Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI) sekarang mulai digunakan oleh peretas dan penjahat siber untuk membantu serangan di internet, seperti peretas dari Korea Utara bernama Coral Sleet yang sudah memanfaatkan teknologi ini.

Menurut Kepala Intelijen Ancaman di Microsoft Sherrod DeGrippo, para penyerang menggunakan agen AI untuk mengerjakan tugas-tugas yang membosankan dan memakan waktu. Dengan begitu, mereka bisa menyerang dengan lebih cepat dan efisien.

Dalam serangan siber, ada banyak pekerjaan kecil yang harus dilakukan sebelum menyerang, seperti mengintai sistem komputer target, memindai jaringan internet milik suatu organisasi, mencari celah keamanan, dan membangun server atau infrastruktur untuk serangan.

Pekerjaan seperti itu biasanya dikerjakan secara manual oleh manusia, namun memakan waktu yang lama. Dengan AI, peretas cukup memberi perintah dan AI bisa melakukan pengecekan secara otomatis terhadap banyak sistem sekaligus.

"Pengintaian otomatis berbasis agen terhadap sistem adalah sesuatu yang patut diperhatikan," kata DeGrippo yang dikutip dari The Register, Selasa (10/3/2026).

Microsoft Threat Intelligence telah mengamati kelompok peretas dari Korea Utara sudah memanfaatkan teknologi ini, yaitu kelompok Coral Sleet yang terkenal melakukan penipuan dengan menyamar sebagai pekerja IT.

Mereka menggunakan AI untuk membuat dan mengelola infrastruktur serangan, menyiapkan kampanye peretasan, dan mengontrol sistem yang sudah diretas. Hal ini membuat operasi mereka lebih cepat dan lebih besar skalanya.

“Ini sangat menarik karena Anda dapat berbicara dengan infrastruktur berbahaya Anda menggunakan bahasa alami dan menyampaikan ide-ide Anda hanya dengan mengungkapkannya," kata DeGrippo.

Selain itu, agen AI juga bisa membantu penjahat membuat malware. Namun menurut para peneliti, kode malware yang dibuat AI masih belum sebaik buatan manusia. Sering ada ciri-ciri tertentu yang membuat peneliti bisa menebak kode tersebut dibuat oleh AI. Meski demikian, AI tetap membantu mempercepat proses pembuatan malware.

Menurut DeGrippo, para penjahat akan selalu memilih cara yang paling mudah dan cepat untuk mencapai tujuan mereka.

“Siapa pun yang mengembangkan kode apa pun sedang memikirkan cara menggunakan asisten AI untuk melakukan hal itu." (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keamanan siber dan komputasi cloud, Akamai Technologies, memproyeksikan infrastruktur digital di Asia Pasifik pada 2026 akan didikte oleh serangan siber berbasis kecerdasan artifisial (AI) yang otonom serta ketatnya regulasi kedaulatan data.

Akamai memperingatkan bahwa strategi pertahanan siber yang lama akan usang mengingat AI mampu memangkas durasi serangan siber dari hitungan minggu menjadi jam, yang memaksa pelaku usaha untuk segera merombak tata kelola risiko dan efisiensi biaya cloud mereka

Direktur Teknologi dan Strategi Keamanan di Akamai Reuben Koh mengatakan AI secara fundamental mengubah dinamika ekonomi serangan siber di kawasan Asia Pasifik.

Dia berpendapat bahwa para peretas tidak lagi meningkatkan skala serangan melalui tenaga manusia, melainkan lewat otomatisasi.

“Pemimpin tidak dapat mengandalkan pertahanan yang bergantung pada kecepatan manusia dalam lingkungan ancaman yang bergerak dengan kecepatan mesin,” ujar Koh dalam keterangan resminya, Selasa (3/2/2026).

Laporan Akamai mencatat bahwa pelaku serangan akan memanfaatkan AI generatif dan otonom untuk memindai kelemahan serta meluncurkan serangan dengan keterlibatan manusia yang minimal. Model yang dikendalikan mesin ini mampu memangkas waktu serangan dari hitungan minggu menjadi hanya beberapa jam.

Kondisi ini meningkatkan risiko bisnis secara drastis di pasar digital bernilai tinggi. Negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang disebut sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap percepatan model serangan ini.

Selain kecepatan, vektor serangan juga diprediksi bergeser ke arah Application Programming Interface (API). Serangan yang didorong oleh API diperkirakan akan menggeser dominasi serangan berbasis web tradisional seiring tingginya ketergantungan layanan perbankan digital dan ritel terhadap ekosistem tersebut.

Data Akamai menunjukkan lebih dari 80% organisasi di kawasan Asia Pasifik mengalami setidaknya satu insiden keamanan API dalam setahun terakhir. Ironisnya, hampir dua pertiga di antaranya tidak mengetahui API mana yang mengirimkan data sensitif.

Tahun 2026 juga diprediksi menjadi era demokratisasi penuh ransomware yang berubah menjadi komoditas ekonomi kejahatan siber berskala besar. Sektor kaya data seperti keuangan, kesehatan, dan manufaktur semikonduktor tetap menjadi target bernilai tinggi bagi para pelaku kejahatan.

