPR membuat perubahan suku bunga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi daya beli konsumen properti.

Untuk menjaga penjualan pada kuartal II/2026, BSDE menyiapkan sejumlah strategi adaptif. Perseroan akan tetap menjalankan program pemasaran nasional secara prudent dengan fokus pada produk-produk yang memiliki permintaan kuat dan sesuai kebutuhan pasar.

Selain itu, BSDE juga memperkuat kolaborasi dengan perbankan guna menghadirkan program pembiayaan yang lebih menarik bagi konsumen.

“BSDE terus memperkuat kolaborasi dengan institusi perbankan untuk menghadirkan program pembiayaan yang menarik bagi konsumen di tengah dinamika suku bunga saat ini,” ujar Hermawan.

Sementara itu, Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan pasar properti saat ini memang sedang berada dalam fase perlambatan. Karena itu, kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin diperkirakan akan berdampak langsung terhadap industri, terutama apabila diikuti kenaikan bunga KPR oleh perbankan.

“Ya kan kita juga sedang memasuki cycle di bawah, jadi memang properti sudah slow. Kenaikan 50 basis point tentu akan pengaruh jika bunga KPR ikut naik, yang mana kemungkinan besar pasti ikut naik. Naiknya berapa kita belum tahu,” ujarnya.

Menurut Harun, mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih menggunakan fasilitas KPR. Kondisi tersebut membuat perubahan suku bunga menjadi faktor yang sangat sensitif terhadap daya beli konsumen.

Dia menilai minat masyarakat terhadap properti mulai menurun seiring pertumbuhan ekonomi yang belum kuat. Situasi itu membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil komitmen finansial jangka panjang seperti KPR.

“Iya mayoritas KPR. Ya minat atau demand memang menurun sekarang, karena ekonomi kurang bertumbuh, apalagi mereka yang harus membuat komitmen baru seperti KPR,” katanya.

Hingga kuartal I/2026, CTRA mencatat marketing sales sebesar Rp2,4 triliun atau setara 26% dari target tahun ini.

Sementara itu, Analis Maybank Sekuritas Kevin Halim mengatakan kenaikan BI Rate berpotensi memicu kenaikan bunga mortgage sehingga dapat berdampak negatif terhadap marketing sales emiten properti.

Namun, dia menilai langkah BI menaikkan suku bunga diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurutnya, pelemahan rupiah juga berdampak negatif terhadap penjualan properti karena meningkatkan harga bahan bangunan dan biaya konstruksi rumah.

“Secara keseluruhan, kami melihat marketing sales emiten properti di bawah cakupan kami hanya mengalami kenaikan moderat sebesar 1,5%, setelah sebelumnya turun 7% pada tahun lalu. Hal ini masih merefleksikan pasar properti yang menghadapi tantangan pada tahun ini,” ujarnya.

Maybank Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham BSDE dengan target harga Rp1.050, CTRA Rp1.150, PWON Rp580, dan SMRA Rp520.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.