Konsep kedaulatan digital juga diperkirakan akan beralih fungsi menjadi kedaulatan ekonomi. Organisasi kini memandang portabilitas cloud sebagai langkah mitigasi risiko esensial terhadap ketidakpastian geopolitik, bukan sekadar taktik optimalisasi biaya.

Chief Technology Officer Layanan Komputasi Cloud di Akamai Jay Jenkins mengatakan strategi cloud di Asia sedang bergeser menuju otonomi penuh. India disebut memimpin transformasi ini, disusul oleh Australia yang mulai melakukan uji coba dalam skala besar.

“Para pemimpin ingin memiliki kemampuan untuk memindahkan beban kerja dengan mudah, menerapkan kontrol data yang kuat, dan menjalankan AI di tempat yang paling sesuai,” kata Jenkins.

Akamai juga menyoroti perubahan dalam praktik manajemen keuangan cloud atau FinOps yang akan "bergeser ke kiri". Volatilitas biaya komputasi AI akan memaksa tim teknik untuk mengintegrasikan visibilitas biaya secara real-time sejak fase desain model.

Organisasi yang mengadopsi pendekatan ini dinilai akan memperoleh keunggulan kompetitif. Efisiensi biaya yang terintegrasi sejak awal keputusan arsitektur akan menjadi pembeda utama di tengah persaingan implementasi aplikasi AI.

Bisnis.com, JAKARTA --- Pakar memprediksi ancaman siber kian kompleks seiring masifnya pemanfaatan artificial intelligence (AI) oleh pelaku kejahatan digital. Kecerdasan buatan ini tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan bertransformasi menjadi mesin utama serangan dunia maya yang lebih modern.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha mengatakan, pada 2026, AI akan mengotomatiskan pengintaian, mengembangkan rantai eksploitasi, membuat phising yang meyakinkan dalam skala besar, dan meniru eksekutif dengan suara dan video yang hampir sempurna.

"Rekayasa sosial akan menjadi hampir tidak dapat dibedakan dari komunikasi yang sah," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima Bisnis, Jumat (2/1/2026).

Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) sebelumnya melaporkan bahwa kelompok kriminal sudah menggunakan AI untuk menghasilkan suara deepfake untuk penipuan pemerasan. Sementara itu, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika (CISA) telah memperingatkan bahwa rekayasa sosial berbasis AI akan menjadi salah satu risiko utama mereka di masa mendatang.

"Organisasi yang mengandalkan metode deteksi tradisional akan tertinggal dengan cepat, karena hanya pertahanan yang didukung AI yang dapat menandingi serangan berbasis AI," tegas Pratama.

Selain itu, para pelaku ransomware berkembang lebih cepat daripada segmen kejahatan siber lainnya. Mereka menggunakan AI untuk memindai internet secara terus-menerus, merantai kerentanan, dan melancarkan serangan dengan intervensi manusia yang minimal.

Kecepatan terjadinya pelanggaran keamanan pun akan meningkat secara dramatis. Organisasi dengan program pembaruan keamanan yang lemah, paparan yang tidak terpantau, atau kemampuan respons insiden yang tertinggal, menurutnya akan merasakan konsekuensi secara langsung.

Di sisi lain, enkripsi sedang mengalami perubahan dramatis. Organisasi sedang mempersiapkan diri untuk algoritma pasca-kuantum yang disetujui NIST, sementara pihak lawan mempercepat pencurian kunci menggunakan AI.

Enkripsi akan meluas lebih dalam ke dalam sistem, mencakup log, identitas mesin, bidang basis data, memori, dan semua repositori cadangan. Tekanan tidak akan datang dari enkripsi itu sendiri, tetapi dari tata kelola di baliknya.

Pratama menyebut, manajemen kunci yang buruk akan menyebabkan dampak operasional yang lebih besar daripada sandi yang lemah. Organisasi yang memodernisasi postur kriptografi mereka sejak dini akan menghindari transisi yang terburu-buru di kemudian hari.

Kompromi identitas juga akan tetap menjadi penyebab utama pelanggaran keamanan pada tahun 2026. Penyerang akan semakin mengandalkan pemutaran ulang token sesi, peniruan identitas eksekutif, pencurian identitas mesin, dan penyalahgunaan akun layanan.

CrowdStrike melaporkan bahwa 75% intrusi melibatkan identitas yang dikompromikan atau kredensial yang valid, bukan malware. Batasan identitas telah menjadi batasan sebenarnya.

Pratama menyampaikan, organisasi yang tidak dapat mengartikulasikan dengan jelas siapa yang memiliki akses ke apa dan bagaimana akses tersebut diatur, akan menghadapi insiden berulang. "Program identitas yang matang akan menjadi jalan tercepat menuju pengurangan risiko yang terukur," sarannya.

Adapun yang tidak kalah pelik, pihak-pihak yang bermusuhan telah mengetahui bahwa satu pemasok yang lemah dapat membahayakan puluhan organisasi sekaligus. Serangan terhadap penyedia layanan terkelola, platform cloud, aplikasi SaaS, dan subkontraktor khusus akan meningkat.

Menurutnya, kuesioner vendor tradisional sudah usang. Organisasi akan membutuhkan visibilitas berkelanjutan terhadap kontrol pemasok, bukan dokumentasi statis. Harapan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas postur keamanan rantai pasokan mereka akan menjadi hal yang umum.

Sementara itu, pemerintah Indonesia masih dihadapkan pada berbagai agenda strategis di bidang keamanan siber yang perlu dituntaskan pada 2026 guna memperkuat perlindungan infrastruktur digital serta data publik. Peningkatan keamanan dan pertahanan siber di lingkungan pemerintahan harus ditempatkan sebagai prioritas utama.

Langkah ini mencakup penerapan standar keamanan siber yang ketat di seluruh instansi, penguatan integrasi sistem pengamanan yang saling terhubung, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan intensif dan sertifikasi profesional di bidang keamanan siber.

Pratama menyampaikan, seluruh upaya tersebut menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga kedaulatan di ruang siber.

Prioritas penting lainnya adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai implementasi nyata Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lembaga ini diharapkan memiliki independensi kelembagaan dan kapasitas yang memadai untuk mengawasi kepatuhan terhadap regulasi, menangani insiden pelanggaran data, serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak patuh.

Di samping itu, percepatan penyusunan dan pengesahan Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan UU PDP menjadi krusial untuk menghadirkan pedoman operasional yang jelas bagi pemangku kepentingan di sektor publik maupun swasta dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

"Aturan tersebut perlu mengakomodasi aspek teknis dan yuridis yang relevan, termasuk standar pengamanan data, tata cara pelaporan insiden, serta mekanisme penyelesaian sengketa," jelasnya.

Pemerintah juga dituntut untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional agar segera disahkan. Dari sisi kelembagaan, Pratama menilai, penguatan peran dan kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara menjadi kebutuhan mendesak.

"Selain itu, BSSN harus didorong untuk berperan sebagai aktor utama dalam pengamanan infrastruktur kritis nasional, termasuk sektor energi, transportasi, dan telekomunikasi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI) dinilai bisa meningkatkan risiko ancaman serangan siber pada 2026 seiring dengan besarnya ketergantungan terhadap sistem digital.

Laporan Fortinet memprediksi adanya ancaman serangan siber di Indonesia berbasis AI yang bergerak jauh lebih cepat, lebih masif, dan lebih sulit ditahan menggunakan pendekatan tradisional.

Vice President of Marketing and Communications APAC Fortinet, Rashish Pandey, mengatakan teknologi AI kini telah menjadi mesin akselerator bagi pelaku kejahatan siber.

"Jika sebelumnya serangan membutuhkan waktu dan tenaga manusia untuk merancang payload dan mengeksekusi serangan, kini AI mampu melakukannya secara otomatis, adaptif, dan terus-menerus," kata Pandey dalam siaran pers, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, ancaman ini akan menuntut dunia usaha untuk mengubah cara mereka menilai risiko, mengalokasikan anggaran, dan merancang strategi pertahanan digital. Teknologi AI memungkinkan penyerang bekerja 24 jam, mencari celah, mencoba berbagai teknik serangan, dan mengeksekusinya dalam hitungan detik.

Dia menambahkan bahwa fenomena cybercrime-as-a-service juga membuat teknologi serangan semakin mudah diakses meskipun pelakunya tidak memiliki kemampuan teknis tinggi.

Sementara itu, Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim, menegaskan bahwa kesiapan dunia usaha Indonesia menghadapi ancaman ini masih harus ditingkatkan. Meski beberapa tahun terakhir perusahaan mulai memperbaiki arsitektur keamanannya, perubahan lanskap ancaman yang sangat cepat membuat prioritas masa depan harus berbeda.

“Tahun 2026 bukan hanya soal memperkuat infrastruktur, tetapi memikirkan ulang seluruh pendekatan keamanan. Kita perlu melihat ancaman dari sudut pandang risiko bisnis,” kata Edwin.

Menurutnya, bahwa salah satu langkah paling kritis adalah melakukan loss analysis untuk memahami dampak finansial dari downtime yang dialami aplikasi atau sistem tertentu. Banyak perusahaan menganggap aplikasi seperti ERP atau sistem akuntansi sebagai yang paling penting.

Namun kenyataannya, banyak bisnis modern justru bergantung pada sistem pendukung seperti API pembayaran, platform chat internal yang digunakan untuk transaksi, atau server cloud tempat aplikasi pelanggan berjalan.

Fortinet memperkenalkan kerangka kerja CTN (Cyber Threat Neutralization) sebagai panduan strategis untuk membantu perusahaan memetakan risiko, menentukan prioritas keamanan yang paling kritis, dan membangun pertahanan secara bertahap sesuai kapasitas anggaran.

CTN memungkinkan perusahaan memulai dari area dengan potensi kerugian terbesar sehingga investasi tidak terbuang untuk hal yang kurang berdampak.